http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=250112
Kamis, 05 Okt 2006, Wujud Kedewasaan TNI Oleh Hendra Try Ardianto Hak pilih TNI 2009, inilah isu yang lagi hangat-hangatnya didengungkan berbagai kalangan. Antara ketakutan terulangnya sejarah Orba dan penegakan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana hak pilih TNI dalam pemilu. Pro dan kontra terkait masalah itu semakin menarik diikuti, mengingat Pemilu 2009 segera datang. Ketakutan itu bukan tanpa dasar. Sejarah membuktikan bahwa kuasa militer yang terlampau luas dalam politik telah menodai demokrasi. Dengan hanya kurang lebih 400 ribu anggota, TNI memiliki wakil dalam legislatif yang porsinya cukup besar. Bahkan, porsi ekskutif pun tak kalah besarnya. Jika band Seurieus mengatakan bahwa Rocker juga manusia, tentu kita meyakini bahwa TNI juga manusia, yang bisa lupa dan salah. Bukan berarti karena anggota TNI adalah militer sehingga akan kehilangan haknya. TNI hanyalah institusi, sedangkan anggotanya tetap warga negara Indonesia yang seharusnya ikut menentukan arah tujuan negara melalui pemilu. Kembali ke Belakang Sejarah mencatat keberadaan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Lembaga itu memiliki hak untuk menangkap siapa saja yang diduga mengganggu keamanan dan ketertiban, terutama anggota PKI. Pemenjaraan, bahkan pengasingan merupakan cara Kopkamtib untuk melakukan fungsinya. Dalam perkembangan selanjutnya, Kopkamtib menjelma menjadi Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional). Dengan penafsiran makna stabilitas nasional, ruang gerak ABRI (TNI pada masa itu) menjadi semakin luas. Dengan dalih inilah (stabilitas nasional), ABRI dapat masuk ke segala aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagai fungsi aslinya adalah pertahanan keamanan. Contohnya, ketika ada penelitian tentang kemiskinan, ABRI dapat beralih fungsi menjadi ahli metodologi penelitian. Pihak ABRI akan mempertanyakan hasil penelitian, bahkan menghakimi validitas penelitian. Karena itu, fungsi militer sebagai agen pertahanan negara dapat serta merta menjadi agen ilmuwan yang memahami penelitian. ABRI tidak hanya menjadi dwifungsi saja, tetapi lebih pada mutifungsi. Sebab, ABRI dapat dengan mudah menjelma menjadi ahli penelitian, ahli ekonomi, ahli pemerintahan, budayawan, dan ahli-ahli lainnya. Dan, parahnya, ABRI menjadi agen kebenaran yang tidak pernah salah. Penodaan demokrasi pun banyak terjadi. Mulai pengerucutan jumlah partai, penghapusan hak pilih ribuan mantan anggota PKI, hingga kewajiban pegawai negeri untuk memilih Golkar. Itu tidak lepas dari peran ABRI yang memiliki akses politik sangat luas sehingga dapat masuk ke aspek mana pun. Memberikan Hak Pilih Ketakutan akan hak pilih TNI saat ini tidaklah relevan lagi. Hal itu mungkin menjadi relevan pada era 1950-an, ketika di setiap partai memiliki militansi yang sangat kuat. Banyak partai -PNI, PKI, NU- memiliki laskar masing-masing. Dan, laskar-laskar itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tentara nasional. Karena itu, loyalitas lebih tertuju pada partai daripada negara. Pada era 1950-an, militansi partai dapat dengan mudah dibentuk oleh doktrin-doktrin partai karena ruang publik politik saat itu hanyalah partai. Tetapi, persoalan menjadi berbeda pada masa kini. Sekarang orang tidak mudah terdoktrinisasi oleh partai. Telah banyak ruang publik yang bisa menjadi sumber informasi tentang politik. Mungkin pun ada, itu hanya para pengurus partai, bukan massa partai. Jika TNI memiliki hak pilih, itu tidak perlu ditakutkan akan menodai demokrasi. Sekarang banyak ruang publik dan sistem perundang-undangan yang akan mengontrol kinerja TNI. Masyarakat pun telah sadar dan tidak akan tega membiarkan demokrasi dinodai TNI. Menjadi aneh bila saat ini orang mengkhawatirkan hak pilih TNI pada Pemilu 2009. Sebab, telah jelas batasan mana yang harus ditempuh setiap anggota TNI. Ketika anggota TNI masuk ke kancah politik, mau tidak mau, mereka harus melepaskan statusnya sebagai militer. Jadi, hak pilih TNI dalam Pemilu 2009 adalah wujud kedewasaan TNI dalam berpolitik. Hendra Try Ardianto, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Jogjakarta. Redaktur SINTESA, pers mahasiswa Fisipol, Universitas Gadjah Mada [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
