http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/30/Utama/ut03.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Refleksi Akhir Tahun Korupsi dan Kemiskinan Menandai Tahun 2006 Oleh Sabam Siagian Dalam merenungkan tahun 2006 yang akan berlalu, ada dua masalah besar yang agaknya membebani rakyat Indonesia, dan yang masih harus dihadapi pada tahun mendatang. Dua masalah itu adalah korupsi yang meluas dan kemiskinan yang meningkat. Tentunya Anda akan mengurutkan sejumlah masalah besar lainnya yang telah menyibukkan bangsa dan pemerintah, seperti berbagai malapetaka alam (semburan lumpur panas di Jawa Timur, gempa bumi, longsor dan banjir) dan masalah sosial yang serbasulit (pengangguran yang meningkat, kriminalitas yang meluas, dan narkoba yang terus mengancam generasi muda). Bencana alam dan ketimpangan sosial itu memang penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, jauh lebih penting lagi bagi sebuah bangsa yang penduduknya mencapai lebih dari 200 juta manusia (urutan ke-4 di dunia), untuk menetapkan masalah-masalah besar yang amat strategis dampaknya, sehingga kegagalan untuk menyelesaikannya dapat menyebabkan bangsa ini jatuh bangun. Berdasarkan pertimbangan itulah, masalah korupsi dan kemiskinan (yang akhirnya saling mempengaruhi) patut menjadi fokus utama perhatian kita. Selanjutnya, menjadi prioritas papan atas dari program kerja bangsa serta pemerintah untuk tahun 2007. u Beberapa minggu lalu (Kamis, 7/12), Dr Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang wakil media pers untuk pertemuan informal. Cukup banyak para rekan redaktur dan wartawan yang hadir karena ia memang cukup dikenal di seminar-seminar dengan ucapan-ucapan yang sering menggigit. Malam itu ia ingin menerangkan tentang kinerja BPK yang telah dipimpinnya selama dua tahun dan mengungkapkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2006. Ia menjelaskan, bahwa BPK, yang selama rezim Orde Baru dianggap sebagai lembaga auditor "ompong", kini telah direnovasi melalui beberapa amendemen UUD 1945. Ia harus lebih responsif terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik. BPK di beri tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Bung Anwar Nasution, menjawab pertanyaan, menerangkan bahwa semangat kerja internal secara berangsur telah diperbaiki. Nada sindirannya masih tetap ada. "Dulu di sini biasanya yang berkuasa seorang jenderal. Asal ada upacara 'hormat pada bendera', itu sudah cukup," katanya. "Sekarang siapa yang tidak sanggup kerja secara disi- plin dan bersih, lebih baik cari tempat lain." Bung Anwar juga menceritakan beberapa ungkapan hasil pemeriksaan BPK yang memang sudah disampaikan ke DPR dan badan perwakilan lainnya. Biasanya pengertian korupsi bagi kita-kita ini mungkin sederhana saja. Umpamanya, para pejabat yang mengharapkan "sesuatu" agar urusan yang menjadi wewenangnya dapat diselesaikan lebih lancar. Namun, kalau kita teliti penyimpangan yang terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh pemeriksaan BPK, maka skalanya sungguh mengejutkan. Anggaran belanja negara tahun 2004 mencapai Rp 397,77 triliun, sementara tahun 2006 mencapai Rp 689,54 triliun, atau meningkat Rp 291,77 triliun. Hampir separuh dari anggaran belanja tersebut disalurkan langsung ke daerah melalui berbagai pintu, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, sampai ke Dana Penyesuaian. Itu menimbulkan dua persoalan besar, yakni daya mampu untuk menampung dan mengolah dana-dana tersebut, serta pengawasan penggunaannya. Tanpa meremehkan penyelewengan yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah pusat, maka aliran dana dalam jumlah besar ke daerah telah menimbulkan "pengelolaan yang amburadul". "BPK mengumpulkan bukti bahwa ada aliran uang dalam jumlah besar ke daerah yang diselewengkan, bahkan sudah menjurus pada tindak pidana korupsi," demikian sebuah keterangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I-2006, BPK menyebutkan, nilai temuan pengelolaan keuangan daerah yang bermasalah mencapai Rp 12,04 triliun ditambah 444.500 dolar AS. BPK kemudian melakukan pemeriksaan khusus atas temuan itu dan mendapatkan enam kelompok kasus yang menonjol. Namun hanya empat yang kita cantumkan di sini. Pertama, terjadi pemborosan keuangan senilai Rp 170,68 miliar di 77 pemerintah daerah yang digunakan tidak untuk kesejahteraan masyarakat luas, melainkan memuaskan segelintir elite daerah dan pusat berupa dana bantuan, konon hingga tunjangan. Kedua, tanpa tanda bukti penyertaan dan sertifikat, 23 pemerintahan daerah menginvestasikan dana rakyat pada bank-bank milik daerah dan perusahaan daerah senilai Rp 1,2 triliun. Ketiga, terdapat penguasaan aset daerah dan penyertaan modal ke pemerintah desa senilai Rp 2,84 triliun di 23 pemerintah daerah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, alias raib tanpa catatan Keempat, terdapat pimpinan di 44 wilayah yang tidak memasukkan dana pendapatan daerah, dana bagi hasil dan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi ke dalam APBD senilai Rp 3,03 triliun. Kelompok kasus penyelewengan dalam laporan BPK masih banyak lagi, karena jumlahnya belum lagi Rp 12,04 triliun. Suatu jumlah yang begitu besar dan membuat kita geleng-geleng kepala membacanya Bung Anwar Nasution mengatakan, temuan dugaan korupsi pada keuangan pemerintah pusat maupun daerah masih sangat terbatas. Ia akui, jumlah auditor yang dimiliki BPK masih sangat terbatas. Cita-citanya adalah membangun kantor perwakilan BPK di setiap ibu kota provinsi dan memperbesar jumlah korps auditor BPK yang kompeten, bersih dan bekerja cepat. u Temuan-temuan BPK itu, meskipun menurut "boss"-nya masih terbatas, lebih gawat lagi sifatnya kalau dikaitkan dengan Laporan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Tingkat gawatnya bukan saja karena jumlah dana yang raib atau disalahgunakan. Kalau Anda baca beberapa bagian dari Laporan Bank Dunia tersebut, betapa dana yang tidak terlalu besar (umpamanya, beberapa puluh juta rupiah) bisa digunakan untuk membangun jalan, menghubungkan sebuah desa dengan pasar sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk desa itu. Maka, Anda membayangkan kesempatan dan waktu yang hilang untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Dr Andrew Steer, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, beberapa minggu lalu mengundang sejumlah rekan-rekan media untuk makan siang di rumahnya. Pak Andrew tokoh yang menarik, berpostur seperti seorang pelari jarak jauh. Pakar ekonomi warga Inggris ini paham tentang seluk-beluk ekonomi Indonesia. Ia pernah bertugas di kantor perwakilan di Jakarta sebagai staf ekonomi senior, kemudian dipindahkan ke Hanoi sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Dunia di ibu kota itu. Pengalaman di Vietnam itu agaknya amat berguna dalam mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Andrew Steer menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia telah bertahun-tahun mendukung sebuah Program Analisis Kemiskinan di Indonesia. Agaknya, pangkal tolak pemikiran adalah kalau peta persoalannya tidak diketahui secara konkret, sulit untuk menangani penyelesaiannya. Menurut Pak Andrew, sejumlah ahli yang dipimpin Jehan Arulpragasam dan Vivi Alatas, telah membukukan hasil analisis bertahun-tahun itu (antara lain, dengan bantuan Bappenas dan Badan Pusat Statistik) dalam sebuah laporan berjudul Making the New Indonesia Work for the Poor, setebal 318 halaman. Ikhtisar dalam bahasa Indonesia setebal 50 halaman telah diterbitkan, judulnya Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Ikhtisar ini agaknya patut menjadi bacaan wajib bagi semua yang memikul tanggung jawab di pemerintahan (pusat dan daerah), badan-badan legislatif, dunia perguruan tinggi, para usahawan di perusahaan-perusahaan, para rohaniwan, aktivis LSM, dan rekan-rekan media. Kemungkinan besar ikhtisar tersebut sudah terpasang di website Perwakilan Bank Dunia Jakarta. Mengapa membaca ikhtisar itu begitu penting? Karena kita perlu menanam realisme tentang situasi kondisi seluruh bangsa, supaya derap langkah kita di tahun 2007 lebih terarah. Dalam pengantarnya, Dr Andrew Steer menyebut bahwa laporan ini menganalisis sifat multidimensi dari kemiskinan di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan dan program secara lebih baik, agar dapat mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Tentang tolok ukur siapa yang dianggap miskin bisa diperdebatkan panjang, namun kita menghindarkan dulu perdebatan yang demikian. Dalam laporan versi bahasa Inggris, ada bagian yang khusus menyentuh konsep kemiskinan yang dimaksud Bank Dunia (halaman 25-27), dengan menerapkan ukuran mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan US$ 2 per hari dan US$ 1 per hari. Penggunaan mata uang dolar AS di sini bukan berarti Anda menghitung menurut kurs di pasar dalam rupiah, tapi berdasarkan daya beli di negeri bersangkutan, atau meminjam istilah para pakar ekonomi purchasing power parity (PPP). Namun, amat membantu kalau kita kaitkan status "miskin" ini dengan kondisi mereka yang sulit mendapat akses ke pasar (untuk menjual hasil bumi), fasilitas sekolah, kesehatan masyarakat, air bersih, lowongan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Sungguh menggembirakan bahwa Laporan Bank Dunia tentang Pengentasan Kemiskinan itu menyebutkan bahwa angka kemiskinan yang meningkat lebih dari sepertiga kali selama masa krisis (mulai 1997), telah kembali pada kondisi sebelum krisis. Namun, ditambahkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari, hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur, kecuali Tiongkok. Mereka yang hidup di bawah US$ 1 per hari, menurut laporan itu, digolongkan sebagai "amat miskin", dan jumlahnya memang kecil (7,4 persen). Tapi mereka yang hidup antara garis kemiskinan US$ 1 per hari dan US$ 2 per hari besar sekali, mencapai 42 persen! Laporan Bank Dunia tentang Pengentasan Kemiskinan memberikan peta distribusi kategori yang besar ini. Menurut sebuah perkiraan, jumlahnya sekitar 100 juta dari jumlah total rakyat Indonesia 230 juta. Hal yang positif dari laporan itu adalah, bahwa ia tidak melulu memberikan gambaran yang depresif saja, tetapi juga memberikan usul-usul yang konkret sebagai jalan keluar. Patut dicatat, bahwa kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, menyebabkan angka kemiskinan meningkat drastis karena harga beras melonjak secara mencolok (33 persen) antara Februari 2005 dan Maret 2006. u Apakah temuan BPK seperti yang disampaikan Dr Anwar Nasution tentang gejala penyimpangan dalam mengelola anggaran belanja negara yang menjurus ke korupsi itu membuat kita hilang semangat dan bersikap pasrah? Apakah Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia seperti disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan lembaga internasional tersebut mendorong kita bersikap pesimistis menatap masa depan Indonesia dalam memasuki tahun 2007? Setelah pertemuan di BPK itu, saya menumpang mobil Bung Tomy (Suryopratomo), Pemimpin Redaksi harian Kompas. "Coba Indonesia mempunyai 10 tokoh seperti Anwar, peta situasi akan lain," saya berkata secara bergurau. Kebetulan saya agak kenal watak Bung Anwar, karena sudah lama berkenalan meskipun tidak selalu berurusan. Sikap "no-nonsense" itu yang perlu disebarluaskan di berbagai lembaga negara. Apa yang dia ingin tekankan malam itu agaknya: "Hormati uang anggaran belanja negara, karena itu hak rakyat." Meskipun hasil yang dicapai BPK belum seberapa, tetapi perlu ditindaklanjuti secara gesit oleh DPR, Polri, dan Kejaksaan Agung, serta harus diramaikan oleh pemberitaan media pers. Seperti juga koran-koran besar di negara-negara Barat dan Jepang, media di Indonesia perlu memiliki redaktur yang mampu menganalisis neraca keuangan dan paham akan seluk-beluk APBN. Di satu sisi, memang kita terkejut mendengar dana-dana anggaran belanja dalam jumlah besar ditangani seenaknya saja. Namun, di sisi lain, menatap Bung Anwar Nasution malam itu (tembak langsung, tidak mempercantik masalah dan suatu tekad tanpa teriak-teriak) memimpin BPK dan terus mengembangkannya, maka bersama lembaga lain dan tokoh-tokoh yang juga committed, masalah korupsi tidak mustahil dapat dibendung. Demikian juga agaknya dengan masalah kemiskinan. Sudah pasti bukan maksud Dr Andrew Steer dan Perwakilan Bank Dunia untuk membuat kita pesimistis. Bahkan di halaman 10 dalam ikhtisar laporan dicetak tebal: "Indonesia memiliki peluang emas untuk mengentaskan kemiskinan dengan cepat". Setelah diuraikan argumentasinya, maka judul paragraf yang berikut (juga dengan huruf tebal): "Tantangannya adalah bagaimana membuat 'Indonesia baru' itu bermanfaat bagi penduduk miskin". Ternyata dana yang dikelola negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat biasa besar sekali. Meningkatnya harga minyak dan gas di pasar dunia dan dikuranginya subsidi BBM telah memperbesar kue ekonomi. Asal saja kebocoran-kebocoran yang parah ditutup (karena itu pekerjaan BPK penting sekali) dan dana yang tersedia dimanfaatkan secara tepat dan terarah (karena itu Laporan Bank Dunia untuk Pengentasan Kemiskinan amat berguna untuk mendukung Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK), maka pada tahun 2007, kita sebagai bangsa tidak perlu bersikap menyerah atau pasrah menghadapi masalah korupsi dan masalah kemiskinan. Dalam bahasa Inggris: "It is a winnable war", atau suatu peperangan yang dapat dimenangkan. Penulis adalah pengamat masalah perkembangan dalam negeri dan hubungan internasional. Last modified: 1/1/07 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
