http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=256656
Rabu, 15 Nov 2006, Dwitunggal dan Masalah Koalisi Oleh Kacung Marijan Adanya perbedaan yang mengemuka antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kalla) memang bukan rahasia lagi. Isu terakhir yang mengindikasikan realitas itu adalah berkaitan dengan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Yang sering dijadikan rujukan bagi lahirnya perbedaan itu adalah berkaitan dengan dua karakteristik kepribadian yang berbeda. SBY selama ini dikenal sebagai pemimpin yang "peragu" dan berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Sebaliknya, Kalla dikenal sebagai orang yang cepat dan bahkan terkesan mendominasi. Selain disebabkan karakteristik kepribadian yang berbeda, mengemukanya perbedaan antara kedua pemimpin atau yang sering disebut "dwitunggal" itu tidak lepas dari kekuatan politik yang menjadi pendukung masing-masing. Saat pencalonan dan awal-awal debut dwitunggal tersebut, masalah yang terakhir itu tidak mengemuka. Sebab, saat pencalonan, Kalla tidak didukung Golkar secara kelembagaan. Tetapi, masalahnya menjadi lain ketika Kalla terpilih sebagai ketua umum Golkar. Realitas yang terakhir tersebut membuat bargaining position bertambah. Hal itu tidak lepas dari realitas empiris tentang sistem pemerintahan kita pasca-Soeharto yang memiliki nuansa kuat parlementer, meski secara formal bercorak presidensial. Dalam sistem demikian, posisi tawar-menawar parlemen cukup kuat. Masalahnya, basis dukungan SBY di parlemen sangat kecil. Karena itu, demi stabilitas jalannya pemerintahan, mau tidak mau, SBY harus memperoleh dukungan tambahan. Posisi Kalla dalam hal demikian menjadi sangat penting, membawa Golkar yang sebelumnya diformat Akbar Tandjung sebagai kekuatan oposisi menjadi kekuatan pendukung pemerintah. *** Tetapi, masalahnya tidaklah sesederhana itu. Koalisi yang dibangun SBY-Kalla tidak hanya melibatkan PD dan Golkar. Pada awal pencalonan, SBY-Kalla hanya didukung PD, PBB, dan PKPI. Di kemudian hari, baru muncul PKS. Setelah itu, pada saat-saat penyusunan kabinet, SBY-Kalla melibatkan politisi dari partai-partai lain seperti PAN, PPP, serta PKB. Karena yang terlibat dalam kekuasaan adalah koalisi pelangi, pengaturan konsesi-konsesi kekuasaan menjadi lebih rumit. SBY-Kalla harus mempertimbangkan banyak kepentingan dalam menjalankan pemerintahan. Masalahnya bertambah berat karena Golkar yang memenangkan pemilu legislatif 2004 meminta peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Tuntutan Golkar tersebut wajar dilakukan. Karena ketua umumnya merupakan orang penting dalam pemerintahan dan telah membawa gerbong Golkar sebagai pendukung pemerintah, yang terjadi dalam pemerintahan SBY-Kalla akan berpengaruh terhadap penilaian pemilih terhadap Golkar. Secara teoretis, sebagaimana dikemukakan Anthony Downs (1957), pemerintahan yang berkuasa akan berusaha membangun pemerintahannya sebagaimana diinginkan para pemilih. Tujuannya, pemerintah yang berkuasa itu bisa terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Masalahnya, koalisi yang dibangun SBY-Kalla tersebut melibatkan banyak kekuatan politik dan masing-masing merasa memiliki kontribusi. Realitas jalannya pemerintahan yang "kepontal-pontal" dalam dua tahun terakhir tersebut tidak lepas dari beban koalisi seperti itu. Memang, sebelum terpilih, SBY-Kalla telah membentuk "nota kesepahaman" tentang yang dilakukan ketika mereka terpilih, termasuk sharing kekuasaan di antara keduanya. Tetapi, "nota kesepahaman" itu menjadi sulit dilaksanakan karena dinamika politik yang berkembang, termasuk masuknya kekuatan-kekuatan baru dalam barisan pendukung pemerintahan. Di lain pihak, karena koalisi yang dibangun pemerintahan SBY-Kalla merupakan koalisi pelangi, yang terkumpul lebih disebabkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, tingkat kohesivitasnya cenderung rentang. Merujuk pada argumen Anthony Downs, masing-masing yang terlibat dalam koalisi itu tidak bisa lepas dari agenda pemilu mendatang. Karena koalisi yang dibangun lebih bercorak pragmatis, tidak ada jaminan bahwa kelompok-kelompok yang berkoalisi tersebut akan melakukan koalisi baru guna membangun pemerintahan baru pada Pemilu 2009. Masing-masing kekuatan akan melihat dulu hasil pemilu legislatif. *** Corak koalisi yang seperti itu bukan semata-mata disebabkan perilaku politisi kita yang cenderung pragmatis. Instrumen kelembagaan yang menjadi dasar bagi pemilihan presiden-wakil presiden telah memungkinkan menguatnya pola koalisi seperti itu. Misalnya, dalam pencalonan, para calon harus didukung partat (partai) dengan perolehan suara tertentu. Calon tersebut juga harus memenangkan suara mayoritas (50 persen plus satu) untuk bisa dikatakan sebagai pemenang. Yang terjadi kemudian, semua calon berusaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membangun koalisi pelangi yang rentan terhadap menyeruatnya perbedaan-perbedaan. Di pihak lain, seperti disebutkan, dalam sistem pemerintahan yang kita bangun terdapat kontradiksi. Di satu sisi, kita menganut sistem presidensial yang memberikan otonomi kuat kepada presiden. Di sisi lain, kita mempraktikkan sistem parlementer. Presiden dan wakil presiden yang terpilih secara langsung, secara teoretis, seharusnya memiliki otoritas yang sangat besar, tidak peduli apakah mereka memiliki basis dukungan kuat di partai atau tidak. Tetapi, karena kita mempraktikkan sistem parlementer, otoritas itu menjadi lemah. Kacung Marijan PhD, dosen FISIP Universitas Airlangga [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
