http://www.gatra.com/artikel.php?id=107428
Ongkos Mahal Perubahan Budaya Suhu ruang sidang Komisi VII DPR-RI memanas, Selasa lalu. Bukan karena air conditioner macet, melainkan karena anggota dewan yang hadir membawa amarah. Mereka tanpa terbendung mencerca habis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Bergantian 18 anggota Komisi VII mencecarnya dengan berbagai pernyataan dan pertanyaan ihwal program konversi minyak tanah yang dinilai amburadul. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wahyudin Munawir, misalnya, menuding pemerintah menerapkan kebijakan secara serampangan. Konversi minyak tanah ke liquified petroleum gas (LPG) alias elpiji, katanya, kandas karena tidak disertai pembinaan. Pengguna minyak tanah kedodoran beralih ke gas karena sosialisasinya minim. Tabung gas dalam ukuran tiga kilogram, yang dikatakan ekonomis menggantikan kompor minyak, boleh dibilang masih langka di pasaran. Sedangkan tabung gratis yang dijanjikan pemerintah kurang merata dinikmati warga Jakarta. Apa boleh buat, sidang yang dimulai tengah hari itu baru berakhir menjelang petang. Dua kali lebih lama dari waktu yang dijadwalkan. Selain Purnomo, hadir pula Direktur Jenderal Migas, Luluk Sumiarso, dan Direktur Utama Pertamina, Arie Soemarno. Waktu empat jam praktis hanya digunakan untuk menampung "serbuan" para anggota DPR. Pihak pemerintah nyaris tak kebagian waktu untuk bicara. Sidang pun ditunda hingga Senin depan. Semprotan anggota dewan itu seperti akumulasi kekesalan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yang selama sebulan terakhir terpaksa main petak umpet dengan minyak tanah. Gelontoran 4.000 metrik ton elpiji sejak program konversi diuji coba, awal tahun ini, ternyata jauh dari sasaran. Masyarakat masih saja menguber minyak tanah. Akibatnya, pemerintah diperkirakan tekor Rp 1,3 trilyun. Menurut anggota Komisi VII, Idrus Lutfi, angka itu merupakan biaya sosialisasi yang dianggarkan pemerintah, termasuk untuk pembagian tabung gratis. "Namun belum semuanya terealisasi," katanya. Sedianya, biaya sosialisasi itu diambil dari dana yang bisa dihemat dari konversi minyak tanah ke gas. Namun, karena program ini masih berlepotan, pemerintah memutuskan tetap menggelontorkan minyak tanah untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sesuai dengan jatah semula, satu juta kiloliter, yang nilai subsidinya sekitar Rp 1,3 trilyun. Menurut Idrus, subsidi ganda itu membuat pemerintah harus mengalokasikan dana ekstra dari pos lain. Namun ia mengaku tidak mengetahui asal dana itu. "Biasanya pemerintah menjadikannya sebagai utang Pertamina, yang akan diselesaikan dengan anggaran tahun depan," ujarnya. Idrus berpendapat, sejak awal, program ini kelihatan sukses di atas kertas. Namun, begitu menginjak lapangan, kelihatan bobroknya. Semula, pemerintah ingin melakukan penghematan dengan mencabut subsidi 9,9 juta kiloliter minyak tanah, yang tiap bulan menyedot kocek negara hingga Rp 3 trilyun atau Rp 36 trilyun per tahun. Subsidi itu bisa dihemat apabila masyarakat menggunakan elpiji yang daya bakarnya dua kali lebih hemat. Setiap liter minyak tanah, bila digunakan untuk memasak, setara dengan 0,57 kilogram elpiji. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat rumahan setiap tahun, hanya perlu pasokan 5,7 juta kilogram. Supaya harganya seimbang dengan minyak tanah bersubsidi, pemerintah memberikan insentif Rp 2.250 untuk setiap kilo elpiji yang dilepas ke pasar. Pada saat ini, elpiji dibanderol Rp 4.250 per kilogram, jauh lebih murah dari harga internasional Rp 6.500 per kilogram. Bila semua pengguna kerosin telah beralih ke elpiji, maka hanya diperlukan subsidi sebesar Rp 12,4 trilyun. Lebih hemat Rp 22,6 trilyun daripada bertahan dengan minyak tanah. Pemerintah menargetkan realisasi sempurna program ini pada tahun 2011. Namun kini skenario itu agaknya harus dilihat lagi. Sebagai uji coba, dipilih daerah Jabodetabek. Untuk itu, tahun ini digelontorkan 5,7 ton elpiji sebagai ganti satu juta kiloliter minyak tanah. Ini sama dengan 10% kebutuhan nasional. Namun, ketika realisasi baru dilakukan sepertiganya, kericuhan terjadi. Permintaan minyak tanah rupanya tetap tinggi, sedangkan barangnya sulit ditemukan. Itu terjadi karena masyarakat rupanya belum siap beralih ke budaya pemakaian gas. Padahal, untuk melancarkan program ini, pemerintah telah melakukan serangkaian sosialisasi, pembagian tabung gratis, dan penataan distribusi. Namun permintaan minyak tanah seperti tak menyusut, hingga terjadi kelangkaan di mana-mana. Pada bulan-bulan pertama, program ini tampak mulus. Sampai bulan lalu, pemerintah mengaku berhasil menghemat Rp 126 milyar. Tapi tidak semuanya karena konversi. Ada penguatan kurs rupiah dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.100 per US$. Selain itu, patokan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price --ICP) turun dari US$ 63 menjadi US$ 60 per barel. Namun, sejak awal bulan ini, kelangkaan minyak tanah mulai terasa. Puncaknya terjadi pada minggu terakhir bulan ini. Anggota Komisi XI DPR-RI Emier Muis menilai, adanya kisruh dalam penerapan konversi itu karena pemerintah maunya instan. Meski secara teoretis cukup baik, ia menilai penerapannya harus gradual. Kesiapan masyarakat, katanya, baru akan terbentuk setelah suplai gas dan tabungnya ada di mana-mana. Normalnya, enam bulan pasca-program berjalan, keadaan baru stabil. Meski babak belur di lapangan, Emier menilai program ini layak diteruskan. "Sampai titik ini jalan saja terus, tapi minyak tanah bersubsidi jangan dicabut," ujarnya. Kendati akan memicu defisit anggaran, ia menilainya sebagai harga yang wajar untuk penghematan di masa mendatang. "Untuk rakyat, apa salahnya?" Mujib Rahman [Laporan Utama, Gatra Edisi 42 Beredar Kamis, 30 Agustus 2007] ++++ http://www.gatra.com/artikel.php?id=107315 Duh Tuan, Minyak Menguap Lagi! Kelangkaan minyak tanah sempat berjangkit di beberapa kota, yang dipicu program konversi minyak tanah ke LPG. Sejatinya, ide program konversi minyak tanah ke LPG sudah dituai sejak pertengahan tahun silam. Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla erat melekat sebagai motor penggerak program ambisius ini. Lihat saja target yang dipatok selama lima tahun program. Pada akhir tahun 2010, sebanyak 80% konsumsi minyak tanah bisa beralih ke LPG. Tujuan mulia yang melandasi konversi adalah penghematan subsidi minyak tanah. Subsidi minyak tanah per tahun hampir menyentuh angka Rp 36 trilyun. Dengan pengalihan ini, anggaran subsidi minyak tanah bisa dikurangi Rp 23 trilyun. Sebab nilai subsidi satu kilogram LPG (setara dengan 1,7 liter minyak tanah) lebih rendah dibandingkan dengan subsidi minyak tanah. Realisasi program mulia ini ternyata tak seindah yang dibayangkan. Padahal, proyek ini makan anggaran hingga Rp 15 trilyun. Sebagian kecil untuk biaya pembelian tabung yang dibagikan secara gratis ke masyarakat. Lainnya untuk pembelian alat angkut, pembangunan depo, dan biaya sosialisasi. Nah, besaran dana ini tak urung menjadi bahan lirikan mereka yang mencoba mengambil untung. Ujungnya, aneka masalah kerap menghampiri. * * * Pertamina menyatakan, minyak tanah menghilang bukan karena pasokan kurang, melainkan karena disparitas harga. Minyak subsidi hanya dibanderol Rp 2.000, sedangkan harga keekonomian (industri) minyak tanah mencapai Rp 6.000. Selisih Rp 4.000 ini sangat rawan dimainkan. Apalagi, minyak tanah merupakan bahan bakar yang bisa dioplos dengan bahan bakar lain, bensin atau solar, untuk mendapatkan keuntungan lebih. Soal minyak tanah yang dimainkan, Pertamina melansir angka 10%-20% dari total pasokan minyak tanah subsidi sebesar 10 juta kiloliter per tahun. Nah, BPH Migas yang seharusnya bertugas mengawasi kebocoran ini. Selain itu, Pertamina punya alasan lain. Sesuai dengan data yang terekam, dari 5.000 pangkalan di Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), hanya 202 pangkalan (4%) yang mengalami krisis pasokan. "Ini berbeda dari kondisi kritis dan seolah-seolah ada kelangkaan di mana-mana yang diangkat media," kata Direktur Utama Pertamina, Ari H. Soemarno. Ari menyatakan, pasokan minyak tanah dari Pertamina ke wilayah yang diisukan terjadi kelangkaan lancar-lancar saja. Kalau sampai terjadi kelangkaan, itu karena panic buying. Mereka menemukan, banyak pengantre yang membeli minyak jauh lebih besar dari kebutuhan. Bahkan sampai 20 liter per kepala keluarga (KK). Padahal, biasanya sekali beli rata-rata hanya empat liter. Toh, meski Pertamina punya argumen kuat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, meminta pengembalian pasokan. Purnomo menyatakan, pengurangan pasokan perlu dilakukan untuk menghindari subsidi dobel. Tapi sebisa mungkin dilakukan secara perlahan-lahan, karena ternyata banyak warga yang belum siap memakai LPG. Keputusan pun diambil. Terhitung sejak Rabu pekan lalu, penarikan minyak tanah di daerah-daerah yang baru dikonversi ke LPG hanya 50%. Sisanya akan dipertahankan hingga situasi kondusif. Pertamina juga mulai menggelar operasi pasar sekitar 100 kiloliter per hari dengan lokasi acak. Yang pasti, warga di wilayah kelangkaan bisa langsung membeli minyak tanah dari tangki. Harga dibanderol sesuai HET (harga eceran tertinggi) Rp 2.250 per liter. Agen dan pangkalan tak ketinggalan mendapat angin segar. Mereka menikmati program extra-dropping (kiriman tambahan) minyak tanah sebesar 350 kiloliter per hari. Operasi pasar dan kiriman tambahan dilakukan tanpa batas waktu pasti. "Namun pelan-pelan akan dikurangi sampai kepanikan tak terjadi lagi," kata Ari. Astari Yanuarti, Hatim Ilwan, Sigit Indra (Yogyakarta), dan Wisnu Wage Pamungkas (Bandung) [Laporan Utama, Gatra Nomor 42 Beredar Kamis, 30 Agustus 2007] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
