http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=159124
Menagih Janji-janji SBY-JK Oleh FS Swantoro Jumat, 3 November 2006 Dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, ketika satu janji telah terucap, tak ada yang lebih baik kecuali menepatinya. Banyak harapan digantungkan ketika rakyat untuk pertama kali memilih pemimpinnya secara langsung. Dengan mantap pilihan dijatuhkan pada pasangan SBY-JK, karena janji-janji yang diucapkan menggugah simpati dan harapan rakyat. Masih terngiang di telinga kita, ketika SBY mengatakan akan memberi perhatian lebih banyak kepada pendidikan dan mendatangi kantong-kantong kemiskinan; seperti petani, buruh tani, nelayan, buruh, pedagang kecil, termasuk guru. Tidak hanya sarana pendidikan, tetapi juga kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu, akan diusahakan. Namun apa yang dulu dijanjikan, ternyata masih jauh dari harapan. Lantas, bagaimana menagih janji yang sudah dua tahun berlalu? Berbagai penilaian terhadap kepemimpinan SBY memberi kesan kalau SBY kurang memiliki ketegasan, peragu, banyak berwacana, dan tidak mampu membangun mimpi bersama. Semua orang tahu, masalah yang kita hadapi begitu berat dan kompleks, terutama menyangkut ketimpangan ekonomi, kemiskinan, kesehatan/gizi buruk, pengangguran, penyediaan lapangan kerja dan penyakit sosial seperti korupsi, pungli, narkoba, kriminal, premanisme, dan konflik berdarah di beberapa daerah. Dalam dua tahun pemerintahan SBY-JK, sejoli itu masih belum memberi harapan terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan penegakan hukum. Aparat hukum dinilai lemah dan kondisi hukum karut-marut, tak perpihak pada rasa keadilan masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi, masih terkesan tebang pilih dan belum memuaskan harapan masyarakat. Selain prosesnya berbelit-belit, tak ada koruptor kelas kakap yang dijebloskan ke penjara. Sementara pilar demokrasi, seperti partai politik, DPR-DPRD, dan birokrasi justru menjadi institusi terkorup di negeri ini. Masalah budaya juga kurang mendapat sentuhan memadai, hingga menimbulkan kegamangan masyarakat. Karena itu tak berlebihan jika mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, beberapa waktu lalu meminta agar "Presiden SBY lebih berkonsentrasi di dalam negeri daripada rajin berpergian keluar negeri." Kesulitan terbesar dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan adalah menjaga objektivitas. Kemungkinan, biasnya masih besar, andai kita menjadi bagian dari pemerintah. Sebaliknya bisa salah melihat, manakala kita menilai dari tempat yang terlalu jauh, baik secara fisik atau emosi. Namun tidak berlebihan jika penilaian sementara pihak terhadap hasil yang dicapai pemerintahan SBY-JK selama ini kurang seperti yang dijanjikan dulu. Meski cara pandangnya cenderung melihat sisi keburukan belaka. Seperti halnya ketika Presiden SBY berpidato di depan Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus lalu, menyangkut menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Data yang dikutip Presiden dinilai menyesatkan kalau tak dapat dikatakan membohongi publik, hingga menuai kritik tajam dari ekonom Indonesia Bangkit. Meski, ada kalanya kedua kubu menggunakan data kuantitatif yang sama, tetapi kesimpulannya bisa beda, dan bertolak belakang. Lagi-lagi ini karena bias posisi pandang dari kedua kubu. Namun secara objektif berbagai persoalan bangsa memang belum dapat diselesaikan secara memuaskan bagi masyarakat miskin. Dan hal itu diakui sendiri oleh Presiden SBY. Akibat sikap peragu dan kurang memberi inspirasi bagi banyak pihak, kebijakan yang diambil SBY justru membuat posisi pemerintah menjadi lemah, hingga mengakibatkan target penurunan pengangguran dan orang miskin belum tercapai. Kepala Bappenas Paskah Suzetta juga menegaskan "target pengurangan kemiskinan tak mungkin tercapai bahkan cenderung naik, akibat kebijakan yang diambil tidak menukik ke akar masalah." Sektor pertanian termasuk peternakan, kelautan dan perkebunan belum diberdayakan secara optimal. Padahal potensi pertanian kita sungguh menakjubkan, jika dapat diberdayakan dengan baik. Seperti swasembada pangan yang pernah dicapai tahun 1984 dan produksi gabah 54 juta ton setahun atau 33 juta ton setara beras adalah merupakan warisan masa lalu yang dirintis Presiden Soeharto. Akselerasi pembangunan pertanian tak kunjung menampakkan sosok nyata dan belum ada langkah konkret terhadap pembangunan kelautan. Padahal kita negara maritim, pembangunan kelautan seharusnya diprioritaskan. Dengan kenyataan di atas, apakah pemerintahan SBY-JK telah gagal menjawab tantangan bangsa? Dan tidak ada harapan bagi perbaikan tiga tahun ke depan? Masa dua tahun merupakan pembelajaran berharga. Target yang belum tercapai bisa dikompensasikan pada tiga tahun sisa pemerintahan SBY-Kalla hingga 2009. Syaratnya harus ada konsolidasi atas segala kelemahan yang muncul selama ini termasuk mengajak seluruh komponen masyarat berpartisipasi membangun Indonesia ke depan. Sebagai catatan penutup, dua hal berikut perlu diperhatikan. Pertama, kita tunggu perubahan kepemimpinan SBY lebih kuat dan kejelasan peran Wakil Presiden Jusuf Kalla agar tidak terjadi benturan kepemimpinan. Kalau pembangunan ekonomi dan politik dinilai belum membuahkan hasil yang signifikan, perlu dibarengi pendekatan budaya. Dalam hal ini strategi kebudayaan perlu dijadikan landasan bagi pembangunan nasional ke depan, selain ekonomi dan politik. Kedua, rakyat berharap agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat secara riil, stabilitas politik dan keamanan kondusif, penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat, hingga kemakmuran ekonomi menetes ke bawah secara merata, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meraih semua itu, kini saatnya kita berhenti menghabiskan energi saling menyalahkan, menghujat dan mencari kambing hitam. Sudah waktunya penyelenggara negara mencari solusi sebagai sumbangsih yang bisa diberikan kepada negara. Kita wajib bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah disumbangkan bagi terwujudnya mimpi bersama membangun bangsa, demi kemakmuran dan keadilan rakyat? Penulis adalah Ketua Departemen Politik, Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
