Jadikah menawarkan kebolehan atau kirim kentut dank? --- In [email protected], "sunny" <am...@...> wrote: > > Refleksi : Bukankah yang sekarang berkedudukan sebagai menteri (anggota kabinet) adalah orang-orang kwalitas terbaik. Tetapi, kalau mereka ini diganti karena nihil hasil kerjanya, maka pertanyaan yang timbul ialah apakah mereka yang akan menganti yang sekarang masih berkedudukan akan lebih baik? Bisa dipastikan jawaban terhadap pertanyaan demikian ialah "podowae" atau malah akan lebih buruk lagi, karena bukan berkwalitas wahid seperti yang diganti. Hehehehe, jangan sekali-kali berilusi. > > http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=27210 > > 2010-10-20 > Isu Perombakan Kabinet SBY Belum Beri Sinyal > > > > > [JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memberi sinyal tegas untuk merombak kabinet. Pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) dan kadernya duduk di kabinet mengaku, sejauh ini belum ada komunikasi khusus dengan Presiden yang mengisyaratkan bakal ada reshuffle kabinet. Mereka yakin, rencana perombakan kabinet akan dikomunikasikan dengan pimpinan parpol koalisi. > > > Kendati demikian, sumber SP menyebutkan pada Kamis (21/10), akan dilangsungkan sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, yang agendanya mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.Terkait hal itu, Presiden SBY sendiri menegaskan akan mengevaluasi kinerja para menteri yang duduk di kabinet sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. > Evaluasi tersebut akan dilakukan bersama Wapres Boediono, dengan mendasarkan pada kontrak kinerja dan pakta integritas yang sudah ditandatangani para menteri sebelumnya. > > > "Sejak awal kita nilai prestasi menteri atas dasar beberapa kriteria. Saya telah menetapkan kontrak kinerja yang ditandatangani menteri, ada juga pakta integritas yang disanggupi para menteri. Karena itu, apa yang dijalani sekarang, dievaluasi menyeluruh, dibantu Wapres," kata Presiden, dalam wawancara khusus dengan salah satu stasiun radio swasta, di Jakarta, Rabu (20/10) pagi. > SBY menjelaskan, menteri yang kinerjanya dinilai belum baik namun masih dalam standar tertentu, akan dikoreksi dan diminta memperbaiki kekurangannya. "Kecuali ada yang jauh di bawah standar," sambungnya. > > > Namun, Kepala Negara belum menyebutkan waktu evaluasi tersebut dan kapan akan dilakukan koreksi terhadap para menteri yang dinilai belum bekerja baik sesuai hasil evaluasi. "Sekarang saya belum bisa katakan, apakah ada reshuffle atau tidak, saya ikuti proses yang ada, biar yang ada solusi bukan menambah persoalan," ujarnya. Ihwal rencana sidang kabinet paripurna tersebut dibenarkan Staf Khusus Presiden bidang Publikasi, Ahmad Yani Basuki, Rabu pagi. Dia menjelaskan, rencana sidang kabinet itu dirangkaikan dengan peringatan 50 tahun Agraria Nasional di Istana Bogor, Kamis. Namun, dia tidak mengungkapkan agenda sidang kabinet. Sidang kabinet paripurna tersebut terkesan sangat penting, sebab, muncul kabar kunjungan kerja Wapres Boediono ke Tiongkok dipercepat sehari. Wapres dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Kamis pagi, untuk selanjutnya menuju Istana Bogor. > > Belum Ada Komunikasi > Secara terpisah, partai politik yang tergabung dalam Setgab koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono mengaku, belum ada sinyal dari Presiden bahwa bakal ada reshuffle KIB II. Kalaupun akhirnya SBY merombak kabinet dan merangkul parpol lain yang kini berada di luar pemerintahan, mereka menilai hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku, belum ada komunikasi dengan Presiden soal rencana reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. "Golkar siap mengganti menterinya kalau dinilai kurang. Dan juga siap menambah menteri jika memang diminta," kata Aburizal dalam konferensi pers seusai Rapimnas I Partai Golkar, Selasa (19/10) malam. > > > Disinggung kemungkinan SBY akan menarik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masuk ke gerbong kabinet, Aburizal tidak mempersoalkannya. Bahkan, lanjutnya, jika perlu Hanura dan Gerindra jika diajak masuk ke kabinet. "Tetapi apakah dengan itu tidak ada perbedaan pendapat. Bagi Golkar koalisi bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Jadi mau diajak semua silahkan. Golkar tidak merasa terancam," tegasnya. Sedangkan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz > > Siddiq menegaskan, partainya berpegangan pada pernyataan Presiden SBY sebelumnya, bahwa jika ada reshuffle akan dibicarakan langsung dengan pimpinan parpol koalisi. "Hingga saat ini, belum ada kabar dan rencana pertemuan antara PKS dan SBY untuk membicarakan reshuffle kabinet. Oleh karena itu, PKS tidak sibuk membicarakan maupun mempersiapkan calon menteri baru," tegas Mahfudz. > Menurutnya, dengan belum adanya isyarat dari SBY, PKS berpikiran positif bahwa tidak ada kadernya yang digusur dari kabinet. Dalam KIB II, terdapat empat kader PKS, yakni Tifatul Sembiring (menteri komunikasi dan informatika), Suswono (menteri pertanian), Salim Segaf Al Jufri (menteri sosial), dan Suharna Surapranata (menteri riset dan teknologi). > Mahfud mengingatkan, jika Presiden berencana merombak kabinet, dan itu terkait dengan menteri dari PKS, maka harus ada pembicaraan mengenai kontrak politik yang disepakati saat PKS bergabung dalam koalisi pendukung SBY-Budiono sebagai capres dan cawapres tahun lalu. > > > "Kontrak politik awal PKS dan SBY terkait visi dan misi. Isinya juga termasuk kesepakatan bahwa PKS diberi empat pos kementerian. Oleh karena itu, jika ada reshuffle terkait menteri dari PKS, maka kontrak politik awal harus dibicarakan kembali," tegasnya. > Tetapi, lanjutnya, PKS akan menerima keputusan Presiden seandainya menteri dari PKS harus diganti. "Dengan catatan, ada alasan objektif dan masuk akal yang melatarbelakangi pergantian tersebut," tandasnya. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfuz optimistis, tidak ada kader partainya yang digusur dari KIB II. PPP memiliki dua kader di kabinet yakni Suryadharma Ali (menteri agama) dan Suharso Monoarfa (menteri perumahan rakyat). > > > Namun, Irgan mengakui, sudah selayaknya Presiden mengevaluasi kinerja kabinet. Hal ini agar para menteri bekerja sesuai kontrak politik dan pakta integritas yang telah ditandatangani. "Dan juga sebagai bentuk tanggung jawab presiden kepada rakyatnya," tandasnya.Belum adanya sinyal dari Presiden mengenai reshuffle juga diungkapkan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno. Namun, dia juga menyadari bahwa evaluasi kinerja menteri merupakan hal yang wajar dilakukan Presiden."Tapi, ada satu aspek lagi, terhadap menteri-menteri dari parpol, harus ada komunikasi politik terlebih dulu dengan parpol. Sehingga, wajar jika komunikasi politik menjadi penting sebelum Presiden melakukan reshuffle," kata Teguh. > > > Menanggapi wacana reshuffle, Ketua DPP Partai Keadilan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menegaskan, hal itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sehingga, kewenangan penuh berada di tangan presiden untuk menentukan kabinetnya. "Reshuffle adalah prerogatif presiden. Kita harus menghormati sistem presidensial," katanya. > > > Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafsah mengakui ada menteri yang sudah bekerja baik dan maksimal, tetapi masih ada juga yang belum mencapai apa yang diharapkan. Dia yakin, Presiden SBY sudah mengetahui itu, karena sudah ada tim atau unit khusus yang menilai kinerja menteri. Masukan dari masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, pers, dan institusi lainnya, juga menjadi pertimbangan presiden dalam menilai menterinya. > > Belum Ada Tawaran > Sementara itu, Ketua DPP PDI-P bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan mengemukakan, sampai saat ini belum ada pendekatan atau tawaran untuk bergabung atau berkoalisi dengan pemerintah SBY-Boediono. Dia menegaskan, sampai saat ini sikap partainya masih tetap berada di luar pemerintahan. "Biasanya kalau ada apa-apa pasti dibahas di rapat DPP. Sampai saat ini belum ada sama sekali pembahasan mengenai itu," katanya. > > > Dia mengakui, ada pertemuan beberapa pimpinan PDI-P dengan Partai Demokrat. Namun, pertemuan itu hanya silaturahmi.Menurutnya, agak sulit bagi PDI-P untuk bergabung dengan pemerintah dan kadernya masuk kabinet. Alasannya, rekomendasi kongres di Bali tahun lalu menetapkan PDI-P berada di luar pemerintahan. "Jika mau bergabung maka harus ada rapat luar biasa terlebih dahulu untuk mengubah rekomendasi kongres tersebut," jelasnya. Sedangkan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi menilai, ada beberapa menteri yang kinerjanya masih kurang. Dia mencontohkan, di sektor perhubungan dan kehutanan yang belum mampu mengatasi berbagai persoalan menahun. > [W-12/R-14/Ant/NOV/D-12] > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
