Refleksi : Daerah Otonom Baru adalah tipu muslihat rezim SBY supaya proyek Food Estate milik Bin Ladin Groups guna memproduksikan bahan makanan untuk Timur Tengah bisa cepat dilaksanakan dengan kecil kemungkinan ditentang oleh masyarakat. Selama ini tidak ada satu daerah pun yang disebut otonom menunjukkan hasil positif terhadap perbaikan tingkat hidup penduduk setempat menjadi lebih baik dan bermutu.
http://www.suarapembaruan.com/home/usulan-daerah-otonom-baru-di-kabupaten-mappi/4251 Usulan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mappi Jumat, 4 Maret 2011 | 14:09 Bupati Mappi Aminadab Yumame bersama 80 warga menyampaikan presentasi dalam rangka pengusulan daerah otonom baru di Kabupaten Mappi. [SP/Robert Isidorus Vanwi] [JAYAPURA] Sekitar 80 orang yang teridir dari kepala suku, adat, dan masyarakat bersama Bupati Mappi Aminadab Yumame datang menyampaikan presentasi dalam rangka pengusulan daerah otonom baru di Kabupaten Mappi, Jumat (4/3) siang di Ruang Rapat DPR Papua. Perwakilan DPRP diwakili Ketua Komisi A Ruben Magai. Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi saat ini berjumlah. 80.263 jiwa Dalam presentasi pemekaran tersebut dikatakan, aspirasi sebagian besar masyarakat Suku Awyu dan Suku Korwai Kombai yang menginginkan adanya pemekaran daerah di wilayahnya untuk mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali guna percepatan pembangunan infratruktur serta Sumber Daya Manusia. "Ini sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat dan janji bapak Gubernur Provinsi Papua pada waktu kunjungan kerja (Turkam) ke Distrik Edera di Bade pada tahun 2007, dan Distrik Citak Mitak di Senggo pada tahun 2008 di Kabupaten Mappi yang pada waktu itu mendapatkan tanggapan positif dari Bapak Gubernur Provinsi Papua,"ujarnya Kata dia, presentasi ini untuk mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Papua tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Muara Digul dengan Ibu Kota di Bade, serta pembentukan calon Kabupaten Admi Korbai dengan Ibu kota di Senggo. Adapun Persyaratan Pembentukan. Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah dan belum kami penuhi sesuai PP 78 tahun 2007 terdiri dari, Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Bamuskam masing-masing kampung, Ketua LMA, Ketua Dewan Adat, Kelompok Ormas maupun perorangan, Kepala Distrik yang menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Muara Digul dan Admi Korbai. Calon Kabupaten Admi Korbai dengan ibu kota di Senggo terdiri dari. Distrik Citak-Mitak Distrik Kaibar,Distrik Ti Zain, Distrik Passue Bawah,Distrik Passue Lalu, calon Kabupaten Muara Digul dengan ibu kota di Bade terdiri dari. Distrik Edera,Distrik Syaha Me,Distrik Bamgi,Distrik Venaha ,Distrik Yakomi. SK Penyerahan Aset Provinsi (bergerak maupun tidak bergerak) kepada Calon Kabupaten. SK Kesediaan memberikan dukungan dana untuk untuk penyelenggaraan pemerintahan sementara. SK Kesediaan memberikan dukungan dana untuk untuk penyelenggaraan pemilukada pertama kali. "Sesuai dengan ketentuan PP78/2007, persyaratan pembentukan Kabupaten Muara Digul dan Admi korbai yaitu, Persyaratan Adminsitrasi (Belum Terpenuhi) masih kurang persetujuan Gubernur Papua dan DPRD Provinsi Papua di Jayapura serta Persetujuan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. Persyaratan Teknis (Sudah Terpenuhi) Persyaratan Fisik Kewilayahan (Sudah Terpenuhi)". Lanjut dia, Kajian Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 adalah Faktor Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Rentang Kendali. "Semua ini sudah kami lakukan. Dan masyarakat Suku Awyu dan Suku Korwai Kombai siap untuk menjadi kabupaten, "kata Bupati Mappi. Dikatakan, luas Kabupaten Mappi 28.518 Km2 Ini merupakan wilayah yang sangat luas menyebabkan rentan kendali pemerintah menjadi jauh sehingga membuat pelayanan ke daerah pedalaman menjadi sangat lamban. " Hal ini dirasakan oleh Pemerintah dan juga masyarakat bahwa pelayanan kurang berjalan secara optimal daerah-daerah di pedalaman,"ujarnya. Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu mengatakan. "Semua harus dilakukan sesuai mekanisme dan presedural. Presentasi ini juga harus dilakukan kepada Gubernur,"ujarnya. Ketua Komisi A Ruben Magai, mengatakan apa yang dilakukan ini sesuai prosedural yang berlaku dan tak sembunyi-sembunyi." Ini baik, namun selesai ini akan ada lagi tahapan dalam rapat panmun dan dilanjutkan dalam paripurna,"ujarnya. [154] ++++ http://www.sinarharapan.co.id/berita/content_96/read/pemda-harus-pastikan-ketersediaan-lahan/ Selasa 01. of Maret 2011 13:43 Food Estate Segera Dijalankan Kembali Hatta: Pemda Harus Pastikan Ketersediaan Lahan OLEH: FAISAL RACHMAN Jakarta - Meski banyak mendapat tentangan, pemerintah memastikan megaproyek Food Estate di Merauke, Papua segera berjalan tahun ini. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, di awal 2011 ini saja pemerintah sudah siap mengucurkan dana dari Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 800 miliar. Menurut Hatta, dana sebesar itu dianggarkan untuk membangun infrastruktur dasar. "Tahun ini anggaran sebesar Rp 700 miliar sampai Rp 800 miliar sudah siap dikucurkan. Diharapkan investor akan segera tergerak untuk berinvestasi di situ," ujar Hatta ketika menjawab pertanyaan SH di kantornya, Jakarta, Senin (28/2). Ia menyangkal jika proyek ini terhambat oleh adanya perbedaan interpretasi akan penggunaan lahan dari beberapa kementerian/lembaga yang terkait pembangunan Food Estate. "Penggunaan dana sebesar 570 hektare itu sudah selesai, tak ada lagi perdebatan soal itu," tegasnya. Saat ini, menurut Hatta, Kementerian Pertanian sedang mendesain ulang rencana induk (master plan) proyek tersebut. Hal ini terkait dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang saat ini sudah disepakati seluas 570.000 hektare. "Redesign masterplan tersebut sedang dikerjakan Menteri Perdagangan dan sudah hampir rampung," ujarnya. Hal yang terpenting saat ini, kata Hatta, adalah tugas pemerintah daerah untuk memastikan ketersedian lahan yang akan digunakan. "Lahan itu yang punya wewenang kan pemerintah daerah," tukasnya. Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan koridor ekonomi berbasis pangan. Wakil menteri Pertanian Bayu Krisnamurti mencontohkan, dalam proyek Food Estate di Merauke, Papua, investasi BUMN diharapkan bisa mencapai Rp 3 triliun. Kebutuhan ini terutama digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan juga sebagai pendorong agar investor lain bersedia melakukan hal yang serupa. "Beberapa BUMN sudah bersedia. Ini berguna untuk mendorong pihak lain berinvestasi lebih jauh di Food Estate," tutur Bayu. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengutarakan, dalam perhitungannya, pembangunan Food Estate, pemerintah membutuhkan total anggaran sekitar Rp 100 triliun. Anggaran tersebut selain digunakan untuk pembangunan Food Estate, juga untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. "Selain jalan provinsi, tidak kalah penting jalan kabupaten untuk menghubungkan tempat produksi," tuturnya. Seperti disebutkan, Megaproyek Merauke Integrated Food Estate and Energy (MIFEE) sejatinya mendapat banyak kecaman. Proyek tersebut dituding hanya menguntungkan korporasi modern dan asing. Besarnya proyek ini bertumpu ini pada investasi asing pun membuat petani dan penduduk asli Papua dinilai makin tersingkir. Oleh sebab itu, proyek tersebut memiliki potensi konflik besar, terlebih dari adanya pengambilalihan lahan adat dan hutan konservasi. "Kami khawatir, perusahaan-perusahaan yang bergerak di MIFEE malah mengabaikan hak-hak petani setempa. Pemanfaatan ekonominya lebih banyak diraup perusahaa-perushaan multinasional," ujar Achmad Yakub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional, Serikat Petani Indonesia. Oleh karena itu, Ia mendesak agar pemerintah menghentikan program Food Estate. Ia menilai pengembangan Food Estate bertentangan dengan paya pemerintah sendiri dalam memnuhi kemandirian pangan. n [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
