http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=266245
Sabtu, 13 Jan 2007, Gaji Berkorelasi dengan Kinerja DPR? Oleh Niken Indar Mastri * Di negeri ini, cerita tentang lembaga legislatif tidak pernah menggembirakan. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menunjukkan citra negatif dan buruk. Dalam beberapa hari terakhir, terkuak rencana kenaikan pendapatan DPR. Jika benar pendapatan anggota DPR naik lagi, mereka sungguh keterlaluan dan tidak memperlihatkan kepedulian kepada rakyat. Sebagaimana pemberitaan Jawa Pos (05/01/07), alokasi dana DPR untuk tahun anggaran 2007 meningkat drastis. Biaya operasional DPR saat ini naik hampir 50 persen. Bila anggaran 2006 Rp 1,085 triliun, pada 2007 angkanya menjadi Rp 1,5 triliun. Anggaran DPR 2007 senilai Rp 1,5 triliun itu bukan termasuk komponen gaji 550 orang anggota dewan. Meski begitu, gaji para wakil rakyat tersebut juga meningkat tajam. Di antara Rp 1,5 triliun anggaran DPR itu, Rp 1,1 triliun akan dialokasikan untuk aktivitas kedewanan. Rencana kenaikan pendapatan itu jelas menuai keprihatinan kita bersama. Betapa tidak, saat masyarakat tertekan oleh situasi yang serba tak menguntungkan, seperti bencana serta pertumbuhan sektor ekonomi kecil yang belum memuaskan, anggota DPR justru semakin sejahtera. Ibarat menari di atas penderitaan rakyat, begitulah potret kelam para wakil rakyat kita. Kenaikan anggaran legislatif yang jumlahnya sangat tinggi itu sungguh ironis. Apalagi, saat ini persepsi publik terhadap para wakil rakyat memburuk. Bahkan, survie lembaga Transparency International Indonesia (TII) beberapa waktu lalu menyatakan, DPR merupakan salah satu lembaga terkorup. Demikian juga, berdasar hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang kepuasan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah, posisi DPR berada di bawah TNI, Kepresidenan, dan Polri. Berdasar hasil survei dan riset kedua lembaga tersebut, terlihat ada ketimpangan yang lebar antara keinginan DPR menaikkan anggaran pendapatan serta operasional mereka dengan kinerja dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Itu sangat ironis. Padahal, di luar sana, persoalan tingginya kemiskinan, mahalnya biaya operasional pendidikan, korban-korban bencana alam yang belum sepenuhnya ditangani, serta masalah-masalah sosial lainnya masih membutuhkan penanganan serius. Yakni, tidak hanya sebatas teori, tapi juga uluran tangan yang konkret. Selama ini, kenaikan gaji dan berbagai tunjangan anggota dewan selalu berkedok demi meningkatkan kinerja anggota. Padahal, kita tahu kinerja (sebagian besar) anggota dewan masih buruk dan jauh dari harapan ideal. Tegasnya, kenaikan tunjangan tetap terjadi, meski masyarakat belum mendapatkan bukti sahih korelasi antara kenaikan pendapatan tersebut dan peningkatan kinerja para legislator. Sebaliknya, DPR makin menjauhkan jarak dengan rakyat. Padahal, seharusnya, mereka lebih meneguhkan komitmen untuk berpihak kepada rakyat dan membantu meringankan penderitaan masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan, seperti krisis BBM, merebaknya berbagai wabah penyakit. Bukankah yang ditunggu rakyat adalah pemikiran dan usul dari anggota dewan agar mampu memberikan kebijakan alternatif di luar tawaran (kebijakan) pemerintah? Bukan justru sebaliknya, mereka mengajukan dan menuntut kenaikan gaji dan tunjangan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana mereka mampu memecahkan persoalan yang kini dihadapi masyarakat bila mereka tidak peka terhadap penderitaan rakyat? Bagaimana kinerja dewan bisa ditingkatkan jika anggotanya lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiri daripada aspirasi dan kepentingan rakyat? Padahal, rakyat sebagai penyumbang penerimaan negara yang cukup besar dari sektor pajak seharusnya mendapatkan lebih banyak fasilitas. Krisis kepekaan dan ketidakberpihakan para elite politik kita kepada rakyat kecil akan semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan dewan. Sebab, mereka justru menari dan bernyanyi riang saat rakyat rela kekurangan gizi dan mengantre bensin serta kesulitan minyak tanah. Itu terjadi akibat kemilau takhta yang telah menutup mata hati mereka dari kebenaran dan raungan penderitaan rakyat. DPR kita banyak disorot berbagai kalangan karena watak oportunisnya. Watak oportunis inilah yang mengakibatkan mereka tidak konsisten dalam bersikap. Bahkan, fungsi utama DPR sebagai lembaga kontrol bagi kinerja pemerintah begitu lemah. Itu terlihat dari realitas di DPR. Dalam mendukung dan menentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya, sifatnya sangat situasional dan amat bergantung pada kepentingan masing-masing anggota dewan dan partai. Fakta lain yang dapat diangkat adalah kasus pengajuan hak interpelasi sebagai salah satu contoh pragmatisme kepentingan. Kita sering mendengar banyak gertakan interpelasi yang akan diajukan anggota dewan terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif). Namun, searah gencarnya gertakan itu, kita juga mendengar pengajuan interpelasi tersebut lenyap di tengah jalan setelah ada respons "positif" dari eksekutif. Jadi, fakta tersebut sangat mengerdilkan posisi dan fungsi lembaga legislatif, tidak hanya di mata eksekutif, tetapi juga di mata masyarakat. Inilah kemunduran yang memalukan dan memilukan dalam era yang semakin demokratis. Kenyataan itu makin meneguhkan argumen bahwa keterpurukan bangsa sebagian bersumber dari perilaku elite politik yang tak pernah peduli dan hanya memikirkan diri sendiri. Kita patut prihatin atas kenyataan tersebut. Karena itu, kita menuntut anggota dewan agar kembali pada fungsi dan kedudukannya yang benar; yakni mengabdi pada kepentingan rakyat dan bukan justru sebaliknya. Agar wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya, setiap wakil rakyat harus berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat tanpa kecuali. Setiap wakil rakyat harus memahami secara detail berbagai kebutuhan dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Bagaimanapun, kenaikan gaji dan pemberian tambahan tunjangan operasional untuk anggota dewan mempertegas ketidakadilan elite politik dan penguasa negara terhadap rakyat. Itulah yang disebut ketidakadilan dari kebijakan pemerintah sekarang. Semuanya, baik anggota dewan maupun eksekutif, sepakat bersikap tidak adil. Seharusnya, mereka paham batasan hak mereka mendapatkan fasilitas. Bila semua keuangan negara dikuras untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, lalu apa yang diperoleh rakyat? Wallaahu'alam. * Niken Indar Mastri, mahasiswi Fakultas Peternakan UGM, Jogjakarta [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
