Refleksi : Untuk menutup tidak ketidakmampuannya, maka kedudukan Sultan untuk perhatian umum dialihkan dari masalah korban bencana gunung Merapi. Begitulah taktik Abunawas Bin Alibabanya.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini PENANGANAN BENCANA Respons Presiden Cepat, tapi Operasional Memble Sabtu, 11 Desember 2010 Realisasi janji manis pemerintah terhadap para korban bencana alam ternyata tak semulus yang dibayangkan. Pengungsi di Yogyakarta, misalnya, yang hewan ternaknya ikut menjadi korban keganasan wedhus gembel Gunung Merapi sampai kini masih harus menelan ludah. Mereka bahkan sempat melakukan aksi unjuk rasa berharap agar semua janji bisa segera direalisikan. Ratusan warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merasa perlu berbondong-bondong mendatangi kantor pemkab setempat, untuk menagih janji itu. Namun, para pengungsi kecewa karena pemerintah berubah pikiran. Kalau semula, pemerintah akan membeli seluruh ternak termasuk yang mati; belakangan muncul informasi bahwa ternak yang mati tak jadi dibeli. Di lain pihak, para pengungsi kebingungan, rencana mengganti ternak mati dengan ternak hidup bakal kian menambah penderitaan mereka. Karena, saat ini, mereka sudah tidak memiliki kandang lagi. Keluhan yang sama juga disuarakan oleh para pengungsi korban tsunami di Mentawai, Sumbar. Mereka yang sempat dijanjikan mendapat rumah hunian sementara, akhirnya gigit jari karena rumah yang semakin dibutuhkan itu tak kunjung terwujud. Ungkapan serupa juga disampaikan pengungsi banjir Wasior. Mereka yang kehilangan rumah dan tempat usaha di perkebunan luas di wilayah Papua Barat, tak kunjung menerima uang biaya hidup yang telanjur dijanjikan. Untuk mengetahui lebih jauh masalah tersebut, wartawan Suara Karya, Andira mewawancarai Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unnair) Surabaya Prof Drs Kacung Marijan MA PhD di ruang kerjanya di Surabaya, Jumat (9/12). Banyak ungkapan kekecewaan dialami para korban bencana alam terkait masalah ganti rugi. Bagaimana pendapat Bapak? Bencana alam yang terjadi di kawasan sekitar Merapi, Mentawai dan Wasior memang sangat memprihatinkan karena menelan begitu banyak korban jiwa dan harta benda. Dalam kondisi seperti ini, memang diperlukan reaksi cepat dari pemerintah. Salah satunya adalah kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke lokasi pengungsian. Itu hal positif yang memang harus dilakukan seorang kepala negara. Respon itu tentu saja bukan hanya sebatas mengunjungi. Di sini Presiden mempunyai komitmen untuk melakukan percepatan mengatasi masalah. Tapi, apa yang dilakukan Presiden itu lebih pada respon sesaat. Respons jangka pendek waktu itu, yang memang tepat dan harus dilakukan. Tapi ternyata ada pihak yang mulai mempertanyakan janji pemerintah saat datang ke lokasi musibah! Inilah masalahnya. Pemerintah memang telah memberi janji manis untuk para pengungsi. Namun, saat janji itu harus dioperasionalkan, ada banyak persoalan teknis yang membatasinya. Pertama, berkaitan dengan anggaran. Kedua, berkaitan dengan siapa yang melaksanakan itu. Ketiga tentang targetnya, siapa yang berhak mendapat santuan dan sebagainya. Persoalan teknis itulah yang tidaklah semudah janji yang dilontarkan. Intinya, mereka kecewa karena respon Presiden yang sudah cepat itu, tapi operasional teknisnya sangat lambat. Ini yang kemudian melahirkan persoalan di masyarakat. Bukankah bencana sebetulnya sudah menjadi semacam 'agenda' rutin di Tanah Air kita? Betul, negara kita kerap terkena bencana. Tapi, lagi-lagi, pengungsi harus mengalami kekecewaan besar, karena respons Presiden yang selalu besar dalam tiap bencana, tidak kunjung diiringi kecepatan dari segi operasional teknis. Ini terjadi karena manajemen dalam hal mengatasi bencana kita, masih belum bagus. Walau negara kita sudah terbiasa dengan bencana alam, tapi manajemen bencana alam masih buruk. Manajemen itu terutama yang berkaitan dengan teknis, standar operasional prosedur (SOP), siapa yang bertanggung jawab dan berapa besaran dana yang dibutuhkan. Seberapa penting skenario itu di lapangan? Kalkulasi dan skenario mengatasi bencana harusnya sudah muncul. Tapi, kita nggak punya itu. Misalnya, daerah semacam Wasior yang rawan bencana. Harusnya pemerintah sejak awal memetakan daerah mana saja yang potensi bencananya dikategorikan tinggi, sedang, atau kecil. Sehingga, mereka nantinya siap, manajemen seperti apa yang akan diterapkan kalau daerahnya seperti ini, langkahnya harus bagaimana dan sebagainya. Bukan hanya langkahnya harus seperti apa, tapi juga pemulihannya seperti apa, recoverasinya bagaimana. Kita kayaknya belum punya itu. Bagaimana implikasinya di lapangan? Harusnya, ketika Presiden janji A, semua bawahannya harus bisa segera mewujudkannya. Ini persoalannya, bukan hanya dana tapi siapa yang berhak, termasuk persoalan data juga. Di negara kita hal seperti ini belum cukup bagus sehingga janji Presiden akhirnya malah dipermasalahkan pengungsi. Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam setiap penanganan musibah di Tanah Air? Banyak pihak yang harus dilibatkan. Mulai dari badan yang mengurusi bencana alam yang sudah ada, departemen teknis terkait, seperti Lementerian Sosial, untuk penyelamatan awal melibatkan Tim SAR, tentara, polisi, ormas, kelompok voluntir. Yang lain, yang sifatnya penanganan jangka agak panjang, juga melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian PU dan sebagainya. Nah, ini juga harus dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kita kayaknya belum siap ke arah sana. Kalau masyarakat sekitar Merapi akhirnya memilih untuk berunjuk rasa, itu fenomena apa? Masyarakat unjuk rasa, berarti sudah menganggap harapannya meleset. Wajar kalau kemudian ada unjuk rasa. Itu sah saja. Skenarionya harus cepat merumuskan janji Presiden. Harusnya menurut saya, ketika Presiden ngomong 'A', tim teknis meresponnya sesegera mungkin. Tak perlu sampai ada unjuk rasa, harus sudah diatasi. Kalau harus ada unjuk rasa dulu, baru diatasi, berarti pemerintahan sangat kurang siap. Entah di mana kurang siapnya, aspek data, uangnya atau institusi yang menanganinya. Ada isu perubahan ganti rugi terhadap ternak mati yang awalnya akan dibeli, namun belakangan akan diganti dengan yang hidup. Bagaimana menurut Anda? Ini aneh juga. Harusnya semua bawahan menuruti apa yang sudah disampaikan presiden. Tak perlu mempertanyakan hal lain. Omongan orang nomor satu harus dinyatakan. Memang akan ada persoalan terkait anggaran. Tapi, itu soal lain. Dugaan saya, dananya tak cukup. Pemerintah tidak membayangkan dananya bakal sebesar itu. Tapi, inilah fakta masyarakat sedang terkena musibah dan tugas negara membantu mengatasi masalah itu. Haruskah Presiden berjanji kepada para pengungsi? Dalam hal ini, kecepatan Presiden datang ke lokasi dengan janji manis untuk para pengungsi justru melahirkan kefrustasian. Karena, tidak diiringi kecepatan operasional dalam menindak-lanjuti kecepatan respon Presien tersebut. Presiden memang harus cepat, karena ini bencana. Pengungsi juga harus diberi semangat psikologis dan sebagainya. Tidak bisa, orang yang sudah hancur-hancuran begitu, petingginya bilang sebentar saya hitung dulu ada nggak anggarannya. Presiden memberi janji tak masalah. Yang bikin masalah justru operasionalnya ini. Bagaimana caranya agar kekecewaan pengungsi tak lagi terulang? Bukan tidak mungkin, bencana berikutnya sudah mengintip kita! Agar kasus macam itu tidak terulang lagi, lebih baik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) membuat skenario, melakukan pemetaan daerah mana yang rawan bencana, skenario dari penanganan sampai mengatasi ganti rugi atau melakukan pertolongan. Skenario juga butuh pembiayaan. Sehingga, ketika terjadi bencana Wasior, ada rumusan butuh anggaran berapa, apa yang harus dilakukan, anggarannya dari mana, action-nya seperti apa. Agar penanganannya bisa lebih cepat. Apakah dalam menangani bencana harus berkaca pada negara lain? Kita memang harus banyak belajar dari negara lain. Untuk gempa, misalnya, banyak pelajaran yang harusnya bisa kita petik dari Jepang. Manajemen bencana alam kita harusnya berkaca dari negara seperti itu. Memang ada problem kita, terutama yang terkait anggaran. Bagaimana sebaiknya cara mengatasi keterbatasan anggaran seperti ini? Mungkin perlu ada semacam dana khusus. Setiap tahun, misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus yang berfungsi sebagai dana abadi. Walau ini tetap saja di bawah koordinasi kementerian keuangan. Dana khusus ini kalau tiap tahun dikumpulkan, kalau tak ada bencana akan ada akumulasi. Jadi, semacam dana pengaman untuk mengatasi bencana. Bukankah terkait masalah pendanaan, selalu saja ada kekhawatiran bakal membuat peluang korupsi? Tentu saja, nanti akuntabilitasnya harus besar, jangan sampai dikorup oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dari kasus bencana. Saat ini memang banyak kasus dana untuk bencana justru dikorup oknum tertentu. Makanya akuntabilitasnya harus baik. Dengan cara seperti itu, janji semua ternak diganti, tak perlu dipertimbangkan lagi meski setelah dikalkulasi ternyata butuh dana terlalu besar. Dalam kasus Merapi, mungkin ada pertimbangan begitu, lalu tak kunjung ada realisasinya. Kalau ada dana khusus, tentu akan lebih mudah penyalurannya. Dana khusus itu nantinya disimpan di kas negara. Apakah kasus kekecewaan para pengungsi bakal memengaruhi kepercayaan terhadap kubu SBY pada pemilu berikutnya? Untungnya, kasus ini baru terjadi saat pemilu dimulai. Pemilu kan masih belum lama. Dukungan para pemilih memang ditentukan oleh banyaknya peristiwa. Contohnya pada era 2005 lalu, saat pemerintah menurunkan subsidi dan menaikkan BBM, waktu itu dukungan ke SBY langsung melorot termasuk ke Partai Demokrat. Tapi, kemudian ada recovery yang membuat Demokrat dan Presiden SBY meraih kemenangam. Sekarang ini, pemilu baru berjalan setahun, kita akan melihat peristiwa lain di kemudian hari. Karena, perilaku memilih ditentukan banyak peristiwa, mulai dari politik, sosial hingga ekonomi. Kalau pemilunya sekarang, mereka tentu akan kecewa dengan perolehan suara yang akan didapat. Tapi, pemilu masih 4 tahun lagi, masih banyak peristiwa yang akan terjadi.*** -------------------------------------------------------------------------- [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
