http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/5/14/o3.htm
Fasilitas Berlebihan, Bentuk Hegemoni terhadap Rakyat Oleh Ir. I Wayan Jondra, M.Si. FASILITAS pejabat yang sebenarnya merupakan sarana untuk menunjang kinerja, sudah bergeser menjadi penunjang kenyamanan dan kemanjaan pejabat. Kondisi ini menggambarkan dengan jelas betapa para pejabat kita bermental priyayi, sangat bertentangan dengan semboyan pegawai negeri ''abdi negara'', yang artinya pejabat mestinya melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Fasilitas yang berlebihan ini merupakan upaya bagi pejabat untuk memberikan identitas kepada dirinya bahwa yang bersangkutan adalah pejabat, yang memiliki posisi/kedudukan lebih tinggi/penting dibandingkan dengan yang lainnya, lebih-lebih terhadap rakyat kebanyakan. Penciptaan citra seperti ini bertujuan untuk menebarkan pengaruh kepada orang/kelompok yang dianggap bawahannya untuk tunduk, baik secara mental maupun fisik kepada para pejabat, walaupun para pejabat ini tidak menyampaikan secara langsung kepada orang yang dipengaruhinya. Menurut seorang penulis teori kritis dari Roma, Gramsci, hal tersebut merupakan suatu bentuk hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain, kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik adalah kelompok yang memperoleh persetujuan dari kekuatan sosial yang lainnya (rakyat) dengan menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik maupun ideologis. Dengan kata lain kelompok (rakyat) yang terhegemoni dengan penuh sukarela dikuasai oleh penguasa dengan berbagai identitas dan ideologi. Di zaman globalisasi ini identitas dicirikan oleh seberapa besar teknologi dan konsumsi, baik barang maupun jasa (glamor) yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Makin besar orang mengonsumsi teknologi, barang, maupun jasa memberikan identitas kepada yang bersangkutan makin tinggi. Artinya makin mewah handphone, rumah, pakaian, mobil, dan makin banyak bodyguard yang dimiliki, makin banyak pembantu/anak buah yang dimiliki, hal ini mengidentifikasikan identitas yang bersangkutan menjadi makin tinggi. Identitas yang tinggi ini digunakan untuk memberikan tekanan baik secara halus maupun kasar kepada bawahannya (rakyat). Identitas global ini rupanya memberi pengaruh pada pemikiran para pejabat publik untuk memperoleh fasilitas yang makin banyak dan dengan harga makin tinggi, sehingga memberikan identias kepada mereka, bahwa mereka adalah orang yang harus dihormati, dituruti, dilayani, dan sebagainya. Peningkatan fasilitas ini akan terus ditingkatkan dan ditambah setiap waktu, sebab peningkatan fasilitas ini merupakan ciri peningkatan kekuatan hegemoni para pejabat. Karena menurut Gramsci, hegemoni bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi merupakan sesuatu yang terus diperjuangkan setiap saat, perjuangan hegemoni ini diperjuangkan dari cara yang sangat halus sampai yang sangat kasar. Menyadari perilaku hegemoni pejabat melalui upaya mendapatkan fasilitas yang berlebihan namun menggunakan uang rakyat, maka rakyat harus berlaku kritis terhadap perilaku pejabat ini, sehingga hak-hak rakyat tidak semakin dikebiri. Sebab, fasilitas yang cenderung berlebihan akan membuat gap/jarak pemisah yang makin dalam dan lebar antara pejabat dengan rakyat. Terlebih hal ini sangat bertentangan dengan prisip pejabat negara sebagai abdi negara yang mengabdi kepada rakyat. Atau dengan kata lain para pejabatlah yang mesti melayani rakyat dan bukan justru sebaliknya rakyat yang melayani pejabat. Cukuplah rakyat telah menggaji para pejabat melalui pajak yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah, sehingga setelah terkumpul uang tersebut hendaknya digunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya untuk menyejahterakan pejabat. Perilaku pejabat yang berebut fasilitas merupakan bentuk hegemoni tidak hanya dilakukan kepada rakyat, namun juga kepada instansi pemerintah lainnya. Kenyataan ini dapat kita lihat dari kendaraan dan fasilitas lain yang dimiliki oleh kepolisian, TNI, pengadilan, kejaksaan, jauh lebih rendah dibandingkan fasilitas yang dimiliki oleh eksekutif maupun legislatif. Bantuan dari eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan kepada lembaga lainnya menambah bobot hegemoni dari eksekutif kepada instansi lainnya, maupun instansi swasta yang dibantu oleh eksekutif. Jika suatu ketika terjadi permasalahan antara rakyat dan eksekutif, rakyat akan cenderung menjadi korban daripada mendapat pembelaan dari aparat yang berwenang. Sehingga ke depan perilaku hegemoni melalui fasilitas ini haru dihentikan. Semua pejabat muspida, harus memiliki/mendapat fasilitas yang sama, dengan lebih mengedepankan fungsi dan bukan justru lebih mengedepankan makna hegemoni. Penulis, mahasiswa S3 Kajian Budaya Unud [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
