MEDIA INDONESIA Jum'at, 06 Januari 2006 14:51 WIB
Wapres Nilai Impor Beras Untuk Bela Rakyat, Petani JAKARTA--MIOL: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kebijakan pemerintah untuk memutuskan mengimpor beras 110.000 ton adalah bertujuan membela rakyat kecil, membela petani dan seluruh masyarakat Indonesia. "Itu kebijakan (impor beras), hanya untuk membela rakyat, membela anda semua, membela rakyat kecil, juga membela petani," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai salat Jumat di kantor Wapres, Jakarta. Dalam pandangan Wapres, inti dari kebijakan pemerintah mengimpor beras adalah pemerintah tidak ingin ada masyarakat membeli beras terlalu mahal sehingga merugikan konsumen. Karena beras adalah kebutuhan pokok, artinya apapun keadaannya tetap dibutuhkan dan berapapun harganya akan dibeli masyarakat. "Kalau harganya terus naik tinggi. Tentu itu akan membahayakan masyarakat dan membahayakan petani itu sendiri," katanya. Karena itu, tambahnya, pemerintah harus mengintervensi sehingga mempunyai harga yang dapat dibeli oleh rakyat. Yang dapat dipengaruhi (diintervesi) itu adalah mengenai suplainya. Suplainya itu, menurut Wapres, saat ini dalam negeri kurang karena itu harus mengimpor. Menurut Wapres, petani dibela dengan membeli gabahnya pada saat harga naik dan menjual berasnya dengan harga yang cukup pada saat harga tinggi. Saat ini, tambah Wapres, harga beras dirasakan sudah sangat tinggi yang mencapai kisaran Rp4.200 s/d Rp5.000 untuk kelas medium. "Ini terlalu tinggi. Karena petani sendiri itu membeli beras sekarang. Yang punya beras itu bukan petani, tetapi pedagang. Dan kalau kita tak menambah (pasokan), maka harga akan naik terus. Itu berbahaya," kata Jusuf Kalla. Dalam hal ini, tambahnya, kebijakan pemerintah mengimpor beras tersebut adalah agar harga beras itu berada dalam batas daya beli masyarakat. Sementara mengenai adanya beberapa gerakan penolakan dari para kepala daerah/gubernur, Wapres menegaskan bahwa hal itu merupakan kebijakan pemerintah sehingga para gubernur itu harus mengikuti kebijakan nasional tersebut. "Kebijakan pemerintah di manapun ialah agar harga beras itu berada dalam batas daya beli masyarakat. Kita tetap menjaga para gubernur itu harus ikut dengan kebijakan itu. Atas kebijakan pemerintah itu, gubernur tak boleh menolak. Kalau daerahnya cukup ya...silakan tapi kalau di tempat lain nggak cukup?," kata Wapres. Wapres juga menjelaskan bahwa Bulog hanya akan masuk ke daerah-daerah di mana harga berasnya tinggi. Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras melalui Perum Bulog sebanyak 110.000 ton untuk menjaga stok beras pemerintah, dan menyerahkan waktu pelaksanaannya kepada BUMN itu. Keputusan impor beras oleh Bulog diambil pemerintah mengingat stok beras pada akhir Januari diperkirakan hanya sekitar 868.000 ton. Sementara stok beras pemerintah minimal harus satu juta ton. Kekurangan untuk memenuhi stok tersebut diupayakan ditutup dari produksi beras dalam negeri, namun jumlah yang ada hingga 4 Januari 2006, diperkirakan hanya 31.567 ton beras.(Ant/OL-03) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
