http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/10/30/b1.htm
Warung Global------- Sekolah Gratis hanya Mimpi MASIH banyak siswa miskin di Kota Denpasar yang belum menikmati pendidikan gratis, sebab mereka tak memiliki KK miskin. Kenapa mereka yang miskin tak mengantongi KK miskin karena mereka tak berani mengajukannya. Pemkot didesak untuk menalangi semua biaya pendidikan bagi siswa miskin. Namun diharapkan dananya tidak langsung disalurkan ke sekolah, sebab jika sudah empat mata yang bermain pasti akan lirik-lirikan. Sama halnya dengan dana BOS yang tak tepat sasaran. Sebaiknya carikan pihak ketiga yang benar-benar independen. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan secara langsung oleh Radio Global 96,5 FM, Sabtu (28/10), dan dipancarluaskan oleh Radio Singaraja FM. Berikut rangkumannya. ============================================================ Menurut Jujur di Sanglah, masyarakat sebenarnya tak menginginkan pendidikan gratis. Yang paling diinginkan adalah mutu dan kualitas pendidikan. Masyarakat tetap menjadi obyek pemerintah dan dijadikan kedok. Dari dana APBD/APBN 20 persen katanya untuk anggaran pendidikan, namun nyatanya berapa persen yang terwujud? Ini saja sudah kebohongan publik terhadap masyarakat. Jika pendidikan benar-benar diperhatikan tidak usah 100% gratis, cukup kurikulum yang selama ini amburadul bisa diperbaiki. Sementara Natri Udiani di Denpasar setuju dengan program yang direncanakan oleh Pemkot Denpasar untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa yang tak mampu. Namun Natri tak setuju jika dananya langsung disalurkan ke sekolah sebab jika sudah empat mata yang bermain pasti akan lirik-lirikan. Sama halnya dengan dana BOS yang tak tepat sasarannya. Sebaiknya carikan pihak ketiga yang benar-benar independent. Ireng di Bajra menanyakan, apakah memang iya seperti itu? Sebab yang dikenal selama ini pendidikan sangat mahal. Sekalipun ada kucuran dana BOS, nampaknya tak tepat sasaran. Jika pemerintah benar-benar memperhatikan keluarga miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan, cross cek harus dilakukan sehingga tak muncul orang mampu justru mengantongi KK miskin sementara yang benar-benar miskin tak punya KK miskin. Gatra di Tabanan mengatakan bagaimana bisa menyekolahkan anak jika kehidupan para petani sangat berat. Kenapa ini tak dipikirkan oleh pemerintah? Menurut Putu Suena di Pedungan, bangsa yang maju sangat ditentukan oleh mutu pendidikan. Untuk itu pendidikan harus diutamakan. Dan pendidikan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan. Jadi pemerintah harus menghapuskan kemiskinan untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Warsa di Jimbaran melihat yang terjadi saat ini adalah siapa yang kaya itulah yang bisa mengenyam pendidikan. Warsa juga menanyakan bagaimana caranya mencari KK miskin. Ini perlu disosialisasikan, agar jangan sampai orang mampu justru mengantongi KK miskin sementara yang miskin tak punya. Dewa Winaya di Tabanan membenarkan bahwa pendidikan sekarang sangat berat biayanya. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan banyak anggaran/dana untuk pendidikan. Inilah jawaban bahwa dana itu tak tepat sasaran. Dan tak ada sanksi yang tegas bagi mereka yang menilep dana itu. Sinda di Siulan mengatakan jika sudah menyandang kata miskin maka semuanya akan jadi miskin, termasuk keberanian. Kenapa mereka yang miskin tak mengantongi KK miskin karena mereka tak berani mengajukannya. Dan mereka yang ditugasi mendata juga asal mendata saja. Sebab mereka tak dibekali/dituntut sebuah tanggungjawab. Begitu juga yang menyuruh mendata, kriteria miskinnya seperti apa tak dijelaskan. Inilah jika berangkat dari ketidakpastian hasilnya akan jelas tidak pasti dan menimbulkan masalah. Pemerintah seharusnya tak lagi memelihara orang miskin seperti yang tertuang dalam UUD. Kemiskinan harus dihilangkan dari muka bumi. Binawan di Tabanan menambahkan orang mampu mengantongi KK miskin bukanlah hal yang baru. Negara miskin bagaimana bisa menghasilkan rakyat kaya. Lihat saja bagaimana pejabat melakukan korupsi kekayaan negara yang sudah miskin ini. Mereka berlomba-lomba menjadikan negara ini lebih miskin lagi. Sementara orang yang benar-benar miskin tidak mengantongi KK miskin juga adalah hal yang wajar sebab orang yang miskin pengalaman, kekuasaan dan segalanya takkan bisa berjuang untuk mendapatkan haknya. Ngurah Alus di Karangasem memaparkan dibawah tahun 1970-an pendidikan ditangani oleh masyarakat. Setelah tahun 1970 ekonomi membaik dan dana pemerintah cukup akhirnya pendidikan diambil alih oleh pemerintah dengan mendirikan sekolah Inpres. Namun dengan adanya krisis moneter di tahun 1997 pemerintah kekurangan dana sehingga masyarakat diharapkan lagi membantu pendidikan. Makaroni di Karangasem mengharapkan pendidikan itu memang harus digratiskan, tentunya tak hanya sekedar wacana. Hal utama yang harus diperhatikan pemerintah saat ini adalah masalah kemiskinan dan pendidikan. Adnyana di Pedungan menginginkan data kemiskinan harus valid dan yang mendata harus menjelaskan kriteria miskin. Sementara menurut Alit di Pejaten, pendidikan gratis hanyalah mimpi. Sebab pendidikan yang berkualitas tergantung dari pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana dan juga guru-guru yang profesional serta kurikulum yang teruji. Namun di Indonesia saat ini kurikulum selalu gonta-ganti. Jika demikian bagaimana bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus bertanggungjawab dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Edi di Mengwi mengatakan jika mengharapkan pendidikan gratis masih sangat jauh. Jika pendidikan murah mungkin bisa. Buatlah buku seperti dulu dimana bisa digunakan lima atau sepuluh tahun kemudian. Dan harus disediakan di sekolah di mana siswa bisa meminjamnya di sekolah masing-masing. (mei [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
