http://batampos.co.id/content/view/31381/97/
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
Selasa, 25 September 2007
Oleh: Muhammad Zaenuddin*
Dalam kurun waktu tahun 1967-2005 pertumbuhan eko nomi Indonesia selalu
positif, kecuali tahun 1998, minus 13,20 persen. Sejak tahun 2000 pertumbuhan
ekonomi belum mencapai tingkat pada pertengahan sembilan-puluhan, tetapi
cenderung semakin tinggi. Fenomena paradoks pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan
pertanyaan: "mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan dan
pengangguran tetap tinggi?" Memang faktanya, kita melihat terdapat banyak
paradoks dalam perekonomian kita. Di satu sisi kita melihat pertumbuhan ekonomi
sudah merangkak naik hingga mendekati 6 persen per tahun namun di sisi lain
angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Artinya pertumbuhan itu belum
sepenuhnya mampu mengurangi dua masalah struktural tersebut. Paradoks lain juga
terjadi dan terkadang sulit dicari jawabnya. Misalnya dikatakan pendapatan per
kapita masyarakat tertekan namun kenyataan penjualan kendaraan bermotor tetap
naik.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah beberapa waktu yang
lalu menegaskan hal yang serupa bahwa pada saat sekarang ini di Indonesia
terjadi paradoks dalam pertumbuhan ekonomi, karena meski tumbuh namun belum
mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Dikatakannya, pertumbuhan yang tidak menyerap tenaga kerja, nanti ujungnya
membuat jurang kemiskinan yang semakin melebar. Itulah yang sering disebut
sebagai paradox of growth (paradoks pertumbuhan). Pertumbuhan ekonomi semacam
ini dikatakan tidak berkualitas karena meski perekonomian tumbuh enam persen
sampai tujuh persen, namun belum mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.
Selain itu, adanya pertumbuhan ekonomi seharusnya diharapkan dapat
mendorong perbaikan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Namun
kenyataannya, dilihat dari dimensi distribusi, PDB per kapita Indonesia pada
tahun 2006 memang meningkat menjadi 1.663 dolar AS, namun ketimpangan
distribusi pendapatan juga meningkat. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan
beberapa cara. Pertama, rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada 2002 menjadi
0,35 pada 2006. Angka rasio gini yang semakin meningkat berarti terjadi
ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar. Kedua, kue nasional yang
dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk termiskin mengalami penurunan dari
20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue
nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh
kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya dari 44,7
persen menjadi 45,7 persen pada tahun yang sama. Singkatnya, ada indikasi kuat
adanya trickle up effect, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di
Indonesia.
Sepuluh tahun usai krisis ekonomi ternyata kondisi perekonomian Indonesia
dinilai belum menggembirakan. Bukannya pemerataan kesejahteraan yang terjadi
(trickle down effect), namun justru efek menetes ke atas (trickle up effect)
yang saat sekarang ini terjadi. Tentu saja situasi ini dapat memunculkan sebuah
lingkaran buruk dalam perekonomian. Akibatnya, terjadinya disparitas pendapatan
yang makin lebar, kualitas pembangunan manusia yang menurun, serta melebarnya
pasar tenaga kerja informal. Kondisi kontras ini tentu saja berpotensi
memunculkan gejala jebakan kemiskinan dan menjadi feedback negatif terhadap
pemulihan pertumbuhan ekonomi. Dampak lanjutan yang makin merisaukan, adalah
mulai menciutnya pasar domestik sehingga menurunkan minat pengusaha
meningkatkan kapasitas produksi. Akibatnya, pengangguran pun jadi bertambah.
Untuk menyikapi kondisi ekonomi ini, penduduk yang pendapatannya tinggi,
mengakali dampak inflasi dengan menanamkan uangnya ke produk investasi atau
perbankan lainnya. Namun bagi mereka yang berpendapatan tetap dan relatif
rendah, inflasi merupakan pajak yang sangat menghukum. Pasalnya, bagian
terbesar penduduk negeri ini tidak memiliki bantal penahan untuk mengurangi
dampak inflasi terhadap pendapatan mereka. Jurang antara orang kaya dan miskin
pun tambah dalam.
Meskipun demikian pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi
mendatang bakal lebih tinggi. Optimisme tersebut didasarkan pada menggeliatnya
sejumlah indikator sektor riil, yakni konsumsi masyarakat, kinerja investasi,
dan ekspor-impor. Kinerja ekonomi juga dipermantap dengan terus stabilnya
sektor keuangan. Selain itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat ditunjukkan dengan
mulai pulihnya daya beli. Hal tersebut ditunjukkan di antaranya dengan
pertumbuhan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Dalam Negeri hingga 20
persen. Bagi pemerintah hal itu dapat dianggap sebagai suatu indikasi bahwa
terdapat peningkatan daya beli masyarakat. Karena memang ada uang yang keluar
yang dibayarkan masyakarat untuk membeli barang dan jasa. Begitu juga dengan
bergairahnya konsumsi masyarakat, dan juga akselerasi pertumbuhan yang nampak
pada kinerja investasi yang makin naik.
Namun pandangan berbeda pada kalangan pengamat dan DPR. Kalangan DPR
mengatakan bahwa kualitas pertumbuhan masih cukup rendah. Buktinya, target
penerimaan pajak tahun ini justru diturunkan. Begitu juga dengan angka
kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, juga menunjukkan belum
membaiknya kualitas pertumbuhan. Begitu juga kalangan pengamat mengatakan hal
yang serupa. Ekonom LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Wijaya Adi
mengatakan, seberapapun tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak akan berarti jika
tak dibarengi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Entah memang sebagai sebuah prestasi, kebetulan atau kesengajaan
pemerintah akan pentingnya penurunan angka kemiskinan. Kabar terakhir
meyebutkan bahwa Penduduk miskin berkurang jumlahnya, dari 39,3 juta orang pada
bulan Maret 2006 atau 17,75 persen dari total penduduk, menjadi 37,17 juta
orang atau 16,58 persen dari 224,328 juta total penduduk Indonesia terakhir.
(Kompas, Juli 2007). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional-Susenas ini
sesungguhnya berita yang menggembirakan namun ternyata mendapatkan kritikan
yang luar biasa dari pengamat ekonomi dan kalangan DPR. Bagi kalangan pengamat,
bila angka-angka tersebut benar hal itu merupakan suatu keajaiban, karena
kemiskinan bisa berkurang di tengah kenaikan nyaris tak terkendali harga
kebutuhan pokok dari beras, sampai minyak goreng, saat bantuan langsung tunai
(BLT) telah dihentikan dan program penggantinya belum disiapkan. Bagi kalangan
DPR, data tersebut dianggap tak lain sebagai upaya politisasi statistik. Karena
data pengangguran, data kemiskinan jauh bertentangan dengan realitas di
masyarakat. Selain itu bagi pengamat, survei ini bukan mengukur secara
kualitatif pendapatan rakyat, melainkan secara kuantitatif dari pengeluaran
atau tingkat konsumsinya
Bagimana solusi mengatasi problematika perekonomian kita ini? Tak ada
langkah lain untuk keluar dari kondisi ini, kecuali perlunya langkah terobosan
dengan melakukan redistribusi akses yang selama ini tak merata, baik akses ke
lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, maupun pasar produksi. Harus ada rekayasa
untuk meniadakan keterpinggiran masyarakat. Rekayasa itu dengan menghidupkan
kembali proyek padat karya dan proyek yang mempercepat perekonomian.
Kestabilan makroekonomi seperti terkendalinya inflasi sebenarnya sudah
sangat membantu terutama dalam memperbaiki daya beli masyarakat. Tetapi itu
saja belum cukup. Pergerakan sektor riil perlu terus didorong dan itu tak hanya
bisa dilakukan melalui penurunan suku bunga bank. Kendati bunga bank yang terus
berkurang juga menjadikan iklim usaha makin kondusif. Pada akhirnya kemampuan
dan daya beli secara agregat yang akan menentukan. Ketika pasar masih lesu bisa
diperkirakan dunia usaha pun belum akan bangkit. Sebaliknya apabila pasar sudah
mulai bergairah, jelas produktivitas dan gerak sektor riil akan semakin
meningkat.
Pemerintah harus berupaya bagaimana mengurangi kemiskinan dan
pengangguran secara menyeluruh dan komplit serta bervisi jangka panjang.
Bantuan seperti BLT yang dianggap sebagai analgesic dan program BOS memang
masih penting, namun harus bersifat pengurangan kemiskinan dan pengangguran
jangka panjang. Begitu juga Pemberdayaan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM) yang
merupakan pemberdayaan bagi yang sudah mempunyai akses terhadap faktor produksi
harus makin digalakkan. Upaya lainnya yang penting adalah pemberian akses
terhadap faktor produksi bagi penduduk miskin sebagai the real pro-poor policy.
Upaya ini tentu sulit ditempuh apabila masih "mendewakan" pertumbuhan.
Para pakar yang pro-pertumbuhan pasti langsung berargumentasi bahwa tanpa
pertumbuhan tidak dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Walaupun
kebijakan pro- poor juga mengharapkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan untuk
semua, bukan untuk sekelompok kecil bangsa Indonesia, apalagi untuk bangsa
lain. Sekarang kita dihadapkan kepada pilihan: pertumbuhan tinggi untuk
sebagian masyarakat, atau pertumbuhan "tidak terlalu" tinggi, tetapi dapat
mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Dalam sebuah negara, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah
biasanya ditentukan oleh seberapa jauh perbaikan di bidang ekonomi dapat
dirasakan masyarakat. Alasannya sederhana, dibandingkan dengan faktor politik,
misalnya, faktor ekonomi seperti biaya hidup, pengangguran, dan kemiskinan
merupakan hal yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat. Indikator
ekonomi lebih "nyata" dan terukur. ***
*)Muhammad Zaenuddin, Akademisi/Pemerhati Masalah Ekonomi
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
