http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/demokrasi-vs-monarki-nilai-budaya-asli/
Senin 06. of Desember 2010 12:47
Demokrasi vs Monarki: Nilai Budaya Asli
OLEH: DARWIN DARMAWAN
Saudara akan membeli detergen. Mana yang akan Saudara utamakan: kemasan atau
isinya? Merek atau daya bersihnya? Buat apa kemasannya menarik, kalau
kualitasnya tidak baik? Kita membeli isi, bukan bungkus.
Itu pertimbangan rasionalnya. Kenyataannya tidak selalu sama. Milan Kundera
pernah berkata, pilihan rasional tidak selalu operasional. Dia acap kali kalah
dengan pertimbangan pasar. Dengan kemampuan menghadirkan citra, kesan, bungkus,
penampilan yang serba wah dan indah, pasar mampu menumpulkan daya kritis atau
reflektif seseorang dalam mengambil keputusan.
Barang A isinya kalah berkualitas dibanding barang B. Namun karena barang A
lebih sering muncul di televisi, dibungkus dengan baik dan menarik, lama-lama
dirasa bisa menaikkan gengsi. Orang pun lalu kemudian lebih memilih barang A
dibanding B. Pun jika harga barang A lebih mahal dibanding harga barang B.
Kundera tidak bicara tentang barang untuk konsumsi sehari-sehari. Ia bicara
tentang politik yang dalam beberapa hal seperti barang konsumsi. Politik,
demikian menurutnya, tidak lagi dilihat sebagai upaya membangun polis atau
kota, tapi upaya membangun citra.
Yang menang dalam politik adalah mereka yang pandai membangun image, bukan yang
berhasil membangun kota. Satu pekan ini muncul kontestasi wacana mengenai
keunikan daerah Yogyakarta. Kontestasi mengerucut mengenai keberadaan gubernur
Yogya dan wakilnya. Dua kekuatan yang mengemuka: pro dan kontra keunikan Yogya.
Yang pro berpendapat, gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan tradisi
seperti sediakala. Sri Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan menjadi
gubernur dan wakilnya. Yang kontra berpendapat sebaliknya. Dengan alasan
demokrasi, mereka menginginkan gubernur dan wakilnya dipilih langsung oleh
rakyat, melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Mana yang akan menang? Kita tidak tahu. Prosesnya masih berlangsung sampai
sekarang. Yang jelas, di dalam kedua wacana tersebut, ada kuasa yang
beroperasi. Wacananya tidak netral dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, tanpa
upaya problematisasi atau mengritisi, wacana apa pun yang menang bisa
menghasilkan opresi (Foucault: 1972).
Bungkus atau Isi?
Apa itu demokrasi? Sederhananya itu adalah kekuasaan yang dipegang rakyat dan
untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang menentukan pemerintah dan
wakil-wakilnya. Itu sebabnya ada pemilihan umum langsung oleh rakyat. Karena
keunikannya, walaupun bagian dari negara Indonesia, Yogyakarta tidak seperti
itu. Karena pertimbangan historis, Yogyakarta menjadi daerah yang ditetapkan
sebagai daerah Istimewa. Salah satu keistimewannya, kepala daerah Yogya adalah
Sultan dan Paku Alam.
Tradisi tersebut yang ingin dihilangkan karena pertimbangan demokrasi. SBY,
merujuk pada keunikan Yogya yang menetapkan kepala daerahnya, berkata: Tidak
boleh ada monarki di negara demokrasi.
Di balik kata-kata ini, ada asumsi Yogya dijalankan secara monarki, yaitu
pemerintahan dipegang oleh raja. Lalu kedua, demokrasi itu lebih baik dibanding
monarki khas Yogya.
Persoalannya, demokrasi yang bagaimana? Demokrasi secara substansi memang baik.
Namun kalau demokrasi hanya kulit, ini yang mengkhawatirkan. Seperti yang
Kundera katakan, politik saat ini lebih mengedepankan bungkus atau kulit. Jadi
betapa pun terdengar baik, isinya tidak berkualitas. Betapapun terkesan indah,
kualitasnya ternyata mengecewakan.
Ini beberapa indikatornya. Para wakil rakyat , di tengah duka karena bencana,
sebagian pergi melakukan kunjungan kerja (wisata?) ke luar negeri. Para wakil
rakyat, saat sebagian besar rakyat miskin susah cari makan, mengusulkan
pembelian mobil dan renovasi rumah dinas. Para wakil rakyat, untuk sekadar
melakukan tugas (minimum), banyak yang suka membolos.
Bagaimana dengan pemerintah dan aparat negara lainnya yang (katanya) dipilih
secara demokratis? Di beberapa daerah, pemerintah yang menjalankan
demokrasi, tidak berhasil melindungi hak-hak beribadah sebagian rakyatnya. Di
beberapa daerah, pemerintah yang menjalankan demokrasi tidak berhasil
menciptakan lapangan kerja, juga pendidikan yang berkualitas untuk rakyatnya.
Bahkan, untuk mengatur secara fisik daerah istimewa Jakarta dalam hal lalu
lintas dan mengurangi bencana banjir, pemerintah yang menjalankan demokrasi
masih jauh dari keberhasilan. Di situ vulgar terlihat, demokrasi masih berupa
bungkus.
Bandingkan dengan Yogya yang (katanya) monarki. Saat bencana Merapi terjadi,
rakyatnya bahu-membahu membantu. Ada beberapa rumah tangga yang secara spontan
menyiapkan lima bungkus nasi; ada dukuh yang segera mengumpulkan baju layak
pakai satu jam setelah letusan besar 30 Oktober 2010 terjadi; ada warga yang
dengan inisiatif sendiri menyiramkan air ke kaca-kaca mobil yang tertutup abu
merapi.
Seorang pedagang kaki lima dan seorang pedagang angkringan dengan bangga
mengungkapkan keunikan Yogya, yang menurut mereka memiliki solidaritas sosial
yang kuat. "Ini, demikian mereka berkata, yang membuat sebagian besar korban
Merapi mampu menghadapi bencana besar itu."
Lihat juga tata kota Yogya. Sepanjang jalan Solo dan jalan-jalan utama,
terlihat pohon-pohon yang tertata rapi, terawat subur dan indah. Tidak salah
kalau pemerintah daerah memasang tulisan: "Jalan raya adalah taman terpanjang."
Yogya juga memiliki tata kelola air yang sejauh ini berhasil menghindarkan
rakyatnya dari banjir. Walaupun jumlah kendaraan sangat banyak, tetapi Yogya
relatif berhasil mengatasi kemacetan. Salah satunya, karena kedisiplinan polisi
menegakkan aturan lalu lintas.
Dari sisi ekonomi, barang-barang di Yogya relatif lebih murah di banding daerah
lainnya. Tingkat korupsi pemerintah Yogya juga sangat rendah. Kerukunan
antarkelompok masyarakat juga sangat terjaga. Orang dengan berbagai latar
belakang suku dan agama bisa hidup berdampingan dengan harmonis di Yogyakarta.
Situasi yang jarang kita temukan di daerah lainnya.
Indikator-indikator sederhana itu menunjukan, walau Yogya tidak demokratis,
isinya relatif lebih dekat dengan arti demokrasi sesungguhnya, dibanding
beberapa daerah yang menjalankan (bungkus) demokrasi. Jika arti demokrasi
yaitu: pemerintah dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat, maka silakan juga
tanya warga Yogya. Sejauh ini rasa-rasanya, penetapan gubernur dalam diri Sri
Sultan dan wakilnya adalah aspirasi mayoritas warga Yogya.
Bukan Hanya Prestasi
Tentu, indikator-indikator tersebutbukan hanya karena prestasi Sri Sultan
sebagai kepala daerah Yogyakarta. Menurut opini penulis, ini disebabkan
pengaruh nilai dan budaya Yogya yang masih kuat dipegang rakyatnya. Nilai-nilai
seperti harmoni, rasa malu yang positif, juga introspeksi diri saat menghadapi
hal buruk, mendasari cara rakyat Yogya berpikir dan bertindak. Sri Sultan
sejauh ini berhasil menjadi benteng nilai dan budaya yang ada, serta
menjalankan kepemimpinan yang khas Yogya. Dia menjamin sekaligus juga
dipengaruhi budaya tersebut saat menjalankan perannya sebagai raja.
Tradisi kepemimpinan kerajaan ini juga bukan tanpa risiko negatif. Kekuasaan
yang dilegitimasi dengan budaya, jika penguasanya tidak punya komitmen
kerakyatan seperti yang sudah Sri Sultan tunjukan, bisa menghasilkan penindasan
dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, tradisi ini cepat akan lambat akan
berhadapan dengan persoalan suksesi kepemimpinan. Hanya saja, karena budaya
Yogya begitu kuat, siapa pun raja Yogya nantinya, sejauh nilai dan budaya
Yogyakarta masih tetap terjaga, Yogyakarya akan tetap menjadi wilayah yang
demokratis secara isi. Bahkan, Yogyakarta bisa menjadi model bagaimana sebuah
tata kelola pemerintah yang (katanya) monarkis jauh lebih mampu menyejahterakan
rakyatnya.
Oleh karena itu, kontestasi mengenai bagaimana cara mendapatkan gubernur dan
wakil gubernur Yogyakarta ke depan yang akan diatur dalam UUK Yogyakarta,
rasanya kalah strategis dibanding mengupayakan sebuah UUK Yogya yang menjamin
lestarinya nilai dan budaya Yogya. Entah kepala daerah Yogya ditetapkan atau
dipilih langsung, hendaklah kepala daerah tersebut tetap memiliki komitmen dan
strategi untuk melestarikan budaya. Penulis malah khawatir, dengan demokrasi
versi barat sekarang, nilai dan budaya itu lenyap karena digantikan oleh mereka
yang pandai berjualan dan mengemas demokrasi.
Penulis adalah Rohaniwan Kristen, Graduate Student pada Centre for Religious
and Cultural Studies (CRCS) UGM.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
