http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=25101
2010-09-20 Kasus HKBP Ciketing Ditunggu, Ketegasan dan Kenegarawanan Pemerintah Joanito De Saojoao Massa yang bergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (19/9). Mereka memiinta pemerintah mengusut tuntas pelaku teror kebebasan beragama seperti yang terjadi terhadap jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing, Bekasi, beberapa waktu lalu. [JAKARTA] Kasus pelarangan beribadah bagi jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing, Bekasi, Jawa Barat hingga penusukan dan pemukulan, adalah ekses dari ketidaktegasan ketidaktaatan konstitusi pemerintah selama ini. Karena itu, saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kenegarawanannya dengan sikap tegasnya. Demikian penilaian dan harapan yang dilontarkan Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) dan Sekjen Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) Theophilus Bela, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, Ketua Harian Pimpinan Pusat Dewan Persaudaraan Indonesia Samuel Lengkey, dan Ketua Umum Himpunan Warga Gereja Indonesia (Hagai) Alma Shepard Supit di Jakarta, Minggu (19/9) dan Senin (20/9) menanggapi kasus HKBP Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Romo Benny, kasus HKBP hanyalah puncak dari masalah bernuansa agama, karena pemerintah tidak konsisten menjalankan aturan. Memindah rumah ibadah tidak menyelesaikan konflik, karena ada persolan lebih besar, yakni pemerintah tidak tegas, tidak taat hukum dan konstitusi, pemahaman aturan rendah dan tidak ada sanksi bagi aparat yang tidak menjalankan aturan. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat secara sempit sebagai masalah lokal, tetapi pelanggaran hak asasi manusia untuk beribadah. Pemerintah daerah sudah gagal menjalankan aturan, karena itu pemerintah pusat harus mengambil alih masalah ini. "Inilah saat yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunjukkan kenegarawanannya bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis. Perber Sumber Konflik Theophilus Bela menegaskan, Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah harus dicabut, sebab regulasi itulah yang menjadi sumber konflik. Perber dua menteri itulah yang menjadi sumber segala biang kerok gangguan kerukunan beragama di Indonesia. Apalagi, Perber adalah inkarnasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri 1/1969 yang menyebabkan banyak gereja dibakar/dirusak. Selama era Presiden Soekarno, hanya dua gereja yang dibakar, tetapi setelah terbit SKB tahun 1969 di zaman Soeharto tercatat ada 460 gereja yang dibakar hingga 1998. Setelah reformasi, jumlah perusakan dan pembakaran gereja melonjak menjadi 1.200 gereja sampai sekarang. Pascaterbitnya Perber sebagai pengganti SKB, tercatat 100 kasus perusakan gereja tahun 2007, 40 kasus 2008, dan sempat berkurang tahun 2009, tetapi meningkat lagi 2010. Untuk periode Januari-September 2010 saja, tercatat sudah 36 gereja yang dirusak dan dibakar. Karena itu, tidak ada solusi lain untuk menciptakan kerukunan beragama kecuali mencabut Perber 2 Menteri tersebut. Selain itu, hukum dan konstitusi harus ditegakkan, aparat jangan banci. "Di Malaysia yang notabene negara Islam, orang bakar gereja ditangkap, ditahan, lalu dihukum 2 tahun, sementara di Indonesia, dibiarkan berkeliaran," ujarnya. Terkait dengan itu, Ketua Harian Pimpinan Pusat Dewan Persaudaraan Indonesia Samuel Lengkey menyatakan, akan ke Mahkamah Agung dan PTUN untuk minta mencabut Perber ini. Dia juga minta ke DPR untuk membuat sebuah UU yang berpedoman UUD 1945. Senada dengan itu, Ketua Umum Himpunan Warga Gereja Indonesia (Hagai) Alma Shepard Supit mengatakan, Perber 2 Menteri itu terlalu buru-buru disetujui. Isi Perber ini, kata Shepard, seperti bom waktu yang malah lebih memprihatinkan dari SKB sebelumnya. Ratusan orang yang bergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama (FSKB) melakukan aksi damai di depan Istana Negara sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (19/9). Mereka mendesak Presiden dan DPR untuk serius mengusut tuntas kasus pelanggaran kebebasan beragama di In- donesia. Sementara itu, ratusan umat Kristiani se-Kota Mojokerto, Jawa Timur, menggelar aksi solidaritas peduli kemanusiaan dan kebangsaan antikekerasan untuk pendeta dan jemaat HKBP Ciketing, Bekasi, dengan doa bersama dan menyalakan 1.000 lilin di depan kantor Pemkot Mojokerto, Minggu (19/9) siang. [M-15/D [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
