REFLEKSI: Bagus sekali pak Djoko apa yang anda ucapkan, tetapi kenyataan memberikan gambaran lain dari ucapan Anda. Reformasi TNI ke depan sesuai tuntutan negara demokrasi tak kelihatan, apakah karena kabut debu gurun pasir seperti apa yang pernah dikatakan oleh Jafar Umar Talib, pemimpin Laskar Jihad Sunnah Wal Jamaah, bahwa politik Laskar Jihad adalah politik TNI?
CENDRAWASIH POS Selasa, 07 November 2006 Reformasi TNI Tak Perlu Unit Khusus JAKARTA-Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso menegaskan reformasi TNI adalah tanggung jawab semua warga negara. Karenanya, tidak diperlukan unit khusus untuk mengelolanya. Termasuk, UKP3R yang dibentuk oleh presiden. "Reformasi TNI adalah proses yang dinamis yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau tentara saja, setiap warga negara berhak terlibat juga termasuk media,"ujarnya menjawab Jawa Pos di sela-sela acara peresmian Kartika Media Centre di Jakarta kemarin. KSAD mengakui proses perbaikan di lingkungan TNI masih belum berjalan dengan sempurna. Salah satunya masih banyak tentara yang melakukan pekerjaan sambilan di luar tugasnya. Saat ini, Mabes TNI-AD sedang melakukan penertiban internal terkait hal itu. "Masih ada kopral yang gajinya dibawah Rp 1,5 juta. Dia punya dua anak ya wajar kalau nyambi jadi tukang ojek,"kata Djoko.Kesejahteraan tentara yang minim inilah yang jadi penyebab reformasi TNI tersendat. "Kalau gajinya cukup nggak mungkin nyambi," lanjutnya. Apalagi, saat ini penertiban bisnis TNI sedang berjalan. Artinya, yayasan-yayasan di bawah TNI AD tidak boleh lagi terlibat dalam usaha komersial."Jadi kembali pada pemerintah, bagaimana mencari solusi yang tepat,"katanya. Jenderal asal Solo itu menambahkan selain masalah gaji prajurit, Mabes TNI-AD sedang memperbaiki kekuatan persenjataan. Termasuk menjajagi negara-negara Asia Timur. "Kami tentukan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya tank, dilihat dulu kekuatan jalan kita berapa ton, apakah perlu roda ban atau berupa lapis baja," katanya. Beberapa waktu yang lalu, KSAD juga menghadiri Defence Expo di Korea Selatan. Djoko meminta media berimbang dalam memberitakan proses reformasi TNI."Kalau ada kasus TNI jadi berita besar, headline terus, tapi kalau kita membangun rumah untuk Poso sedikit sekali yang memberitakan,"ujarnya. Pengamat militer Universitas Indonesia Rizal Darmaputera mengatakan pembentukan UKP3R tidak akan mempercepat reformasi TNI. "Misalkan unit itu tetap bekerja sekalipun, tanpa dukungan militer akan susah," ujarnya.(rdl) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
