"S. Utomo" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

    From: "S. Utomo" <[EMAIL PROTECTED]>
    Subject:
    Date: Sat, 20 Oct 2007 12:47:06 +0700

     

    Yth. Saudara – saudara Pembaca dan Penerbit TV dan radio seluruh Indonesia .

  
    Dalam Rangka memperingati peristiwa September / 1 Oktober 1965, banyak 
pihak  yang mengemukakan  pendapat dengan berbagai ragamnya. Untuk itu DPP 
Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB) mengucapkan 
terima kasih. Sebagai Organisasi Korban Orba kami mempunyai perhatian yang 
besar dan komitmen  yang besar terhadap pelurusan sejarah, kejahatan besar 
kemanusiaan dan menuntut Jendral Soeharto diadili, rehabilitasi korban Orba 
ditegakkannya demokrasi yang sejati. Hak Azasi Manusia, keadilan dan 
kesejahteraan Rakyat    banyak.

 
    Karena itu LPR KROB menganggap perlu menyampaikan pendapat untuk menjadi 
pertimbangan bersama. Untuk itu kami sajikan cuplikan tulisan Ringkasan Fakta 
Kebenaran Korban Tragedi 1965.

    Dalam tulisan tersebut dibagi dua bagian :

    Bagian Pertama soal Peristiwa Madiun yang sudah pernah disidangkan di 
pengadilan Jakarta Pusat tahun 1956. D.N. Aidit sebagai Sekjen CC PKI dituntut 
karena dianggap mencemarkan nama baik Wakil Presiden Drs. Moh Hatta dengan 
tulisannya “ Tangan Hatta Berlumuran Darah” Namun karena D.N. Aidit minta agar 
Moh. Hatta diajukan  sebagai saksi ternyata Pengadilan tidak bisa mengajukannya 
maka sidang diberhentikan dengan ketentuan tuntutan Hatta batal.

    D.N. Aidit dalam pembelaanya  telah diuraikan dengan jelas, tak terbantah , 
bahwa peristiwa Madiun September 1948 adalah bualan Hatta dalam melaksanakan 
usulan AS ( Marle Cockran )    di Konferensi Sarangan – Madiun agar diadakan 
pembasmian terhadap kaum merah ( Red Drive Proposal ) dalam rangka kapitulasi 
pada Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949 yang sangat 
merugikan Indonesia .

    Baca brosur D.N. Aidit Menggugat.

    Bagian kedua memuat deretan fakta yang tidak terbantah bahwa peristiwa  
September 1965 Soeharto dengan dukungan AS (CIA) adalah dalang sebenarnya,  
dalam kup terhadap Presiden Soekarno, pembunuhan Jendral A yani  cs, membunuh 3 
juta rakyat Indonesia , memenjarakan 2 juta orang yang tidak bersalah, 
menangkapi , menyiksa , memperkosa, perampasan terhadap kekayaan pribadi  
korban Orba 1965.

     

    Semoga kutipan tulisan dapat menambah wawasan kita semua. Surya – Surabaya 
dan Waspada-Medan yang memuat tulisan peristiwa Madiun sudi memuat di 
harian-nya , kutipan tulisan tersebut  diatas bila masih    memegang teguh 
etika  jurnalistik yaitu hak korban menjelaskan soalnya.

  
    Terima kasih atas perhatian Bapak , Ibu dan saudara semua.
***
         Ringkasan
 FAKTA KEBENARAN KORBAN TRAGEDI 1965
 1.INDONESIA JAMRUD KHATULISTIWA 
       Indonesia yang demikian luas dengan kekayaan alam yang melimpah 
merupakan sasaran yang sangat menarik bagi negara-negara maju untuk bisa 
memanfaatkan kekayaan Indonesia , disamping juga memiliki jumlah penduduk yang 
demikian banyak sehingga sangat potensial sebagai tenaga kerja yang murah baik 
dalam proses produksi maupun sebagai tenaga cadangan di waktu perang, disamping 
sebagai pasar yang potensial bagi hasil industri negara – negara maju. Karena 
kelemahan sendirilah akhirnya bangsa Indonesia menjadi jajahan bangsa lain ( 
Belanda, Jepang dan lainnya ).
    2. INDONESIA DI TENGAH PERANG DINGIN 
       Setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaannya, terjadilah era perang dingin antara Blok Barat ( kapitalis) dan 
blok Timur (sosialis) yang sebenarnya berlanjut sampai saat ini (tahun 2005) 
dengan kadar yang berbeda – beda sesuai dengan perkembangan situasinya. Era 
perang dingin ini sampai mempengaruhi rakyat Indonesia , sehingga secara garis 
besar rakyat Indonesia juga terbelah menjadi dua, yaitu yang setuju dengan 
paham kapitalis (golongan kanan) dan yang setuju dengan paham sosiallis 
(golongan kiri). 
       Kondisi ini diketahui benar oleh negara-negara maju sehingga mereka 
berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di Indonesia , terutama negar-negara 
kapitalis sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing.
 3. PERISTIWA MADIUN 1948 ( KONSPIRASI POLITIK KAUM    KOLONIALIS/IMPERIALIS 
MELIKUIDASI RI )  
       Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk dengan Programnya : 
 a. Melaksanakan hasil persetujuan Renville. 
 b. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (berserikat dengan 
Belanda).
 c. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI ( RERA APRI ).
 d. Pembangunan.
       Pemerintahan Hatta inilah yang dinilai oleh kaum kiri sebagai 
pemerintahan yang paling tunduk dan akan menyerahkan kedaulatan RI kepada 
Belanda, sehingga timbul ketidak puasan yang luas terutama karena ada rencana 
dari Hatta untuk merasionalisasi TNI kemudian membentuk tentara Federal 
bekerjasama dengan Belanda.
 
   Mulai bulan Februari 1948 Kolonel A.H. Nasution bersama Divisi Siliwangi 
hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta sebagai pelaksanaan dari perjanjian 
Renville    kemudian ditempatkan tersebar di wilayah Jawa Tengah dan sebagian 
Jawa Timur, khususnya di daerah yang kekuatan kaum kirinya cukup kuat, seperti 
di Solo dan Madiun yang dimaksudkan untuk persiapan membersihkan kaum kiri 
tersebut. Pasukan siliwangi tersebut segera menjadi pasukan elite pemerintahan 
Hatta dengan kelengkapan tempur yang lebih baik sehingga timbul iri hati pada 
pasukan diluar Divisi Siliwangi. 
   Pada bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa 
Timur menentang RERA.
   Pada Bulan Mei 1948 di Solo tentara Divisi Panembahan Senopati melakukan 
demonstrasi menentang RERA.
   Pada tanggal 2 Juli 1948 komandan Divisi Panembahan Senopati , Kolonel 
Sutarto dibunuh oleh tembakan senjata api orang tak dikenal, kemudian diikuti 
dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa orang kiri, antara lain 
Slamet Widjaya dan Pardjo, serta beberapa perwira dari Divisi Panembahan 
Senopati , antara lain Mayor Esmara Sugeng, Kapten    Sutarto, Kapten Suradi, 
Kapten Supardi dan Kapten Mudjono, yang kesemuanya diduga kuat dilakukan oleh 
Divisi Siliwangi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Hatta. Walaupun 
kemudian pembunuh Kolonel Sutarto tertangkap, tetapi pemerintah tidak 
mengadilinya bahkan oleh Jaksa Agung ketika itu malahan dibebaskan dengan 
alasan tidak dapat dituntut secara hukum (yuridisch staatsrechtelijk). 
   Penculikan dan pembunuhan ini terus berlanjut terhadap orang-orang kiri 
maupun anggota Divisi Panembahan Senopati sehingga menimbulkan keresahan dan 
suasana saling curiga – mencurigai dan ketegangan yang tinggi. 
   Pada tanggal 21 Juli 1948 diadakan pertemuan rahasia di Sarangan Jawa Timur 
antara Amirika Serikat yang diwakili oleh Gerard Hopkins (penasehat urusan 
politik luar negeri) dan Merle Cochran (Wakil AS di Komisi Jasa-jasa baik PBB) 
dengan lima orang Indonesia yaitu: Wakil Presiden Moh . Hatta , Natsir, 
Sukiman, R.S Sukamto (Kapolri) dan Mohammad Rum yang menghasilkan    rencana 
kompromi berupa likuidasi bidang ekonomi, politik luar negeri, UUD 1945 dan 
juga Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) dibidang Angkatan Perang dengan 
menyingkirkan orang-orang (pasukan) yang di cap sebagai golongan kiri/merah dan 
terkenal dengan Red Drive Proposal atau usulan pembasmian kaum kiri.
   Pada tanggal 13 September 1948 terjadilah pertempuran antara Divisi 
Panembahan Senopati dibantu ALRI melawan Divisi Divisi Siliwangi yang diperkuat 
pasukan-pasukan lain yang didatangkan ke Solo oleh pemerintahan Hatta.
   Pada tanggal 15 September 1948 dilakukan gencatan senjata yang disaksikan 
oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, petinggi-petinggi militer RI dan juga 
Residen Sudiro. Devisi Panembahan Senopati mentaati gencatan senjata namun 
lawan terus melakukan aksi-aksi yang agresif dan destruktif.
   Sementara itu sebagian anggota Politbiro CC PKI yang tinggal di Yogyakarta 
memutuskan untuk berusaha keras agar pertempuran  Solo   dilokalisasikan dan 
mengutus Suripno untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muso, Amir Syarifudin 
dan lainnya yang sedang berkeliling Jawa. Rombongan Muso mensetujui putusan 
tersebut. Jadi dalam hal ini kebijakan PKI sesuai atau sejalan dan menunjang 
kebijaksanaan Panglima Jendral Soedirman.
   Sementara itu penculikan-penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang dan 
personil militer golongan kiri semakin mengganas dengan puncaknya pada tanggal 
16 September 1948 markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Jalan, 
Singosaren Solo diserbu dan diduduki oleh kaki tangan Hatta (Siliwangi) 
sehingga pertempuran Solo semakin menghebat.
   Aksi pembersihan orang-orang kiri ini tidak hanya terjadi di Solo, tetapi 
meluas ke Madiun dan derah lainnya, dan hasil RERA ini TNI yang tadinya 
berkekuatan 400.000 hanya tinggal 57.000. Sementara itu ancaman Belanda masih 
didepan mata terbukti kemudian dengan aksi agresi Militer Belanda II.
    Madiun 
   Oleh pemerintah Hatta didatangkanlah ke Madiun pasukan-pasukan Siliwangi 
yang langsung menduduki beberapa pabrik gula, mengadakan latihan-latihan 
militer serta menindas para buruh pabrik gula dengan membunuh seorang aggota 
Serikat Buruh Gula bernama Wiro Sudarmo serta melakukan pemukulan-pemukulan dan 
intimidasi terhadap para buruh. Penempatan pasukan ini tidak dilaporkan kepada 
komandan Terotorial Militer setempat sehingga menimbulkan ketegangan dan 
kemudian kesatuan militer setempat, yaitu Brigade 29 atas persetujuan 
KomandanTeritorial Militer setempat bergerak melucuti pasukan Siliwangi .
   Dalam keadaan panas, kacau dan tak terkendali itu karena Residen Madiun 
tidak ada ditempat dan Walikota sakit, maka pada tanggal 19 September 1948 
Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengambil prakarsa untuk mengangkat Walikota 
Madiun Supardi sebagai pejabat residen sementara dan pengangkatan ini telah 
disetujui oleh pembesar-pembesar    sipil maupun militer dan dilaporkan 
kepemerintah pusat di Yogyakarta serta dimintakan petunjuk lebih lanjut. 
Peristiwa inilah yang mengawali apa yang disebut sebagai “ Peristiwa Madiun”.
   Pada tanggal 19 September 1948 malam hari, pemerintahan Hatta menuduh telah 
terjadi “ Pemberontakan PKI “ sehingga dikerahkanlah kekuatan bersenjata oleh 
Hatta untuk menumpas dan menimbulkan konflik horisontal dengan korban ribuan 
orang terbunuh, baik golongan kiri, tentara maupun rakyat golongan lain. 
   Pada tanggal 14 Desember 1948, sebelas orang pemimpin dan anggota PKI 
dibunuh di Dukuh Ngalihan Kelurahan Halung Kabupaten Karanganyar Karisidenan 
Surakarta pada jam 23.30, yaitu: 1. Amir Syarifudin, 2. Suripto, 3. Maruto 
Darusman, 4, Sarjono, 5. Dokosuyono, 6 Oei Gee Hwaat, 7. Haryono, 8.Katamhadi, 
9. Sukarni, 10. Ronomarsono, 11. D. Mangku. Sementara itu lebih kurang 36.000 
aktifis revolusioner lainnya ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara dan 
sebagian dibunuh tanpa    proses hukum, antara lain di penjara Magelang 31 
anggota dan simpatisan PKI, di Kediri berpuluh-puluh orang termasuk Dr. Rustam, 
anggota Fraksi PKI dan BP KNPI , di Pati antara lain Dr. Wiroreno dan banyak 
lagi yang lainnya. 
   Berdasarkan fakta pada saat ini Syarifudin menjadi Perdana Menteri dan 
memimpin pemerintahan, karena dikhianati dalam perjanjian Renville maka secara 
ksatria dan demokratis menyerahkan kembali mandat pemerintah kepada Presiden 
Soekarno, sehingga sangat naif menuduhnya bersama golongan kiri melakukan 
pemberontakan dan membentuk pemerintahan Soviet-Madiun.
   Amir Syarifudin bekas Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga berada di 
kota itu (Madiun) telah membantah segala sesuatu yang disiarkan dari Yogyakarta 
pada masa itu. Penjelasannya melalui radio, “Undang – Undang Dasar kami adalah 
Undang –Undang Dasar Republik Indonesia , bendera kami adalah Merah Putih dan 
lagu kebangsaan tidak lain dari Indonesia Raya,” seperti disiarkan pada    
tanggal 20 September 1948 oleh Aneta, Kantor Berita Belanda di Indonesia .
   Bahwa kollaborasi antar pemerintahan Hatta dengan pihak kolonialis Belanda 
maupun imperialis Amirika Serikat dengan sekutu-sekutunya telah berhasil 
memecah belah persatuan dan kesatuan serta pembelokan jalanya revolusi 
Indonesia .
   Pada tanggal 19 Desember 1948 itu pula Belanda menyerbu dan menduduki 
Yogyakarta dengan perlengkapan perang bantuan Amirika, hal itu terjadi setelah 
politik Red Drive Proposal sukses dilaksanakan oleh pemerintah Hatta demi 
tercapainya persetujuan Roem-Royen yang merugikan RI yang dilanjutkan dengan 
terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dimulai pada tanggal 23 
Agustus 1949 sampai 2 November 1949. dan kemudian lahirlah Republik Indonesia 
Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS-nya, dan hal yang sangat merugikan 
Indonesia antara lain Irian Barat masih ditangan Belanda dan hutang Hindia 
Belanda sebesar US Dollar 1,13 miliar menjadi tanggungan RI    (hutang itu 
antara lain adalah biaya untuk memerangi RI), juga terjadi penurunan pangkat 
dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) bila menjadi APRIS ( Angkatan 
Perang Republik Indonesia Serikat ).
   Pada tahun 1954, meskipun sudah kedaluwarsa, Aidit dihadapkan pada 
pengadilan di Jakarta mengenai Peristiwa Madiun. Dalam hal ini PKI dituduh 
mengadakan Kudeta . Dasarnya adalah pidato Hatta yang menyatakan entah benar 
entah tidak bahwa PKI mendirikan negara soviet di Madiun dengan mengangkat 
Wakil Walikota Supardi jadi Residen sementara untuk mengisi kekosongan. Ini 
dianggap melanggar KUHP pada pasal 310 dan pasal 311. Dalam persidangan Aidit 
mintah agar Moh. Hatta tampil sebagai saksi. Jaksa menyatakan keberatan atas 
pembuktian yang akan diajukan oleh Aidit, maka jaksa harus mencabut tuduhan 
pasal-pasal tersebut di atas.Pada akhirnya keberatan jaksa dan tuduhan terhadap 
Aidit melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP cicabut. Karenanya Aidit tak dapat 
   dituntut dan bebas tanpa syarat.
 Kesimpulan dari Peristiwa Madiun 
      Pihak imperialis kolonialis pimpinan Amirika Serikat dalam menerapkan 
politik pembersihan kaum kiri (Red Drive Proposal) di Indonesia sebagai bagian 
makro politiknya untuk membendung komunisme, telah membersihkan orang-orang 
kiri ( komunis ) dari salah satu syarat mutlak pengakuan negara Republik 
Indonesia oleh dunia internasional (pihak Barat).
      Pemerintah Hatta menerima dan melaksanakan tawaran tersebut antara lain 
dengan membuat program Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) di lingkungan 
Angkatan Perang yang kemudian menimbulkan gelombang penolakan yang luas. 
      Untuk meredam penolakan tersebut dilakukan upaya-upaya yang sistematis, 
antara lain dengan melakukan teror berupa pembunuhan, penculikan, penahanan dan 
intimidasi lainnya, terutama kepada kaum kiri, yang kemudian dikenal dengan 
Peristiwa Solo.
      Peristiwa Madiun sama sekali  bukanlah   pemberontakan PKI , apalagi 
fitnah bahwa PKI telah mendirikan Negara Negara Soviet Madiun, tetapi merupakan 
rekayasa jahat pemerintahan Hatta guna mendapatkan momentum (kondisi dan 
Situasi) yang tepat untuk digunakan sebagai dalih (dasar) untuk menyingkirkan 
(membasmi) golongan kiri dari pemerintahan maupun Angkutan Perang yang kemudian 
mendapat perlawanan dari rakyat yang konsekuen anti kolonialis / imperialis. 

 4. GEJOLAK DALAM PENOLAKAN RERA dan KMB 
 Gejolak sebagai akibat penolak RERA dan KMB ini terjadi dimana-mana antara 
lain.
 
   Peristiwa Batalyon 426 di Kudus tahun 1950 karena menolak dilucuti dan 
diberlakukan RERA, batalyon ini serbu dan melarikan diri ke barat,sebagian 
bergabung dengan DI/TII di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 
   Peristiwa Merbabu Merapi Complex (MMC), terjadi di daerah Semarang , Solo, 
Magelang dan Yogyakarta, yaitu pejuang – pejuang  revolusi   yang menolak RERA 
dan KMB. 
   Peristiwa Barisan Sakit Hati di Cirebon (BSH), yaitu para pejuang revolusi 
yang menolak RERA dan KMB. 
   Peristiwa APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) dipimpin Westerling, yaitu para 
bekas KNIL yang tidak puas kepada pemerintah RIS.
   Pergolakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.
 Gejolak –gejolak yang terjadi ini membuktikan keberhasilan politik pecah belah 
(devide et empera) kaum kolonialis Belanda dengan sekutunya kaum imperialis 
Amirika dan antek – anteknya.
 
5. MEMPERTAHANKAN NKRI , PANCASILA DAN UUD 1945  
 
   Republik Indonesia Serikat ( RIS ) 
 RIS hanya bertahan beberapa bulan dan akhirnya bubar kembali menjadi NKRI, ini 
karena pemimpin dan rakyat Indonesia telah sadar akan politik pecah belah dari 
pihak nekolim dan antek-anteknya yang akan tetap mempertahankan pengaruhnya di 
Indonesia , terbukti antara lain dengan  adanya pemberontakan  Republik  Maluku 
Selatan ( RMS ) dan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan 
Westerling.
 
   Pemberontakan – pemberontakan
 Disamping itu pihak kolombia dan antek- anteknya tidak henti – hentinya 
menggoyang Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI dan PERMESTA yang secara 
aktif dibantu oleh Amirika Serikat juga membantu DI/TII di Aceh serta 
mendalangi percobaan pembunuhan Presiden Soekarno ( Antara lain peristiwa 
Cikini , peristiwa Cimanggis , peristiwa Makasar, penembakan Idul Adha, 
peristiwa Raja Mandala, dan lain-lainnya).
 
   Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Pada sidang sidang di konstitusi telah terbukti bahwa kaum nasionalis sejati , 
yaitu telah terbukti bahwa kaum Nasionalis sejati, yaitu PKI dan PNI adalah 
mati-matian mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan NKRI sebagai 
satu-satunya pilihan, sehingga Konstituante menemui  jalan buntu sampai 
keluarnya  Dekrit  Presiden 5 Juli 1959, dimana didektif kembali ke UUD 1945 
dengan PKI dan PNI menjadi pendukung setianya. Karena golongan lain menghendaki 
dasar negara yang bukan Pancasila.
 
   Pendukung Setia Bung Karno
 PKI dan PNI merupakan pendukung setia politik Bung Karno, Dukungan ini 
terwujud antara lain di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Manipol – USDEK, 
perebutan Irian Barat, penganyangan Malaysia . Kecuali itu keluarnya 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) 
tahun 1960 didukung sepenuhnya oleh PKI dan PNI, namun di lain pihak banyak 
yang tidak senang Bung Karno intim dengan PKI terutama golongan Kanan dan 
neokolonialis termasuk Amirika Serikat yang ingin meluaskan pengaruhnya di 
Indonesia dengan menjanjikan bantuan namun ditolak oleh Bung Karno. Dengan kata 
– katanya yang terkenal GO TO HELL WITH YOUR AID.
 
   Bung  Karno Dijadikan Presiden Seumur   Hidup
 Melihat besarnya kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai terkuat maka 
pihak nekolim khawatir bila pemilu digelar PKI akan menang mutlak dan otomatis 
presidennya juga dari orang PKI. Oleh karena itu pihak Angkatan Darat melalui 
Jendral A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryo ( Ketua PNI waktu itu) 
mengusulkan agar Bung Karno di jadikan presiden seumur hidup, agar tidak perlu 
dilakukan pemilu, sehingga dengan demikian tertutuplah kesempatan bagi orang 
PKI menjadi Presiden, dan ini adalah sebuah akal licik dari Angkatan Darat (hal 
ini juga diakui sendiri oleh Brigjen Suhardiman). 
 
   Pembubaran Partai Masyumi dan PSI
 Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi dan PSI karena antara lain banyak 
pimpinannya terlibat dalam pemberontakan DI/TII maupun PRRI ,PERMESTA. Banyak 
kalangan partai tersebut menuduh bahwa ini adalah karena politik PKI, sehingga 
menambah  ketegangan dan rasa permusuhan secara   horizontal antara lain dengan 
timbulnya peristiwa Kanigora di Kediri , di Jawa Tengah dan ditempat –tempat 
lainnya.
 
6. KUB & KEJAHATAN BESAR KEMANUSIAAN JENDRAL SUHARTO 
 
   Prolog
   Skenario Pihak Nekolim
       Dari awal memang pihak Amirika Serikat dan sekutu – sekutunya telah 
menyiapkan dan melaksanakan beberapa sekenario untuk menguasai Indonesia antara 
lain dengan :
 
   Mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia tetapi Indonesia harus membasmi 
komunis lebih dulu dan akan menyadarkan aliasi dengan Barat (Peristiwa Madiun – 
KMB dan RIS).
   Menghasut beberapa daerah untuk berontak agar RI lemah (PRRI, PEMERSTA, RMS 
DAN DI/TII) dan menjadi boneka AS.
   Mendukung perjuangan memasukkan Irian Barat ke Indonesia dengan imbalan agar 
AS bisa menguasai bahan baku di Indonesia, tetapi gagal karena  ditolak Bung 
Karno.
 
   Usaha menggulingkan Pemerintahan Soekarno  
    Pemerintahan Soekarno yang semakin ke “kiri” dinilai banyak merugikan 
kepentingan blok Barat (nekolim) sehingga diambil langkah untuk 
menggulingkannya dengan berbagai cara, antara lain : 
 
   Tetap memberikan Bantuan bagi Angkatan Darat Indonesia untuk mendukung 
peranan anti komunis dan membentuk jaringan kerja intelejen guna usaha untuk 
menggulingkan Soekarno. 
   Penyiaran desas – desus dan penyesatan informasi, antara lain dari koran 
Malaysia seolah-olah PKI akan menggulingkan Jendral A.H. Nasution ( KSAD) 
dengan cara menyusupkan orang ke Angkatan Darat dan lain – lain yang menambah 
panas dan ganasnya perpolitikan di Indonesia .
 
   Isu Dewan Jendral
     Pada awalnya isu Dewan Jendral yang akan mengambil olih kekuasaan itu 
diangap isu  fitnah dari PKI, tetapi dalam   kenyataan yang terjadi Jendral 
Soeharto telah merekayasa dan mengambil alih kekuasan dari Presiden Soekarno, 
mengganti semua pejabat dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati sampai Lurah 
dengan orang-orang Angkatan Darat yang setia kepadanya, sedangkan 
pejabat-pejabat yang tidak loyal kepada Soeharto dicopot bahkan ditangkap, 
dimasukkan kedalam penjara, disiksa dan dibunuh untuk menegakkan dan 
melanggengkan kekuasaannya. 
     Sebenarnya ada hasil rekaman rapat Dewan Jendral oleh bekas Mayor Rudhito 
dan pengakuan Brigjen Sukendro, namun isu kesaksian tersebut tidak pernah 
dipersoalkan lagi. 
 
   Isu Dokumen Gilchrist
     Bersamaan dengan adanya isu Dewan Jendral maka muncul dokumen Gilchrist 
yang menyebutkan adanya” Our Local Army Friends” yang seolah-olah memperkuat 
isu Dewan Jendral. Tetapi ternyata kemudian bahwa isu Dewan Jendral dan dokumen 
 Gilchrist merupakan jebakan bagi   kekuatan revolusioner agar memuluskan 
Jendral Soeharto ke jenjang Kepala Negara ( Presiden).
 
   Kondisi Politik Dalam Negeri 
       Situasi panas di bibang politik menjalar ke seluruh roda kehidupan 
bangsa Indonesia , termasuk suasana curiga-mencurigai, rivalitas yang 
berlebihan, saling tuduh dan lain – lain, namun yang paling menonjol adanya.:
 
   Isu Angkatan ke –5 dan Senjata dari RRC
     Pada kunjungan Menlu Subandrio ke RRC , PM Chou En Lei menjajikan untuk 
mempersenjatai 40 batalion tentara secara lengkap , penawaran ini gratis tanpa 
syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan 
waktunya sampai meletusnya G 30 S . Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai 
ide tentang angkatan ke –5 yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi 
kalangan Militer (AD) tidak setuju dan hal  ini lebih menimbulkan nuansa   
curiga-mencurigai karena pihak militer menuduh itu ulahnya PKI. Hal ini memang 
direkayasa oleh CIA melalui pemberitaan di Koran Bangkok yang mengutip berita 
dari koran Hongkong. 
 
   Isu Sakitnya Bung Karno
     Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G 30 S telah beredar isu 
sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak kusuk dan isu perebutan 
kekuasaan apabila Bung Karno meningggal dunia. 
     Menurut Subandrio , Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya Sakit ringan 
saja, jadi tidak ada alasan sakitnya bung Karno digunakan PKI untuk mengambil 
alih kekuasaan. 
 
   Isu masalah Tanah dan Bagi Hasil (Aksi Sepihak)
     Pada tahun 1960 keluarlah Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang 
– Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) yang sebenarnya merupakan kelanjutan  dari 
Panitiya Agraria yang   dibentuk pada tahun 1948. Panitiya Agraria yang 
menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani 
yang menceriminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun UU – nya 
sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan 
antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena 
UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan sebagian massa 
pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. 
     Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar 
Betsi di Sumatera Utara, peristiwa du Klaten dan peristiwa di Ketaon, 
Banyudono, Boyolali, yang memakan korban seorang pemuda tani bernama Jumeri 
yang disebut sebagai’ aksi sepihak ‘ dan kemudian digunakan dalih oleh militer 
untuk membersihkannya. 
 
   Persiapan Pihak Jendral Soeharto
 
   Dengan latar  belakang yang kurang terpuji karena   telah melakukan berbagai 
pelanggaran, antara 
 Lain :
 
      Terlibat sebagai pelaku dalam Peristiwa Kudeta tahun 1946, tetapi begitu 
pelaku kudeta ditindak dengan cepat dan lihainya segera turut serta menangkapi 
para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah dia sebagai pahlawan 
penyelamat.
      Terlibat sebagai dalang berbagai penjualan inventaris AD dan 
penyelundupan ekspor gula sewaktu menjabat Panglima Diponegoro berpangkat 
kolonel, dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yog Sugama dan Mayor Sudjono 
Humardani. Untuk menindaknya Mabes AD membentuk tim dipimpin Mayjen Suprapto, 
dengan anggota S. Parman, MT Haryono dan Sutoyo. Sebenarnya Nasution 
menghendaki agar Soeharto cs diseret ke pengadilan militer, tetapi karena 
dibela Gatot Subroto maka presiden Soekarno memeti-eskan perkara ini, tetapi 
Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan mengirimnya 
belajar ke Seskoad, di  sanalah Soeharto bertemu dan bergaul   dengan Brigadir 
Jendral Suwarno yang merupakan agen CIA dan telah berhasil menciptakan Seskoad 
menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan AD maupun 
pemimpin – pemimpin pemerintahan di kemudian hari.
      Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964 dibentuk 
Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Men. Pangau Laksdya Omar Dani 
sebagai wakilnya Brigjen Achmad Wiranata Kusuma. Achmad kemudian digantikan 
oleh Mayjen Soeharto yang juga merangkap sebagai Pang Kostrad. Terjadi friksi 
antara Omar Dani dengan Soeharto, bahkan Soeharto menyatakan kepada Presiden 
Soekarno bahwa Omar Dani tidak cocok sebagai Panglima Kolaga. Soeharto sebagai 
Wakil Pang Kolaga juga melakukan sabotase berupa penyelundupan dan menghambat 
pingiriman pasukan ke Malaysia terutama dilakukan melalui Kemal Idris. 
Disamping itu juga melakukan penghianatan dengan cara mengirim pasukan yang 
tidak siap (Diponegoro) dan  memberitahukan kepada Inggris pasukan –   pasukan 
diselundupkan ke Malaysia sehingga pasukan-pasukan itu dengan mudah ditangkap 
atau dihancurkan. Hal ini semua tentu sepengetahuan pimpinan AD, tetapi 
pimpinan AD tidak berbuat apa-apa karena ,memang mengikuti skenario
 dekolim. Dari 546 terasa ditahan Malaysia hanya 21 dari AD.

 
            Menggalang Letkol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Suparjo untuk 
membahas rencana Dewan Jendral yang akan menggulingkan Bung Karno. Dan Soeharto 
menjajikan tambahan pasukan, yang kemudian ternyata adalah Yon 454 dan Yon 530.



 
            Soeharto memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 
15 September 



 1965 dan mengulangi lagi dengan radiogram No. T.239/9 pada tanggal 21 
September 
 1965 kepada Yon 5.30 Brawijaya. Jawa Timur dan Yogya dan Yon 454 Banteng 
Raider Diponegora Jawa Tengah  untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan   
tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad diterima oleh Soeharto dan juga 
dilakukan inspeksi pasukan pada tangal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 
Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965, jam 17.00 WIB 
, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan – 
pasukan yang lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya. 
 
            Merekrut Yoga Sugama tanpa produser yang benar untuk ditarik ke 
Kostrad dari posnya di luar negeri ( Yugoslavia ). Begitu pengumuman RRI 
tentang adanya G 30 S, maka segera Yoga Sugama menyatakan bahwa PKI telah 
berontak dan memerintahkan agar gudang-gudang senjata di buka untuk melawan 
PKI. Dari mana ia tahu bahwa memang bukan mereka sendiri yang merencanakan dan 
merekayasa, karena Yoga Sugama adalah anak buah setia Soeharto sejak di 
Diponegoro (Jawa Tengah)
            Melakukan kontak rahasia dengan Malaysia dan  CIA. Disamping 
melakukan penyelundupan dan   melakukan sabotase berupa menghambat gerakan 
militer ke Malaysia, Soeharto juga melakukan kontak-kontak dengan Malaysia , 
Inggris maupun AS (CIA), tugas ini sebagian besar pelaku lapangannya adalah Ali 
Murtopo dengan tujuan untuk mematangkan pelaksanaanya rencana gerakannya. Ini 
juga terbukti dengan cepatnya pihak Soeharto melakukan perdamaian dengan 
Malaysia setelah mendapat surat Pemerintah 11 Maret 1966.
            Pengendalian dan Pemanfaatan Syam Kamaruzaman. Soeharto telah lama 
mengenal Syam di yogyakarta awal revolusi 1945. Pada tanggal 31 Desember 1947 
Syam Kamaruzaman bersama lima orang dari kelompok Pathuk masuk ke Jakarta. 
Aktifitas mereka di Jakarta termasuk Syam mendirikan Serikat Buruh terutama 
Serikat Buruh Transport. Syam Kamaruzaman ikut serta mendirikan Serikat Buruh 
Pelayaran dan Pelabuhan serta menjadi salah seorang pengurus. Pada tahun 1951 
ikut serta membantu DN. Aidit keluar dari kapal dan pelabuhan sewaktu  Aidit 
datang kembali dari luar Jakarta . Sejak   itu dia mempunyai hubungan dengan 
DN.Aidit. Pada tahun 1964 Syam diangkat sebagai ketua Biro Khusus yaitu 
jaringan PKI tetapi diluar struktur resmi PKI dengan tugas menyampaikan 
informasi ke Aidit selaku ketua CC PKI, membina anggota ABRI dan melaksanakan 
tugas-tugas lain yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ini adalah 
merupakan penyimpangan dari kebiasaan Partai Komunis Indonesia .
 Kedekatan Syam ini dimanfaatkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh CIA dan 
Soeharto. Informasi menyesatkan telah dimasukkan ke PKI. Kondisi ini yang 
mungkin oleh Bung Karno dikatakan sebagai “ keblingernya Pimpinan PKI”.



 
   Kondisi pertentangan Internal Angkatan Darat
       Sebenarnya telah lama terjadi pertentangan antara faksi-faksi di 
kalangan internal AD yaitu sejak reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang 
Indonesia dalam pemerintahan  Hatta. Pertentangan itu terutama antara   
profesionalisme model Barat yang dibumbui oleh pembelajaran politik sebagai 
bagian dari keikusertaanya dalam kekuasaan negara, dengan semangat revolusioner 
warisan revolusi 1945 yang masih kental dikalangan perwira menengah AD. 
       Pada tahun 1965 telah terpecah dalam dua kubu, yaitu kubunya Jendral 
achmad Yani yang loyal kepada Presiden Soekarno dan kubunya Jendral A.H. 
Nasution – Soeharto yang tidak mendukung kebijaksanaan Presiden Soekarno 
tentang persatuan nasional terutama tentang Nasakom dan Penggayangan Malaysia. 
       Dengan lihainya Soeharto bertindak seolah-olah loyal terhadap 
kepemimpinan Nasution maupun Yani dan sekaligus pendukung Soekarno, namun 
dilain pihak Soeharto merangkul kelompok perwira yang ingin menyelamatkan Bung 
Karno, dan kemudian kelompok tersebut diorganisasi dan dimanfaatkan untuk 
menghancurkan kelompok Yani  maupun Nasution , menghancurkan PKI yang   
kemudian merebut kekuasaan. 
 
   Kondisi Pihak PKI
       Sebenarnyalah pihak PKI tidak melakukan persiapan apa-apa, persiapan PKI 
hanyalah memenuhi himbauan Presiden Soekarno guna mengirim tenaga dengan 
komposisi yang mencerminkan Nasakom untuk dididik sebagai sukarelawan 
menganyang Malaysia, tetapi pada saat G 30 S meletus latihan sedang dicutikan 
oleh Komodor Udara Dewanto sebagai penanggung jawab akhir latihan sukarelawan, 
jadi memang tidak untuk melakukan gerakan.
       Aidit hanya menyuruh beberapa orang ke daerah untuk memonitor situasi 
dan menunggu perintah lebih lanjut yang ternyata tidak pernah diberikannya. 
Dalam surat Aidit kepada Bung Karno, Aidit menyatakan bahwa PKI tidak terlibat 
dalam G 30 S adalah murni gerakan militer (AD) karena adanya salah urus 
diantara militer sendiri.
        Adapun   keterlibatan Syam dalam G 30 S tidak bisa dipandang mewakili 
PKI, karena disamping dia seorang intel AD agen CIA, juga tidak mendapat mandat 
dari CC PKI, justru keterlibatan Syam dalam G 30 S bertujuan untuk memberi 
kesempatan legalitas bagi Jendral Soeharto guna menghancurkan gerakan, juga 
menghancurkan PKI serta Bung Karno. 
 
   Pelaksanaan G 30 S
 
   Fakta-rakta sebelum terjadinya G 30 S
 
   Pada bulan April 1962 ketika Presiden Kenedy bertemu dengan PM Inggris 
Harold McMillan keduanya sepakat tentang kehendak untuk melekuidasi Soekarno 
pada saatnya yang tepat, untuk itu dinas intelejen (CIA dan M16) bekerjasama 
saling isi – mengisi untuk merealisasikannya.
 
   Dalam bulan Desember 1964 seorang Duta Besar Pakistan di Eropa melaporkan 
kepada Menlu Zulfikar Ali Bhuto tentang hasil percakapannya dengan seorang 
perwira  intelejen Belanda yang bertugas di NATO yang   menginformasikan 
sejumlah dinas intelejen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadi 
kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal, dengan begitu 
terbukalah secara legal bagi AD Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan 
menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat. Indonesia akan jatuh 
kepangkuan Barat laksana sebuah apel busuk. 
   Hal senadapun telah dilaporkan oleh wartawan Der Spiegel bernama Godian 
Troeller bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan oleh militer dalam waktu dekat. 
   Dalam bulan April 1965 Elsworth Bunker utusan khusus Presiden AS Jhonson 
menghabiskan waktu 15 hari di Indonesia guna melakukan evaluasi. AS paling 
tidak menghadapi enam pilihan untuk membuat perhitungan terhadap Indonesia dan 
Presiden Soekarno seperti ditulis oleh David Johnson :
 
   Tidak campur tangan dengan kemungkinan Indonesia jatuh ketangan Komunis.
 
   Mencoba berbuat sesuatu   agar Soekarno mengubah politiknya yang kian ke 
kiri tetapi tidak ada hasilnya .
   Singkirkan Soekarno dengan akibat yang tidak dapat diduga.
   Dukung AD untuk mengambil alih kekuasaan yang telah bertahun-tahun 
dilaksanakan tetapi belum berhasil.
   Usahakan provokasi PKI untuk melakukan aksi yang akan membuahkan legitimasi 
untuk pembasmian selanjutnya bergerak untuk menghadapi Soekarno.
   Sebagai varian no 5, jika PKI tidak melakukan sendiri maka alternatifnya ini 
perlu dilengkapi dengan segala macam rekayasa untuk mendiskriditkan PKI hingga 
terjadi situasi untuk membasmi PKI dan Soekarno sekaligus. Pilihan terakhir 
inilah yang kemudian diambil.
      Kira –kira seminggu sebelum meletus G 30 S seluruh tenaga ahli perusahaan 
Westinghouse (AS) ditarik dari proyek PLTU Tanjung Perak Surabaya tanpa alasan 
yang jelas dan digantikan dengan tenaga dari Jepang, karena pemerintah AS  
telah mengetahui akan terjadinya G 30   S.
      Pada tanggal 23 April 1965 Dubes AS di Jakarta , Jones membuat laporan 
rahasia kepada Wakil Menlu AS Urusan Timur Jauh William Burdy yang juga tokoh 
CIA tentang rancangan kudeta di Indonesia yang disampaikan secara pribadi dan 
langsung kepadanya. Kemudian dalam telegram No 1879 tangal 24 Mei 1965 dari 
Bangkok Jones melaporkan bahwa rencana tersebut tertunda karena para penggerak 
tidak dapat bekerja lebih cepat lagi. Jadi rencana kudeta terhadap Bung Karno 
itu memang ada dan dikendalikan oleh pihak nekolim.
      Pada tanggal 30 September 1965 malam Aidit diculik oleh militer yang 
berseragam Cakrabirawa dan tidak dikenalnya dengan dalih dipanggil ke Istana, 
namun ternyata dibawa ke Halim dan diisolasi di rumah Serda Suwardi, hanya bisa 
berhubungan dengan Central Komando I di Penas melalui kurir yaitu Syam 
Kamaruzaman sendiri, sehingga praktis dia tidak bisa apa-apa semuanya 
tergantung Syam intel AD dan CIA yang  berhasil menyusup ke tubuh PKI untuk   
menghancurkan PKI. 
      Tidak ada anggota PKI yang berada dalam pasukan G 30 S, melainkan hanya 
Syam Kamaruzaman sendiri.
      Tanggal 30 September 1965 malam kira-kira jam 22.00 Kolonel Latief telah 
melaporkan tentang rencana G 30 S kepada Jendral Soeharto di Rumah Sakit Gatot 
Subroto.

 
   Fakta –fakta Dalam Pelaksanaan Gerakan
 
   Pasukan yang digunakan dalam G 30 S didatangkan ke Jakarta dan bergerak ke 
Lubang Buaya atas perintah Kostrad.
 
   Naskah pengumuman pertama tentang G 30 S disiapkan oleh Syam dan 
ditandatangani oleh Untung dan Brigjen Suparjo yang menyatakan penyelamatan 
Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jendral.
   Naskah pengumuman kedua dan naskah –naskah lain dibuat oleh Syam namun tidak 
diteken oleh Untung meski namanya disebutkan, jadi tidak sah dan nama Letkol 
Untung telah dicatut oleh Syam. Justru  pengumuman kedua ini yang isinya   
bertentangan 180 derajat dengan pengumuman pertama, yaitu mendemisionerkan 
kabinet Dwikora, kekuasaan berpindah kepada Dewan Revolusi, kenaikan pangkat 
bagi pelaksanaan gerakan. Isi pengumuman ini sungguh telah memojokkan G 30 S 
dan kemudian digunakan alasan untuk menghancurkannya.
   Pembunuhan para Jendral tahanan G 30 S baik di Jakarta maupun Yogyakarta 
dilakukan sendiri oleh pasukan yang terlibat G 30 S. 
   Tidak ada penyiksaan , pencukilan mata, maupun penyiletan kemaluan Jendral 
oleh Gerwani maupun angggota Pemuda Rakyat, ini sesuai dengan Visum et Repertum 
dari tim dokter yang mengautopsi (bedah mayat) para Jendral yaitu tim dokter 
yang diketahui oleh Brigjen TNI Dr. Rubiono Kertapati dengan visum et repertum 
nomor 103, 104, 105, 106, 107, 108 109 ( untuk tujuh korban) yang menyatakan 
tidak ada bekas penyiksaan dalam tubuh korban seperti penyiksaan, pencukilan 
mata dan sebagainya. Hal itu dinyatkan oleh  Presiden Soekarno dalam pidato 
pada HUT   LKBN Antara tanggal 12 Desember 1965 dan pembukaan Konferensi 
Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 13 Desember 1965.
   Pada saat gerakan yaitu tanggal 30 September 1965 maupun 1 Oktober 1965, 
Lubang Buaya menjadi tempat latihan sukarelawan pengganyangan Malaysia ini 
sedang kosong karena Sukwan dicutikan oleh Komandan Udara Dewanto.
   D.N. Aidit diambil dari tempat isolasinya di rumah Sersan Suwandi di Halim 
selanjutnya dipaksa oleh Syam untuk terbang ke Yogyakarta untuk akhirnya jatuh 
dalam kekuasaan agen intel AD tamatan sekolah intel AD di Bogor bernama 
Sriharto Harjominangun yang telah menyusup dalam Biro Khusus PKI . Awal 
November 1965 Aidit ditangkap dan dieksekusi oleh Kolonel Yasir Hadibroto atas 
perintah Soeharto.
   Baik pada saat gerakan tanggal 1 Oktober 1965 maupun sesudahnya tidak ada 
satupun dari pemerintahan, baik pemerintahan Pusat, pemerintahan Daerah Tingkat 
II maupun sampai Tingkat Kelurahan yang  dipaksa turun oleh orang PKI untuk 
diganti   dengan orang-orangnya.
   Tidak ada gerakan massa PKI dimanapun yang dikerahkan guna mendukung atau 
membantu G 30 S.
   Pada tanggal 1 Oktober 1965 malam hari, RRI diambil alih oleh Pasukan RPKAD 
(Kostrad) tanpa terjadi tembak-menembak ( damai ) dan pasukan yang tadinya 
kembali kepada induk kesatuan yang memerintahkannya.
   Jadi memang G 30 S ini dirancang oleh Arsiteknya yang Mayjen TNI Soeharto 
untuk membunuh saingan – saingannya, untuk kemudian gagal, sehingga momentum 
tersebut dapat dipakai dalih untuk menghancurkan PKI dan menggusur Bung Karno.
   Pada tanggal 2 Oktober 1965 Soeharto didampingi oleh Yoga Sugama dan anggota 
kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto 
untuk memulihkan keamanan. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa pertama 
yang mengawali kemenangan Soeharto dan cikal bakal terbentuknya Kopkamtib 
(kemudian berubah menjadi Bakorstanas), yang merupakan  alat palu godam rezim 
Soeharto untuk melibas   siapa saja yang menentang kekuasaan rezim Orde Baru 
Soeharto.
 
   Epilog
 Fakta – fakta setelah Terjadinya Gerakan
 
   Fakta – fakta Kejahatan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto
 
   Jendral Soeharto mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan tertinggi 
Angkatan Darat.
 
   Jendral Soeharto membangkang perintah dengan cara pada waktu Jendral Amir 
Mahmud dan Jendral Pranoto Reksosamodro telah dihalangi ketika dipanggil 
menghadap Presiden Soekarno ke Bogor dalam situasi genting dan sangat 
menentukan.
   Melakukan pembredelan mass media sehingga yang bisa terbit hanyalah harian 
Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang merupakan corong mereka guna 
menciptakan opini luas dan memonopoli kebenaran versi Soeharto.
   Melakukan penangkapan, penahanan, penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, 
melakukan  pembunuhan terhadap Aidit, Lukman dan Nyoto yang   berstatus Menteri 
sehingga perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar terhadap 
pemerintahan yang sah guna melaksanakan ambisinya menggusur Bung Karno sebagai 
Presiden RI. Dengan cara tersebut sebagai KUDETA MERANGKAK.
   Menyalah-gunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 justru untuk menggulingkan 
Bung Karno dengan menangkapi para menteri pembantu Bung Karno, memenjarakan dan 
bahkan ada yang dibunuhnya.
   Membubarkan PKI, yang mana Bung Karno sendiri walaupun ditahan sampai mati 
tidak pernah mau membubarkan PKI. 
   Mengganti secara paksa para anggota DPR dan MPR yang tidak sejalan dengan 
politiknya untuk diganti dengan orang-orangnya guna melicinkan jalan menuju 
penggantian Presiden dari Bung Karno kepadanya dan membuat produk-produk hukum 
guna mendukung kekuasaannya, diantaranya TAP MPRS No.25 Tahun 1966 tentang PKI 
sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara RI dan larangan  
menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran   Komunisme/Marxisme-Leninisme 
dan TAP MPRS No. 33 tahun 1976 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan 
Soekarno.
   Melakukan pembantaian massal terhadap para tahanan yang telah ditahan dengan 
dalih pembersihan G 30 S dan anggota PKI, dimana lebih dari 3.000.000 (tiga 
juta)orang dibunuh tanpa proses pengadilan dan ini merupakan pembantaian 
manusia terbesar di dunia di luar perang dan sepanjang sejarah manusia berada 
di muka bumi.
   Menerbitkan aturan tidak bersih lingkungan untuk merampas hak asasi manusia 
keturunan anggota PKI untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan, 
misalnya menjadi TNI, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai BUMN.
   Menghasut dan merekrut massa untuk dijadikaan atau dipengaruhi sebagai 
pelaku pembantaian massal terhadap orang-orang PKI.
   Memalsukan sejarah seolah – olah dalam G 30 S adalah PKI jadi kedua –duanya 
adalah satu dalam melakukan gerakan, padahal  keduanya adalah berbeda sama   
sekali.
   Melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena tanpa proses hukum 
serta membuangnya di Pulau Buru, Nusakambangan, Plantungan dan lain-lain tanpa 
fasilitas kemanusiaan yang cukup sehingga banyak yang meninggal dunia.
 
   Fakta – fakta Kejadian Lainnya
 PKI dalam hal lain
 
   Tidak ada gerakan massa PKI untuk mendukung G 30 S.
   Tidak ada penggantian satupun dari kepala pemerintahan mulai Kepala Desa 
(Lurah), Camat,Bupati/Walikota, Gubernur maupun Presiden oleh orang PKI.
   PKI tidak menguasai gedung-gedung pemerintahan maupun proyek-proyek vital.
   PKI tidak mengangkat senjata untuk melawan atau pun melakukan perlawanan 
bawah tanah sebagai persiapan untuk memberontak.
       Jadi tidak ada suatu indikasi maupun bukti bahwa PKI melakukan 
pemberontakan dan makar terhadap pemerintah yang sah baik  ditingkat pusat 
maupun   daerah.
 7. KESIMPULAN 
 
   Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
 
   Peristiwa 1965 adalah merupakan kudeta (Makar) yang dilakukan oleh Jendral 
Soeharto dengan disponsori secara aktif oleh Amirika Serikat, Inggris, 
Australia, pengikut-pengikutnya dengan diikuti peristiwa pelanggaran HAM berat 
berupa penangkapan, penahanan, penyiksaan, pembunuhan ( penghilangan paksa ) 
dan mendiskriminasikan mereka termasuk keturunannya.
 
   Bahwa Jendral A. Yani cs dibunuh atas rekayasa dan skenario Jendral 
Soeharto, guna melancarkan jalan upaya kudetanya.
   Bahwa untuk menguasai dan membentuk pendapat umum, Jendral Soeharto mulai 
pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 10 Oktober 1965 melakukan pembredelan ( 
larangan terbit) tanpa hak kepada semua surat kabar kecuali harian Berita Yudha 
dan Angkatan Bersenjata yang digunakan sebagai corong propaganda  mereka dan 
telah melansir   dan membesar-besarkan berita bohong serta fitnah yang keji 
seolah-olah telah terjadi penyiksaan, penyiletan kemaluan jendral – jendral 
yang diculik ke lubang buaya, dicungkil matanya sambil melakukan pesta seks 
yang disebut “Pesta Harum Bunga” oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani. 
   Akibat fitnah dan bohong ini telah menyulut rasa antipati dan histeria massa 
untuk menghukum orang – orang yang dicurigai sebagai PKI, dan dipakai landasan 
memfitnah bahwa orang PKI itu a-moral, atheis, kafir, dan lain-lainnya yang 
jelek, sehingga perlakuan apa saja diaanggap halal dan boleh diterapkan 
semuanya.
   Bahwa Bung Karno telah ditahan dan mengalami penyiksaan fisik dan psikisnya 
sampai beliau meninggal dunia.
   Bahwa PKI sebagai kekuatan politik besar yang menang secara demokratis telah 
secara sistematis dihancurkan oleh kekuatan militer Angkatan Darat atas 
perintah Soeharto. 
   Bahwa untuk melanggengkan kekuasaannya Jendral Soeharto dan  kroni-kroninya 
telah   mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang cacat hukum 
antara lain: Tap MPRS No 25 tahun 1966, Tap MPRS No. 33 tahun 1967, tentang 
Aturan Bersih Diri , Bersih Lingkungan serta aturan-aturan lain yang 
diskriminatif dan nyata-nyata tidak sejalan dengan norma – norma agama, norma 
UUD 1945 maupun norma-norma dalam Pancasila serta bertentangan dengan 
norma-norma yang berlaku universal di seluruh dunia.
   Secara singkat dan tegas dapat dikatakan bahwa Jendral Soeharto telah 
melakukan kejahatan sebagai berikut : 
      Melakukan Makar (kudeta) terhadap pemerintahan yang sah.
      Melakukan pelanggaran HAM berat.
      Melakukan kebohongan publik.
      Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
      Melakukan penyimpangan atas makna Surat Perintah 11 Maret 1966.

 Semua kejahatan diatas harus diadili dan dihukum setimpal dan korbannya harus 
direhabilitasi, diberika kompensasi maupun  restitusi, baik baik   menyangkut 
harkat dan martabatnya maupun 




     Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: 
http://www.progind.net/   
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/ 





 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


     Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: 
http://www.progind.net/   
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/ 





 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/   
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/ 






 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke