REFLEKSI:
RIAU POS
20 September 2007 Pukul 09:44
Usut Kasus Soeharto, Presiden Terbang ke AS
Laporan JPNN, Jakarta
Niat PBB dan Bank Dunia memburu mantan presiden Soeharto sebagai pejabat
korup yang mencuri uang rakyat disambut dan mendapat respons positif dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pekan depan SBY segera bertemu
Presiden Bank Dunia James D Wolfensohn untuk membahas aksi kongkret lembaga
dunia tersebut.
Selama sepekan, 22-27 September, SBY akan bertolak ke New York, Amerika
Serikat, menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di sela-sela
itulah SBY akan bertemu James D Wolfensohn. Rencana itu, Rabu (19/9)
dimatangkan SBY dengan menggelar rapat terbatas dengan para menteri. Para
menteri tersebut dalah Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie,
Menko Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar,
serta anggota Wantimpres Ali Alatas dan Emil Salim.
Menlu Hassan Wirajuda membenarkan rencana SBY bertemu presiden Bank Dunia
tersebut. ''Tujuannya untuk meminta kejelasan mengenai rencana dan inisiatif
Presiden Bank Dunia dan PBB untuk membantu negara-negara berkembang yang
mengalami persoalan larinya harta atau modal dari negara berkembang ke negara
maju akibat korupsi,'' kata Hassan usai rapat terbatas di kantor presiden.
Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (19/9) juga menrima setumpuk
dokumen berisi data-data tentang uang milik mantan penguasa Orde Baru itu yang
tersimpan di sejumlah bank di luar negeri.
Dokumen tersebut diserahkan saat jajaran pimpinan kantor perwakilan Bank
Dunia di Jakarta bertamu dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di ruang
kerjanya di lantai II Gedung Kejagung, kemarin.
Mereka adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Joachim von
Amsberg, beserta sejumlah bawahannya. Hendarman sendiri didampingi Wakil Jaksa
Agung Muchtar Arifin, Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Pembinaan) Parnomo, dan
Asisten Khusus (Asus) Budiman Rahardjo.
''Isi dokumen itu dapat menjadi titik awal untuk menelusuri uang Soeharto
di luar negeri yang terkait kasus korupsi,'' kata Budiman seusai pertemuan
dengan jajaran Bank Dunia, kemarin.
Menurut Budiman, dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengumpulkan
data-data berisi uang Soeharto yang tersimpan di seluruh bank di luar negeri.
''Data-data tersebut dikumpulkan sejak jatuhnya Soeharto pada 1998,'' jelas
mantan Aspidsus Kejati Jawa Timur ini. Jaksa agung bakal menyerahkan dokumen
tersebut kepada bagian pidana khusus (pidsus) dan perdata/tata usaha negara
(datum) untuk digunakan proses hukum kasus korupsi Soeharto.
Lebih lanjut Hassa mengatakan, Indonesia sangat berharap upaya tersebut
bisa terealisasi. Upaya itu, kata Hassan, diharapkan membantu mengembalikan
dana yang lari keluar negeri. ''Ini memang kampanye pada tingkat global. Bagi
kita, kalau upaya ini efektif, akan membantu upaya-upaya kita dalam asset
recovery,'' jelasnya.
Hassan mengakui, tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan
kemudian disimpan di luar negeri. Selama ini Indonesia mengalami kesulitan
terutama di negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan
Indonesia. Begitu mendengar ada gerakan The Stolen Asset Recovery (StAR)
Initiative, Indonesia harus merespon positif dan dimaknai debagai dukungan
internasional.
Menurut Hassan, pihaknya belum memastikan apakah benar Soeharto masuk
urutan pertama mantan kepala negara yang mencuri uang rakyat. Karena itu dalam
pertemuan nanti akan diperjelas semuanya. Hanya saja, kata Hassan, pengembalian
aset itu tidak hanya untuk kasus Soeharto. Tapi juga menyangkut aset-aset lain
yang dilarikan tokoh-tokoh lainnya.
Bank Dunia, lanjut Hassan, memiliki jaringan dengan berbagai bank di
negara lain, terutama di negara maju. ''Harapannya dengan jaringan itu, bank
dunia bisa memengaruhi bank-bank asing untuk lebih terbuka dalam membuka
dana-dana simpanan dari hasil korupsi,'' katanya lagi.
Menlu sempat menyontohkan kasus Tommy Soeharto di BNP Paribas. Saat itu
Indonesia baru diberi tahu setelah muncul kasus, dimana bank yang bersangkutan
digugat pihak lain. Sebelum itu, pihak bank sama sekali tidak terbuka kepada
Indonesia tentang adanya dana Indonesia di bank tersebut.
Hassan juga menegaskan, kalau Indonesia dibantu lembaga internasional
bukan berarti lembaga hukum di Indonesia citranya jatuh. Indonesia yang sangat
aktif melakukan asset tracing atau menjajaki asset-aset Indonesia di luar
negeri, tidak bisa sendirian. ''Jadi ini positif untuk membantu upaya
indoensia atau negara berkembang lainnya,'' katanya.
Selama ini, kata Hassan, Indonesia sudah memiliki tim asset tracing dan
recovery yang sedang berada di Washington. Sebelum SBY bertemu presiden bank
dunia, tim ini akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan bank dunia
untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah tersebut.
Tim tersebut dibentuk beberapa bulan lalu. Tim ini dibentuk untuk melacak
kasus-kasus di Singapura dan terutama kasusnya Tommy Soeharto. Tim terdiri
dari Kejaksaan Agung sebagai vocal point, Deplu yang berkaitan dengan masalah
di luar negeri, dan Kepolisian.
Di New York, ada dua agenda lain yang dilakukan SBY, selain membahas
Soeharto bersama bank dunia. Agenda tersebut berkaitan dengan kegiatan
multilateral yaitu high level meeting on climate change atau pertemuan tingkat
tinggi mengenai perubahan cuaca, yang akan dihadiri oleh 88 kepala negara.
''Kita mempunyai posisi khusus karena kita akan menjadi tuan rumah pertemuan
Bali, Desember mendatang,'' kata Hassan.
Karena itu, kata Hassan, disamping ikut dalam diskusi tematik mengenai
upaya penanggulangan perubahan cuaca, Indonesia selaku tuan rumah Bali meeting
dan dengan tiga kepala negara lainnya yaitu, Kenya tuan rumah dari pertemuan
yang sama tahun lalu, Polandia dan Denmark, akan memimpin suatu pertemuan.
Selain itu, tambah Hassan. SBY akan memimpin pertemuan negara-negara
pemilik hutan tropis, yang sebelumnya dinamai Forestry Eight. ''Jumlahnya
sekarang kita tambah karena ternyata di luar delapan itu juga ada yang
mengatakan bahwa kami juga pemilik hutan tropis. Ada 20an lebih negara pemilik
hutan tropis, jadi kita buka forumnya lebih luas. Kita lagi menghitung namanya
akan menjadi apa,'' katanya. Agenda berikutnya yakni mengikuti sidang Dewan
Keamanan yang akan dipimpin oleh.Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Sidang ini
diikuti 15 anggota dewan keamanan. Ada delapan kepala negara yang akan hadir
dan membicarakan masalah kemiskinan dan keamanan di Afrika.
''Ada banyak hal dari pihak kita yang perlu kita tonjolkan dalam upaya
membangun kerjasama Asia-Afrika,'' kata Hassan. ''Khususnya melalui East
African Strategic Partnership, kerjasama teknik pelatihan dan juga sumbangsih
kita pada pasukan perdamaian Kongo dan Liberia, dalam waktu dekat, di Darfur,''
kata Hassan.(tom/agm/
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
