http://www.beritasatu.com/fokus/70821-dosa-dibongkar-bpk-pihak-bio-farma-enggan-terbuka.html
Korupsi Vaksi Flu Burung "Dosa" Dibongkar BPK, Pihak Bio Farma Enggan Terbuka Senin, 10 September 2012 | 11:30 Pabrik vaksin flu burung di Cisarua Bandung Barat Jawa Barat. FOTO: Ulin Yusron/ Beritasatu.com Pabrik vaksin flu burung di Cisarua Bandung Barat Jawa Barat. FOTO: Ulin Yusron/ Beritasatu.com "Saya tak tahu apa-apa. Saya juga tak berkompeten bicara." Proyek pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung diduga kuat bermasalah. BAKN DPR temukan indikasi penyimpangan dalam proyek itu sekitar Rp347 miliar rupiah. Dalam bocoran lengkap hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) berdasarkan hasil audit BPK pada kasus korupsi vaksin flu burung diketahui adanya sejumlah pihak yang diduga turut bermain sejak khususnya dalam tahap pengadaan. Dugaan itu sedikitnya didasari oleh tujuh temuan fakta oleh BPK. Pertama, M Nazaruddin, Muhamad Nasir, Mintarsih Matondang sebagai pihak PT. AN sudah melakukan pendekatan kepada Kuasa Pemegang Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PT Bio Farma (PT BF) sebelum proses lelang pengadaan. Kedua, Tim Teknis yang dibentuk tak sesuai kualifikasi dan SK Perubahan tim teknis bertanggal mundur (back date). Ketiga, pengubahan dokumen penawaran dan dokumen lelang oleh PT Anugrah Nusantara (perusahaan milik M Nazaruddin), sesuai dengan hasil rapat bersama antara PPK, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang, Tim Teknis, Pihak PT BF dan PT AN pada Januari 2010. Keempat, dokumen spesifikasi teknis sebagai lampiran RKS dan HPS diindikasikan disusun oleh PT AN Sedangkan fakta kelima yang mendasari dugaan tersebut adalah panitia Pengadaan dan Tim Teknis tidak objektif dan melakukan upaya memenangkan PT AN dan perusahaan afiliasi. Keenam, peralatan produksi vaksin flu burung di PT. BF senilai Rp596.298.315.540 belum diinstalasi, diuji fungsi, dilakukan pelatihan, dan dioperasikan sesuai lingkup pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun Ditjen PP dan PL telah melakukan pelunasan pembayaran kepada PT AN. Fakta terakhir, ketujuh, adalah terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan peralatan yang tidak dilaksanakan oleh PT AN sebesar Rp140.901.763.850,00. Kendati dalam hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek itu sudah sangat jelas menyebutkan identitas dan peran masing-masing petinggi atau mantan petinggi PT BF dalam proyek yang diduga bermasalah itu, pihak petinggi BUMN PT BF agaknya memilih untuk bersikap sangat tertutup. Beritasatu.com yang mencoba mengkonfirmasi para petinggi PT BF sejak Sabtu (8/9) hingga Minggu (9/9) sempat kesulitan. Pasalnya, baik Dirut PT BF Iskandar tidak kunjung merepons saat dihubungi di nomor ponsel yang diketahui biasa dipakainya. Setali tiga uang dengan Iskandar, Direktur Produksi yang dulu pernah menjabat Direktur Perencanaan PT BF Mahendra Suhardono pun sama sekali tidak mengangkat telepon ketika dihubungi. Namun tersebut akhirnya direspons oleh Komisaris Utama PT BF Sam Soeharto. Hanya saja, responsnya cenderung minimal. Semula saat dihubungi, suara Sam sempat terdengar santai dan riang. Namun begitu disampaikan tujuan menghubunginya, suara Sam langsung bergetar. Kontan, dia mengklaim sama sekali tak mengetahui apa-apa soal permainan dalam proyek pabrik vaksin flu burung itu. Ketika ditanya soal perannya dalam pelibatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dalam proyek itu, lagi-lagi Sam menolaknya. "Saya cuma Senat di Unair. Coba tanya Rektor saja," kata Sam singkat. Sam juga menolak untuk menjawab lebih lanjut, dengan alasan dia tak mengetahui apa-apa soal masalah itu. Dia sekaligus juga mengklaim bahwa dirinya tak berkompeten memberi jawaban. "Saya tak tahu apa-apa. Saya juga tak berkompeten bicara. Jangan saya-lah," kata Sam. Padahal, salah seorang pejabat Kemenkes dalam audit BPK menyebutkan, M Nasir dan Mintarsih Matondang, mewakili PT AN, beberapa kali mendatangi dirinya untuk menyatakan minat dalam proses lelang pembangunan pabrik vaksin flu burung. Nasir juga menginformasikan bahwa dirinya akan mengusahakan proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung didanai negara secara multiyears. Lebih dari itu, pejabat Kemenkes itu mengatakan, pihak yang terafiliasi dengan PT AN juga melakukan pendekatan kepada pihak PT BF. Seiring dengan itu, BPK menemukan, pada Januari 2008, dilakukan rapat di kantor perwakilan PT BF di Jakarta, yaitu di Gedung Arthaloka. Rapat tersebut dihadiri oleh Sam Soeharto, Iskandar, serta Mahendra Suhardono. Saat itulah pihak PT AN, sesuai laporan BPK, diwakili beberapa pihak, di antaranya M Nazaruddin, kini menjadi terpidana kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet, dan Mintarsih. Dalam rapat tersebut, Iskandar disebut memaparkan rencana pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung di PT BF. Sementara Nazaruddin kemudian menawarkan untuk memasukkan rencana pembangunan tersebut ke dalam APBN-P tahun 2008. Lantaran itu semua, guna menindaklanjuti kecurigaan itu semua, BAKN DPR RI pagi ini melakukan kunjungan kerja dengan tujuan proyek vaksin Bio Farma di Pasteur (Bandung). Kegiatan itu dilakukan oleh tim beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh berdasarkan hasil audit BPK. Dijadwalkan pula, siang ini tim akan berkunjung ke Chicken Breeding di Cisarua. Menurut Sumarjati kepada Beritasatu.com, kunjungan itu berawal dari kegelisahan mereka pasca pertemuan Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Selasa (5/9). Pasalnya, dalam pertemuan yang sebenarnya diawali dari rekomendasi BAKN, setelah menelaah hasil audit investigatif BPK yang menemukan banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek flu burung itu, Kemenkes meminta agar proyek flu burung dilanjutkan. Salah satu dasar pendapat Kemenkes untuk mengajukan agar proyek flu burung dilanjutkan adalah sebuah rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Bahan Kemenkes itu menyebutkan, tidak banyak masalah di proyek flu burung. Termasuk mereka menyatakan (bahwa) proyek itu sudah diaudit BPKP dan tak masalah," kata Sumarjati di Jakarta, Minggu (9/9). Hal itu pun membuat BAKN terhenyak, serta merasa ada sejumlah hal yang harus diverifikasi ulang dari apa yang disampaikan BPKP kepada Kemenkes. "BPKP itu bukan auditor dan konsultan keuangan. Jadi, kita mau lihat, apakah yang dilaporkan BPKP itu benar atau tidak," kata Sumarjati. Disebutkan pula, bahan-bahan yang disajikan Kemenkes dan BPKP itulah yang mendukung Fraksi Partai Demokrat (F-PD) berusaha memperjuangan agar dana proyek vaksin flu burung tetap dilanjutkan. "Untungnya, sebagian besar fraksi di situ tetap meminta Panja Flu Burung dibentuk, dan proyek ditunda dulu sampai hasil Panja keluar," tutur Sumarjati. Terkait langkah yang ditempuh BAKN DPR tersebut, Sumiati menjanjikan segera menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja itu secepatnya kepada publik. ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
