Refleksi : Soeharto tukang bohong, maka tentunya saja penerusnya pun tidak akan berbeda jauh. Negara yang pemimpimnya tukang bohong membebankan malapetaka kehidupan bagi rakyat.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=270245 KEBOHONGAN PRESIDEN SBY Harus Sadar, Hentikan Pencitraan Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Rabu, 12 Januari 2011 JAKARTA (Suara Karya): Seruan bahkan kecaman yang disuarakan sejumlah tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1), seharusnya bisa menyadarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menghentikan politik pencitraan dan melakukan tindakan konkret mengatasi berbagai problem bangsa dan negara. Tudingan bahwa Presiden SBY melakukan sembilan kebohongan harus dicermati agar tidak merusak kredibilitas dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini. Peringatan itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI Romo Benny Susetyo dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi di Jakarta, Selasa (11/1). Romo Benny mengingatkan, Presiden SBY harus bertindak secara nyata dan jangan hanya beretorika untuk menyelamatkan republik ini, padahal negara sedang menuju kehancuran. "Mengapa Presiden SBY harus melakukan kebohongan kepada rakyatnya, padahal Presiden SBY sebenarnya memiliki kemampuan untuk tidak berbohong dan mewujudkan keinginan rakyatnya? Kebohongan ini sengaja diciptakan karena Presiden SBY tidak berani bertindak untuk lebih baik," ujarnya. Menurut dia, sangat wajar kalau sejumlah tokoh masyarakat termasuk tokoh lintas agama menyuarakan keprihatinan atas ketidaktegasan Presiden SBY, bahkan cenderung melakukan kebohongan publik untuk menutup faka-fakta yang sebenarnya. "Karena kerap melakukan pencitraan, akhirnya Presiden SBY dituding melakukan kebohongan kepada masyarakatnya. Kalau memang SBY serius mau memberantas korupsi, intervensilah lembaga dan aparat pejabat penegak hukum yang tidak serius bekerja. Jangan hanya cuma menginstruksi di depan televisi, tapi publik melihat tidak ada yang dikerjakan aparat penegak hukum di lapangan," ujarnya. Kalau memang Presiden mau melakukan perbaikan dan bertindak menyelamatkan bangsa dan negara, sebenarnya dia bisa bertindak. "Pecat saja menteri atau pejabat pemerintah yang tidak sependapat dengannya atau yang mengganggu kinerja dalam perbaikan masa depan bangsa," katanya. Romo Benny juga meminta Presiden jangan hanya membuat rapat kerja-rapat kerja, tetapi tidak pernah ada hasilnya. Lebih baik Presiden kembali ke konstitusi, yaitu melakukan penegakan hukum, perbaikan ekonomi dan tindakan riil lainnya yang memang dibutuhkan rakyat Indonesia. "Presiden harus berani bertindak secara nyata. Jangan setengah-setengah atau menggantung seperti saat ini karena akan makin menimbulkan antipati dari masyarakat," katanya. Adhie Massardi juga meminta Presiden menghentikan politik pencitraan. Sudah selayaknya pemerintah mengganti jargon pencitraan mereka dengan aksi nyata. Masyarakat tidak butuh lagi dengan pertunjukan-pertunjukan yang mengarah kepada pencitraan politik. "Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sebuah langkah nyata, sebuah aksi atas berbagai masalah yang memang sedang dihadapi masyarakat," katanya. Perbaikan ekonomi ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pencitraan, tetapi bagaimana caranya agar harga sembako lebih murah dan terjangkau masyarakat. "Pemerintah harus melihat kenyataan bahwa rakyat makin miskin," katanya. Sementara itu, sebelas tokoh masyarakat mendeklarasikan berdirinya Gerakan Integritas Nasional (GIN) yang dilatarbelakangi oleh adanya masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti rendahnya tingkat integritas nasional, terutama di kalangan pejabat publik. Sebelas tokoh masyarakat tersebut yakni Ahmad Syafii Maarif, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Natan Setiabudi (mantan Ketua PGI), Bambang Ismawan, Putut Prabantoro, Kasturi Sukiadi, Parni Hadi, Wisjnubroto, Thresia Kristianty, Sudrajad, dan Teguh Santosa. Ketua GIN Salahuddin Wahid mengatakan, rendahnya integritas bangsa pejabat publik terlihat dari banyaknya kasus politik uang saat pilkada dan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. "Bahkan, ada kepala daerah yang menjadi terdakwa bisa dilantik dan melantik pula. Integritas bangsa sudah tidak jelas," katanya. (Joko S [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
