KSAD: Ini Negara Hukum
KOMPAS/PRIYOMBODO
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menggelar 
konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Jumat 
(29/3). KSAD membentuk tim investigasi beranggotakan sembilan orang untuk 
menyelidiki kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI 
Yogyakarta, karena ada indikasi keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat.
Sabtu, 30 Maret 2013 | 04:13 WIB

Jakarta, Kompas - Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan hukum, TNI AD 
membentuk tim investigasi internal terkait penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan 
Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Tim dibentuk karena ada indikasi keterlibatan 
oknum TNI AD yang bertugas di Jawa Tengah.

Pembentukan tim investigasi itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat 
Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Markas TNI AD, Jakarta, Jumat (29/3). "Negara 
ini adalah negara hukum. Semua harus mengikuti hukum," kata Pramono.

Tim dibentuk atas perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang mendapat 
masukan dari Polri bahwa ada indikasi keterlibatan oknum TNI AD yang bertugas 
di Jawa Tengah.

"Percayakan kepada kami, awasi kami. Kami akan transparan. Saya janji, siapa 
yang salah akan dihukum, yang benar akan dibela. Keterbukaan itu sudah 
masanya," katanya.

Konferensi pers digelar untuk memberikan gambaran jelas kepada masyarakat atas 
berbagai pertanyaan dan informasi yang simpang siur atas peristiwa itu.

Menurut Pramono, TNI AD membentuk tim yang dipimpin Wakil Komandan Pusat Polisi 
Militer TNI AD Brigjen Unggul K pada 28 Maret. Tim terdiri atas sembilan orang 
yang unsur-unsurnya dari komando daerah militer (kodam), komando resor militer 
(korem), komando distrik militer (kodim), polisi militer (POM) daerah, dan 
Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Tim investigasi sudah bekerja menindaklanjuti informasi awal dari Polri. Hasil 
tim investigasi itu kemudian akan dicocokkan dengan temuan Polri agar tidak 
terjadi salah komunikasi.

Pramono juga mengakui, amunisi kaliber 7,62 milimeter masih digunakan TNI AD. 
Sebelumnya, polisi menyatakan menemukan 31 butir peluru kaliber 7,62 milimeter 
di lokasi penembakan di LP Cebongan. Menurut Pramono, amunisi itu digunakan 
untuk keperluan tertentu, selain amunisi kaliber 5,56 untuk senjata ringan 
buatan PT Pindad. Beberapa senjata yang masih menggunakan amunisi 7,62 
milimeter adalah G3, AK-47, dan SP-762. "Itu senjata yang sampai sekarang masih 
ada, yang menggunakan satuan tempur, bantuan tempur, dan kewilayahan," katanya.

Mengenai pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso yang membantah 
keterlibatan TNI, Pramono mengatakan, pernyataan itu karena Pangdam harus 
mengedepankan keamanan wilayah. Saat itu, informasi belum lengkap. Sementara 
Pangdam harus memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Terkait rencana kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke Markas Grup 2 
Kopassus di Kartasura, Pramono mengatakan, prosedurnya memang harus meminta 
izin kepada Panglima TNI untuk diteruskan kepada KSAD, kemudian ke Kopassus. 
Aturan itu berlaku untuk semua pihak, termasuk DPR pun harus memberi tahu 
Panglima TNI.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengapresiasi keputusan TNI AD membentuk tim 
investigasi itu. "Saya yakin TNI mampu mengusut masalah tersebut," kata Taufiq 
yang ditemui saat HUT Ke-6 Baitul Muslimin Indonesia di Jakarta, Jumat. Taufiq 
berharap TNI terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. "Hukum harus dijalankan 
sebaik mungkin," ujarnya.

Di tempat sama, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi 
mengatakan, jika kasus ini tidak segera ditindak tegas, ditakutkan akan sering 
terjadi kasus serupa di kemudian hari. "Presiden harus tegas dalam mengusut 
kasus ini. Walaupun ada pejabat yang terkait dalam peristiwa itu, tetap harus 
ditindak tegas," ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, peristiwa tersebut bukan kejadian 
tiba-tiba. "Ada proses panjang yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada 
hukum menurun sehingga terjadi kekerasan di mana-mana yang menuju ke arah hukum 
rimba," katanya.

Kriminolog Mulyana W Kusumah menilai, upaya pengungkapan kasus penyerangan LP 
Cebongan tak hanya cukup dengan membentuk tim investigasi di lingkungan TNI AD 
atau Polri. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kasus itu merusak 
kewibawaan negara, perlu instruksi bersama Panglima TNI dan Kapolri. "Harus ada 
payung hukum dari kedua lembaga itu," ujar Mulyana.

Kapolda DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo mengakui ada missing link 
atau komunikasi terputus beberapa jam setelah pemindahan tahanan ke LP 
Cebongan. Komunikasi terputus saat Direktur Reserse Narkoba (Diresnarkoba) 
Komisaris Besar Widjanarko mencegah ajudan Kapolda melapor ke Kapolda terkait 
permintaan pengamanan dari Kepala LP Cebongan Sukamto Harto. "Missing link 
bukan di ajudan, tetapi di Pak Diresnarkoba karena ada ajudan mau masuk (ke 
kamar saya), tapi dicegah, enggak usah gitu," kata Sabar.

Sebelum kejadian, pukul 23.00, Diresnarkoba ditelepon Kepala LP Cebongan 
terkait permintaan tambahan pengamanan di LP kepada Polda DIY. Permintaan itu 
kemudian disampaikan Diresnarkoba kepada Wakil Kapolda DIY Komisaris Besar 
Ahmad Dofiri. Menurut Sabar, saat itu Wakil Kapolda langsung meminta bantuan 
pengamanan LP kepada Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta. Sebelum bantuan 
pengamanan diterjunkan, LP Cebongan telah diserbu.

Untuk mengungkap kasus itu, menurut sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, Soeprapto, polisi atau tim independen harus mundur ke 
persoalan pembunuhan Sertu Santoso di Hugo's Café. Izin Hugo's Café pun, 
menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman Untoro Budiharjo, sudah 
dicabut setelah pembunuhan Sertu Santoso.(EDN/K04/ABK/EGI/FER/NAR)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://nasional.kompas.com/read/2013/03/30/04135452/KSAD.Ini.Negara.Hukum




------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke