Yang jadi soal bukan lunas-tidaknya semata. Tapi, kenapa harus bayar. Memang sempat diberitakan pembayaran dilunasi pada tahun buku 2003, tapi segera dapat bantahan (tidak ada pembayaran seperti itu) dari para petinggi kabinet Mega disusul kebungkaman para birokrat yang lebih tinggi lagi.
Cak Roes yang eks menlu juga membantah, karena setahu dia tidak ada perjanjian semacam itu. Di sisi lain, komentar-komentar Emil Salim ibarat sinyal "ada asap, ada api". Jadi, persoalannya adalah kesimpangsiuran seputar KMB. Lebih jauh lagi, kaburnya status hubungan dengan Belanda yang menolak mengakui kedaulatan RI (maunya cuma RMS, eh RIS). Memang, kita tidak harus peduli dengan sikap Belanda itu. Tapi kenapa kita harus bayar? Kalau klausul pembayaran itu benar ada di dalam perjanjian KMB, maka jelas dan gamblang bahwa peralihan dari Hindia Belanda ke RIS itu cuma sekedar perubahan bentuk belaka, sementara sifat hubungannya tetap sama yaitu Indonesia diposisikan sebagai sapi perah Belanda di "kebonnya" yang seluas nusantara ini. Kendati klausul pembayaran itu benar ada dalam KMB, tentu Indonesia tidak harus tunduk sama apa maunya Belanda. Sebab, perubahan dari RIS kembali ke RI sesungguhnya merupakan pergantian sifat yang menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumah sendiri. Bagaimanapun, Proklamasi 17/8/45 adalah privaat zaak bangsa Indonesia yang langsung mendapat pengakuan internasional. Tidak ada yang bisa bantah bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang memproklamirkan kemerdekaannya. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Indonesia membayari kepentingan Belanda, yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia tapi maui harta bendanya. Sebelum tambah kabur, sebaiknya memang pemerintah RI (siapapun presidennya) mengeluarkan pernyataan resmi mengenai KMB dan kesimpangsiuran yang mengikutinya. Untuk itu, bangsa Indonesia juga harus pandai memilih presiden yang tidak simpangsiur apalagi simpang-susun. From: "walsuparmo" <[EMAIL PROTECTED]> : Salam, : Khusus mengenai pembayaran lunas dari hutang Indonesia kepada : Belanda yang berhubungan dengan nasionalisasi perusahaan2 Belanda di : Indonesia(Yang kemudian menjadi BUMN yang sebagian besar telah : hancur), sejarawan LIPI Aswi Warman telah pernah menulis bahwa : pembayaran sudah lunas. : Tulisan itu sebagian besar saya kutib dalam artikel saya dalam suatu : majalah yang terbit di Amerika. Namun karangan itu disangkal oleh : bekas pejabat Belanda dari Kementerian Keuangan. : Nama dan jabatan orang itu saya sudah lupa dan membutuhkan effort : untuk mencari dalam arsif saya. : Wasalam, : Wal Suparmo : : : --- "dipo" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: : > : > From: "gsuryana" <[EMAIL PROTECTED]> : > : > : > : Soekarno sadar akan hal tersebut, maka di awal pemerintahannya : > : selain membenahi warisan Belanda yang di nasionalisasi, juga ... : > : > Selama berita lama di bawah ini belum jelas, saya kok ragu kalau : > nasionalisasi itu berjalan sebagaimana mestinya - kesannya, di KMB : > kita dipaksa membeli peninggalan Belanda. : > : > Ada yang bisa kasih petromaks? : > SBY, mungkin? : > : > - : > : > >Selasa, 15 Agustus 2000 : > : > Ganti Rugi Indonesia untuk Belanda : > : > TIDAK banyak orang tahu, perbaikan dan pembangunan kembali Belanda : > yang rusak setelah Perang Dunia (PD) II justru dibantu oleh bangsa : > Indonesia. Ini semua ada kaitannya dengan persetujuan Konferensi : > Meja Bundar (KMB), yang memutuskan sebagai imbalan penyerahan : > kedaulatan kepada Indonesia, Belanda mendapat bayaran sejumlah 4,5 : > milyar gulden dari pihak Indonesia. : > : > Lewat tulisannya di de Groene Amsterdammer Januari 2000 berjudul : > De Indonesische Injectie (Sumbangan Indonesia), sejarawan Lambert : > Giebels mengungkapkan, sebelumnya Belanda menuntut jumlah yang : > lebih banyak, yakni 6,5 milyar gulden. : > : > : > : > : > Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
