http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=7656
Jumat, 03 Nov 2006, Butuh Seratus Tahun, Sertifikasi Seluruh Tanah Wawancara Khusus dengan Kepala BPN Joyo Winoto Ada BPN (Badan Pertanahan Nasional), namun mafia tanah masih berkeliaran. Bagaimana Kepala BPN Joyo Winoto mengatasi kompleksitas masalah pertanahan di tanah air? Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Joyo Winoto: Pelayanan BPN masih banyak dikeluhkan, bagaimana ini? Beberapa langkah besar yang saya ambil memang belum semuanya saya komunikasikan kepada masyarakat. Saat ini organisasi BPN mulai saya ubah dan perkuat. Landasannya, Perpres 10 Tahun 2006 yang baru saja keluar. Dari situ beberapa hal penting dan mendasar ditangani. Termasuk kita sekarang punya Deputi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanian. Ini sebelumnya tidak ada. Konkretnya apa yang dilakukan? Banyak sekali persoalan pertanahan yang lahir karena ketidakjelasan posisi tanah bagi masyarakat. Kalau secara organisasi sudah ditata, persoalan berikutnya adalah manusianya. Saya melakukan fit and proper test untuk 2.095 orang. Hasilnya, terpilih 721 pejabat baru yang baru saja dilantik, Juni lalu. Saya sudah rombak semua. Dan di situ ada mutasi 82 persen dan promosi 47 persen. Mutasi bisa antarprovinsi, antarpulau, antarkota, dan antarposisi. Jadi, perubahan sudah sangat besar dan mendasar. Pelantikannya sengaja saya lakukan serentak di Jakarta. Mengapa tidak dikomunikasikan ke publik? Sengaja tidak saya komunikasikan karena perubahannya sangat mendasar. Saya ingin semuanya berjalan sesuai yang saya harapkan. Karena saya meyakini tidak mudah menangani persoalan pertanahan kalau organisasi dan perangkat di dalamnya tidak dibenahi. Langkah lain? Selanjutnya, 8.260 orang eselon IV dan V sudah dimutasi. Harapan saya, tentu, setelah masa adaptasi dua sampai tiga bulan, kinerja mereka akan membaik. Pembinaan akan dilakukan secara intensif. Selain dipantau penuh, juga dilakukan soft skill training untuk melakukan perubahan. Ada kritik BPN tidak menjalankan UU Pokok Agraria. Bagaimana tanggapan Anda? Selama ini pertanahan hanya bicara mengenai administrasi pertanahan. Padahal, persoalannya lebih luas daripada itu. Karena itu, persoalan politik pertanahannya kami tata, termasuk di internal BPN. Jadi, BPN melakukan reformasi agraria. Tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa kami tidak komit kepada UU Agraria. Sayalah pejabat formal pertama yang menyatakan bahwa kita akan jalankan UU Pokok Agraria. Dan presiden sudah komit akan melakukan reformasi agraria yang konsepnya adalah land reform dan access reform bagi masyarakat. Apa object reform-nya? Object reform sudah ada. Disepakati ketika presiden memanggil tiga orang menteri: Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban, Menteri Pertanian Anton Apriantono, dan saya. Disepakati bahwa reformasi agraria dijalankan di bawah pimpinan presiden dan saya bertanggung jawab di lapangan. Bagaimana soal pelayanan masyarakat? Ujung akhir semua itu adalah pelayanan masyarakat. Dengan pejabatnya diubah, organisasinya diubah, dan standar prosedur diubah, diharapkan pelayanan masyarakat akan baik. Standar diubah berbarengan dengan masa transisi pejabat baru, organisasi baru, dan peraturan baru. Butuh waktu dua bulan untuk adaptasi ini. Saya mengubah standar prosedur yang ada. Saya ingin proses lebih cepat, prosedur terukur, dan biaya terukur. Tapi, biaya itu terkait PP No 46. Saat ini saya akan usulkan ulang penataan biaya supaya lebih jelas. Kapan disosialisasikan? Saya targetkan akhir tahun ini standar prosedur yang baru selesai diubah. Perubahan sebenarnya sudah selesai, tapi saya belum puas. Saya sedang mengundang konsultan yang berkualitas untuk menata standar tersebut. Standar yang baru nanti harus distandardisasi ISO 9000. Kalau selesai, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana soal mafia pertanahan? Program besar saya penguatan hak rakyat atas tanah. Pemberangusan permainan tanah oleh mafia saya lakukan secara sistematis. Secara kelembagaan saya putus, peraturan perundang-undangan juga saya putus. Tentu akan mengakibatkan gejolak dari pemain tanah. Saya tidak tahu apakah informasi tentang BPN bisa lahir dari sini. Sebab, yang diangkat di media sebenarnya kasus-kasus puluhan tahun. Justru kasus yang saya selesaikan melalui gerak cepat tidak diangkat. Ada program untuk rakyat miskin? Saya punya program untuk sertifikasi tanah bagi rakyat miskin. Akan dialokasikan 1 juta bidang tanah untuk rakyat miskin. Terdiri atas program prona 350 ribu bidang dan 650 ribu bidang untuk program ajudikasi. Biaya pendaftaran dan sertifikasi gratis. Dengan cara itu, rakyat miskin akan terlayani. Ada lagi dua juta bidang yang diperuntukkan bagi swadaya masyarakat dan untuk program khusus. Harapan saya, tahun depan, dua juta bidang tanah tersertifikatkan. Seberapa jauh percepatan yang Anda harapkan? Selama ini sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia butuh waktu 100-120 tahun. Dengan program tersebut, insya Allah, dalam waktu 20 tahun akan selesai. Khusus untuk pendaftaran pertama dan sertifikasi pertama. Berapa lama masyarakat mendapat pelayanan pengurusan sertifikat? Pelayanan itu banyak. Kalau mengurus peralihan hak, itu cepat. Kalau penetapan hak pertama, itu tergantung pada kelengkapan persyaratan. Selama syaratnya lengkap, ya cepat. Biasanya ada permainan di luar yang belum tuntas, yang seolah-olah semua di BPN. (*) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
