Refleksi: Siapa yang takut gertakan? Tetapi kalau FPI tunjuk gigih, mungkin SBY 
 bisa gemetar demam kurap dan lari tunggang langang. Untuk supaya tidak 
gemetar, tidak takut gertakan, tunjukanlah keperwiraan kepada anak buahmu.

Harian Komentar
12 Februari 2011


      SBY: Saya Tidak Takut Gertakan!
     


Atambua, KOMENTAR
Front Pembela Islam (FPI) mengancam menggulingkan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) jika menin-daklanjuti pernyataannya untuk membubarkan ormas 
anarkis. Terkait ancaman FPI tersebut, Presiden SBY menyatakan tidak gentar. 
"Saya melakukan apa yang harus saya lakukan sesuai dengan konstitusi, untuk 
masa depan negara. Saya tidak takut gertakan," tegas SBY dalam wawancara dengan 
stasiun televisi SCTV di Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Jumat (11/02). 


Presiden SBY mengaitkan pernyataan penggulingan dirinya itu dengan tindakan 
makar. "Saya tidak melihat langsung. Namun kalau betul yang bersangkutan itu 
ber-sama dengan yang lain ingin menggulingkan kekuasaan dengan kudeta dan 
mengajak jenderal, di negara mana pun hal ini adalah makar," tegas SBY seraya 
menambahkan, bahwa makar adalah kejahatan, apalagi sampai mengajak jenderal. 


SBY sendiri berada di NTT dalam kunjungan kerjanya selama empat hari. Jumat 
kemarin merupakan kunjungan terakhir SBY di NTT sebelum bertolak ke Kupang 
menggu-nakan Kapal Perang TNI Sla-met Riyadi bernomor lambung 315. Seperti 
diketahui, sebe-lumnya Ketua FPI Bidang Advokasi, Munarman menilai, pernyataan 
Presiden SBY untuk membubarkan ormas anarkis, tak bermutu. 
"Kalau dia terus menghem-buskan pembubaran ormas, maka umat dan ormas Islam 
sangat siap untuk mem-Ben Ali-kan SBY karena ternyata dia lebih memilih berada 
di pihak yang bhatil," ungkap Munarman yang dilansir dari kompas.com. 


Munarman menilai pernya-taan tersebut sebagai pernya-taan yang paling tidak 
bermu-tu dari seorang presiden, karena titik persoalan yang melatarbelakangi 
insiden di Cikeusik Pandeglang Banten justru ada di kubu Ahma-diyah. "Jaka 
sembung naik ojek, nggak nyambung jek. Masalahnya ada di Ahma-diyah yang 
melanggar UU, kok ormas yang jadi sasaran," tambahnya.
Menurutnya pula, presiden hanya memanipulasi Hari Pers Nasional 9 Februari lalu 
dengan melontarkan pernya-taan tersebut agar memper-oleh dukungan pers. 
Munar-man menilai dukungan ini diperlukan presiden untuk menaikkan kembali 
rating-nya di lembaga survei yang akhir-akhir ini terus me-nurun. 


Secara terpisah, Partai De-mokrasi Indonesia Perjua-ngan (PDIP) menggelar jumpa 
pers resmi membahas aksi ke-kerasan berbau agama yang terjadi dalam sepekan 
ini. PDIP meminta, pernyataan Presiden SBY soal pembu-baran organisasi massa 
yang suka berbuat kekerasan se-gera dilakukan. "PDI Perjuangan meminta agar 
segenap ormas anarki baik yang terdaftar atau tidak terdaftar segera dibubarkan 
dan dinyatakan sebagai or-mas terlarang di Republik Indonesia," kata Hamka Haq, 
Ketua Bidang Agama dan Kebudayaan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, dalam jumpa pers 
di kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Ju-mat (11/02).


Hamka menyatakan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini adalah 
bukti adanya pembiaran, kelenga-han pemerintah pada pelaku kekerasan. 
Pemerintah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga kebe-basan warga 
negara memeluk agama dan menjalankan iba-dah sesuai agama dan ke-percayaannya, 
berdasarkan Undang-undang Dasar pasal 28 E dan Pasal 29.
"Sikap seperti ini meru-pakan dampak dari tidak adanya ketegasan pemerintah 
terhadap penertiban dan pemberian hukuman terha-dap pelaku kekerasan, sehingga 
supremasi hukum terkalahkan oleh kekuatan kelom-pok tertentu," kata Hamka.


Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah me-nambahkan, data ormas yang 
harus dibubarkan sebenarnya sudah di tangan intelijen dan pemerintah. Saatnya 
peme-rintah bersikap tegas menja-lankan ketentuan UU Ormas. "Makanya jangan 
kura-kura dalam perahu memperlihat-kan sikap tegas ini," kata Basarah. "Kalau 
PDIP punya kewenangan melakukan itu, kami akan melakukan hari ini," katanya. 
"Tapi sebagai kekuatan yang berada di luar pemerintahan, kami minta pemerintah 
menjalankan perintah undang-undang, membubarkan ormas-ormas yang sudah ada 
dalam catatan intelijen berkali-kali melakukan kekerasan," kata 
Basarah.(kmc/vvn/sbr)



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke