Pergilah berobat ke psikiater ayub yahya.. Keadaan anda makin gawat aja.
Omongan anda makin kaco. Kasihanilah diri anda. Jual laptop anda untuk biayanya. --- In [email protected], ayub <ayubyahya@...> wrote: > > pig.. udahlah ngga usah sibuk2 ngurusin kopassus > > nih gw kutip.. > > "Percayakan kepada kami, awasi kami. Kami akan transparan. Saya janji, > siapa yang salah akan dihukum, yang benar akan dibela. Keterbukaan itu > sudah masanya," katanya. > > pig.. gara2 lo posting kasus kopassus si item mojok gemeteran > ampe menggigil.. trauma ingat bapaknya ditabokin tentara > > tega lo pig.. neror homomate ! > > > > ________________________________ > From: Bukan Pedanda <bukan.pedanda@...> >  > > >  > > > KSAD: Ini Negara Hukum > KOMPAS/PRIYOMBODO > Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menggelar > konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Jumat > (29/3). KSAD membentuk tim investigasi beranggotakan sembilan orang untuk > menyelidiki kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI > Yogyakarta, karena ada indikasi keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. > Sabtu, 30 Maret 2013 | 04:13 WIB > > Jakarta, Kompas - Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan hukum, TNI > AD membentuk tim investigasi internal terkait penyerbuan Lembaga > Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Tim dibentuk karena ada indikasi > keterlibatan oknum TNI AD yang bertugas di Jawa Tengah. > > Pembentukan tim investigasi itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat > Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Markas TNI AD, Jakarta, Jumat (29/3). > "Negara ini adalah negara hukum. Semua harus mengikuti hukum," kata Pramono. > > Tim dibentuk atas perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang > mendapat masukan dari Polri bahwa ada indikasi keterlibatan oknum TNI AD yang > bertugas di Jawa Tengah. > > "Percayakan kepada kami, awasi kami. Kami akan transparan. Saya janji, siapa > yang salah akan dihukum, yang benar akan dibela. Keterbukaan itu sudah > masanya," katanya. > > Konferensi pers digelar untuk memberikan gambaran jelas kepada masyarakat > atas berbagai pertanyaan dan informasi yang simpang siur atas peristiwa itu. > > Menurut Pramono, TNI AD membentuk tim yang dipimpin Wakil Komandan Pusat > Polisi Militer TNI AD Brigjen Unggul K pada 28 Maret. Tim terdiri atas > sembilan orang yang unsur-unsurnya dari komando daerah militer (kodam), > komando resor militer (korem), komando distrik militer (kodim), polisi > militer (POM) daerah, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). > > Tim investigasi sudah bekerja menindaklanjuti informasi awal dari Polri. > Hasil tim investigasi itu kemudian akan dicocokkan dengan temuan Polri agar > tidak terjadi salah komunikasi. > > Pramono juga mengakui, amunisi kaliber 7,62 milimeter masih digunakan TNI AD. > Sebelumnya, polisi menyatakan menemukan 31 butir peluru kaliber 7,62 > milimeter di lokasi penembakan di LP Cebongan. Menurut Pramono, amunisi itu > digunakan untuk keperluan tertentu, selain amunisi kaliber 5,56 untuk senjata > ringan buatan PT Pindad. Beberapa senjata yang masih menggunakan amunisi 7,62 > milimeter adalah G3, AK-47, dan SP-762. "Itu senjata yang sampai sekarang > masih ada, yang menggunakan satuan tempur, bantuan tempur, dan kewilayahan," > katanya. > > Mengenai pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso yang > membantah keterlibatan TNI, Pramono mengatakan, pernyataan itu karena Pangdam > harus mengedepankan keamanan wilayah. Saat itu, informasi belum lengkap. > Sementara Pangdam harus memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman > masyarakat. > > Terkait rencana kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke Markas Grup 2 > Kopassus di Kartasura, Pramono mengatakan, prosedurnya memang harus meminta > izin kepada Panglima TNI untuk diteruskan kepada KSAD, kemudian ke Kopassus. > Aturan itu berlaku untuk semua pihak, termasuk DPR pun harus memberi tahu > Panglima TNI. > > Ketua MPR Taufiq Kiemas mengapresiasi keputusan TNI AD membentuk tim > investigasi itu. "Saya yakin TNI mampu mengusut masalah tersebut," kata > Taufiq yang ditemui saat HUT Ke-6 Baitul Muslimin Indonesia di Jakarta, > Jumat. Taufiq berharap TNI terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. "Hukum > harus dijalankan sebaik mungkin," ujarnya. > > Di tempat sama, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim > Muzadi mengatakan, jika kasus ini tidak segera ditindak tegas, ditakutkan > akan sering terjadi kasus serupa di kemudian hari. "Presiden harus tegas > dalam mengusut kasus ini. Walaupun ada pejabat yang terkait dalam peristiwa > itu, tetap harus ditindak tegas," ujarnya. > > Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, peristiwa tersebut bukan > kejadian tiba-tiba. "Ada proses panjang yang mengakibatkan kepercayaan > masyarakat kepada hukum menurun sehingga terjadi kekerasan di mana-mana yang > menuju ke arah hukum rimba," katanya. > > Kriminolog Mulyana W Kusumah menilai, upaya pengungkapan kasus penyerangan LP > Cebongan tak hanya cukup dengan membentuk tim investigasi di lingkungan TNI > AD atau Polri. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kasus itu > merusak kewibawaan negara, perlu instruksi bersama Panglima TNI dan Kapolri. > "Harus ada payung hukum dari kedua lembaga itu," ujar Mulyana. > > Kapolda DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo mengakui ada missing link > atau komunikasi terputus beberapa jam setelah pemindahan tahanan ke LP > Cebongan. Komunikasi terputus saat Direktur Reserse Narkoba (Diresnarkoba) > Komisaris Besar Widjanarko mencegah ajudan Kapolda melapor ke Kapolda terkait > permintaan pengamanan dari Kepala LP Cebongan Sukamto Harto. "Missing link > bukan di ajudan, tetapi di Pak Diresnarkoba karena ada ajudan mau masuk (ke > kamar saya), tapi dicegah, enggak usah gitu," kata Sabar. > > Sebelum kejadian, pukul 23.00, Diresnarkoba ditelepon Kepala LP Cebongan > terkait permintaan tambahan pengamanan di LP kepada Polda DIY. Permintaan itu > kemudian disampaikan Diresnarkoba kepada Wakil Kapolda DIY Komisaris Besar > Ahmad Dofiri. Menurut Sabar, saat itu Wakil Kapolda langsung meminta bantuan > pengamanan LP kepada Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta. Sebelum bantuan > pengamanan diterjunkan, LP Cebongan telah diserbu. > > Untuk mengungkap kasus itu, menurut sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah > Mada, Yogyakarta, Soeprapto, polisi atau tim independen harus mundur ke > persoalan pembunuhan Sertu Santoso di Hugo's Café. Izin Hugo's Café pun, > menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman Untoro Budiharjo, sudah > dicabut setelah pembunuhan Sertu Santoso.(EDN/K04/ABK/EGI/FER/NAR) > > Dapatkan artikel ini di URL: > http://nasional.kompas.com/read/2013/03/30/04135452/KSAD.Ini.Negara.Hukum > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
