Refleksi : Korupsi di level atas "diberantas" dengan sistem tebang pilih.
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77911:koruptor-di-level-atas-diberangus-di-daerah-menjamur&catid=78:umum&Itemid=131 Koruptor di Level Atas Diberangus di Daerah Menjamur Oleh : Mandroy P Selain judi, korupsi memang merupakan penyakit masyarakat yang seharusnya diberantas sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak dibasmi bisa membunuh berjuta-juta rakyat Indonesia. Mengapa tidak! Karena rakyat Indonesia yang seharusnya mendapat kesejahteraan dari pos anggaran yang ada dalam APBN, APBD daerah, provinsi, kabupaten dan kota bahkan hingga ke desa dikorup atau digelapkan/ diselewengkan, dipakai sendiri atau secara berkelompok oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang namanya koruptor, sehingga rakyat menderita dan tambah sengsara. Dampaknya sangat luas merata dan sangat menyiksa rakyat Indonesia bahkan bila direnungkan secara mendalam, siksaannya sebenarnya melebihi kemurkaan alam seperti bencana alam, tsunami, dan meletusnya Gunung Merapi yang baru-baru ini juga bertubi-tubi menimpa tanah air tercinta ini. Sudah jelas ini merupakan tantangan dan pekerjaan berat bagi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono untuk segera mungkin menuntaskan pekerjaan rumah yang selalu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya ini. Untuk itu SBY tidak bisa duduk tenang-tenang lagi di singgasana kepresidenan dan harus bekerja lebih keras lagi. Bentuk kerja keras Pemerintahan SBY-Budiono itu harus benar-benar difokuskan pada pemberantasan penyakit rakyat yang notabene sudah menjadi penyakit rakyat yang kronis ini, tanpa pandang bulu siapapun orangnya yang korup harus disikat habis, mestinya begitu! Namun sayang kerja keras Pemerintah SBY yang diberantas hanya di level atas saja, di bagian bawah kabupaten/kota tidak, malahan begitu dipotong satu, tumbuh seribu di bagian bawahnya. Kenyataan pahit yang masih dirasakan saat ini, seorang koruptor ternyata masih mempunyai kekuatan dan dukungan yang dahsyat dari pemerintahan di bawahanya. Fenomena ini pada akhirnya memudahkan kelompok-kelompok koruptor secara leluasa membentuk kekuatan baru, saling berkolaborasi, bahkan cenderung selalu sehati dan sepaham untuk berkorupsi dengan nama "Pemerintah Daerah Yang Korup". Adanya kelompok baru di level daerah ini, membuat praktik korupsi di daerah-daerah tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Lantas, siapa yang menjadi korban? Tentu saja rakyat Indonesia sendiri yang menjadi korban, khususnya mereka yang masuk golongan rakyat kecil. Mereka tidak tahu politik, tidak tahu skenario, dan yang notabene masih polos menyikapi hasutan provokator orang elite. Menyikapi hal ini, tidak salah apabila di berbagai daerah muncul unjuk rasa menentang berbagai macam kebijakan Pemerintahan SBY-Budiono yang tidak tegas terhadap praktik korupsi di negeri ini meskipun tidak digubris sedikitpun. Kalau direnungkan secara mendalam, memang baik yang pro maupun yang anti korupsi pada kenyataannya selalu bermuara pada satu tujuan yaitu untuk perut. Koruptor ingin menumpuk kekayaan harta benda karena takut lapar sedangkan yang anti korupsi takut besoknya tidak ada yang di makan. Menurut Benyamin Sastro Husodo, dari pemantau independen pelaksana pejabat pemerintah mengatakan, memang sejak awal keran reformasi sudah dan masih berusaha dibuka oleh kaum mahasiswa sampai saat ini namun kenyataannya, peluang kebebasan untuk korupsi semakin menggila di berbagai lini bahkan telah sampai level tingkat pemerintahan desa. Manghalalkan Segala Cara Dalam praktiknya, kebebasan budaya korupsi di daerah bisa menghalalkan segala cara. Korupsi itu merupakan kebebasan tak terkontrol yang melanggar undang-undang dan aturan sehingga peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur bangsa Indonesia hanya sebagai simbol belaka, dalam bahasa Jawa istilahnya adalah 'kanggo nduwen-nduwen'. Lebih dari itu, korupsi telah melahirkan raja-raja koruptor kecil di daerah, yang memberi kesempatan sebebas-bebasnya bagi mereka, koruptor tentunya, untuk semakin kaya dan tentu saja yang kaya semakin kaya dan yang tak punya makin sengsara. Lebih lanjut, ini sudah terbukti sejak Pemerintah menggelontorkan dana langsung ke daerah/desa dalam bentuk program PNPM, JPES, ketahanan pangan, pembibitan dana block grand pada dinas pendidikan DAK, UKM dan lain-lain, banyak dinikmati dan digelapkan oleh sikoruptor dalam bentuk proposal. Laporannya "beres", LPJ "beres", angkanya "beres" selesai. Pengawasan di daerah tak berfungsi pasalnya para pengawas ikut menikmati. Aparat yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, aparat daerah dan perangkat desa yang menangani semuanya menjadi pengkhianat rakyat. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Nampaknya jawaban yang ada: tidak banyak yang bisa kita lakukan, mungkin banyak yang beralasan tidak punya pengaruh di dunia politik. Namun apakah alasan itu cukup kuat untuk membuat kita berdiam diri dan pasrah melihat praktik korupsi terus ada sampai ke generasi cucu-cucu kita? Kalau begitu, kita sama apatisnya dengan para koruptor yang tidak mau tahu dengan generasi yang akan datang. Lalu langkah kongkritnya? Pertama mari berdoa untuk bangsa ini, berdoa bagi para koruptor agar bertobat dari jalannya yang bengkok, berdoa bagi pemerintah agar semakin tegas menyikapi praktik korupsi di negeri ini. Kedua mari membudayakan anti korupsi mulai dari diri kita sendiri, untuk kemudian lanjut pada anak-anak kita dan anggota keluarga yang lain. Mari mencintai kebenaran dan keadilan lebih dari apapun dan membenci dosa seperti praktik korupsi lebih dari apapun juga.*** Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat USU [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
