http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=22798
Rabu, 19 Januari 2011
NASIONAL
Pertemuan SBY-Tokoh Agama Mubazir
TEMU TOKOH AGAMA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres
Boediono berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai
melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh lintas agama di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (18-1) dini hari. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
JAKARTA (LampostOnline): Pertemuan tokoh lintas agama dan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mubazir dan hanya sebagai ajang politik
pencitraan. Forum tersebut tidak menyelesaikan substansi masalah bangsa.
Ketua Presidium Tokoh Lintas Agama Din Syamsuddin mengakui pertemuan
dengan SBY belum menyentuh persoalan sebenarnya. "Tidak persis seperti yang
diharapkan. Belum substansi," kata Din dalam konferensi pers di Kantor Center
for Dialogue and Cooperation among Civilizations di Menteng, Jakarta, Selasa
(18-1).
Din membantah suara kritis mereka merupakan gerakan pemakzulan SBY.
"Tokoh lintas agama menyampaikan kritik dengan penuh rasa tanggung jawab
disertai dengan fakta-fakta," kata Din.
Saat ini, ujar Din, banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, dalam bidang
ekonomi yang terlalu kapitalistik sehingga menimbulkan kesenjangan. Persoalan
kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi.
Di bidang hukum, penyelesaian kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus
Tambunan yang berlarut-larut juga menjadi sorotan. Pemberantasan korupsi
dianggap tersendat-sendat. Itu sebabnya, tokoh lintas agama meminta pemerintah
serius menangani berbagai persoalan bangsa.
Din mempertanyakan sikap pemerintah yang mempermasalahkan kritik dari
para tokoh agama, yang dinilai telah masuk ke ranah politik. Menurut Din,
politik kebangsaan akan selalu menjadi ranahnya para agamawan. "Gerakan moral
ini sudah sejak dulu dan harus terus dilakukan," ujarnya.
Pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin malam dihadiri antara lain Din
Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, tokoh
Katolik Franz Magnis Suseno, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf
Amin, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya, dan tokoh Konghucu Budi Tanoewibowo.
Sebelumnya, para tokoh itu menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah
kebohongan publik, antara lain terkait dengan angka kemiskinan, penegakan HAM,
terorisme, sistem pendidikan, dan kasus Lapindo yang tak kunjung usai.
Pencitraan
Sementara itu, Presiden World Conference Religion for Peace (WCRP) Hasyim
Muzadi mengatakan pertemuan tersebut tidak menyelesaikan persoalan bangsa.
"Kalau niatnya menyelesaikan masalah yang berat-berat, masih jauh. Indonesia
telanjur menjadi tricky country yang penuh trik, siasat, pengalihan masalah,
dan rekayasa," kata Hasyim dalam siaran persnya kemarin.
Menurut Hasyim, pertemuan itu hanya spektrum politik pencitraan. Jadi,
bukan masalah pertemuan terbuka atau tertutup. "Terbuka pun bukan jaminan.
Misalnya, masalah Gayus yang sesungguhnya masalah pajak bergeser ke masalah
paspor," katanya.
Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan
dalam pertemuan antara Presiden SBY dan tokoh agama tidak disinggung tentang
poin-poin kebohongan pemerintah. Dalam pertemuan itu dibacakan tujuh catatan
tokoh agama oleh Din Syamsuddin.
Julian mengatakan isi tujuh catatan itu tidak merepresentasikan seluruh
tokoh agama. "Ketika pertemuan berjalan, sebagian dari pemuka agama merasa apa
yang disampaikan Pak Din itu tidak mewakili semua pemuka agama," ujar Julian.
Julian menjelaskan di kalangan tokoh agama sendiri masih terjadi
perbedaan pendapat tentang catatan untuk pemerintah. "Ada perbedaan pandangan
di antara tokoh agama. Ini berarti belum ada masukan yang bersifat final," ujar
Julian.
Dia menambahkan tujuh catatan yang didampaikan Din itu masih perlu
dibahas lagi di kalangan tokoh agama agar bisa merepresentasikan semua pihak.
Karena itulah, tujuh catatan tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah.
Mengenai sikap dan tanggapan Presiden atas tujuh catatan itu, menurut
Julian, SBY langsung menanggapi. "Presiden menjawab dan merespons semua poin
yang disampaikan," ujarnya.
Julian mengingatkan pertemuan Presiden dan tokoh agama merupakan
inisiatif tokoh agama. "Bukan permintaan pemerintah, diatur, dan sebagainya,"
kata Julian. (U-1)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
