http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80862:politik-intrik---catatan-politik-2010-&catid=78:umum&Itemid=131


      Politik Intrik ; ( Catatan Politik 2010 )        
      Oleh : Januari Sihotang



      Bergulirnya era reformasi dan seiring tumbangnya tirani Soeharto telah 
menggiring negara ini ke dalam euforia kebebasan dalam berbagai bidang. 

      Salah satu contohnya adalah adanya jaminan kebebasan dalam berserikat dan 
berkumpul, hak yang nyata-nyata diberangus selama Orde Baru. Implikasinya, 
bagai jamur di musim hujan, partai politik tumbuh dan berkembang. Tak ayal, 
tiga kali pelaksanaan pemilu masa reformasi selalu diikuti puluhan partai. 
Pemilu 1999-48 parpol, 2004-24 parpol dan 2009-44 parpol + 6 partai lokal.

      Banyaknya parpol yang ikut pemilu dengan sendirinya berimplikasi terhadap 
jumlah parpol yang mendapat jatah kursi di parlemen. Seperti saat ini, tercatat 
ada tujuh fraksi di DPR. Banyaknya fraksi ternyata mengakibatkan lambannya 
kinerja DPR. 

      Berbagai pertentangan dan politik kepentingan cenderung mendominasi 
setiap sidang-sidang DPR. Berdasarkan kenyataan ini, belakangan muncul gagasan 
untuk menyederhanakan jumlah parpol, baik yang menjadi peserta pemilu maupun 
parpol yang berhak mendapat kursi di parlemen.

      Walau setiap pemilu sudah diusahakan berbagai cara untuk mengurangi 
parpol memlalui electoral treshold dan parliamentary treshold termasuk dengan 
mempersulit pendirian parpol, namun kenyataannya jumlah parpol tetap tak bisa 
dibendung. Bahkan sistem presidensial yang kita anut saat ini pun tersandera 
dalam bingkai sistem multipartai 'kebablasan'.Multipartai dan Setgab

      Terpilihnya SBY sebagai presiden untuk keduakalinya telah menimbulkan 
babak baru dalam dunia politik tanah air. Betapa tidak, pasangan SBY-Boediono 
mendapat legitimasi sangat kuat dengan meraih dukungan 60 persen lebih rakyat 
Indonesia. 

      Dukungan di parlemen lebih dahsyat lagi. Tercatat 75,5 persen kursi masuk 
dalam kelompok koalisi pemerintah yang berasal dari enam partai politik seperti 
Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan kelompok oposisi hanya 
menyisakan PDIP, Hanura dan Gerindra atau hanya sekitar 24,5 persen kursi.

      Bukan hanya itu, untuk bisa mengkoordinasikan partai-partai koalisi, 
pemerintah juga membentuk sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi 
pemerintah. Hal ini dianggap penting sebagai sebuah forum permusyawaratan bagi 
partai koalisi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan atau menanggapi 
isu-isu yang sedang hangat dan menuntut sikap tegas pemerintah.

      Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dukungan besar dalam hitungan 
matematis, ternyata tidak mampu memuluskan setiap langkah pemerintah. 
Pembentukan setgab juga belum mampu menjinakkan partai koalisi. Yang terjadi, 
justru Setgab menjadi sumber baru perpecahan partai koalisi. 

      Begitu seringnya partai politik yang tergabung dalam setgab berdiri di 
dua kaki menjadi penyebabnya. Masing-masing partai tetap punya trik dan intrik 
tersendiri agar tidak terkesan terbelenggu dalam kungkungan setgab. Belum lagi 
ketika ada kecemburuan dari beberapa partai koalisi yang merasa dinomorduakan 
dalam setiap pengambilan keputusan di setgab (Media Indonesia, 22/12)Intrik Elit

      Tercatat beberapa contoh kasus yang menjadi bukti nyata betapa kehidupan 
politik di tahun 2010 dipenuhi berbagai intrik. Bukan hanya partai koalisi, 
namun juga partai oposisi. Beberapa kasus tersebut misalnya, bagaimana 
manuver-manuver partai koalisi selama pembahasan kasus bailout Bank Century 
yang akhirnya meloloskan opsi C sebagai pilihan sidang paripurna DPR. Padahal, 
dalam hitungan matematis, seharusnya partai pemerintah akan sangat mudah 
memenangkan voting tersebut.

      Jika dicermati, membelotnya beberapa partai koalisi seperti Golkar, PKS 
dan PPP hanyalah sebagai intrik para elit untuk menaikkan posisi tawar mereka 
di mata SBY. Dan ternyata, walau DPR telah mengamini telah terjadi pelanggaran 
dalam proses bailout Bank Century, dukungan politik DPR dalam mengawal kasus 
tersebut di tangan penegak hukum justru melemah. 

      Diduga, ada barter politik di kalangan elit. Terbukti, kasus Bank Century 
seakan hilang ditelan bumi setelah Sri Mulyani 'dilengserkan' dari kursi 
Menkeu. 

      Sebagai serangan balik, politik intrik selanjutnya dimainkan Partai 
Demokrat terkait dugaan suap dana perjalanan (traveler's cheque) pemilihan 
Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom, yang melibatkan 26 politisi dari 
dari beberapa partai seperti PDIP, Golkar dan PPP. Kasus ini menjadi aneh 
karena KPK hanya menjerat tersuap tanpa pernah menyentuh penyuap. 

      Intrik selanjutnya adalah bagaimana permainan politik yang terjadi dalam 
hebohnya kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Jika diruntut alur 
perkaranya, kasus tersebut akan menyeret beberapa elit politik salah satunya 
adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. 

      Menurut pengakuan Gayus, mantan pegawai golongan IIIA Depkeu tersebut 
telah menerima kucuran puluhan miliar dana sebagai balas jasa atas penerbitan 
SPT palsu tiga perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group yang diduga 
melakukan pengemplangan pajak. Pendapat lain langsung beredar. Justifikasi atas 
keterkaitan Aburizal Bakrie dalam kasus mafia pajak dan plesiran Gayus ke Bali 
hanyalah sebagai usaha untuk menjegal Aburizal dalam pertarungan kursi Presiden 
2014 mendatang. 

      Hal yang sama juga terjadi kepada Sultan Hamengku Buwono X terkait RUU 
Keistimewaan Yogya. Menurut beberapa pihak, RUU yang terkesan dipaksakan itu 
hanyalah untuk mengeleminisir fungsi Sultan HB X dalam kapasitasnya sebagai 
kepala pemerintahan di DIY. Hal ini pun cenderung dianggap sebagai intrik dari 
partai tertentu demi menggurangi pamor Sultan dalam pilpres 2014. 

      Begitulah, satu tahun penuh negara ini disandera berbagai intrik politik 
demi interest politik masing-masing. Usaha mengawal kasus tertentu bukan murni 
untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun cenderung untuk menjerat lawan politik 
dan menaikkan posisi tawar partai yang bersangkutan. Itulah politik, penuh 
intrik. Sebab tanpa intrik, bukanlah politik. Entah sampai kapan.*** 

      Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM. Anggota forum 
diskusi Pusat Kajian (PuKAT) Antikorupsi FH UGM


     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke