http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=226240
Rabu, 17 Mei 2006, Menarik Garis Demarkasi Reformasi Oleh Hanta Yuda A.R. Saat ini, setidaknya ada tiga isu yang mencuat dan cukup mengundang pro-kontra publik menjelang momentum sewindu runtuhnya kekuasaan Orde Baru Soeharto. Pertama, momentum delapan tahun reformasi, yaitu momentum untuk merefleksi dan mengevaluasi 8 tahun perjalanan reformasi di Indonesia. Kedua, pengadilan Soeharto, sebagai mantan penguasa Orde Baru hingga hari ini belum bisa diadili dan hukum ternyata belum mampu mengadili bekas orang nomor satu di republik ini. Ketiga, seperti kita ketahui bersama, mantan orang nomor 1 di republik ini sedang sakit, lalu muncullah pro-kontra wacana untuk membebaskan Soeharto dari jeratan hukum. Sekilas dari nalar yang sedang berkembang, hari ini seolah kita sedang menyederhanakan makna. Seolah Orde Baru itu hanya Soeharto. Soeharto adalah aktor utama Orde Baru, tetapi perlu dicatat Orde Baru bukan hanya Soeharto. Sebab, Orde Baru seperti gunung es, walaupun ujungnya (Soeharto) sudah mencair, akarnya masih tetap kuat. Memang Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Mengidentifikasi Orde Baru 8 tahun lalu sangatlah mudah. Sebab, semua mahfum bahwa Orde Baru ditopang oleh struktur kekuasaan politik yang terdiri atas tiga aktor utama. Yakni, Soeharto sebagai center of power, dwifungsi ABRI, dan Golkar lama sebagai penyangga. Delapan tahun kemudian, hari ini, mari kita munculkan kembali pertanyaan itu, apa dan siapakah Orde Baru? Hanya Soehartokah? Kalau itu jawabannya, makna reformasi seakan menjadi semu. Pertanyaan selanjutnya, betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan aktor-aktor utama yang melakukan "operasi wajah plastik" masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Tanpa Garis Demarkasi Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 8 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru "terbelenggu" oleh faktor kekuasaan dan "operasi plastik" para elite lama. Justru kian hari kian rawan dan tak pasti karena rezim reformasi tidak pernah melakukan "pemutusan tajam" (cut off) dengan rezim predator Orde Baru. Kita bisa merasakan bahwa rezim reformasi tidak membuat garis demarkasi yang tegas untuk "pelarangan" kroni politik dan ekonomi Soeharto, baik individu maupun "pabrik-pabrik" politik dan ekonomi yang memproduksi aktor bermental Orde Baru untuk ambil bagian dalam transisi demokrasi di era reformasi saat ini. Akibatnya, transisi demokrasi era reformasi diwarnai carry-over lama dan beban masa lalu yang membuat transisi ini kehilangan dan semakin banyak ditumpangi "bunglon politik" yang menjadi penumpang gelap kereta reformasi. Implikasi dari tidak adanya garis demarkasi yang jelas adalah aktor reformasi tidak cukup mampu untuk menyapu bersih aktor dan kelompok dominan Orde Baru. Bahkan, aktor dan kelompok itu mampu menyesuaikan diri terhadap logika reformasi. Melalui kerangka kelembagaan baru di era reformasi ini, yakni partai politik, pemilu, dan parlemen, kelompok-kelompok dominan dengan cepat menata diri kembali dan tetap memiliki akses yang sangat kuat atas proses-proses ekonomi-politik di Indonesia. Membuat Garis Demarkasi Berakhirnya rezim otoriter selalu diikuti dengan perdebatan di antara aktor pendukung sistem kekuasaan baru (reformis) mengenai bagaimana cara menangani aktor utama dan aktor pendukung sistem kekuasaan lama. Dari pengalaman masa transisi pascarezim otoriter, minimal ada dua pola ekstrem yang pernah dipraktikkan negara-negara untuk menyikapi hal itu. Pertama, pola penyingkiran total aktor rezim lama dan semua elemen pendukungnya. Kedua, pola rekonsiliasi aktor lama dan baru. Indonesia pasca Soeharto terlihat lebih menerapkan pola kedua. Kalau kita teliti dengan cermat, akan nyata bahwa sesudah Soeharto lengser 1998, kelompok politik yang merupakan pendukung setia Orde Baru selama 32 tahun dengan amat lihai mengambil siasat melalui "politik bedah wajah plastik". Untuk siasat itu, mereka telah bersuara lantang tentang paradigma baru, turut berteriak tentang pemberantasan KKN. Agenda utama untuk menyelamatkan reformasi adalah segera membuat garis pembatas dengan tegas dan jelas. Melacak Aktor Orde Baru Ada dua pendekatan sederhana untuk melacak Orde Baru kontemporer, yaitu pendekatan rezim (dalam perspektif ilmu politik rezim adalah nilai) dan pendekatan aktor. Ketika kita bicara tentang rezim, sebenarnya kita sedang membicarakan mengenai sebuah nilai. Salah satu karakteristik rezim Orde Baru adalah rezim yang korup dan otoriter. Karena itu, sikap tegas kita adalah tidak ada ruang bagi rezim korup dan otoriter. Celakanya, sikap koruptif tersebut tidak hanya menjadi hak paten aktor dan kelompok pendukung Orde Baru, tetapi sudah menjangkit dalam sikap dan konstruksi pemikiran aktor dan kelompok baru di era reformasi. Jadi, hari ini kita harus menegaskan bahwa sikap dan pola Orde Baru yang diterapkan oleh siapa pun berarti ia bagian dari konstruksi Orde Baru itu. Apakah corak struktur kekuasaan dalam pemerintahan, kultur partai politik, kultur ormas, atau perilaku masyarakat sendiri. Sebab, menjadi sebuah fenomena paradoks ketika kita membenci Orde Baru yang korup dan otoriter, tetapi pada saat yang sama kita melanggengkan kultur dan sikap tersebut. Cara kedua adalah mengidentifikasi aktor utama penyangga kekuasaan Orde Baru. Salah satu aktor yang sangat jelas adalah Soeharto. Puncak piramida struktur kekuasaan Orde Baru adalah Soeharto. Jika kita bersepakat untuk mengatakan bahwa rezim Orde Baru adalah rezim jahat dan salah, kita harus membuat garis demarkasi yang jelas dengan Orde itu. Dan, tidak ada kata kompromi bagi rezim "predator". Pengadilan Soeharto menjadi salah satu taruhan pembenaran terhadap sebuah rezim. Ketika ada pemaafan dan kompromi, saat itu kebenaran rezim orde menjadi nisbi. Orde Baru yang salah atau justru reformasi yang salah. Hanta Yuda A.R, presiden BEM KM UGM 2005/2006, koordinator Democracy and Strategic Studies Community (DESTRASc) UGM [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how. http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
