Ralian Jawalsen Manurung
Bila mengungkit peristiwa masa lalu, jelas Marzuki, bangsa terkesan berpikir mundur. JAKARTA, Jaringnews.com - Permintaan maaf pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada peristiwa politik 1965 harus memiliki dasar terukur dan jelas. "Jadi harus dilihat, apa betul pelanggaran HAM, atau makar. PKI pada saat itu makar, kalau saja mereka yang menang dalam pemberontakan mungkin jumlah korban pelanggaran HAM lebih banyak lagi," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie, di ruangannya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7). Kata dia, persoalan peristiwa politik 1965 harus dilihat secara jelas sehingga tidak dengan begitu mudahnya menyimpulkan peristiwa tersebut masuk kategori pelanggaran HAM. Namun, dia mengakui, perkembangan HAM sekarang ini lebih baik dari sebelumnya. Dia juga mengutarakan, peristiwa politik yang terjadi pada 1965 hampir setengah abad. Bila mengungkit peristiwa masa lalu, jelas Marzuki, bangsa terkesan berpikir mundur. "Kasus HAM lama sebaiknya dilakukan rekonsiliasi, dan kasus-kasus 40 tahun lebih masa kita berpikir mundur, apalagi orangnya sudah kemana-mana," tukas Marzuki. Sebelumnya, kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, membuka kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. "Nanti zaman Ken Arok juga diungkit," ujar Priyo, di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7). Atas komentar Priyo pada Selasa (24/7) kemarin, Koordinator Kontras Haris Azhar angkat bicara dan mengecam apa yang disampaikan Priyo. Menurut dia, membuka sejarah lama itu penting untuk membangun garis batas, apa yang salah atau tidak dari pelanggaran HAM masa lalu."Siapa yang salah, dan siapa yang tidak salah di masa lalu harus jelas," ujar Haris. Dengan demikian, kata dia, akan diketahui siapa yang bisa diajak membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti halnya kekerasan. "Priyo bicara seperti itu karena dia dari Golkar, partai yang selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM. Dia mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas kesalahan di masa lalu." http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/19537/ketua-dpr-apa-betul-peristiwa-politik-pelanggaran-ham- Berbagi berita untuk semua http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
