http://www.indomedia.com/bpost/122006/18/opini/opini4.htm
Kelewatan, Harga Beras Sampai Rp 20.000/Kg BERITA menyedihkan datang dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Harga beras di daerah itu, benar-benar kelewatan, mencapai Rp20.000 per kg sehingga bencana kelaparan bisa terjadi setiap waktu. Untuk menyambung hidup, warga hanya makan sagu dua kali sehari. Ini terjadi gara-gara sawah mereka puso sementara transportasi darat maupun sungai cukup sulit. Pemda Kalteng kabarnya telah mendrop 100 ton beras ke daerah itu sebagai antisipasi tanggap darurat pencegahan rawan pangan. Murung Raya hanyalah salah satu daerah yang mengalami lonjakan harga beras cukup tinggi. Kebetulan lokasinya di pedalaman, sehingga faktor transportasi ikut memperburuk situasi. Di Jawa yang transportasinya lancar pun kini kesulitan beras. Harga beras melonjak drastis meski tidak sama seperti di Murung Raya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan beberapa daerah di Sumatera harga beras sudah di luar kewajaran. Kenaikannya lebih Rp1.000 per kg, dari sekitar Rp4.000-an per kg untuk kelas menengah, kini sudah di atas Rp5.000-Rp6000 (sekitar 30 persen). DKI Jakarta bahkan sudah minta agar diadakan operasi pasar. Sementara itu, menurut penelitian Bank Dunia, hampir separoh penduduk Indonesia saat ini dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Yang kekurangan gizi juga meningkat drastis. Sejauh mana kebenaran penelitian Bank Dunia tentu perlu dikaji lebih jauh, tetapi setidaknya ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia kini rawan pangan. Melonjaknya harga beras bukan tidak mungkin akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, kalau kemiskinan diukur dari kecukupan pangan. Padahal sekarang hampir seluruh daerah paceklik, panen sudah berakhir sekitar September-Oktober lalu, tetapi petani tidak bisa segera tanam karena kemarau panjang. Diprediksikan, panen raya baru akan terjadi sekitar Maret 2007. Beras di Indonesia tidak hanya sekadar komoditas ekonomi tetapi juga komoditas politik. Harga beras rendah petani menjerit, harga beras tinggi petani juga yang pertama menderita karena daya belinya rendah. Apalagi beras masih selalu menjadi barometer dari harga-harga barang khususnya sembilan bahan pokok (sembako), sehingga pemerintah tetap dominan dalam politik perberasan. Tapi sayangnya kita tidak memiliki data lengkap akan kebutuhan pangan nasional sehingga kita selalu kekurangan stok. Di zaman Orde Baru Bulog memegang kendali soal pangan, sehingga jelas kapan harus membeli beras petani dan kapan harus melepaskan ke pasar. Sekarang melakukan operasi pasar pun harus diminta oleh daerah karena dibatasi oleh otonomi daerah. Celakanya rata-rata daerah tidak mau minta karena gengsi kalau dianggap miskin, sehingga ada yang tiba-tiba kekurangan pangan seperti Murung Raya. DKI Jakarta saja yang APBD nya Rp22 triliun masih mau minta operasi pasar, kenapa daerah lain tidak? Menurut Kompas, pengadaan pangan hingga 1 September 2006 secara nasional hanya 1,25 juta ton setara beras, di bawah target sebesar 1,4 juta ton, sehingga harus mengimpor 210.000 ton. Stok ini pun belum aman, karena stok nasional minimal harus 8 persen dari produk nasional atau sekitar 2,5 juta ton. Jika benar demikian, menurut hemat kita, Indonesia masih harus mengimpor beras cukup besar dan ini peluang yang selalu dicari-cari oleh oknum pemerintah yang berjiwa dagang. Impor yang selalu kita tentang akan menjadi alasan pembenar. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri sudah memberikan warning untuk membuka kran impor lagi. Untuk mengantisipasi permainan pedagang-pedagang besar yang menyebabkan harga beras tinggi seperti sekarang, pemerintah harus menyusun kembali konsep perberasan secara nasional. Untuk itu perlu ada data yang seakurat mungkin sehingga kita tahu berapa panen, berapa stok Bulog, stok masyarakat dan berapa harus impor kalau diperlukan, sehingga tidak terjadi kekosongan. Termasuk di antaranya mengatur perdagangan antarpulau, mekanisme peredaran beras manakala ada satu daerah kekurangan agar bisa segera ditutup oleh daerah lain yang kelebihan. Sekarang ini semuanya bebas, beras bisa diangkut kemana saja karena pemerintah yakin beras kita cukup. Pemerintah jangan hanya percaya dengan perkiraan-perkiraan, tetapi harus dibuktikan di lapangan. Misalnya, harga pupuk, pestisida dan lain-lain naik, tetapi produksi ditargetkan meningkat. Dari mana peningkatan diperoleh kalau petani menanam dengan pupuk yang minim dan hama yang mengancam. Jangan sampai terjadi harga beras melonjak seperti di Murung Raya hanya karena kita salah antisipasi. Kita akan benar-benar murung dibuatnya [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
