http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/3/2/o2.htm
Jika diumpamakan negara, maka presiden bisa dipandang sebagai pemilik perusahaan yang bernama negara itu, yang semestinya bisa melakukan pertimbangan memecat atau mempromosikan menteri yang bersangkutan. Pengunduran diri menteri yang berlatar belakang seperti ini, tidak terlalu memiliki konsekuensi politis karena ketika terpilih sebagai menteri, disebabkan oleh pertimbangan keprofesionalannya. ---------------------------- Mengapa Menteri Sulit Mengundurkan Diri? Oleh GPB Suka Arjawa DIBERITAKAN bahwa dua dirjen di lingkungan Departemen Perhubungan akan diganti. Keduanya adalah Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara. Disebutkan pergantian ini merupakan bagian dari beberapa pejabat struktural yang akan diganti pada departemen tersebut. Tidak ada berita yang jelas apakah hal ini merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan dan pelayaran Indonesia kali ini. Tetapi, karena isu itu keluar berdekatan dengan kejadian maka banyak yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh adanya berbagai kecelakaan yang menimpa maskapai Indonesia. ------------------- Pada sisi lain, beberapa anggota legislatif lebih menekankan agar menterinyalah yang mesti mengundurkan diri ketimbang harus mengganti beberapa pajabat struktural pada departemen perhubungan. Pengunduran ini merupakan bentuk tanggung jawab tugas dari menteri yang bersangkutan. Akan tetapi sampai sekarang masih belum terdengar adanya keinginan Menteri Perhubungan untuk mengundurkan diri. Selama ini ada pandangan bahwa menteri itu adalah jabatan politis karena dipilih oleh presiden berdasarkan strategi tertentu (misalnya memperkuat pemerintahan). Pandangan ini kelanjutannya membawa pendapat sumbang. Karena menteri merupakan jabatan politis, yang direkrut dengan strategi tertentu dan tidak berdasarkan profesionalisme, maka wajar saja jika kemudian kinerja menteri yang bersangkutan tidak terlalu maksimal. Suara sumbang yang lain, jika menteri merupakan jabatan politis, maka pergantiannya akan mempunyai risiko politis juga, semisal memicu munculnya ketidakstabilan pemerintahan. Cara pandang satu jalur inilah yang mestinya diperbaiki, apalagi di Indonesia yang saat ini benar-benar memerlukan manusia berkualitas untuk memperbaiki kondisi negara. Menteri, seharusnya dilihat dari dua komposisi dan karena itu penunjukannya harus menggabungkan dua komposisi tersebut agar kinerjanya bisa maksimal. Pertama, menteri merupakan jabatan politis. Ini memang benar dan menjadi praktik sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia. Latar belakang munculnya predikat menteri sebagai jabatan politis berasal dari negara dengan sistem parlementer. Partai politik menginginkan tokohnya duduk di kabinet pemerintahan sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu (komposisi partai politik di parlemen). Model ini bertujuan untuk menjamin stabilitas pemerintahan parlementer. Tetapi di negara dengan basis demokrasi non-parlementer, jabatan politis menteri bertujuan untuk memperlihatkan dukungan (rangkulan) kepada entitas tertentu. Di Irak misalnya, beberapa menteri diangkat dari golongan Shiah dan Sunni. Tujuannya untuk memberikan pengakuan kepada dua suku yang saling bertikai tersebut. Di Amerika Serikat, menteri kulit hitam mendapatkan posisi yang cukup penting. Di Indonesia beberapa menteri kabinet berasal dari kalangan Indonesia Timur dan dari etnis Tionghoa. Menteri Pariwisata berasal dari komunitas Bali. Semuanya ini merupakan bentuk-bentuk kompromi politik. Pengunduran diri seorang menteri di sini akan mempunyai konsekuensi politis yang bersifat meluas (massa). Hal ini bisa mengecewakan entitas kelompok yang diwakili oleh menteri yang bersangkutan atau massa konstituen partai pendukung menteri tersebut. Kedua, menteri adalah seseorang yang memiliki keterampilan manajerial tinggi. Pandangan ini berasal dari pendapat yang menyebutkan bahwa menteri tersebut tidak lain adalah seorang manajer perusahan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahan yang dipimpinnya. Hanya orang yang mempunyai keterampilan menajemen yang memadailah yang pantas menduduki jabatan sebagai seorang menteri. Jika diumpamakan negara sebagai perusahan besar, maka departemen itu adalah bagian perusahaan yang menangani pekerjaan tertentu. Dalam pandangan ekonomi global, perusahaan internasional bertujuan untuk menarik keuntungan guna memperbesar aset yang dimiliki. Aset inilah yang dipakai untuk mengembangkan perusahan itu dalam bentuk penanaman modal di wilayah negara lain (contoh: Singapura membeli perusahan Telkom Thailand). Pertimbangan Presiden Manajer bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan inilah yang akan memberikan penilaian kepada kinerja manajer, kemudian mempertimbangkannya apakah dipecat kalau dia gagal, atau diberikan promosi jika berhasil. Jika diumpamakan negara, maka presiden bisa dipandang sebagai pemilik perusahaan yang bernama negara itu, yang semestinya bisa melakukan pertimbangan memecat atau mempromosikan menteri yang bersangkutan. Pengunduran diri menteri yang berlatar belakang seperti ini, tidak terlalu memiliki konsekuensi politis karena ketika terpilih sebagai menteri, disebabkan oleh pertimbangan keprofesionalannya. Komposisi kabinet akan sangat baik jika presiden mampu memilih seorang menteri yang mempunyai latar belakang campuran tersebut. Artinya ia adalah seorang yang memiliki predikat sebagai perwakilan politis, perwakilan entitas tertentu dan sekaligus juga seorang manajer. Dalam konteks kementerian perhubungan di Indonesia, Hatta Rajasa yang menduduki jabatan menteri, memiliki latar belakang berdasarkan tiga predikat itu. Sebagai politisi, ia datang dari partai yang cukup berwibawa dan modern, yaitu Partai Amanat Nasional. Dalam ranah kesukuan di Indonesia, ia adalah orang Padang (Sumatra) yang memiliki sejarah penting dalam ranah intelektual dan berdirinya Republik Indonesia. Sebagai pribadi, ia sebelumnya memimpin beberapa perusahaan pribadi yang konon secara sukarela dijual demi terjun ke dunia politik. Barangkali di sinilah titik kesulitan undur diri menteri yang bersangkutan di tengah-tengah berbagai kecelakaan yang menimpa di sektor perhubungan Indonesia. Tetapi satu hal yang perlu dipertimbangkan, kita perlu budaya tanggung jawab lewat sebuah pengunduran diri. Lagi pula, sebagai pemimpin 'perusahaan', bukankah presiden bisa saja memecat manajernya yang dianggap gagal. Memilih satu orang menteri yang memiliki tiga latar belakang seperti itu, tampaknya tidaklah terlalu sulit. --------------- * Di negara dengan basis demokrasi nonparlementer, jabatan politis menteri bertujuan untuk memperlihatkan dukungan (rangkulan) kepada entitas tertentu. * Hanya orang yang mempunyai keterampilan manajemen yang memadailah yang pantas menduduki jabatan sebagai seorang menteri. * Kita perlu budaya tanggung jawab lewat sebuah pengunduran diri [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/0It09A/bOaOAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
