REFLEKSI: Berkekat kemerdekaan dilimpahkan? Syukuralhamdullilah? http://www.suarapembaruan.com/News/2007/01/12/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Kepemilikan Saham Asing di Perbankan Tidak Dibatasi Dua Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, Muliaman D Hadad (kanan) dan S Budi Rochadi (tengah) mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (11/1). Muliaman menggantikan Maman Soemantri sebagai Deputi Gubernur BI bidang Pengaturan Perbankan dan Budi Rochadi menggantikan Maulana Ibrahim sebagai Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang. [Pembaruan/Ignatius Liliek] [JAKARTA] Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak akan mengeluarkan aturan yang membatasi kepemilikan saham investor asing di perbankan nasional. Penegasan itu disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan kemungkinan regulator baik pemerintah maupun bank sentral Indonesia mengikuti kebijakan pemerintah Thailand. Deputi Gubernur BI bidang stabilitas sistem keuangan, Muliaman D Hadad sesaat setelah dilantik menggantikan Maman H Somantri di Jakarta, Kamis (11/1) mengatakan, hingga saat ini bank sentral belum berkeinginan untuk melakukan hal itu. Untuk saat ini, tutur Muliaman, BI tetap akan memfokuskan pada upaya mempercepat konsolidasi perbankan dan mendorong fungsi intermediasi. "Saya kira kita tidak berpikir ke arah sana (pembatasan asing)," kata Muliaman. Menanggapi hal itu, Analis Perbankan Ryan Kiryanto mengatakan, sulit bagi negara yang telah menerapkan sistem devisa bebas dan kontrol mata uang ke pasar, lalu mengubahnya ke sistem devisa dan mata uang yang dikontrol. Ryan yang juga menjabat sebagai Senior Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk, (BNI) menambahkan, Indonesia sulit keluar dari sistem devisa bebas, karena terikat dengan penandatanganan traktat WTO. "Jika sistem ini diubah, maka Indonesia akan dianggap berlaku tidak adil, sehingga tidak akan disukai oleh pelaku pasar," kata Ryan. Hal yang bisa dilakukan pemerintah maupun bank sentral yakni melepas kepemilikan ke pasar maksimal 49 persen, sehingga kontrol tetap di pemerintah selaku pemegang saham pengendali. Indonesia, tutur Ryan, tidak perlu mengikuti jejak Pemerintah Thailand, sebab yang harus dipikirkan bersama oleh pemerintah dan bank sentral yakni bagaimana meyakinkan para investor yang selama ini menempatkan investasinya di portofolio keuangan dikonversi dalam bentuk investasi di sektor riil. Pelonggaran Seusai pelantikan Deputi Gubernur BI, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Agus Martowardojo mengatakan, kalangan perbankan meminta BI untuk melonggarkan beberapa aturan, agar bisa mendorong pertumbuhan kredit tahun ini. Misalnya, aturan batas maksimum penyaluran kredit (BMPK) serta penilaian prospek usaha menjadi hal yang penting diperhatikan agar tidak menjadi ganjalan bagi penyaluran kredit. Perbankan, kata Agus, menunggu sikap yang akan disampaikan BI dalam Banker Dinners yang akan dilaksanakan pada Jumat (12/1) malam. "Masyarakat perbankan menginginkan penilaian kolektibilitas didasarkan pada bisnis, prospek, serta laporan keuangan," kata Agus. Sebab, dalam menganalisa kondusif tidaknya perusahaan atau sektor riil tidak cukup dengan hanya melihat laporan rugi laba dan laporan neracanya. Jadi, kalau aliran kasnya baik, tentu bisa menjadi satu proyek yang layak dibiayai. Dengan mengadopsi prinsip seperti itu, maka perusahaan baru yang masih terlihat merugi, tetapi memiliki arus kas yang baik, tentu bisa memperoleh pembiayaan bank. Dikatakan, fakta membuktikan, banyak perusahaan yang baru berdiri kesulitan untuk mendapatkan kredit. Hal ini karena mereka belum memiliki laporan keuangan yang menunjukkan laba positif. Padahal, banyak di antara mereka memiliki prospek usaha yang cerah. Kementrian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pernah memperkirakan, tahun ini tercipta 700.000 usaha baru terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seperti diketahui, kendala UMKM selama ini yakni mereka tidak memiliki pencatatan dan administrasi keuangan yang baik, sehingga sulit menyajikan laporan keuangan yang layak dan memenuhi standar bank. Untuk pelonggaran BMPK, Agus, menilai perlu dilakukan guna memberikan ruang pembiayaan terhadap perusahaan yang saat ini banyak sekali memiliki afiliasi. Apalagi, saat ini banyak perusahaan melakukan kerja sama untuk menggarap proyek-proyek besar. "Misalnya, proyek seperti PLN dan Jasa Marga kalau seandainya mereka joint venture dengan perusahaan lain kan jadinya mereka ada di mana-mana, sehingga seolah-olah ada pelampauan BMPK," kata Agus. Hal-hal seperti itu yang akan diminta agar dievaluasi, sehingga perbankan lebih fleksibel menjalankan fungsi intermediasi. [B-15] Last modified: 12/1/07 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
