KASUS TENAGA KERJA
Hentikan Penempatan TKI ke Arab Saudi
Kamis, 17 Februari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Indonesia diminta menghentikan
sementara (moratorium) penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.
Ini karena bangsa dan negara lebih banyak mengalami kerugian dibanding manfaat
dari penempatan TKI ke Saudi.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, berbagai
kalangan sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan moratorium
penempatan TKI ke Arab Saudi, namun pemerintah selalu lebih tergiur dengan
banyaknya devisa yang dihasilkan TKI yang justru kerap dianiaya dan disiksa.
"Selama ini kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa TKI di Arab
Saudi sering direduksi dan hanya dilihat sebagai persoalan antara buruh dan
majikannya. Apalagi, pihak Saudi juga menyatakan tidak akan menerima TKI lagi.
Peran Pemerintah Indonesia menjadi tidak strategis dan tak berdaya di hadapan
arogansi para majikan di Saudi yang banyak merampas hak-hak buruh migran kita,"
katanya di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, Plt Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Kemennakertrans Sunarno mengatakan, pengiriman TKI ke Arab Saudi dalam tiga
bulan terakhir mengalami penurunan seiring pengetatan proses perekrutan dan
penempatan calon TKI. Penurunan penempatan TKI ke Saudi mencapai 30 persen dari
rata-rata 30.000 TKI menjadi 20.000 TKI per bulan.
"Semenjak pengetatan tiga bulan lalu, pengiriman TKI ke Arab Saudi turun
30 persen. Pengetatan itu merupakan upaya perbaikan sistem perekrutan tenaga
kerja dan akan kami berlakukan sampai situasi lebih kondusif," katanya.
Berdasarkan data Kemennakertrans, jumlah TKI yang dikirim ke Arab Saudi
pada 2010 berjumlah 367.719 orang. Dari total ini, 337.564 bekerja di sektor
informal, sedangkan sisanya bekerja di sektor formal. Sebelumnya, Arab Saudi
secara resmi mengumumkan penghentian sementara penerimaan TKI mulai Senin
(14/2).
Terkait hal ini, Sunarno mengatakan, pernyataan dari Kadin Arab Saudi
hanya keinginan dari kelompok tertentu. Pemerintah Arab Saudi sendiri belum
mengeluarkan pernyataan terkait pembatasan pengiriman TKI. "Belum ada
pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat. Dia membantah berita-berita yang
menyebutkan Arab Saudi menghentikan sementara perekrutan TKI.
"Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Sanarcom (Saudi Arabia National
Recrutment Committe) Saad Al-Badah bahwa yang diinginkan adalah agar diadakan
asosiasi yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi. Jadi, tidak seperti
sekarang ini ada tiga asosiasi, yaitu Apjati (Asosiasi Perusahaan Jasa TKI),
Himsataki (Himpunan Pengusaha Jasa TKI), dan IdEA (Indonesia Development
Employee Association)," katanya.
Di lain pihak, Ketua Dewan Direktur Center for Information and
Development Studies (CIDES) Ricky Rachmadi mendesak pemerintah menerbitkan
surat keputusan bersama (SKB) lima menteri untuk penanganan permasalahan TKI.
SKB lima menteri ini melibatkan Mennakertrans, Menteri Kesehatan, Menteri Luar
Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Kelima menteri tersebut bekerja di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
"Karena mafia TKW dan TKI sudah menggurita, maka penanganannya tidak bisa
diberikan pada satu instansi, tapi harus dikoordinasikan di bawah Kantor Menko
Kesra," katanya.
Ricky, yang juga wakil Sekjen Partai Golkar, mengatakan, KBRI dan KJRI di
negara tujuan penempatan TKI harus diajak berdialog untuk memaparkan dan
mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami TKI, khususnya di Timur
Tengah dan Malaysia. Setelah mendapat penyiksaan fisik, pelecehan seksual,
hingga gaji tidak dibayar majikan, TKI bermasalah saat ini banyak tidur di
penampungan yang dalam kondisi berdesak-desakan.
Di tempat terpisah, anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz
menyayangkan keputusan pihak Arab Saudi yang menghentinkan penerimaan TKI
sebelum ada perundingan dengan pihak dari Pemerintah Indonesia. Padahal,
Indonesia juga melakukan upaya perbaikan dalam sistem perekrutan dan penempatan
TKI ke luar negeri.
"Arab Saudi butuh TKI, dan Indonesia juga menempatkan Arab Saudi sebagai
tujuan negara penempatan TKI. Seharusnya ada komunikasi antara Pemerintah Arab
Saudi dan Indonesia untuk mencari solusi," tutur Irgan, yang juga Sekretaris
Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini (tidak seperti yang tertulis di
berita HU Suara Karya edisi Sabtu/12-2 halaman 12 yang menyatakan bahwa Sekjen
PPP adalah Romahurmuziy). (Andrian/Bayu)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
