http://www.harianbatampos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8790&Itemid=75
Sabtu, 16 Desember 2006
Reformasi dan Korupsi
Oleh: Agus Setiawan dan DR Surya Darma *)
KRAN reformasi kian terbuka di ranah persada ini. Seiring dengan
keterbukaan itu, ada suatu gejala di tengah masyarakat yang ingin mendirikan
lembaga tertentu sebagai pengawas jalannya pembangunan ini, dengan memanfaatkan
momen demokrasi, reformasi serta korupsi. Tumbuh-kembangnya lembaga-lembaga
tertentu bertemakan itu, menempati lahan yang subur bagaikan cendawan musim
hujan.
Di satu sisi, kita harus memandang positif gejala menjamurnya lembaga
tertentu mengibarkan bendera demokrasi, reformasi serta korupsi tersebut. Jika
kandungan filosofi lembaga tertentu itu datangnya dari lubuk hati yang paling
dalam, mungkin inilah yang diharapkan masyarakat Indonesia. Sebab, masyarakat
Indonesia sendiri hampir dikatakan sudah ''frustasi'', terhadap penegakan hukum
oknum-oknum pengemplang kekayaan negara ini.
Sebaliknya, jikalau lembaga tertentu mengatasnamakan demokrasi, reformasi
serta korupsi itu untuk mengejar target bernegosiasi di belakang layar, sungguh
naif dan hinanya serta patut disayangkan. Namun, sekali lagi tentulah itu
berpulang pada hati nurani masing-masing saja, karena hati itu kontrol dari
segala hal. Dalam arti, mulut boleh mendustai orang lain dengan menutupi
prilaku di atas permukaan, tetapi hati tidaklah bisa didustakan. Mata tidaklah
buta untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi mungkin mata hatinya yang dia
butakan atau dia langgar.
Bukan maksud menilai dari sudut negatif lembaga tertentu demokrasi,
reformasi serta korupsi, namun kenyataannya korupsi di negeri yang kaya raya
ini makin menjadi, bahkan terang-terangan seperti kata orang korupsi ''di atas
meja''. Jika boleh membandingkan era orde baru dengan masa sekarang ini,
korupsi pada orde baru boleh dikatakan sembunyi-sembunyi alias di bawah meja.
Jika bicara korupsi di negeri ini seolah mejadi perbincangan yang bukan
rahasia umum lagi. Ada suatu survei internasional tentang korupsi di dunia ini
menyebutkan: korupsi di Indonesia nomor lima besar di dunia. Namun, seorang
teman saya sambil bercanda mengatakan: sebenarnya korupsi di Indonesia nomor
satu di dunia. Sebab, kata teman saya itu dalam suatu perbincangan di kedai
kopi, petugas survei itu telah kena sogok. Sehingga, dari tadinya peringkat
korupsi Indonesia nomor satu di dunia ini, turun peringkat menjadi nomor lima
besar. Lalu, kami di kedai kopi itu pun terbahak-bahak teringat sloga karikatur
di koran ini: mentertawakan kebenaran, kebenaran ditertawakan.
Yah, memang miris kedengarannya perbincangan di kedai kopi. Tapi, itulah
kenyataan yang kita jumpai dan menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan
mengatasinya. Akan tetapi, ketika pemerintah membuka diri ''perang'' terhadap
korupsi ini, ternyata menjadi momen pula menjamurnya lembaga demokrasi,
reformasi serta korupsi.
Menangkap suara-suara yang beredar luas di tengah masyarakat, ada lembaga
tertentu yang memanfaatkan demokrasi, reformasi serta korupsi, dengan modus
kinerjanya berada dalam pagar tetapi berteriak di luar pagar. Bahkan, ada pula
yang mencap lembaga tertentu panen negosiasi, mengambil kesempatan di momen
demokrasi, reformasi serta anti korupsi yang dicanangkan pemerintah. Yah, jika
ada yang merasa keberatan barangkali bisa jadi termasuk kategori ini
lembaganya. Lagikanya, kalau benar tidak akan takut dikatakan salah.
Sebaliknya, kalau salah maka akan berusaha menutupi atas kesalahan tersebut.
Jujur kita akui, masih ada juga lembagai demokrasi, reformasi serta
korupsi tertentu yang bekerja profesional menjalankan tugasnya. Katakanlah
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lainnya. Beda KPK dengan
lembaga tertntu lainnya yang sama-sama mengibarkan bendera anti korupsi, KPK
panen perkara tetapi lembaga demokrasi, reformasi serta korupsi lainnya panen
negosiasi.
Dalam hati, tidaklah ada maksud mencap jelek lembaga tertentu demokrasi,
reformasi serta korupsi melemahkan semangatnya ikut mengibarkan gederang
''perang'' terhadap koruptor penghisap darah rakyat ini. Sebab, tidaklah satu
dua saja lembaga tertentu yang mengibarkan genderang ''perang'' terhadap
tikus-tikus berdasi yang menggrogoti keuangan negara itu. Tetapi, alibi orang
awan saja pastilah berkata, jika terjalin ''kemesraan'' antara yang disorot
kinerjanya supaya tidak koruspi, apalagi biaya kantor dan operasional dibantu
oleh lembaga yang disorot, bagaimana lagi hendak memasukkan si koruptor itu
agar makan tidur nyenyak secara gratis di hotel prodeo?
Perkembangan terbaru terbukanya kran reformasi di ranah persada ini, saya
melihat sepertinya ada pergeseran pola korupsi dari yang tadinya korupsi
pejabat menjadi korupsi kerabat. Modusnya masih sama-sama bagaimana menguras
uang rakyat.
Bedanya, kalau dulu si koruptor itu mencuri uang rakyat masuk ke kantong
pribadinya, tetapi sekarang ini si koruptor tetap mencuri uang rakyat tetapi
sudah ada ''bagi-bagi'' untuk mendiamkan lembaga-lembaga tertentu. Bagi-bagi
kue korupsi uang rakyat itu bisa saja kepada kerabatnya, dengan modus
mendapatkan proyek, uang fee proyek, dan berbagai bentuk-bentuk korupsi lainnya.
Mungkin ada yang merasa jika tulisan ini terlalu menilai negatif
terhadap lembaga demokrasi, reformasi serta korupsi tertentu yang dekat dengan
lingkungan koruptor. Memang itulah adanya. Seperti ajaran agama yang saya anut
mengatakan, sampaikanlah satu ayat meskipun itu pahit. Jujur saya katakan,
sebenarnya obat anti korupsi itu pahit. Kita pastilah sepakat untuk memberantas
korupsi itu. Tetapi, apakah kita sudah siap menelan obat pahit itu? Secara
idealnya saya berani memastikan, kita jawab siap atau tidak siap memang harus
siap melawan korupsi itu. Kenyataannya sudah bagaimana? Selanjutnya terserah
Anda, dan Andalah yang menilai.
Akan tetapi, selagi ada waktu dan selagi nafas masih di tubuh, tentu ada
kesempatan untuk memperbaikinya. Dalam hal ini, lembaga tertentu yang
memanfaatkan demokrasi, reformasi serta korupsi janganlah memanfaatkan gaung
itu untuk target alat mencapai tujuan tertentu. Maaf ya, sedikit nyeleneh bahwa
demokrasi, reformasi serta korupsi itu bukan poligami. Sebab, poligami tak bisa
diolah.
Sekali lagi, fenomena yang terlihat di alam negara serta pemerintah
sedang giatnya membenahi sistem demokrasi serta reformasi dan korupsi ini,
terkadang lembaga tertentu menungganginya yang terkadang menggunakan pers
sebagai alat bernegosiasi di balik layar. Jika itu yang terjadi, alamak wai,
apalah jadinya negeri ini.
Di satu sisi, kita harus akui bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) memang sedang gencar-gencarnya membenahi sistem pemerintahan
serta menggalakkan reformasi dan memberangus korupsi di bumi persada ini.
Secara berangsur sudah dibenahi sesuai dengan janji-janji politiknya dulu
ketika mencalonkan diri jadi Presiden. Tapi, mohon bersabarlah bahwa untuk
membenahi bangsa yang multi dimensi ini tentu tidak semudah membalikkan telapan
tangan. Hal ini, karena SBY dan pemerintahannya bukanlah tangan-tangan
malaikat.
Terus terang saja, ada yang menjadi dilema bagi kami bahwa tokoh-tokoh
maupun yang ditokohkan jangalah terlalu apriori menanggapi dalam pemerintahan
SBY ada tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum. Dalam hal ini, kita
jangan terlalu berprasangka buruk terhadap pemerintahan SBY. Maksud kami, kita
harus memberikan penilaian yang objektif, rasional dan bukan emosional.
Artinya, jangan memandang dari sudut kaca mata negatif tehadap kinerja
pemerintahan SBY, tetapi pandang juga dari sisi positif.
Mengerucut terhadap tulisan ini, tak kita pungkiri ada juga
lembaga-lembaga tertentu masih konsen menegakkan reformasi. Untuk itu,
satukanlah persepsi dalam membangun tatanan demokrasi yang fair dan sehat, demi
kepentingan rakyat. Insya Allah! ***
*)Agus Setiawan, Sekjen Komite Independen Pemantau Aspirasi dan Demokrasi
(Kipas) Indonesia.
*)DR Surya Darma SH MH, Sekjen Komite Independen Penegakan Supremasi
Hukum Indonesia (Kipsi
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
