http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=256659
Rabu, 15 Nov 2006, Fenomena Politik Fundamentalistis Oleh Zuhairi Misrawi Politik praktis di kalangan para agamawan, khususnya ulama dan santri, kini memasuki babak yang paling suram. Konflik di antara para ulama soal PKB masih menjadi masalah serius, yang mutakhir tidak jelas juntrungnya. Umat lagi-lagi dibuat bingung dengan munculnya pendaftaran Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ke Departeman Hukum dan HAM. Ada ulama yang menghendaki perbaikan dan rekonsiliasi, tetapi arus untuk membuat partai baru harus diakui mempunyai kekuatan tersendiri. Terlepas dari adanya lokomotor di balik konflik PKB, yang terasa hilang dari praktik politik para ulama ialah pedoman dasar berpolitik. Dalam hal ini, amat kentara bila politik hanya dimaknai sebagai kehendak untuk merebut kekuasaan. Buktinya, semangat kebangsaan yang sudah mendarah daging di kalangan ulama lambat laun luntur. Kaidah dasar dalam politik: mencintai bangsa adalah salah satu cabang dari keimanan seakan hilang ditelan ombak. Yang terjadi ialah munculnya klaim kebenaran di antara para pemuka agama untuk mencapai tujuan kepuasan pada tataran kekuasaan dan gengsi. Fenomena lain adalah hubungan mesra ormas dan lembaga keagamaan dengan faksi politik tertentu. Fenomena tersebut dapat dimaklumi sebagai dampak dari demokratisasi yang mengabsahkan adanya negosiasi. Tapi, pada akhirnya, negosiasi yang terbentuk lagi-lagi bukan untuk kepentingan bangsa, melainkan kepentingan sempit dan ujung-ujungnya hanya kepentingan material. Tidak adanya pembelaan pemuka agama terhadap korban lumpur gas di Porong, Sidoarjo, menunjukkan kesalahkaprahan dalam praktik politik agamawan. Diam dan bungkamnya ulama terhadap kemiskinan dan kemelaratan yang dianggap sebagai takdir Tuhan belaka. Bahkan, mereka seolah-olah menikmati fakta tersebut. Sayang, mereka lupa bahwa akidah tidak terpisah dari kondisi objektif kemiskinan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kefakiran menjadi tangga yang paling mungkin menuju kekufuran. Karena itu, bila berbicara tentang akidah, para ulama perlu memikirkan kemiskinan sebagai penyebab utamanya. Di sini, tidak berlebihan bila yang terjadi adalah meluasnya fenomena politik fundamentalistis. Penyempitan praktik politik sekadar membela, mempertahankan, dan merebut kekuasaan. Kaidah yang berlaku adalah kejarlah kekuasaan itu hingga titik darah penghabisan. Bila sudah didapat, kekuasaan itu harus dipertahankan untuk memapankan kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, bila kekuasaan tidak bisa didapat, kerahkan seluruh upaya untuk mendapatkannya. Belajar dari Sejarah Islam Semestinya ulama belajar dari jatuh bangun dan maju mundurnya kekuasaan dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyyah yang merupakan potret kekuasaan dalam Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kekuasaan dimanfaatkan beberapa khalifah saat itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang ditorehkan adalah prestasi, bukan prestise. Karena itu, mereka mampu membangun imperium yang mengangumkan dunia. Abid al-Jabiri memberikan catatan khusus terhadap keberhasilan dinasti Islam bahwa di saat mereka berkuasa, Barat betul-betul dilindungi. Tapi, tatkala Barat yang berkuasa, orang-orang Timur tidak dilindungi. Namun, fakta kejayaan tersebut harus berakhir dengan sangat menyedihkan. Sebab, sistem dan tradisi politik yang digunakan dalam kekuasaan tidak sebagaimana diteladankan Rasulullah SAW, para sahabat, dan khalifah yang penuh prestasi tersebut. Beberapa khalifah terlena dengan gemerlapnya kekuasaan. Para khalifah mulai membangun rezim yang sama sekali tidak menjadikan kekuasaan sebagai amanat untuk memakmurkan masyarakat. Mereka membangun kekuasaan untuk memakmurkan lingkaran istana khalifah. Antony Black (Serambi: 2006) dalam The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present menyebut kenyataan itu sebagai patrimonialisme. Yaitu, sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada para pemimpin untuk menganggap negara atau kekuasaaan sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya, sementara rakyat dianggap sebagai bawahan. Fakta seperti itu ditemukan dalam kenyataan kontemporer. Saya sangat terkejut melihat rumah seorang kiai yang kebetulan menjadi orang nomor satu di salah satu daerah di Jawa Timur. Rumahnya amat mentereng, mobil berjejer, sementara masyarakat di sekitarnya kumuh. Dalam hal ini, kekuasaan telah menyihir para pemimpin. Mereka melupakan misi utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dari fakta seperti itu dapat dibaca bahwa politik fundamentalistis merupakan masalah serius yang harus diatasi secepatnya. Salah satu cara pernah digulirkan tokoh paling berpengaruh dalam tradisi politik Islam, yaitu Ibnu al-Muqaffa. Dia pernah berpesan kepada penguasa atau khalifah agar memerankan dirinya sebagai seorang dokter yang bekerja secara cermat dan teliti untuk menyembuhkan pasien. Seorang penguasa, menurut dia, tidak sepatutnya menjadi seorang pedagang, yang di dalamnya hanya memikirkan keuntungan sebanyak-banyaknya, walau dengan cara-cara yang tidak pantas. Kekuasaan harus dimaknai dengan menggunakan kacamata etika. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mampu memberikan pendidikan dan menciptakan perubahan bagi masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan yang buruk adalah kekuasaan yang mengabaikan aspek pendidikan dan sekadar menjadi ajang perebutan untuk memperkaya diri. Karena itu, yang harus dihindari adalah politik fundamentalistis yang makin menggejala dalam pentas politik, terutama di era otonomi daerah. Semua kalangan, termasuk ulama, dengan mudah terjerambab dalam kubangan perebutan kekuasaan tersebut. Ormas dan lembaga keagamaan semestinya mampu menjadi salah satu kekuatan utama untuk mengingatkan para ulama agar perebutan kekuasaan dibingkai dengan etika yang digariskan dalam tradisi keagamaan. Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU di Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
