http://www.sinarharapan.co.id/berita/0604/07/opi01.html
Buruh Juga Manusia Oleh Benny Susetyo Nasib kaum buruh tidak pernah baik dari dulu hingga kini. Kata buruh itu sendiri konotasinya cenderung negatif. Strata sosialnya rendah, karenanya sering tidak dianggap sebagai manusia kecuali sebagai mesin produksi. Perusahaan dan pemerintah kerap tidak memperhitungkan segi-segi kemanusiaannya. Buruh identik dengan mesin produksi. Protes keras kaum buruh atas keinginan pemerintah merevisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan contoh buruh ingin dilihat bukan semata-mata sebagai mesin produksi yang bisa diabaikan begitu saja. Hubungan industrial yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja sampai kini belum menemukan formulasi yang bisa memuaskan banyak pihak. Di lapangan, adu argumentasi antara buruh dan majikan tidak membuat pemerintah melek. Ada sesuatu yang timpang di antara mereka. Dilema pemerintah, ia didorong meningkatkan investasi. Untuk mempercepat laju ekonomi, dibuatlah berbagai kebijakan untuk menarik investor. Sayang, Indonesia belum negara yang menarik untuk investasi. Salah satu sebabnya, pemerintah belum siapkan perangkat kebijakan yang memadai guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu masalah urgennya pada buruh tersebut. Belum ada pemahaman yang bisa menyenangkan semua pihak. Lebih ironis, negara justru sering mengabaikan satu pihak untuk menguntungkan pihak lain. Memang tidak mudah mengatur ketenagakerjaan. Kealpaan pemerintah selama ini adalah tidak menyadari bahwa kebijakan yang satu terkait/berpengaruh pada kebijakan lainnya. Korban Kebijakan Harga kebutuhan pokok yang terus meninggi sebab utama meningkatnya biaya hidup masyarakat. Buruh dan pengusaha menjadi korban utama kebijakan pemerintah di luar ketenagakerjaan. Akibatnya ketika harus merumuskan visi UU Ketenagakerjaan pemerintah merasakan kesulitan untuk bisa mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda ini. Hal ini tidak diantisipasi dengan cermat dan sering luput dari perhatian. Buruh berkepentingan untuk bisa hidup layak dan memiliki jaminan kerja memadai untuk masa depannya yang layak. Sementara pengusaha berkepentingan agar perusahaannya meraih keuntungan besar. Pemerintah berkeinginan meminimalkan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Untuk mempertemukan ketiga keinginan di atas, sulitnya bukan main. Yang sering dijadikan korban adalah buruh. Revisi UU Ketenagakerjaan yang sedang digarap di parlemen saat ini dengan demikian menyisakan agenda besar. Sejauh mana pemerintah dan DPR memandang buruh bukan semata-mata faktor produksi, melainkan juga pelaku produksi yang bisa menentukan maju mundurnya perusahaan. Juga subjek yang bisa menentukan keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah menata dan memperbaiki hubungan industrial yang timpang. Bukan semata-mata pemihakan kepada kaum buruh yang penting di sini, melainkan juga bagaimana menata negeri ini menjadi aman dan makmur untuk berinvestasi dengan semangat hubungan industrial yang seimbang dan saling menghargai perannya masing-masing. Ukuran Kemajuan Bangsa Kebijakan untuk memihak buruh memang akan pahit di tengah lapangan, tetapi hal itu akan membuktikan sejauh mana negara ini peduli pada wong cilik. Bukanlah masalah buruh itu yang penting untuk dipikirkan, melainkan para buruh itu juga memiliki keluarga: anak, istri/suami. Kemajuan bangsa ini akan terukur sejauh mana bangsa ini menghargai nasib buruh, petani dan nelayan. Dalam berbagai kebijakannya, pemerintah sering mengabaikan keberadaan mereka. Mereka sudah berkali-kali menjadi korban kebijakan pemerintah. Impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), melambungnya harga pupuk sampai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan dasar lainnya menjadi tanda kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Karl Marx menggolongkan kaum buruh sebagai kaum proletar, kaum yang terpinggirkan oleh manipulasi dan rekayasa modal dan intrik-intrik politik-kebijakan. Marx mengatakan bahwa buruh adalah pilar perubahan yang signifikan untuk menentukan perubahan dalam dirinya sendiri. Hanya sederhana yang dituntut oleh buruh di negeri kita ini - minimal tidak seheboh tuntutan para wakil rakyat di parlemen. Buruh hanya minta kehidupannya yang sudah sederhana itu tidak disederhanakan lagi dalam kebijakan publik yang kerap (dan hampir pasti) mengabaikan nasibnya. Buruh yang sudah miskin jangan dipermiskin lagi. Kalau memang pemerintah sudah merasa gagal untuk mensejahterakan buruh, jangan lagi membuat kebijakan yang potensial melahirkan eksploitasi buruh. Buruh juga manusia! Penulis adalah Pendiri Setara Institute) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
