SHNEWS.CO: Luka di Lapangan Tembaromba http://bit.ly/MgAbUK
Luka di Lapangan Tembaromba Tutut Herlina| Senin, 09 Juli 2012 - 15:19:04 WIB  (dok/antara) Aparat pemerintahan daerah (pemda) hingga kini belum berani masuk ke Kecamatan Lambu. Perempuan itu berteriak kencang seketika. “Cukup,” ujarnya dari balik kerumunan warga, akhir bulan lalu. Matanya tampak melotot, sedangkan napasnya ngos-ngosan. “Anak kami sudah pada mati,” kata dia. Kalimat terakhirnya itu disambut teriakan gaduh ibu-ibu lainnya, “Betul-betul!”. Mereka mengenakan kerudung di kepala yang terbuat dari sarung khas perempuan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Amarah itu bukan tanpa sebab. Saat itu, sejumlah pejabat daerah datang ke Lapangan Tembaromba, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Bima, menemani tamu dari Jakarta. Namun, warga di sana masih belum bisa menerima aparat pemerintahan daerah (pemda). “Kalau kami tidak menghargai kalian, sudah kami usir mereka,” kata seorang pemuda kepada salah satu rombongan dari Jakarta. Warga Lambu menyimpan amarah terhadap aparat pemda, utamanya Bupati Bima Ferry Zulkarnaen. Persoalan bermula ketika seorang karyawan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) datang mendadak di Lambu. Ia kemudian mengukur tanah dan meletakkan patok di atas pekarangan milik warga. “Warga tanya kenapa tanahnya diukur,” kata Musatin Geri, pemuda yang tinggal di kecamatan itu. Sang karyawan mengaku mematok tanah untuk melakukan uji sampel kandungan emas di bawah permukaan bumi itu. Perusahaan SMN ternyata telah mengantongi surat izin eksplorasi dari Bupati Bima Ferry Zulkarnaen. Surat izin Nomor 188/2010 itu dikeluarkan pada 2010 menjelang masa tugas Ferry sebagai incumbent (petahana) berakhir. Ferry kemudian memenangkan kembali pemilihan umum kepala daerah (pilkada) berikutnya. Merasa tidak terima, sejumlah warga mencoba mempertanyakan kejelasan izin ekplorasi itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban memuaskan. “Kami kemudian mencari informasi sendiri dan benar bahwa bupati telah mengeluarkan izin eksplorasi tambang emas,” katanya. Setelah kebenaran informasi didapat, rakyat mulai gelisah. Akhirnya mereka menghimpun diri untuk menolak rencana eksplorasi. Aksi damai sebagai bentuk penolakan digelar terus-menerus. Mereka berusaha mengetuk hati aparat pemda supaya membatalkan izin itu. “Tapi mereka terus diam. Demo kami tidak dianggap,” kata Hasanudin, warga lainnya. Akhirnya, sejumlah pemuda membuat taktik. Setelah demo damai tak lagi mempan, mereka memutuskan memblokade pelabuhan Sape yang kebetulan hanya berjarak 2 kilometer dari Kecamatan Lambu. “Dalam aksi itu, ada beberapa teman kami yang tertembak. Makanya kami bakar kantor kelurahan, KUA, polsek dan kecamatan,” ujarnya. Rumah-rumah pengawai negeri sipil (PNS) yang tadinya tidak mendukung rakyat juga dirusak, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti kemauan mayoritas rakyat di sana. “Dulu ada yang menerima dan menolak, biasanya PNS. Setelah kami memblok pelabuhan, PNS semuanya balik arah mendukung kami,” ujar Hasanudin. Bakar Kantor Bupati Puncaknya, mereka membakar kompleks kantor Bupati Bima yang letaknya di pusat kota. Setelah peristiwa itu barulah bupati mencabut izin eksplorasi tambang PT SMN. “Pemaksaan menjadi jalan terbaik buat kamu, perang atau mati, semuanya halal bagi kami. Kami sudah memperbaiki segala hal, berjuang berbagai hal, tetapi provinsi dan pusat tidak pernah merespons,” papar Hasanudin. Hanya saja, saat ini masih ada 14 izin eksplorasi tambang lainnya yang belum dicabut. Izin eksplorasi itu ada di hampir sebagian besar kecamatan di Bima. Meskipun begitu, luka yang ada pada warga hingga kini masih tetap menganga. Keluarga korban yang meninggal karena tertembus peluru aparat dan mengalami kecacatan, belum juga memperoleh santunan. Aparat yang menembak juga belum diproses secara hukum. Sementara itu, menurut pengakuan warga setempat, ekonomi masyarakat mulai “diblokade”. Bawang merah yang menjadi produk andalan pertanian kecamatan itu sulit dibawa ke pasar luar karena kapal-kapal pengangkut tidak berani mengangkut setelah ada “instruksi rahasia” dari pejabat daerah. “Tapi kami tidak akan patah arang untuk mempertahankan tanah kami,” kata Hasanudin. Ia mengatakan, Lambu setidaknya telah memberikan contoh yang “terbaik” bagi rakyat Indonesia setelah tanah yang menjadi alat produksi tidak juga diberikan secara adil dan merata oleh negara. “Apa yang terjadi di Lambu bisa dikatakan biasa, tetapi bisa juga menjadi dahsyat,” ujarnya. Di Lambu, hingga kini tak ada aparat pemda maupun aparat keamanan yang bisa masuk ke daerah itu. Kemarahan rakyat membuat mereka tidak berani masuk ke area itu. Di Lambu juga, puluhan bangunan milik pemerintah masih terbengkalai dan menjadi saksi bisu keberanian rakyat Lambu terhadap ketidakadilan pemerintah. “Di Lambu seperti hukum rimba, tak ada dari kami yang berani masuk ke sana. Kabarnya, mereka sudah mempersenjatai diri,” tutur Herman, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bima. Namun Geri mengatakan, “Kami akan tetap bertahan,” (Bersambung) (Sinar Harapan) Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
