Saya melihat ada kemungkinan kampanye anti-korupsi di Indonesia ini jadi rada serius...
Akan betul-betul jadi gelombang besar, bila penduduk Indonesia beramai-ramai mendukung usaha ini, artinya bila mereka tidak hanya menyerahkan segala-galanya kepada KPK, tapi juga dengan memberikan desakan kepada KPK untuk mengambil tindakan terhadap korupsi yang kelihatan tapi tidak diurus oleh KPK... Dan tiap korupsi, termasuk korupsi kecil pegawai kelurahan atau pegawai jawatan apapun yang minta bayaran lebih mahal dari tarif yang ditentukan untuk surat keterangan dan surat-surat administratif lainnya. Orang Indonesia kudu sadar bahwa pegawai negeri, dari mulai tukagn sapu jalan hingga menteri dan presiden serta wakil mereka, adalah orng gajian pembayar pajak dan penduduk Indonesia lainnya dan mereka itu (orang gajian itu) kudu melakukan tugas mereka sebagai orang gajian penduduk Indonesia. --- In [email protected], "gsuryana" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > FYI > sur ( yah gara gara eksekutif di pilih langsung ) > http://indolobby.blogspot.com > ----- Original Message ----- > From: "alfaqirilmi" <[EMAIL PROTECTED]> > > > > Duta Masyarakat Rabu, 10 September 2008 > > Giliran Dewan Soroti ?Borok? Disdik Jatim > > Genteng Kali Sarang Korupsi? > > > > > > Makin kencang saja desakan untuk mengusut ?borok? di Disdik Jatim. > > Bahkan kalangan dewan meminta Polda dan Kejati jangan ragu lagi > > dalam melangkah. > > > > Setelah Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) mendorong aparat > > penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Alokasi > > Khusus (DAK) dan dana Dekonsentrasi Pendidikan 2008 di Dinas > > Pendidikan dan Kebudayaan (Dsidik) Jatim, giliran DPRD Jatim > > menyuarakan hal yang sama. > > > > Anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD Jatim, Imam Ghazali Aro, Selasa > > (9/9) mengatakan, sudah semestinya Polda Jatim dan Kejati Jatim > > segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. > > > > ?Polda dan Kejati seharusnya merespon desakan dari elemen masyarakat > > untuk segera menguak dugaan-dugaan penyimpangan di tubuh Disdik > > Jatim. Jangan hanya kabupaten kota, tetapi langsung ke sentralnya di > > Genteng Kali (kantor Disdik Jatim),? tegasnya. > > > > Desakan ini menurutnya masuk akal. Sebab, dari catatan Komisi E DPRD > > Jatim, pengelolaan dana di dinas itu yang setiap tahunnya mencapai > > triliunan rupiah, namun pengelolaannya tidak pernah transparan. > > > > ?Nilainya triliunan rupiah tiap tahun. Dan itu (pengelolaannya, red) > > tidak pernah transparan. Dalam posisi ini, sangat rawan terjadi > > penyimpangan,? tandasnya. > > > > Selain itu, dalam catatan Komisi E, Kadisdik Jatim, Ir Rasiyo sudah > > berkali-kali ditegur Karena melakukan kesalahan namun tetap > > membandel. Di antaranya berperan sebagai tim sukses Cagub. > > > > Itu diunjukkan dengan pengedaran kalender, buku pelajaran dan buku > > panduan bergambar Soekarwo. Selain itu, menggelar berbagai kegiatan > > atas nama Dinas pendidikan Jatim namun disusupi kampanye Cagub. > > > > > > ?Ini jelas penyimpangan dan masuk kategori korupsi. Sebab > > menggunakan anggaran pemerintah atau rakyat untuk kepentingan > > pribadi atau orang lain. Padahal anggaran 20 persen pendidikan akan > > segera direalisasikan. Bisa-bisa anggaran itu tidak jelas > > jeluntrungannya. Untuk kampanye misalnya,? tandasnya. > > > > > > Terjun Mengusut > > > > Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar > > mengatakan, Disdik Jatim tidak bisa dipercaya untuk mengelola 20 > > persen dari APBD yang dialokasikan bagi pendidikan. Saat ini saja, > > banyak anggaran tidak terpakai. > > > > > > Politisi PDIP itu menyoroti anggaran untuk wajib belajar sembilan > > tahun hanya tersalur 20,33 persen. Padahal, program itu program > > wajib Disdik Jatim Jatim. > > > > ?Dari dana lebih dari Rp 22 miliar, hanya tersalur Rp 4,6 miliar. > > Pada saat yang sama terungkap ribuan anak usia sekolah tidak > > sekolah,? ujarnya. > > > > Anehnya, dana untuk program pendidikan dewasa dan umum banyak > > tersalur. Bahkan untuk pos-pos kebudayaan tersalur lebih dari 90 > > persen. Menurutnya, dewan sulit untuk tidak mencurigai tujuan > > penggunaan itu. > > > > Sebab, program yang tersalurkan penuh hanya untuk orang yang punya > > hak pilih dalam Pilgub Jatim. Sedangkan untuk anak-anak yang belum > > punya hak pilih, dananya tersisa banyak sekali. > > > > ?Apa karena arena kebudayaan dan pendidikan dewasa bisa ditunggangi > > kepentingan Pilgub? Dia itu (Kadisdik Jatim Ir Rasiyo, red) pejabat > > tim sukses atau pejabat abdi masyarakat?? ujarnya. > > > > Saleh juga mendesak agar aparat penegak hukum terjun langsung > > mengusut dugaan?dugaan penyimpangan di Disdik Jatim. ?Kalau ada > > dugaan penyelewengan, sudah seharusnya aparat mengusut,? tegasnya.(*) > > > > > > > > Harian Memorandum Senin, 08/09/2008 22:40 WIB > > > > GMPP Laporkan Disdik Jatim ke Polda dan Kejati > > > > > > Reporter : Arif Fajar A > > Surabaya- Sekitar 100-an massa dari Generasi Muda Peduli Pendidikan > > (GMPP) mendatangi Markas Polda Jatim dan kantor Kejati Jatim di > > Jalan A Yani, Senin (8/9/2008). > > > > Mereka menuntut dua institusi penegak hukum tersebut tidak loyo dan > > segera turun tangan mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan > > (Disdik) Jatim. > > > > Di depan gerbang pintu masuk Mapolda Jatim, massa yang dipimpin > > Taufik Hidayat ini sempat berorasi dengan membawa poster dan spanduk > > serta melakukan aksi teatrikal pentas wayang yang menggambarkan > > bagaimana modus penyimpangan di Disdik Jatim dijalankan tanpa > > tersentuh tangan hukum. > > > > Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Taufik Hidayat dalam > > pernyataannya mengungkapkan, kasus dugaan penyimpangan di Disdik > > Jatim sudah cukup bukti untuk membuat penegak hukum turun mengusut. > > > > "Seperti dugaan penyimpangan dana Dekonsentrasi Pendidikan 2007 > > untuk SMP di 6 sekolah di Bojonegoro dan 6 sekolah di Pacitan > > senilai Rp 1,6 miliar. Kuat dugaan proyek itu fiktif," katanya. > > > > Ditambahkannya, di Disdik Jatim juga terindikasi melakukan praktik > > monopoli yang melanggar Undang-Undang. Diantaranya dalam persoalan > > Dana Aloksi Khusus (DAK) pengadaan buku pendidikan untuk SD dan MI > > senilai sekitar Rp 713 miliar. Ini terungkap dalam pertemuan di > > Hotel Orchid Batu pada 9 Juli 2008 antara oknum Disdik Jatim dengan > > salah satu rekanan proyek yang justru difasilitasi penegak hukum. > > > > GMPP dalam aksinya kemudian mengeluarkan 4 pernyataan sikap. Yakni, > > meminta Polda Jatim segera mengusut dugaan penyelewengan DAK di > > Disdik Jatim dalam pengadaan buku SD dan MI. Kedua, meminta Polda > > Jatim segera mengusut tuntas dugaan proyek fiktif Rp 1,6 miliar di 6 > > SMP Bojonegoro dan 6 SMP di Pacitan yang melibatkan oknum pejabat > > Disdik Jatim. > > > > > > Ketiga, meminta Polda untuk konsisten mengganyang korupsi, monopoli > > dan persekongkolan jahat di Disdik Jatim. Keempat, meminta > > pemerintah untuk mengawasi Disdik Jatim dalam pengelolaan anggaran > > DAK yang mencapai Rp 713 miliar agar tidak digunakan sebagai alat > > politik. > > > > Di Polda Jatim, Taufik sempat menyerahkan surat tuntutan yang > > diserahkan ke Sekretariat Umum (Settum) Polda Jatim yang diterima > > Kasat C Kompol Timbul. ""Polda meminta masukan data dan berjanji > > akan menindaklanjuti," ujar Taufik. > > > > GMPP lalu bergerak longmarch menuju kantor Kejati Jatim. Di Kejati, > > GMPP juga menyuarakan hal yang sama. Mereka juga meminta agar > > kejaksaan bertindak profesional dengan tidak menjadi alat dari > > perpanjangan kekuasaan atau istrumen penyimpangan. > > > > Sebelum menggelar aksi, Taufik kembali menyerahkan surat tuntutan > > yang diterima Asintel Kejati Jatim, AF Darmawan. Kejati diangap > > cukup responsif dan bersedia menindak lanjuti laporan GMPP. Bahkan, > > AF Darmawan ikut turun dari ruangannya menemui massa GMPP dan turut > > menyaksikan pagelaran wayang kertas yang disuguhkan GMPP. Ia juga > > ikut bergabung dengan memegang spanduk yang dibawa massa aksi. > > > > "Kami akan menjadikan ini sebagai masukan yang baik untuk menentukan > > langkah lanjutan dalam mendalami apa yang dilaporkan GMPP ini. Kami > > pasti akan tindaklanjuti," ujarnya. (bj2) > ------------------------------------ Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
