RIAU POS
Selamat Tinggal Negara Agraria
24 Februari 2007 Pukul 08:54
Beras naik lagi! Begitu kira-kira bunyi petikan berita yang menghiasi
media massa di negeri kita belakangan. Seperti biasanya, jeritan dan teriakan
bernada menggugat turut menyemarakkan permasalahan yang selalu terjadi tiap
tahun ini. Bentuk pengulangan yang cukup menjemukan memang. Entah apakah ini
sudah menjadi kultur atau urf di negeri kita, bahwa sesuatu akan dikatakan
persoalan apabila ia telah berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat,
menimbulkan gejolak, membuat kisruh di tengah masyarakat. Mencuatnya
kembali persoalan kenaikan harga beras baru-baru ini, seakan melengkapi
prestasi pemerintah yang kembali disibukkan dengan pengentasan masalah di
lapangan. Di antaranya dengan mengadakan Operasi Pasar (OP). Meskipun di
lapangan kebijakan ini menuai berbagai kritik dan cemoohan -mengingat tidak
sedikitnya mesyarakat yang menjadi korban dalam antrian untuk mendapatkan beras
murah. Tetapi nampaknya pemerintah tidak ambil peduli, dan memandang peristiwa
yang selalu berkutat dengan masyarakat miskin tersebut sebagai sebuah
kecelakaan yang bersifat situasional.
Ketergantungan
Di sisi lain, stabilnya keadaan stok pangan dalam negeri secara strategik
tentu akan menghindarkan bangsa kita dari apa yang dinamakan ''ketergantungan
adiktif''. Sikap inilah yang ingin kita bentuk dalam benak bangsa yang sudah
terkenal dengan sektor agrarianya. Di samping itu perubahan pola pikir ini juga
sebagai bentuk implementasi dari komitmen pemerintah beberapa saat yang lalu
diucapkan secara lansung oleh presiden, tentang sudah saatnya Indonesia
berswasembada beras. Apalagi dilihat dari faktor penunjang, di antaranya faktor
geografis, gagasan revolusioner tersebut bukanlah sesuatu yang uthopis untuk
direalisasikan. Munculnya kepahaman yang paripurna mengenai konsep ketahanan
pangan dalam negeri tersebut, sejatinya akan terwujud jika pemerintah lebih
memperhatikan produktivitas beras.
Keprihatinan terhadap dampak buruknya pengelolaan beras dalam negeri,
seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, secara bertahap akan memenjarakan
bangsa ini ke dalam terali anti-kemandirian. Dengan impor beras sebagai
bentuknya. Keseringannya pemerintah mengambil kebijakan ini sebagai alternatif
utama untuk mengatasi naiknya harga beras di pasaran, menyiratkan betapa
terbatasnya alur berpikir para pembuat kebijakan kita. Secara manajerial,
tindakan mengimpor beras hanya berorientasi pada pemenuhan keperluan jangka
pendek. Sehingga dalam realitanya, langkah yang selalu dipakai selama beberapa
tahun belakangan itu terkesan temporer. Karena langkah inilah yang paling mudah
untuk mengatasi kenaikan beras. Sedangkan bila ditilik secara integral, langkah
ini tidak akan mengeluarkan kita dari bayang-bayang kelangkaan beras untuk
jangka panjang, yang menjadi suporter ultra dari naiknya harga di pasaran.
Perlu Keseriusan
Keluarnya statemen dari Wakil Presiden Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa
tidak adanya ekses negatif impor beras terhadap para petani, semakin menguatkan
dugaan kekurangmatangan para pengambil kebijakan dalam menganalisa semua sisi
masalah. Pernyataan Wapres tersebut dinilai tak lebih baik dari sekadar
smoothering language terhadap komentar miring seputar kebijakan impor beras
-sebagaimana yang kita ketahui banyak pihak mengecam keputusan yang diklaim
sangat merugikan para petani. Dari fakta yang ada, impor beras bagaimanapun
akan mempengaruhi minat terhadap pemakaian beras domestik. Kemudian pada versi
lain, adanya temuan tentang beberapa provinsi yang justru surplus stok beras,
membuat keputusan impor beras perlu ditinjau ulang. Karena jika ini bisa
ditindaklanjuti, kekurangan pangan yang ada di provinsi lain tentu akan bisa
tercukupi melalui mekanisme pengalihan.
Kemudian, untuk meminimalisir dampak kekurangan beras di pasar,
diperlukan kajian mendalam yang menyertakan produktivitas sebagai variabelnya.
Keperluan akan lahan tidak dapat dipahami secara parsial. Memang ada benarnya
dari perkataan Wapres tadi dengan data-data yang dimilikinya mengenai masih
sedikitnya sumbangsih pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Setidaknya itulah
yang terjadi ketika melihat pada konteks kekinian. Tapi -terlepas apakah ini
sebagai bentuk kegagalan pemerintah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dari
sektor agraria- ketidaksepadanan kontribusi ini tidak serta merta
mengenyampingkan peran agraria. Oleh sebab itu, keperluan akan adanya
ketersediaan lahan yang secara khusus diperuntukkan bagi tanaman pangan menjadi
keharusan. Perlu diketahui, demi menjamin ketersediaan stok pangan dalam negeri
ke depannya dibutuhkan peningkatan produktivitas 1,5 juta ton-1,6 juta ton.
Berdasarkan perhitungan tersebut, keperluan akan lahan juga mengalami
penambahan 100 ribu hektar sawah pertahun. Sedangkan untuk saat ini, sawah yang
dikatakan produktif hanya 11 juta hektar pertahunnya. Hal ini diperparah lagi
dengan tidak sedikitnya pemerintah daerah yang berlomba-lomba mendirikan
kondominiun, real estate, dan bentuk pembangunan fisik lainnya, yang perlahan
tapi pasti semakin mengepung lahan pertanian ke wilayah sempit.
Melihat kenyataan ini, potensi pemenuhan keperluan lahan untuk menopang
sektor pangan diprediksi akan semakin berat ke depannya. Sebaliknya, apabila
pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih mengedepankan peningkatan
produktivitas pangan, maka untuk yang akan datang kita tidak akan pernah lagi
mengulang peristiwa sekarang. Lagipula bentuk kebijakan penyediaan lahan
tersebut dapat disesuaikan dengan kelayakan dan kondisi geografi masing-masing
daerah, atau dengan memilih daerah-daerah yang memiliki potensi ke arah yang
dimaksud. Karena tidak muluk kiranya untuk dikatakan, peningkatan produktivitas
pangan sangat tergantung pada besarnya lahan yang disediakan. Ambil contoh
Riau. Selama periode 2004 terdapat peningkatan terhadap luas panen tanaman padi
dari 132.887 hektare menjadi 145.098 hektare. Seiring dengan itu produksi pun
ikut meningkat. Walaupun dari salah satu sisi, yakni produktivitas, pada tahun
2004 ini tanaman padi sebesar 30,03 kuintal per hektar, dimana produksinya
sebesar 453 712 ton Gabah Kering Giling. Akan tetapi secara eksplisit, langkah
ini setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang hubungan antara lahan dan
produktivitas.
Di samping itu, keperluan akan kebijakan yang menguntungkan petani juga
sangat diharapkan. Karena bukan rahasia umum, petani selama ini justru
kerepotan melayani target panen. Belum lagi ditambah dengan tidak menentunya
harga pupuk dan unsur-unsur vital pertanian lainnya. Secara kasatmata, tuntutan
''kejar tayang'' yang dalam pertanian diistilahkan dengan panen raya, juga
mengalami hal yang serupa. Dilema inilah yang kerap menjadi biang keladi dari
menurunnya produktivitas pangan dalam negeri. Dan ibarat penyakit, bertambahnya
beban petani tersebut baik berupa minimnya insentif yang diberikan ditambah
lagi ketidakrasionalitasan tuntutan yang diberikan akan menggiring pertanian
kita ke tepi jurang kehancurannya. Pada akhirnya kita pun hanya bisa berucap
''selamat tinggal sebutan negara agraria''.***
Yuda Indra, staf Kebijakan Publik, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia Daerah Riau.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
See what's inside the new Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/0It09A/bOaOAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
