http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80865:refleksi-toleransi-tahun-2010--tahun-subur-praktik-intoleransi&catid=78:umum&Itemid=131
Refleksi Toleransi Tahun 2010 ; Tahun Subur Praktik Intoleransi
Oleh : Benget Silitonga
Tahun 2010 tercatat sebagai tahun yang sarat dengan praktik intoleransi
beragama dan berkeyakinan, baik di level nasional maupun lokal.
Beberapa kasus intoleransi yang menyita perhatian publik di tahun 2010
ini diantaranya, berulangnya kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di berbagai
tempat, dan tragedi menghebohkan yang menimpa warga Gereja HKBP di Ciketing,
Bekasi.
Di penghujung tahun 2010, praktik intoleransi juga terjadi terhadap warga
HKBP Bethania, Rancaekek, Bandung. Sementara di tingkat lokal, praktik
intoleransi terjadi berkaitan dengan rencana sekelompok massa dan pemerintah
kota setempat untuk menurunkan patung (rupang) Budha di Vihara Tri Ratna di
Tanjung Balai, Sumut.
Di lain pihak, kasus lama penganut Parmalim yang tidak bisa mendirikan
rumah ibadah di jalan Air Bersih Medan, hingga kini juga masih terkatung-katung
penyelesaiannya. Masalahnya kemudian apa makna di balik masih suburnya praktik
intoleransi sepenjang tahun 2010?
Mengapa praktik intoleransi beragama dan berkeyakinan tetap subur padahal
konstitusi republik ini justru menjamin toleransi atau kemerdekaan beragama?
Beberapa catatan kritis berikut ini barangkali bisa menjawabnya.
Sesat Pikir Terhadap The Others
Pertama, suburnya intoleransi disebabkan oleh masih kukuhnya mindset
sesat pikir terhadap 'the others' dalam kehidupan keberagamaan kita. 'The
Others" atau 'yang lain' lebih sering dilihat sebagai musuh yang harus
disingkirkan, daripada sebuah realitas yang harus dirawat.
Celakanya, kalau mau jujur, sesat pikir terhadap yang lain (the others)
bukan hanya monopoli tunggal satu agama mainstream mayoritas saja, sebut saja
Islam, sebagaimana asumsi banyak kalangan selama ini. Mereka yang minoritaspun
berpotensi berperilaku sesat pikir terhadap 'the others'.
Bahkan mindset tersebut tampaknya telah menjadi watak 'abadi' dari semua
agama/sekte mainstream. Seperti nafsu birahi, mindset ini bisa menyergap agama
dan keyakinan apa saja. Ia sering kali muncul persis ketika agama mainstream
menemukan ruang dan kesempatan menunjukkan dominasi atau mayoritasnya.
Niat mulia penganut Parmalim mendirikan ruma parsaktian (rumah ibadah) di
tanahnya sendiri dan dihalangi bukan oleh oleh umat mayoritas Islam, tetapi
justru oleh penganut Kristen (warga gereja HKBP) yang juga minoritas dan sering
'merasa' menjadi korban diskriminasi oleh agama mainstream lainnya, menjelaskan
hal tersebut. Dalam bentuk lain mindset sesat pikir terhadap the others yang
lebih massif bisa kita temukan dalam persaingan dan konflik antar aliran/sekte
dalam lingkungan internal satu agama/keyakinan.
Kedua, suburnya intoleransi dipicu oleh masih menguatnya mentalitas split
tolerance (penyimpangan toleransi) dalam masyarakat kita. Di satu sisi umat
beragama sulit membangun toleransi antara umat beragama dan keyakinan yang
sejatinya merupakan pesan kuat agama/keyakinan (sufi), namun di sisi lain umat
tampaknya begitu toleran dengan praktik-praktik korupsi dan manipulasi yang ada
di sekitarnya yang bersifat profan.
Dalam perspektif sosiologi politik, split tolerance ini merupakan warisan
dari masyarakat yang sedemikian lama hidup dalam politik hipokrisi dan politik
konservatif yang mengandalkan pendekatan toleransi permisif, daripada politik
substansial yang mengandalkan pendekatan toleransi kritis.
Politisasi Agama Gaya Baru
Ketiga, praktik intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan (atas nama)
agama merupakan implikasi dari warisan politisasi agama orde baru yang belum
sepenuhnya sirna. Intoleransi beragama merupakan buah dari politisasi negara
terhadap agama lewat penciptaan label 'agama resmi' (mainstream) dan 'agama
tidak resmi' (agama rakyat) yang nyatanya terus berlangsung hingga kini.
Di masa lalu, politisasi agama dilakukan negara, berselingkuh dengan
agama mainstream, secara langsung dengan melakukan politik koersif, mem-bredel
aliran, sekte, dan bahkan buku-buku?'sesat', atas alasan bahwa yang dilarang
tersebut illegal.
Sekarang politisasi agama dilakukan dengan gaya baru dalam bentuk yang
lebih soft. Negara tidak lagi betindak keras secara langsung terhadap agama
atau keyakinan lain yang non mainstream. Politisasi agama sekarang diperankan
oleh politik sekelompok massa yang menjadi 'Hakim' atas agama dan keyakinan
yang berkembang di masyarakat. Sekelompok massa menggantikan negara melakukan
tindak kekerasan Ironisnya, bukan melindungi dan mencegah, negara justru
'membiarkan' praktik kekerasan oleh sekelompok massa tersebut. Malah negara
terkesan membiarkan konflik yang muncul hingga berlarut-larut.
Lebih jauh lagi, politisasi agama juga bisa dilihat dari sikap pemerintah
yang diskriminatif dalam merespon isu-isu agama. Pemerintahan SBY garang
terhadap pendeta ngawur Terry Jones yang berencana membakar kitab suci Alquran
di Texas Amerika namun loyo bersikap terhadap aksi sekelompok massa yang
melakukan tindak kekerasan sebagaimana terjadi terhadap warga Ahmadiya dan
jemaat HKBP di Ciketing.
Empirisme Beragama
Keempat, suburnya intoleransi beragama bisa dibaca sebagai implikasi dari
masih minimnya praktik beragama (empirisme beragama). Para penganut agama masih
terjebak dengan praktik beragama dogmatik sehingga mereka tidak makin cerdas
memaknai semantika keagamaan, khususnya mengenai teks-teks suci yang ada.
Kebenaran masih dimaknai sekadar teks dan melupakan konteks. Hasilnya
praktik keberagamaan menjadi serba kaku. Semuanya diukur dari teks yang ada.
Kebenaranpun menjadi serba tekstual dan tunggal. Begitu teks kebenarannya
diciderai oleh agama atau kepercayaan lain, apalagi 'agama baru', maka tuduhan
penghinaan dan penodaan agama serta merta akan menjadi palu godam menghakimi
kepercayaan 'baru' tersebut.
Begitu kuatnya teks agama mendominasi sistem keberagamaan kita
mengakibatkan konteks (bahwa manusia itu plural dan agama berbeda menjalankan
keyakinannya) nyaris tidak mendapatkan tempat. Teks dibela habis-habisan lewat
berbagai cara mengingkari agama sendiri yang sejak awal memberi pesan kuat
terhadap konteks (keberagaman).
Dominasi pada teks atau doktrin ajaran agama (ortodoksi) membuat
keberagamaan kita timpang karena mengabaikan pengalaman beragama (ortopietas)
dan?praksis beragama (ortopraksis).?Padahal empirisme keberagamaan, yang
ditopang ortopietas dan ortopraksis, sangatlah penting untuk menopang toleransi
dalam keberagaman. Sebab, dalam banyak hal, sejrah mencatat bahwa toleransi di
republik ini justru tumbuh berbasis pada empirisme beragama yakni praktik
relasi sesama manusia, bukan pada teks-teks suci agama (ortodoksi).
Negara yang Merdeka
Toleransi atau kemerdekaan beragama dan berkeyakinan hanya bisa tumbuh
bila dua prasyarat mendasar terpenuhi. Pertama, negara (baca; pemerintah) yang
merdeka hadir di republik ini. Negara merdeka yang dimaksud tentu saja bukan
sekedar pemerintahan yang terpilih secara demokrasi (prosedural).
Negara merdeka yang dimaksud adalah pemerintahan yang otonom untuk
memerdekakan public sphere sedemikian rupa sehingga dapat digunakan semua
penganut agama (baca: keyakinan) secara bebas dan damai.?
Dalam konteks itu negara berperan dan berwenang mengelola 'keteraturan
beragama', tetapi tidak berwenang mengelola 'pengaturan beragama'. Prinsipnya,
semua keyakinan agama (baik 'resmi' maupun 'tidak resmi', baik 'lama' maupun
'baru') harus diberi kebebasan untuk hidup beribadah, dan mendirikan tempat
ibadah sebagai manifestasi hak asasi manusia yang paling mendasar.
Dan yang paling penting, ketika kekerasan (atas nama) agama muncul, di
sana negara harus hadir menghentikan kekerasan dan melindungi korban kekerasan,
sebagai bukti konkretisasi konstitusi negara.
Kedua, kehidupan keberagamaan kita semakin mampu mengintegrasikan antara
teks dan konteks. Pada titik ini keberagamaan tidak cukup dengan hanya
mengandalkan dialog lintas agama dan perspektif pluralisme lagi. Kehidupan
beragama harus tiba pada kesadaran baru yang memerdekakan yang disebut dengan
pasca-pluralisme (Mark Heim, Salvation, 1995). Yakni kesadaran?bahwa 'banyak
agama (baca:keyakinan) yang benar?dan masing-masing adalah satu-satunya jalan'.
Masing-masing keyakinan itu harus diakui benar dalam perspektif satu sama lain.
Dengan demikian kebenaran tidak bersifat singular apalagi tunggal, namun
plural. Di sanalah toleransi sejati bisa diretas.
Upaya memaksakan konsep penyatu, dengan menggabungkan konsep partikular
masing-masing keyakinan (termasuk mendorong negara menjadi penafsir tunggal
terhadap sesat tidaknya sebuah agama dan keyakinan), adalah perilaku primitif
dalam memandang keberagamaan dan berpotensi melanggengkan lumpur dosa praktik
intoleran dan kekerasan (atas nama) agama.
Kita berharap tahun subur praktik intoleransi 2010 tidak berlanjut ke
tahun 2011. Kita justru berharap tahun 2011 menjadi tahun rahmat yang memberi
harapan baru bagi tumbuhnya toleransi di republik ini. Itu hanya mungkin bila
pemerintah introspeksi diri dan semakin mengacu kepada konstitusi untuk
menyelenggarakan negara.
Konstitusi harus menjadi 'kitab suci' penyelenggaraan negara.
Penyelenggara negara harus menjadikan konstitusi sebagai rujukan asas dan moral
dalam membuat kebijakan. Oleh karenanya konstitusi tidak bisa dibaca sekedar
sebuah buku atau dokumen. Konstitusi harus dibaca, meminjam Ronald Dworkin,
sebagai sebuah moral reading (bacaan moral). Di lain pihak, umat beragama tentu
saja harus berbenah meninggalkan mentalitas split tolerance. Semoga! ***
Penulis adalah: Sekretaris Eksekutif Perhimpunan BAKUMSU Medan.
Koordinator Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi (KKJD) Sumut.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/