Tugas lembaga legislatif adalah, antara lain, untuk mengawasi kebijaksanaan eksekutif...
Dan tidak ada yagn salah bila mereka 'bertengkar'... Yang kudu dimasaalahkan adalah: apakah yang dipertengkarkan dan apa yagn tidak dipertengkarkan. Yang kudu dimasaalahkan adalah kenapa lembaga legislatif tidak meributkan kejahatan rezim Orde Baru yang telah membunuh begitu banyak manusia, yang kudu dimasaalahkan adalah kenapa lembaga legislatif tidak meributkan korupsi yanag tidak diurus dengan serius oleh ekseklutif...... Dan seribu satu masaalah lain yang tidak diurus oleh eksekutif... --- In [EMAIL PROTECTED], "Daniel H.T." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pertengkaran kembali terjadi! Yang duel pun sama: Presiden vs DPR! Tidak heran, negara ini sulit maju seperti para tetangganya yang lain. Bagaimana bisa punya waktu cukup u/ mengurus negeri ini kalau eksekutif dan legislatifnya terus saja bertengkar. Hampir di setiap kesempatan pertengkaran terus terjadi. Oposisi sih oposisi, tetapi apa iya, oke2 saja selalu mencari cela u/ dicari-cari kesalahan sebagai bahan u/ menyerang dan bertengkar? Apa iya, menetapkan dan mengganti anggota KPU itu semudah menetapkan dan mengganti penggurus RT atau bahkan pengurus Osis di sekolah? Dalam fenoomena seperti ini DPR selalu bersikap dgn pernyataan-pernyataannya yg terkesan seolah-olah menjadi pahlawan hukum dan demokrasi yg senantiasa siap menghakimi Presiden. Pernyataan2nya seolah-olah selalu memposisikan diri sbg lembaga yg tidak pernah bermasalah, atau senantiasi bersih. perilaku seperti ini bukannya mengundang simpatik, tetapi sebaliknya; antipati yg kerap diperoleh DPR dari masyarakat. Baca saja saja pernyatan2 seperti ini: - "Presiden harus segera melantik 7 anggota KPU yg telah ditetapkan DPR. Kalau tidak, DPR akan bertindak!" - "Pemerintah harus fair. Jangan cuci tangan. Sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apa pun harusnya dilantik dulu. Asas praduga tak bersalah harus diberlakukan." - "Jika setelah dilantik pihak pengadilan menetapkan bahwa Syamsul Bahri terbukti bersalah, presiden tinggal menggantinya dengan nomor urut di bawahnya." - "Kalau terbukti bersalah dengan kekuatan hukum tetap, ya silakan dicoret, diganti saja. Karena keputusan Komisi II sudah menjadi keputusan paripurna DPR yang berarti menjadi keputusan DPR" Memangnya ini pengurus RT, sehingga begitu gambang dilantik dan diganti? Kalau sudah diketahui bahwa calon anggota KPU, si Syamsu Bahri itu bermasalah, kenapa tetap diloloskan dalam fit and proper test? Apa gunanya fit and proper test kalau ada calon anggota yg bermasalah, tapi tetap diloloskan? Apa sedari awal sudah punya rencana u/ sengaja mau cari gara-gara dgn Presiden? Kenapa argumennya begitu fornmalistik? "Sesuai dgn UU DPR sudah menetapkan 7 anggota KPU, maka Presiden HARUS melantiknya." Kenapa kalau ada anggota KPU yg bermasalah Presiden tetap harus melantiknya? Analogi kasarnya, sudah tau ada kemungkinan pencuri di dalam suatu organisasi, kok tetap dilantik sbg pengurus? Memang pemerintah c.q Presiden lah yg menyodor 21 nama u/ diuji dan dipilih DPR, tetapi apakah itu bisa dipakai sebagai alasan u/ DPR tetap bersikukuh menetapkan calon yg bermasalah? Kalu DPR sudah tau ybs bermasalah, kan seharusnya tidak diloloskan? Bisa saja 'kan waktu menetapkan 21 nama itu belum ditemukan bahwa ybs mempunyai masalah? Atau, taruhlah Presiden kecolongan atau ceroboh, tapi kalau kemudian di dalam perkembangannya, DPR mengetahui ternyata ada yg bermasalah, sungguh aneh kalau DPR dgn sengaja bersikukuh menetapkan calon tsb? Kembali kepada pertanyaan di atas: Apa memang ini disengaja u/ dijadikan bahan konfrontasi dgn Presiden? Calon yang bersangkutan sendiri sepantasnya mempunyai rasa sungkan dan malu sendiri. Dirinya yg berpotensi sekali bermasalah itu, sehingga menjadi sumber masalah hubungan Presiden - DPR, dan lebih jauh nanti sumber masalah di dalam KPU sendiri, yg pada gilirannya menjadikan masyarakat semakin apatis terhadap komisis2 serupa, sebaiknya secepatnya mengundurkan diri saja. Supoaya nanti tidak dicap tidak punya malu demi kedudukan di KPU. ------------------------------- 19/10/2007 23:23 WIB DPR Siap Bertindak Jika SBY Tunda Pelantikan KPU Ramdhan Muhaimin - detikcom Jakarta - Sikap pemerintah yang menunda-nunda pelantikan 7 anggota KPU dinilai telah melanggar UU 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Karena setelah disahkan DPR dan diserahkan kepada pemerintah, Presiden SBY seharusnya memiliki waktu 5 hari untuk melantik. DPR akan mengambil sikap jika pemerintah tetap menunda dan tidak segera melakukan pelantikan. "Presiden jangan sampai melanggar UU. KPU harus segera dilantik. Kalau tidak, DPR bisa bertindak jika Presiden melanggar UU," ujar Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri, Jumat (19/10/2007). Politisi PAN ini mengatakan, sikap pemerintah yang menunda pelantikan anggota KPU telah melanggar pasal 15 ayat 3 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 UU 22/2007. Berdasarkan pasal tersebut, menurutnya, Presiden tidak berhak melakukan penundaan hanya karena terganjal status Syamsul Bahri yang terus menjadi polemik. "Presiden tidak berhak menahannya, karena secara undang-undang, seluruh anggota KPU dipilih oleh DPR," imbuh Sayuti. Setelah diserahkan DPR, tugas pemerintah hanyalah bersifat administratif dengan mengeluarkan keppres. Ketentuan tersebut, lanjut dia, diatur dalam pasal 27 (1) UU 22/2007. "Untuk pelantikan, ya Presiden harus mengacu UU," tandasnya. 7 Nama anggota KPU diserahkan DPR kepada pemerintah pada 9 Oktober 2007. Sesuai UU, seharusnya pelantikan dilakukan paling lambat 14 Oktober. Namun hingga kini, belum terlihat niatan pemerintah untuk melantik disebabkan polemik status Syamsul. Anehnya, presiden SBY malah mengembalikan bolanya ke DPR dengan menyuruh Mendagri Mardiyanto untuk berkonsultasi dengan Komisi II DPR. (rmd/aba) 19/10/2007 13:26 WIB PDIP Minta SBY Junjung Praduga Tak Bersalah Soal Syamsul Muhammad Nur Hayid - detikcom Jakarta - Polemik berkepanjangan terkait pelantikan 7 anggota KPU akan semakin menganggu kinerja KPU dan pemerintah. Berdasar asas praduga tidak bersalah, pemerintah diminta segera melantik 7 anggota KPU agar segera bekerja. "Pemerintah harus fair. Jangan cuci tangan. Sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apa pun harusnya dilantik dulu. Asas praduga tak bersalah harus diberlakukan," kata Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo pada detikcom, Jumat (19/10/2007). Menurut Ketua DPP PDIP ini, jika ingin membatalkan hasil fit and proper test DPR, pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengirim 21 nama ke DPR. Tugas DPR tidak bisa mencari calon di luar nama yang direkomendasikan pemerintah. "Yang mengirim nama-nama ke DPR kan pemerintah yang ditandatangani sendiri oleh presiden. Harusnya sudah clear semua. Bukannya pemerintah punya banyak mata-mata dan aparat untuk menyelidiki latar belakang dan kasus-kasus hukum calon," tambah Tjahjo. Jika setelah dilantik pihak pengadilan menetapkan bahwa Syamsul Bahri terbukti bersalah, presiden tinggal menggantinya dengan nomor urut di bawahnya. "Kalau terbukti bersalah dengan kekuatan hukum tetap, ya silakan dicoret, diganti saja. Karena keputusan Komisi II sudah menjadi keputusan paripurna DPR yang berarti menjadi keputusan DPR," tambah Tjahjo. (yid/nrl) --- End forwarded message --- Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
