Pergilah berobat ke psikiater ayub yahya..

Keadaan anda makin gawat aja.

Omongan anda makin kaco.

Kasihanilah diri anda.

Jual laptop anda untuk biayanya.


--- In [email protected], ayub <ayubyahya@...> wrote:
>
> pig.. udahlah ngga usah sibuk2 ngurusin kopassus
> 
> nih gw kutip..
> 
> "Percayakan kepada kami, awasi kami. Kami akan transparan. Saya janji, 
> siapa yang salah akan dihukum, yang benar akan dibela. Keterbukaan itu 
> sudah masanya," katanya.
> 
> pig.. gara2 lo posting kasus kopassus si item mojok gemeteran
> ampe menggigil.. trauma ingat bapaknya ditabokin tentara
> 
> tega lo pig.. neror homomate !
> 
> 
> 
> ________________________________
>  From: Bukan Pedanda <bukan.pedanda@...>
>   
>  
> 
>   
> 
> 
> KSAD: Ini Negara Hukum
> KOMPAS/PRIYOMBODO
> Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menggelar 
> konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Jumat 
> (29/3). KSAD membentuk tim investigasi beranggotakan sembilan orang untuk 
> menyelidiki kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI 
> Yogyakarta, karena ada indikasi keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat.
> Sabtu, 30 Maret 2013 | 04:13 WIB
> 
> Jakarta, Kompas - Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan hukum, TNI 
> AD membentuk tim investigasi internal terkait penyerbuan Lembaga 
> Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Tim dibentuk karena ada indikasi 
> keterlibatan oknum TNI AD yang bertugas di Jawa Tengah.
> 
> Pembentukan tim investigasi itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat 
> Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Markas TNI AD, Jakarta, Jumat (29/3). 
> "Negara ini adalah negara hukum. Semua harus mengikuti hukum," kata Pramono.
> 
> Tim dibentuk atas perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang 
> mendapat masukan dari Polri bahwa ada indikasi keterlibatan oknum TNI AD yang 
> bertugas di Jawa Tengah.
> 
> "Percayakan kepada kami, awasi kami. Kami akan transparan. Saya janji, siapa 
> yang salah akan dihukum, yang benar akan dibela. Keterbukaan itu sudah 
> masanya," katanya.
> 
> Konferensi pers digelar untuk memberikan gambaran jelas kepada masyarakat 
> atas berbagai pertanyaan dan informasi yang simpang siur atas peristiwa itu.
> 
> Menurut Pramono, TNI AD membentuk tim yang dipimpin Wakil Komandan Pusat 
> Polisi Militer TNI AD Brigjen Unggul K pada 28 Maret. Tim terdiri atas 
> sembilan orang yang unsur-unsurnya dari komando daerah militer (kodam), 
> komando resor militer (korem), komando distrik militer (kodim), polisi 
> militer (POM) daerah, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
> 
> Tim investigasi sudah bekerja menindaklanjuti informasi awal dari Polri. 
> Hasil tim investigasi itu kemudian akan dicocokkan dengan temuan Polri agar 
> tidak terjadi salah komunikasi.
> 
> Pramono juga mengakui, amunisi kaliber 7,62 milimeter masih digunakan TNI AD. 
> Sebelumnya, polisi menyatakan menemukan 31 butir peluru kaliber 7,62 
> milimeter di lokasi penembakan di LP Cebongan. Menurut Pramono, amunisi itu 
> digunakan untuk keperluan tertentu, selain amunisi kaliber 5,56 untuk senjata 
> ringan buatan PT Pindad. Beberapa senjata yang masih menggunakan amunisi 7,62 
> milimeter adalah G3, AK-47, dan SP-762. "Itu senjata yang sampai sekarang 
> masih ada, yang menggunakan satuan tempur, bantuan tempur, dan kewilayahan," 
> katanya.
> 
> Mengenai pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso yang 
> membantah keterlibatan TNI, Pramono mengatakan, pernyataan itu karena Pangdam 
> harus mengedepankan keamanan wilayah. Saat itu, informasi belum lengkap. 
> Sementara Pangdam harus memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman 
> masyarakat.
> 
> Terkait rencana kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke Markas Grup 2 
> Kopassus di Kartasura, Pramono mengatakan, prosedurnya memang harus meminta 
> izin kepada Panglima TNI untuk diteruskan kepada KSAD, kemudian ke Kopassus. 
> Aturan itu berlaku untuk semua pihak, termasuk DPR pun harus memberi tahu 
> Panglima TNI.
> 
> Ketua MPR Taufiq Kiemas mengapresiasi keputusan TNI AD membentuk tim 
> investigasi itu. "Saya yakin TNI mampu mengusut masalah tersebut," kata 
> Taufiq yang ditemui saat HUT Ke-6 Baitul Muslimin Indonesia di Jakarta, 
> Jumat. Taufiq berharap TNI terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. "Hukum 
> harus dijalankan sebaik mungkin," ujarnya.
> 
> Di tempat sama, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim 
> Muzadi mengatakan, jika kasus ini tidak segera ditindak tegas, ditakutkan 
> akan sering terjadi kasus serupa di kemudian hari. "Presiden harus tegas 
> dalam mengusut kasus ini. Walaupun ada pejabat yang terkait dalam peristiwa 
> itu, tetap harus ditindak tegas," ujarnya.
> 
> Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, peristiwa tersebut bukan 
> kejadian tiba-tiba. "Ada proses panjang yang mengakibatkan kepercayaan 
> masyarakat kepada hukum menurun sehingga terjadi kekerasan di mana-mana yang 
> menuju ke arah hukum rimba," katanya.
> 
> Kriminolog Mulyana W Kusumah menilai, upaya pengungkapan kasus penyerangan LP 
> Cebongan tak hanya cukup dengan membentuk tim investigasi di lingkungan TNI 
> AD atau Polri. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kasus itu 
> merusak kewibawaan negara, perlu instruksi bersama Panglima TNI dan Kapolri. 
> "Harus ada payung hukum dari kedua lembaga itu," ujar Mulyana.
> 
> Kapolda DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo mengakui ada missing link 
> atau komunikasi terputus beberapa jam setelah pemindahan tahanan ke LP 
> Cebongan. Komunikasi terputus saat Direktur Reserse Narkoba (Diresnarkoba) 
> Komisaris Besar Widjanarko mencegah ajudan Kapolda melapor ke Kapolda terkait 
> permintaan pengamanan dari Kepala LP Cebongan Sukamto Harto. "Missing link 
> bukan di ajudan, tetapi di Pak Diresnarkoba karena ada ajudan mau masuk (ke 
> kamar saya), tapi dicegah, enggak usah gitu," kata Sabar.
> 
> Sebelum kejadian, pukul 23.00, Diresnarkoba ditelepon Kepala LP Cebongan 
> terkait permintaan tambahan pengamanan di LP kepada Polda DIY. Permintaan itu 
> kemudian disampaikan Diresnarkoba kepada Wakil Kapolda DIY Komisaris Besar 
> Ahmad Dofiri. Menurut Sabar, saat itu Wakil Kapolda langsung meminta bantuan 
> pengamanan LP kepada Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta. Sebelum bantuan 
> pengamanan diterjunkan, LP Cebongan telah diserbu.
> 
> Untuk mengungkap kasus itu, menurut sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah 
> Mada, Yogyakarta, Soeprapto, polisi atau tim independen harus mundur ke 
> persoalan pembunuhan Sertu Santoso di Hugo's Café. Izin Hugo's Café pun, 
> menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman Untoro Budiharjo, sudah 
> dicabut setelah pembunuhan Sertu Santoso.(EDN/K04/ABK/EGI/FER/NAR)
> 
> Dapatkan artikel ini di URL:
> http://nasional.kompas.com/read/2013/03/30/04135452/KSAD.Ini.Negara.Hukum
> 
> 
>  
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>




------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke