Apakah SBY sukses membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia ?

__________________________________________________________________________________
Kuwaiti royal prince Abdullah al-Sabah Islam adalah penyakit kanker ganas
diperadaban dunia modern.

Kita jangan membenci Muslim, sebab mereka cuma korban. Mereka begitu karena
nabinya. Mereka bejat dan jahat juga karena nabinya. Kita seharusnya merasa
iba dan kasihan kepada Muslim.


---------- Forwarded message ----------
From: Daniel H.T. <[email protected]>
Date: 2013/6/2
Subject: [mediacare] Pembohongan Internasional SBY (dalam pidato penerimaan
World Statesman Award)
To: Perspektif <[email protected]>, Mediacare <
[email protected]>, TionghoaNet <[email protected]>,
KompasCommunity <[email protected]>, Bhinneka Tunggal Ika <
[email protected]>


**


http://hankam.kompasiana.com/2013/06/02/pembohongan-internasional-sby--565364.html

[image: 13701602952105460672]
Karikatur Kompas, Sabtu, 1 Juni 2013
Perasaan mual langsung menerpa saya ketika membaca isi pidato Presiden SBY
ketika menerima World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation
(ACF) di gedung yayasan “Hati Nurani” itu, New York, Amerika Serikat, pada
Kamis, 30 Mei 2013 waktu setempat.
Setelah menerima piala tanda penghargaan negarawan karena dinilai sukses
membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia dari mantan Menteri
Luar Negeri AS, Henry Kissinger dan Presiden ACF, Rabbi Arthur Schneier,
SBY pun menyampaikan pidatonya di hadapan seratusan tokoh yang diundang
untuk menghadiri acara tersebut. Di antaranya tokoh-tokoh agama di Amerika
Serikat.
Bagaimana tidak merasa mual ketika membaca isi pidato SBY yang sangat
bertolak belakang dengan kenyataan itu. SBY mengatakan, di bawah
pemerintahannya dia sangat melindungi penganut agama minoritas, tidak ada
tempat sedikitpun bagi kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama
melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok minoritas. Semua akan
berhadapan dengan hukum dan tindakan yang sangat tegas..
“*Kami tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang
mengatasnamakan agama. Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat
ibadah agama apa pun untuk alasan apa pun. Kami juga akan melindungi
minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga
akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain
akan menghadapi proses hukum,*” kata Presiden SBY
(*Kompas.com<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/31/12270986/Pidato.SBY.di.AS.Tak.Ada.Ruang.bagi.Perilaku.Tak.Toleran>
*)
Menurutnya, pemerintahannya terus melakukan langkah untuk memastikan semua
penganut agama hidup dalam kebebasan beribadah dan juga hidup secara
berdampingan dalam persaudaraan.
Ketika berpidato itu sesungguhnya SBY telah melakukan pembohongan
internasional. Dia telah membohongi semua hadirin di acara itu. Antara apa
yang disampaikan kepada hadirin di sana sangat bertolak belakang dengan
kenyataannya. SBY selama 8,5 tahun memerintah sama sekali tidak melakukan
perlindungan apapun ketika terjadi teror dan penindasan terhadap penganut
agama minoritas oleh kelompok intoleran (yang dibeking pemerintah daerah
setempat). Pemerintahan SBY justru terkesan kuat mengfasilitasi dan menurut
apa maunya kelompok intoleran itu dalam memperlakukan warga penganut agama
minoritas: menutup paksa dan menyegel gereja-gereja, membubarkan ibadah
yang sedang berlangsung, mengusir warga penganut agama minoritas itu dari
tanahnya, rumahnya, dan rumah ibadah mereka sendiri.
Contoh nyata yang sampai hari ini masih berlangsung adalah apa yang terjadi
dalam kasus GKI Yasmin. Yang jelas-jelas sudah ada putusan Kasasi Mahkamah
Agung yang mengembalikan hak mereka atas gereja mereka untuk dipakai
beribadah seperti biasa, sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan karena
pemerintah kota Bogor membangkanginya, dengan tetap menyegel gereja
tersebut. Jemaat GKI Yasmin itu justru disuruh pindah, meninggalkan
gerejanya itu yang diperoleh secara sah secara hukum. Presiden SBY diam
seribu bahasa melihat terjadinya pembangkangan hukum seperti itu.
Pada 21 Maret 2013, memenuhi kehendak kelompok intoleran, Pemerintah Daerah
Bekasi, Jawa Barat, juga melakukan penggusuran paksa dengan cara merobohkan
bangunan gereja jemaat HKBP Tamansari, Setu, Bekasi, dengan alasan gedung
gereja itu tidak ber-IMB. Selanjutnya tanah milik jemaat HKBP Tamansari itu
dilarang untuk dibangun gereja. Jemaatnya dipersilakan mencari lokasi lain
dengan alasan warga tidak menghendaki mereka beribadah di situ.
Karena tidak punya tempat ibadah, saban Minggu kedua jemaat gereja ini
sering melakukan ibadah di depan halaman Istana, dengan maksud mengetuk
nurani Presiden SBY untuk bisa bertindak tegas menjamin hak-hak mereka
sebagaimana dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945). Tetapi, selama ini SBY
pura-pura buta dan tuli pancainderanya.
Budayawan M. Sobary di Metro TV, Sabtu sore, 1 Juni kemarin dalam narasinya
antara lain berkata, jika matanu tidak melihat dan hatimu tidak mendengar,
maka gunakanlah hati nuranimu.
Cara yang sangat jauh dari solusi, yang justru mengakomodir kehendak
kelompok intoleran itu juga dialami oleh warga Sampang, Mandura, penganut
Islam Syiah. Yang sudah Sembilan bulan terusir dari kampung halaman mereka
sendiri oleh kelompok intoleran. Pemerintah bukannya melindungi hak asasi
mereka untuk menganut kepercayaan mereka itu, dan menjamin keselamatan
mereka di rumah mereka sendiri, tetapi malah ikut mengusir mereka, dengan
melarang mereka kembali ke kampung halamannya itu. Katanya, kalau memaksa
kembali, pemerintah tidak akan menjamin keselamatan mereka. Para pengungsi
warga Syiah itu disuruh untuk pindah, keluar dari Madura. Bilamana perlu
ditransmigrasikan!
Solusi yang bukan solusi dari pemerintah selama ini dalam menghadapi kasus
intoleran sangat menyederhanakan persoalan dengan mengakomodir kehendak
kelompok intoleran itu, yakni memindahkan penganut agama minoritas itu jauh
dari lokasi asalnya. Padahal, lokasi asal itu adalah milik mereka sendiri
secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.
Menjelang jadwal penerimaan World Statesman Award itu, Presiden SBY juga
tak terketuk hatinya, ketika korban penindasan agama, yang terdiri dari
jemaah Syiah dan jemaat GKI Yasmin mendatangi kantor Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres), guna menumpah-ruahkan segala tekanan bathin yang
mereka rasakan selama ini kepada Presiden SBY.
Sebagaimana dilaporkan *Jpnn.net*, 10 Mei 2013,
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=171404>seorang
jemaat Syiah, Emili Renita, sambil menangis menyampaikan keluh-kesahnya.
Perempuan berjilbab dengan busana muslim memanjang itu mempertanyakan
pemerintah yang tidak memberikan perlindungan kepada sekitar 2 juta warga
Syiah di Indonesia.
“Kami lahir dan tinggal di sini, kami warga Indonesia. Tidak bisakah kami
mendapatkan perlindungan dan jaminan kebebasan berkeyakinan seperti warga
Syiah di negara lainnya. Kami hanya harapkan itu dari pemerintah,” ujar
Emilia di depan anggota Wantimpres Albert Hasibuan yang menerima kedatangan
kumpulan tokoh lintas agama di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2013.

“Saya memohon pada Presiden SBY. Kenapa kami tidak bisa hidup tenang
seperti warga lainnya,” keluhnya.
Sedangkan, Jayadi Damanik, seorang jemaat GKI Yasmin mengaku sudah tidak
tahan lagi menyaksikan Pemda Bogor, yang terus menekan mereka dengan
menentang Konstitusi karena melawan putusan Mahkamah Agung. Setiap Minggu,
dia bersama jemaat GKI Yasmin lainnya mengadakan doa bersama di depan
Istana Negara, tetapi tetap tidak diperhatikan Presiden.
“Apa saya harus mati di depan Presiden SBY agar apa yang kami harapkan
terpenuhi? Surat, tuntutan, unjukrasa tidak mempan. Mungkin kalau saya
bunuh diri di depan Presiden, baru bisa dipenuhi kebebasan untuk kami!”
keluh Jayadi.
Ia berharap Presiden memberikan ketegasan pada Pemda Jabar yang kukuh tidak
memberikan izin pendirian gereja GKI Yasmin. Selain itu memberikan
perlindungan pada jemaat, agar bisa beribadah di gereja dengan tenang tanpa
mendapat intimidasi dari kelompok intoleran.
Apapun yang terjadi, Presiden SBY dengan wajah sumringah telah menerima
 World Statesman Award, sebagai pimpinan negara yang berhasil menjamin dan
melindungi hak-hak beribadah penganut agama minoritas di negaranya,
membangun toleransi dan saling menghormati antarsesama umat beragama, dan
sebagainya.
Setelah menerima penghargaan itu, mulailah SBY berpidato, membohongi para
pendengarnya.
Di awal pidatonya, Presiden SBY terlebih dulu menyampaikan rasa duka
citanya atas korban pembunuhan keji terhadap seorang prajurit Inggris di
sebuah jalanan di kota London, Inggris. SBY juga menyampaikan rasa duka
citanya kepada korban bencana tornado di Oklohama, dan terorisme di Boston,
beberapa waktu lalu.
“*Saya juga merasa sedih atas terjadinya pembunuhan brutal terhadap seorang
prajurit muda Inggris di London baru-baru ini. Atas kejadian ini, pada
kesempatan berbincang dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, saya
menyampaikan rasa duka cita saya—tindak kekerasan seperti ini tidak
memiliki tempat dalam agama manapun yang*
*mencintai perdamaian.*”
Ketika tiga orang jemaat Ahmadiyah tewas di tangan kelompok intoleran di
Cikeusik, Pandeglang, Jawa Barat, yang menyerbu rumah mereka, Februari
2011, dan dua orang jemaat Syiah tewas di Sampang, Madura, pada Agustus
2012, ketika desa mereka diserbu juga oleh kelompok intoleran yang
mengatasnamakan agamanya itu, apakah Presiden SBY juga menyampaikan rasa
duka citanya? Apakah ketika itu SBY juga ada mengeluarkan kecaman yang
mengutuk secara langsung aksi barbar yang mengatasnamakan agama itu? Sama
sekali tidak. Sampai hari ini juga tidak.
“*Konflik komunal beberapa kali masih terjadi, pertentangan akibat
sensitivitas nilai agama masih juga ada. Radikalisme juga masih sesekali
terjadi. Namun, saya percaya bahwa masalah ini tidak hanya dihadapi oleh
Indonesia sendiri, tetapi juga merupakan fenomena global*,” SBY melanjutkan
pidatonya.
Nyatanya, di Tanah Air, radikalisme atas nama agama bukan hanya sesekali
terjadi, melainkan sering sekali terjadi, dan sesering itu pula SBY sebagai
presiden hanya diam saja. Tidak ada kecaman, apalagi perintah langsung
kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas tanpa kompromi. Yang ada
selama ini hanyalah pidato-pidato retorik normatif, seperti Indonesia
adalah negara hukum, berasaskan pluralisme, dan sebagainya.
“Negara tidak boleh kalah dari kelompok anarkisme yang mengatasnamakan
agama,” adalah kalimat favorit SBY. Namun dalam praktiknya SBY malah
membiarkan negara kalah berkali-kali dari kelompok itu.
SBY mencoba menarik negara-negara lain untuk seolah-olah mengalami hal yang
sama dengan Indonesia yang dimpimpinnya dalam menghadapi intoleransi, agar
kondisi itu terkesan “wajar.” Padahal, tidak ada negara normal yang kondisi
pemerintahannya sedemikian toleran terhadap kelompok intoleran seperti
Indonesia di masa SBY sebagai presiden.
Puncak kebohongan internasional Presiden SBY dalam pidatonya itu adalah
ketika dia mengatakan sebagai Presiden selama ini dia tidak akan pernah
mentolerir setiap bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan bahwa
dia selalu melindungi pemeluk agama minoritas dalam menjalankan keyakinan
agamanya di Indonesia.
“*Bersamaan dengan kemajuan ke depan, kami tidak akan pernah mentolerir
setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan
mengatasnamakan agama. Kami tidak akan membiarkan penodaan tempat-tempat
ibadah agama manapun atas alasan apapun.*
**
*Kami akan selalu melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada yang
terdiskriminasi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang melanggar hak-hak
orang lain akan diganjar hukuman yang setimpal.** … *“
[image: 13701604821829370427]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi penghargaan World Statesman
Award oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger (kiri) dan
Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier
(kanan), di New York, Kamis (30/5). | AP / Jason DeCrow
Di era SBY, dahulu dan sekarang apa yang dikatakan oleh SBY itu fakta yang
terjadi adalah sebaliknya. Di masa akan datang pun tetap sangat diragukan
janji-janjinya itu akan ditepati.
Faktanya selama ini, nyaris tidak pernah para pelaku intoleran itu diproses
hukum, apalagi yang dihukum dengan hukuman setimpal. Kalau pun ada yang
diproses hukum, itu tidak lebih daripada basa-basi hukum, formalitas
belaka. Contoh pada kasus penyerangan rumah milik jemaat Ahmadiyah di
Cikeusik, Februari 2011, yang menewaskan tiga orang jemaat Ahmadiyah
itu,hanya segilintir pelaku yang diproses huku. Itu pun divonis dengan
hukuman yang sangat ringan. Mereka hanya dihukum beberapa bulan kurungan
yang habis dipotong masa tahanannya. Dan, yang paling tidak masuk akal,
salah satu korban penyerbuan itu malah ikut dihukum penjara oleh hakim
dengan alasan karena ketika disuruh petugas kepolisian untuk meninggalkan
rumahnya (karena ada yang hendak menyerang rumahnya – berarti polisi sudah
tahu sebelumnya), dia menolak, dan karena ketika diserang dia ikut balas
menyerang sampai ada orang dari pihak penyerang menderita luka! Baca opini
tentang kasus ini di
*sini.<http://sejuk.org/kolom/hak-asasi-manusia/128-kebiadaban-ketololan-dan-kepengecutan-dalam-pengadilan-cikeusik.html>
*
SBY menutup pidatonya dengan sebuah nasihat, yang sejatinya sangat tepat
ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia menyampaikan kata-kata bijak itu
dengan berkata, “*Pada akhirnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang
berani berdiri di garis depan, dan memberikan sinar pengharapan untuk masa
depan.**.*” Pasti dia menjadikan dirinya sebagai teladan karakter
kepimpinan seperti itu
Kaum minoritas yang ditindas dan diteror oleh kelompok intoleran, yang
dibeking pemerintah daerah setempat dan kepolisian itu sudah berkali-kali
menangis sampai nyaris habis air matanya mengharapkan peran SBY sebagai
Presiden pelaksana utama Pancasila dan UUD 1945, tetapi harapan itu
tidaklah harapan. Kaum minoritas dan mereka yang perduli telah nasib kaum
minoritas itu sudah benar-benar *hopeless*terhadap SBY. SBY sama sekali
tidak kelihatan ketika benar-benar dibutuhkan. Apalagi “berdiri di depan”
melindungi mereka.
Maka, masa depan penganut agama minoritas yang ditindas kelompok intoleran
itu terus saja hidup dalam tekanan, teror dan intimidasi. Tanpa pengharapan
masa depannya.
Kini, piala tanda penghargaan, World Statesman Award itu, sudah di tangan
SBY. Dari mulutnya sendiri SBY telah menyatakan janjinya bahwa dia bertekad
segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia.
Di ruang River View, Hotel One, New York , Sabtu, 31 Desember 2013, waktu
setempat, SBY mengadakan konferensi pers. Di situ dia berkata, penghargaan
yang diterimanya itu justru menandakan masih banyaknya pekerjaan rumah (PR)
yang harus diselesaikan di Indonesia. Khususnya dalam mengupayakan
kebebasan beragama, dan mengukuhkan kehidupan bertoleransi antarumat
beragama.
“Ini adalah cambuk untuk kehidupan yang lebih baik,” kata SBY (*Jawa Pos*,
Minggu, 02/06/2013).
Semoga saja kata-katanya kali ini benar-benar bisa dipegang, karena selama
ini para pemeluk agama minoritas yang sering “dicambuk,” diusir dari rumah
ibadahnya dan rumah tinggalnya oleh kelompok intoleran dan pemerintah
daerah setempat. Sedangkan pemerintah pusat di bawah SBY hanya diam, atau
hanya beretorika.
SBY harus segera membuktikan bahwa dia memang layak menerima penghargaan
itu dengan mulai menyelesaikan tiga PR-nya terkini terlebih dahulu. Yakni,
memerintahkan pemerintah kota Bogor agar mematuhi hukum dengan melaksnakan
keputusan Kasasi dan PK Mahkamah Agung dalam kasus GKI Yasmin,
mengembalikan hak asasi (beribadah) dan hak hukum atas tanah jemaat HKBP
Tamansari, Setu, bekasi, dan memulangkan dengan jaminan keselamatan penuh
warga Syiah dari lokasi pengungsiannya ke kampung halamannya di Sampang,
Madura.
Apakah Pancasila masih sakti? Di tangan Presiden SBY-lah pembuktiannya di
sisa setahun setengah lagi masa jabatannya ini.
Mengutip lagi narasi budayawan M. Sobary di Metro TV tersebut di atas, yang
mengatakan apabila engkau menerima sesuatu penghargaan yang sebenarnya
engkau tidak berhak menerimanya, maka ayam dan bebek di hutan pun akan
tertawa. ***
Transkrip pidato lengkap SBY, dapat dibaca di
*sini.<http://www.tribunnews.com/2013/05/31/pidato-lengkap-presiden-sby-saat-terima-world-statesman-award>
*
Artikel terkait:
- *Berpikiran Sempit, Minus Etika, SBY Tetap Mau Menerima World Statesman
Award<http://hankam.kompasiana.com/2013/05/18/berpikiran-sempit-minus-etika-sby-tetap-mau-menerima-world-statesman-award-561424.html>
*
- 
<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/30/menilai-kepatutan-sby-menerima-world-statesman-di-mata-najwa-564428.html>Menilai
Kepatutan SBY Menerima World Statesman Award di “Mata
Najwa”<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/30/menilai-kepatutan-sby-menerima-world-statesman-di-mata-najwa-564428.html>
Berita terkait/terbaru:
- *Ribuan Orang Minta Warga Syiah Sampang
Diusir*<http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/1342441/Ribuan.Orang.Minta.Warga.Syiah.Sampang.Diusir>
- Warga Syiah Sampang Minta Pemerintah Kembalikan
Hartanya<http://regional.kompas.com/read/2013/06/01/2106574/Warga.Syiah.Sampang.Minta.Pemerintah.Kembalikan.Hartanya>
- Umat Syiah Sampang Ingin Lepas dari Tanggung Jawab
Pmerintah<http://regional.kompas.com/read/2013/06/01/1741157/Umat.Syiah.Sampang.Ingin.Lepas.dari.Tanggungjawab.Pemerintah>

 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke