http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80862:politik-intrik---catatan-politik-2010-&catid=78:umum&Itemid=131
Politik Intrik ; ( Catatan Politik 2010 )
Oleh : Januari Sihotang
Bergulirnya era reformasi dan seiring tumbangnya tirani Soeharto telah
menggiring negara ini ke dalam euforia kebebasan dalam berbagai bidang.
Salah satu contohnya adalah adanya jaminan kebebasan dalam berserikat dan
berkumpul, hak yang nyata-nyata diberangus selama Orde Baru. Implikasinya,
bagai jamur di musim hujan, partai politik tumbuh dan berkembang. Tak ayal,
tiga kali pelaksanaan pemilu masa reformasi selalu diikuti puluhan partai.
Pemilu 1999-48 parpol, 2004-24 parpol dan 2009-44 parpol + 6 partai lokal.
Banyaknya parpol yang ikut pemilu dengan sendirinya berimplikasi terhadap
jumlah parpol yang mendapat jatah kursi di parlemen. Seperti saat ini, tercatat
ada tujuh fraksi di DPR. Banyaknya fraksi ternyata mengakibatkan lambannya
kinerja DPR.
Berbagai pertentangan dan politik kepentingan cenderung mendominasi
setiap sidang-sidang DPR. Berdasarkan kenyataan ini, belakangan muncul gagasan
untuk menyederhanakan jumlah parpol, baik yang menjadi peserta pemilu maupun
parpol yang berhak mendapat kursi di parlemen.
Walau setiap pemilu sudah diusahakan berbagai cara untuk mengurangi
parpol memlalui electoral treshold dan parliamentary treshold termasuk dengan
mempersulit pendirian parpol, namun kenyataannya jumlah parpol tetap tak bisa
dibendung. Bahkan sistem presidensial yang kita anut saat ini pun tersandera
dalam bingkai sistem multipartai 'kebablasan'.Multipartai dan Setgab
Terpilihnya SBY sebagai presiden untuk keduakalinya telah menimbulkan
babak baru dalam dunia politik tanah air. Betapa tidak, pasangan SBY-Boediono
mendapat legitimasi sangat kuat dengan meraih dukungan 60 persen lebih rakyat
Indonesia.
Dukungan di parlemen lebih dahsyat lagi. Tercatat 75,5 persen kursi masuk
dalam kelompok koalisi pemerintah yang berasal dari enam partai politik seperti
Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan kelompok oposisi hanya
menyisakan PDIP, Hanura dan Gerindra atau hanya sekitar 24,5 persen kursi.
Bukan hanya itu, untuk bisa mengkoordinasikan partai-partai koalisi,
pemerintah juga membentuk sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi
pemerintah. Hal ini dianggap penting sebagai sebuah forum permusyawaratan bagi
partai koalisi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan atau menanggapi
isu-isu yang sedang hangat dan menuntut sikap tegas pemerintah.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dukungan besar dalam hitungan
matematis, ternyata tidak mampu memuluskan setiap langkah pemerintah.
Pembentukan setgab juga belum mampu menjinakkan partai koalisi. Yang terjadi,
justru Setgab menjadi sumber baru perpecahan partai koalisi.
Begitu seringnya partai politik yang tergabung dalam setgab berdiri di
dua kaki menjadi penyebabnya. Masing-masing partai tetap punya trik dan intrik
tersendiri agar tidak terkesan terbelenggu dalam kungkungan setgab. Belum lagi
ketika ada kecemburuan dari beberapa partai koalisi yang merasa dinomorduakan
dalam setiap pengambilan keputusan di setgab (Media Indonesia, 22/12)Intrik Elit
Tercatat beberapa contoh kasus yang menjadi bukti nyata betapa kehidupan
politik di tahun 2010 dipenuhi berbagai intrik. Bukan hanya partai koalisi,
namun juga partai oposisi. Beberapa kasus tersebut misalnya, bagaimana
manuver-manuver partai koalisi selama pembahasan kasus bailout Bank Century
yang akhirnya meloloskan opsi C sebagai pilihan sidang paripurna DPR. Padahal,
dalam hitungan matematis, seharusnya partai pemerintah akan sangat mudah
memenangkan voting tersebut.
Jika dicermati, membelotnya beberapa partai koalisi seperti Golkar, PKS
dan PPP hanyalah sebagai intrik para elit untuk menaikkan posisi tawar mereka
di mata SBY. Dan ternyata, walau DPR telah mengamini telah terjadi pelanggaran
dalam proses bailout Bank Century, dukungan politik DPR dalam mengawal kasus
tersebut di tangan penegak hukum justru melemah.
Diduga, ada barter politik di kalangan elit. Terbukti, kasus Bank Century
seakan hilang ditelan bumi setelah Sri Mulyani 'dilengserkan' dari kursi
Menkeu.
Sebagai serangan balik, politik intrik selanjutnya dimainkan Partai
Demokrat terkait dugaan suap dana perjalanan (traveler's cheque) pemilihan
Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom, yang melibatkan 26 politisi dari
dari beberapa partai seperti PDIP, Golkar dan PPP. Kasus ini menjadi aneh
karena KPK hanya menjerat tersuap tanpa pernah menyentuh penyuap.
Intrik selanjutnya adalah bagaimana permainan politik yang terjadi dalam
hebohnya kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Jika diruntut alur
perkaranya, kasus tersebut akan menyeret beberapa elit politik salah satunya
adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Menurut pengakuan Gayus, mantan pegawai golongan IIIA Depkeu tersebut
telah menerima kucuran puluhan miliar dana sebagai balas jasa atas penerbitan
SPT palsu tiga perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group yang diduga
melakukan pengemplangan pajak. Pendapat lain langsung beredar. Justifikasi atas
keterkaitan Aburizal Bakrie dalam kasus mafia pajak dan plesiran Gayus ke Bali
hanyalah sebagai usaha untuk menjegal Aburizal dalam pertarungan kursi Presiden
2014 mendatang.
Hal yang sama juga terjadi kepada Sultan Hamengku Buwono X terkait RUU
Keistimewaan Yogya. Menurut beberapa pihak, RUU yang terkesan dipaksakan itu
hanyalah untuk mengeleminisir fungsi Sultan HB X dalam kapasitasnya sebagai
kepala pemerintahan di DIY. Hal ini pun cenderung dianggap sebagai intrik dari
partai tertentu demi menggurangi pamor Sultan dalam pilpres 2014.
Begitulah, satu tahun penuh negara ini disandera berbagai intrik politik
demi interest politik masing-masing. Usaha mengawal kasus tertentu bukan murni
untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun cenderung untuk menjerat lawan politik
dan menaikkan posisi tawar partai yang bersangkutan. Itulah politik, penuh
intrik. Sebab tanpa intrik, bukanlah politik. Entah sampai kapan.***
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM. Anggota forum
diskusi Pusat Kajian (PuKAT) Antikorupsi FH UGM
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/