SUARA KARYA
Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi
Utang LN, Awal Sumber Krisis
Minggu, 8 Januari 2006
Persoalan utang luar negeri kembali menjadi wacana publik ketika Menneg
PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta melontarkan keinginan agar utang luar negeri
Indonesia dihapus. Tetapi di sisi lain, Pemerintah Indonesia kelihatannya belum
memperlihatkan komitmen yang jelas dalam hal tersebut. Alih-alih mengambil
langkah penting, isu tersebut malah sempat memunculkan perbedaan pendapat di
tubuh Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), khususnya di tim ekonomi.
Menurut data LSM Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia memeroleh total komitmen
utang luar negeri sebesar 365 miliar dolar AS. Namun yang dicairkan baru 162
miliar dolar AS atau hanya 30%-nya saja. Utang tersebut bahkan semakin
memberatkan Pemerintah Indonesia.
Berikut petikan wawancara wartawan Harian Umum Suara Karya, Mangku bersama
fotografer Muhammad Reza dengan Koordinator KAU, Kusfiardi di kantornya akhir
pekan ini.
Anda aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Anti Utang, apa
pertimbangannya?
Prosesnya berlangsung sejak saya kuliah. Saya juga bergabung dengan organisasi
kemahasiswaan serta aktif berdiskusi tentang berbagai hal. Dari sini saya
melihat banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Saya melihat, problem
tersebut harus dihadapi. Dari sini akhirnya saya sering terbiasa merespon
kebijakan pemerintah.
Kebetulan saya bertemu dengan pakar ekonomi dari UGM Revrisond Baswir yang
ketika itu memiliki LSM. Lalu saya bergabung di sana mendalami
persoalan-persoalan ekonomi- politik, pembangunan dan juga masalah utang luar
negeri.
Saya berpendapat hal tersebut merupakan pilihan yang harus dijalani karena
harus ada imbangan dalam situasi negara seperti sekarang. Bukan bermaksud
arogan mampu menyelesaikan masalah, tetapi bersama-sama yang lain ingin bekerja
sama menyelesaikan masalah.
Lalu mengapa memilih persoalan utang luar negeri?
Semakin saya perdalam masalah utang luar negeri, kian jelas persoalan bangsa
ini awalnya dari utang luar negeri yang berujung bencana kemanusiaan dan
pembangunan. Dari konstruksi utang yang ada, sudah ada motif korupsi. Di
Amerika Serikat, misalnya, ada perusahaan komputer mampu berproduksi dalam
jumlah besar. Di negara asalnya komputer itu sudah terjual tetapi persediaan
produksi yang ada tetap harus dijual. Lalu, produsen tersebut mendatangi
pemerintah Amerika Serikat, IMF atau Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut pasti
sudah ada janji-janji komisi. Dari sini disain pembuatan utang luar negeri
tercipta. Kemudian diimplementasikan, misalnya, ke Indonesia dengan program,
misalnya, yang disebut komputerisasi sekolah. Setelah barang tersebut di kirim
ke Indonesia, baru ketahuan tidak semua sekolah di Indonesia memiliki jaringan
listrik tetapi komputernya ada. Dari modus semacam ini pemerintah Indonesia
yang mendapat citra negatif. Selanjutnya ada suara-suara sumbang di luar
negeri, Pemerintah Indonesia buruk, DPR-nya korup. Tetapi sebenarnya trigger
korupsinya bukan di sini. Ini yang membuat saya mendalami persoalan utang luar
negeri.
Temuan Anda lainnya?
Saya juga mendapat gambaran konkret dalam melihat penyusunan APBN. Kreditur
pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil alih kebijakan penyusunan APBN.
Itu dilakukan dalam pertemuan tahunan CGI. Misalnya, penyusunan APBN 2006
dibahas dalam pertemuan CGI 2005 yang berlangsung pada 20-21 Januari. Padahal
DPR baru membahas APBN pada Agustus 2006. Jadi, ada waktu yang hilang. Lalu
seringkali APBN tidak tepat sasaran dan tidak pro-rakyat.
Persoalan pilihan tersebut juga masih ditambah bahwa saya merasa tidak cocok
untuk meneruskan pekerjaan. Jadi, saya pikir saya harus memilih tetapi bukan
sekadar pilihan jika tanpa disertai keyakinan. Saya akhirnya Bismillah saja.
Anda sempat bekerja di bidang apa sebelum aktif di LSM?
Bidang Multimedia.
Dengan kata lain aktif di LSM karena panggilan hidup dan idealisme?
Bukan sekadar panggilan hidup, tetapi pilihan. Saya yakin kalau kita bekerja
serius di mana pun pasti ada manfaatnya. Paling tidak, manfaat tersebut buat
kita sendiri. Ya, akan lebih bagus kalau mendatangkan manfaat juga bagi orang
lain. Jadi pertimbangan saya, apa yang saya kerjakan harus ada multiplier
effect-nya. Bukan kita saja yang menikmati.
Sebuah negara yang sudah maju saluran-saluran demokrasinya, bukankah kurang
membutuhkan kehadiran LSM?
Pendapat demikian ada benarnya. Hanya harus kita catat demokratisasi kita
adalah lebih ke wilayah politik dan liberal. Dalam hal ini, masih ada syarat
yang belum dipenuhi. Kalau memang liberal seharusnya ada kesamaan akses seluruh
anggota masyarakat. Misalnya, akses informasi, akses pengetahuan, dan juga
pendidikan serta kesehatan. Syarat tersebut tidak dipenuhi Indonesia. Makanya,
politik uang kerap mewarnai demokrasi di Indonesia. Soalnya masyarakat tidak
melihat sebagai proses yang bisa menentukan kehidupan.
Sebenarnya inilah pentingnya sistematisasi masalah. Misalnya, apakah benar saat
ini yang menjadi concern kita semua adalah demokrasi politik semata atau kita
perlu mengawinkan dengan demokrasi ekonomi. Sehingga, dalam bentuk perkawinan
dua demokrasi itu terjadi peningkatan taraf hidup yang lebih rata dalam arti
lebih luas.
Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa publik tetap mengharapkan kehadiran LSM?
Saya tidak berani mengklaim publik tetap mengharapkan kehadiran LSM. Kita hanya
menganggap bagian dari masyarakat. Menurut saya, saat ini tidak tepat mengumbar
pernyataan sebagai yang mewakili rakyat karena bisa berbahaya. Sebaiknya kita
semua bekerja pada suatu persoalan dengan pendekatan sistematis dan
komprehensif. Dengan demikian tidak ada pihak yang saling menyalahkan satu
dengan lainnya tetapi bekerja saling melengkapi. Hasilnya akan ada yang lebih
konkret untuk bangsa ke depan.
Aktivis LSM biasanya mempunyai pengalaman buruk terhadap penguasa. Anda pernah
mengalaminya?
Level saya belum seperti almarhum Munir. Sebenarnya hal tersebut merupakan
bagian dari risiko yang bisa diminimalkan tanpa harus melemahkan posisi.
Asumsinya jangan menganggap orang tidak setuju dengan ide kita. Karena, pola
pikir orang berdasarkan informasi yang berseliweran. Yang paling penting,
dengan pikiran terbuka kita berupaya mengomunikasikan ide kepada pihak lain.
Komitmen kita adalah perbaikan bangsa bukan persoalan eksistensi bahwa kita
adalah benar. Semua pihak harus sadar dengan basis kompetensi masing-masing.
Kalau kita bekerja sendiri-sendiri tidak akan cukup memperbaiki keadaan. Tetapi
kalau mampu bekerja bareng akan lebih terstruktur dan cepat mencapai tujuan.
Bagaimana pandangan rezim penguasa terhadap aktivis LSM? Apakah sudah berubah?
Teman-teman LSM melihat memang ada perubahan. Kita mempunyai kemampuan untuk
melihat perubahan. Tetapi ada hal lain, kita juga belum mampu mengatasi
persoalan lain, yaitu persoalan ekonomi. Presiden selalu berganti tetapi posisi
menteri keuangan tidak pernah ganti. Rezim yang menguasai ekonomi hanya
orang-orang tersebut tidak pernah ganti. Saya tidak tahu apakah orang-orang
partai politik belum bisa menjangkau hal tersebut.
Rezim terdahulu memandang LSM negatif. Apakah regim sekarang juga begitu?
Secara prinsip sebenarnya masih ada tendensi seperti itu. Misalnya, kerap
melakukan fait accompli. Kita juga mengenal LSM plat merah. Ada juga LSM yang
benar-benar di luar pemerintah. Seringkali LSM plat merah tersebut dijadikan
parameter kerja LSM secara keseluruhan. Seharusnya tidak menggeneralisasi
persoalan. Lebih baik melihat persoalan saja. Sebut saja, Koalisi Anti Utang
(KAU) itu LSM seperti apa karena akan lebih jelas bagi masyarakat. Selama ini
ada berita negatif soal LSM di surat kabar. Setelah dicek, itu adalah perilaku
LSM plat merah.
Bukankah pemerintah mempunyai alasan menilai negatif LSM karena kerap menjual
isu bangsa?
Bagi saya, itu tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Semua pihak sebaiknya melihat
saja pada pokok rujukan bangsa Indonesia, yaitu UUD '45. Adakah LSM yang
menyimpang dari UUD '45. Persoalan HAM, demokrasi serta pemenuhan hak dasar
adalah amanat UUD '45. Justru orang pemerintahan atau pejabat yang
menyelewengkan UUD dengan berbagai alasan.
Menurut Anda, apa yang terjadi jika Indonesia gagal dalam soal utang luar
negeri?
Kita akan menghadapi wabah kemanusiaan. Ada banyak orang Indonesia yang
kelaparan dan terkena penyakit. Kondisi paling parah, angka kejahatan naik
karena orang butuh makan untuk mempertahankan hidup. Secara normatif, ini tidak
dibenarkan namun kita juga harus melihat persoalan strukturalnya bukan problem
individualnya.
Beban utang bukan hanya persoalan bayar-membayar kewajiban tapi ada ongkos
sosialnya. Lalu, pemerintah menaikkan harga BBM yang bisa berakibat masyarakat
berhenti melakukan konsumsi dan bukan sekadar rakyat mencari makanan
substitusi. Ini adalah bom waktu. Suatu ketika mungkin kita akan menghadapi
wabah busung lapar atau rakyat Indonesia kelaparan. Hal tersebut adalah awal
orang berhenti melakukan konsumsi karena harga barang mahal.
Pernah merasa putus asa karena yang diperjuangkan gagal?
Insya Allah, saya selalu berpikir positif. Sekecil apa pun, saya selalu
menghargai keberhasilan. Setidaknya kita sekarang sudah melihat pemerintah
mulai berani membicarakan soal penghapusan utang.***
Data Kegiatan
Nama : Kusfiardi
Lahir: Pekanbaru, 7 Februari 1973.
- Tahun 2000 menjadi Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU).
- Tahun 1998 bekerja di Institute for Development and Econo-
mics Analysist (IDEA) Yogyakarta.
- Tahun 1994-1996 aktif dalam Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Indonesia (Ismei).
- Tahun 1994-1996: Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universita
Islam Indonesia (UII).
- Tahun 1992-1994: Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII.
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
