Ref: Oh, kalau begitu caranya. maka sebagusnya partai politik dijadikan badan usaha supaya bisa bebas berbisnis. Dengan DPR dirubah bursa obyek dimana yang dulunya partai politik bisa tawar menawar untuk proyek-proyek bisnis, konstruksi bangunan, dagang impor expor, pengolahan kekayaan alam, misalnya pertambangan, perikanan dsbnya. Lebih baik begitu dari pada dituduh macam-macam, karena diperoleh proyek dan juga kalau di bursa tak perlu berbicara atas nama rakyat.
Dirgahayu NKRI! http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/07/02/122982/PKS-Tolak-Amplop-Tapi-Minta-Proyek 02 Juli 2012 | 15:11 wib PKS Tolak Amplop, Tapi Minta Proyek JAKARTA, suaramerdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak uang pelicin terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012. Hal ini terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wali Kota nonaktif Soemarmo Hadi Saputro. Namun Partai berjargon Bersih dan Peduli ini kerap meminta proyek APBD Semarang. Menurut Sekretaris Daerah Kota Semarang nonaktif Akhmat Zaenuri, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Ahmadi sempat menemui dirinya untuk menyatakan penolakan fraksi PKS soal uang yang akan diberikan pihak pemerintah kota terkait pebahasan APBD. Sehingga, lanjut Zaenuri, jatah 50 orang anggota DPRD berkurang menjadi 38 orang. Rinciannya, berkurangnya jatah 6 orang anggota Fraksi PKS itu yakni, 4 orang sedang naik haji, dan 2 orang sedang menjalani hukuman. "Demokrat kebagian jatah Rp 104 juta untuk 13 anggota mereka di DPRD, PDIP kecipratan Rp 64 juta untuk delapan orang anggota, PAN Rp 48 juta untuk enam orang anggota, Gerindra Rp 48 juta untuk enam orang anggota, dan Golkar kebagian Rp 40 juta untuk lima orang anggota," ujar Zaenuri. Uang suap untuk fraksi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN diserahkan langsung oleh Zaenuri kepada masing-masing perwakilan partai di DPRD Semarang. Sedangkan jatah uang suap untuk fraksi PDIP diserahkan lewat staf Zaenuri bernama Tafrika. Menurut Zaenuri, pihaknya terpaksa menggelontorkan uang suap kepada DPRD Semarang. Jika tidak, maka waktu pembahasan APBD akan ditunda-tunda oleh anggota dewan. "Kalau enggak dikasih uang, pembahasan di komisi bisa molor. Mereka (anggota DPRD) juga akan tanya-tanya terus," ungkap Zaenuri. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
