Sumber:
http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=10150110764003067#!/notes/zaki-hussein/imperialisme-dan-ngo-di-amerika-latin/10150156390548343
Imperialisme dan NGO di Amerika Latin*
by Zaki Hussein on Saturday, 12 March 2011 at 19:44
Oleh: James Petras
Pada awal tahun 1980-an, sebagian dari kelas berkuasa neoliberal yang lebih
pandai, menyadari bahwa kebijakan mereka mengakibatkan polarisasi masyarakat
dan
memicu ketidakpuasan sosial berskala-besar. Para politisi neoliberal mulai
membiayai dan memajukan strategi "dari bawah" yang berjalan seiring dengan
kebijakan neoliberal mereka, yaitu strategi memajukan organisasi "akar rumput"
dengan ideologi "anti-negara" untuk mengintervensi kelas-kelas yang secara
potensial bertentangan demi menciptakan sebuah "bantalan sosial."
Organisasi-organisasi ini secara keuangan bergantung pada sumber-sumber
neoliberal dan terlibat langsung dalam persaingan dengan gerakan sosial-politik
untuk memenangkan kesadaran para pimpinan lokal dan aktivis komunitas. Pada
tahun 1990-an, organisasi-organisasi ini, yang disebut "non-pemerintah,"
berjumlah ribuan dan menerima hampir empat miliar dolar di seluruh dunia.
Neoliberalisme dan NGO
Kebingungan mengenai karakter politik dari organisasi non-pemerintah (NGO)
muncul dari sejarah mereka yang sebelumnya di tahun 1970-an, selama masa
kediktatoran. Pada periode ini, mereka aktif memberikan dukungan kemanusiaan
kepada korban-korban kediktatoran militer dan mengutuk pelanggaran hak asasi
manusia. NGO menyediakan "dapur umum" yang memungkinkan keluarga korban
bertahan
dalam gempuran gelombang pertama yang dilakukan kediktatoran neoliberal.
Periode
ini menghasilkan citra baik bagi NGO, bahkan di antara kaum kiri. Mereka
dianggap sebagai bagian dari "kubu progresif."
Meskipun demikian, bahkan pada saat itu, keterbatasan NGO sudah terlihat jelas.
Sementara mereka menyerang pelanggaran hak asasi manusia oleh kediktatoran
lokal, mereka jarang mengutuk patron-patron Amerika dan Eropa yang membiayai
dan
memberikan saran kepada mereka. Juga tidak terdapat upaya yang serius untuk
menghubungkan kebijakan ekonomi neoliberal dan pelanggaran hak asasi manusia
dengan peralihan baru dalam sistem imperialis. Jelas bahwa sumber keuangan
mereka yang berasal dari luar, membatasi kritik dan tindakan hak asasi manusia
mereka.
Oposisi terhadap neoliberalisme tumbuh pada awal tahun 1980-an, sementara
pemerintah Amerika dan Eropa serta Bank Dunia meningkatkan pembiayaan mereka
untuk NGO. Terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan gerakan sosial yang
menentang model neoliberal dan upaya untuk merusak mereka dengan menciptakan
bentuk-bentuk aksi sosial alternatif melalui NGO. Titik pertemuan dasar di
antara NGO dan Bank Dunia adalah mereka sama-sama menentang "peran negara"
(statism). Di permukaan, NGO mengkritik negara dari perspektif "kiri" untuk
membela masyarakat sipil, sementara kaum kanan melakukannya atas nama pasar.
Walau demikian, dalam kenyataannya, Bank Dunia, rezim-rezim neoliberal, dan
yayasan-yayasan barat mengkooptasi dan mendorong NGO untuk menggerogoti negara
kesejahteraan nasional dengan menyediakan pelayanan sosial sebagai kompensasi
bagi korban perusahaan multi-nasional (MNC). Dengan kata lain, ketika rezim
neoliberal menghancurkan komunitas dari atas dengan membanjiri negara dengan
barang-barang impor murah; mengambil uang pembayaran utang luar negeri;
menghapus peraturan yang melindungi buruh, dan memperbanyak pengangguran serta
buruh berupah murah, NGO dibiayai untuk menyediakan proyek-proyek "swa-bantu"
(self-help), "pendidikan populer," dan pelatihan kerja, untuk menyerap
sementara
sejumlah kecil kaum miskin, mengkooptasi pimpinan-pimpinan lokal, dan merusak
perjuangan anti-sistem.
NGO menjadi "tampilan komunitas" dari neoliberalisme, terkait erat dengan
mereka
yang ada di atas, dan melengkapi kerja destruktif mereka dengan proyek-proyek
lokal. Intinya, kaum neoliberal mengorganisir operasi "penjepitan" atau
strategi
ganda. Naasnya, banyak dari kaum kiri hanya memfokuskan perjuangan pada
"neoliberalisme" dari atas dan luar negeri (Dana Moneter Internasional, Bank
Dunia) dan bukan pada neoliberalisme dari bawah (NGO, usaha mikro). Alasan
utama
dari kekhilafan ini adalah karena banyak mantan-Marxis yang beralih ke rumusan
dan praktek NGO. Anti-peran negara adalah tiket perjalanan ideologis dari
politik kelas ke "pemberdayaan masyarakat" (community development), dari
Marxisme ke NGO.
Biasanya, para ideolog NGO mempertentangkan kekuasaan "negara" dengan kekuasaan
"lokal." Mereka menyatakan, kekuasaan negara jauh dari warga negaranya, mandiri
dan sewenang-wenang, serta cenderung mengembangkan kepentingan yang berbeda dan
bertentangan dengan kepentingan warga negaranya, sementara kekuasaan lokal
pasti
lebih dekat dan responsif terhadap rakyat. Namun, terlepas dari kasus-kasus
sejarah di mana yang kebalikannya juga benar, paham di atas mengabaikan
hubungan
penting antara negara dengan kekuasaan lokal―kebenaran sederhana bahwa
kekuasaan
negara yang digunakan oleh kelas penghisap akan menghancurkan inisiatif lokal
yang progresif, sementara kekuasaan yang sama di tangan kekuatan progresif akan
memperkuat inisiatif-inisiatif seperti itu.
Wacana pertentangan negara dengan kekuasaan lokal itu digunakan untuk
membenarkan peran NGO sebagai broker di antara organisasi-organisasi lokal,
donatur asing neoliberal (Bank Dunia, Eropa, atau Amerika Serikat) dan rezim
pasar bebas lokal. Namun, dampaknya adalah untuk memperkuat rezim neoliberal
dengan memutus hubungan antara perjuangan lokal dengan gerakan politik
nasional/internasional. Penekanan pada "aktivitas lokal" menguntungkan rezim
neoliberal karena hal itu memungkinkan para pendukung asing dan dalam negeri
mereka untuk mendominasi kebijakan sosial-ekonomi-makro serta menyalurkan
sebagian besar sumberdaya negara untuk mensubsidi para eksportir kapitalis dan
institusi keuangan.
Jadi, sementara kaum neoliberal mentransfer kekayaan negara kepada pihak swasta
yang kaya, NGO tidak menjadi bagian dari perlawanan serikat buruh. Sebaliknya,
mereka aktif dalam proyek-proyek swasta lokal, memajukan wacana wirausaha
(swa-bantu) di komunitas-komunitas lokal dengan memfokuskan diri pada
usaha-mikro (micro-enterprises). NGO membangun jembatan ideologi antara
kapitalis berskala kecil dengan monopoli yang mendapat untung dari
privatisasi―semua atas nama "anti-peran negara" dan pembangunan masyarakat
sipil. Sementara kaum kaya mengakumulasi kerajaan uang yang amat luas dari
privatisasi, NGO yang berasal dari kelas menengah profesional memperoleh jumlah
yang kecil untuk membiayai kantor mereka, transportasi, dan aktivitas ekonomi
berskala-kecil.
Persoalan politik yang penting di sini adalah bahwa NGO mendepolitisasi
sektor-sektor dalam masyarakat, menghancurkan komitmen mereka terhadap
pekerjaan
publik, dan mengkooptasi pimpinan-pimpinan potensial dalam proyek-proyek kecil.
NGO tidak terlibat dalam perjuangan guru sekolah negeri, ketika rezim
neoliberal
menyerang pendidik dan pendidikan publik. Jarang, apabila pernah terjadi, NGO
mendukung pemogokan dan protes terhadap upah murah serta pemotongan anggaran.
Karena dana pendidikan mereka datang dari pemerintah neoliberal, mereka
menghindari solidaritas dengan para pendidik publik yang sedang berjuang. Dalam
prakteknya, "non-pemerintah" bermakna aktivitas anti-belanja-publik,
membebaskan
sejumlah besar dana bagi kaum neoliberal untuk mensubsidi para eksportir
kapitalis, sementara sejumlah kecil dana menetes dari pemerintah untuk NGO.
Pada kenyataannya, organisasi non-pemerintah tidaklah non-pemerintah. Mereka
menerima dana dari pemerintah negara asing atau bekerja sebagai subkontraktor
dari pemerintah lokal. Seringkali mereka secara terbuka berkolaborasi dengan
agen-agen pemerintah di dalam atau luar negeri. Tindakan "subkontrak" ini
menghancurkan para profesional dengan kontrak tetap, menggantikan mereka dengan
profesional tidak tetap. NGO tidak dapat menyediakan program jangka panjang
yang
komprehensif seperti yang disediakan oleh negara kesejahteraan. Sebaliknya,
mereka menyediakan pelayanan yang terbatas kepada kelompok masyarakat yang
terbatas. Lebih penting lagi, program mereka tidak bertanggungjawab kepada
komunitas lokal, tetapi kepada donatur asing. Dalam hal ini, NGO merusak
demokrasi dengan mengambilalih program-program sosial dari tangan komunitas
lokal dan pejabat terpilih mereka untuk menciptakan ketergantungan kepada
pejabat asing yang tidak dipilih dan pejabat lokal mereka yang ditunjuk.
NGO mengalihkan perhatian dan perjuangan rakyat dari anggaran nasional ke
penghisapan-diri untuk mengamankan pelayanan sosial lokal. Hal ini memungkinkan
kaum neoliberal memotong anggaran untuk pelayanan sosial dan mengalihkan dana
negara untuk mensubsidi utang-utang tak terbayar dari bank-bank swasta, dan
menyediakan pinjaman untuk para eksportir. Penghisapan-diri (swa-bantu)
bermakna
bahwa, sebagai tambahan dari pembayaran pajak kepada negara tanpa memperoleh
imbalan apa-apa, rakyat pekerja harus bekerja dengan waktu yang lebih panjang
dan sumberdaya yang sedikit, serta mengeluarkan energi yang sudah sedikit untuk
mendapatkan pelayanan yang terus didapatkan oleh kaum borjuis dari negara. Yang
lebih mendasar lagi, ideologi NGO mengenai "aktivitas sukarela dari swasta"
merusak arti dari yang "publik": gagasan bahwa pemerintah memiliki kewajiban
untuk mengurus warga negaranya dan memberikan mereka kehidupan, kebebasan, dan
kebahagiaan; bahwa tanggung jawab politik dari negara adalah penting untuk
kesejahteraan warga negara. Sebagai ganti dari tanggung jawab negara, NGO
mengembangkan gagasan neoliberal tentang tanggung jawab swasta untuk
masalah-masalah sosial dan pentingnya sumberdaya swasta untuk menyelesaikan
persoalan ini. Intinya, mereka memberikan beban ganda kepada kaum miskin yang
terus membayar pajak untuk membiayai negara neoliberal yang melayani kaum kaya,
tetapi mereka ditinggalkan dengan penghisapan-diri pribadi untuk mengurus
kebutuhan mereka sendiri.
NGO dan Gerakan Sosial-Politik
NGO menekankan proyek, bukan gerakan; mereka "memobilisasi" rakyat untuk
memproduksi agar mendapatkan keuntungan, tapi bukan berjuang untuk mengontrol
alat-alar produksi dan kekayaan; mereka memfokuskan diri pada bantuan keuangan
teknis dari proyek, tetapi bukan pada kondisi struktural yang membentuk
kehidupan rakyat sehari-hari. NGO mengkooptasi bahasa kaum kiri: "kekuasaan
rakyat," "pemberdayaan," "kesetaraan gender," "pembangunan berkelanjutan,"
"kepemimpinan dari bawah" (bottom-up). Persoalannya adalah bahwa bahasa ini
dihubungkan dengan kerangka kolaborasi dengan donatur dan agen-agen pemerintah
yang membatasi aktivitas praktis pada politik non-konfrontasi. Watak lokal dari
aktivitas NGO bermakna bahwa "pemberdayaan" tidak akan pernah melampaui upaya
mempengaruhi wilayah kecil dari kehidupan sosial, dengan sumberdaya yang
terbatas, dan dalam syarat-syarat yang diizinkan oleh ekonomi makro dan negara
neoliberal.
NGO dan staf profesional pos-Marxis mereka bersaing secara langsung dengan
gerakan sosial-politik untuk memenangkan pengaruh di antara kaum miskin,
perempuan dan mereka yang secara ras dieksklusi. Ideologi dan praktek mereka
mengalihkan perhatian dari sumber dan solusi atas kemiskinan (melihat ke bawah
dan ke dalam, bukan ke atas dan ke luar). Menyatakan usaha-mikro, dan bukan
penghapusan penghisapan oleh bank-bank asing, sebagai solusinya, didasarkan
pada
gagasan bahwa problemnya adalah inisiatif individual dan bukan perpindahan
pendapatan ke luar negeri. Bantuan NGO berdampak pada sejumlah kecil penduduk,
mendorong persaingan di antara komunitas untuk sumberdaya yang langka,
menciptakan pembedaan yang berbahaya dan persaingan antar-komunitas dan di
dalam
komunitas itu sendiri, sehingga mengancurkan solidaritas kelas. Hal serupa juga
terjadi di antara para profesional: tiap orang mendirikan NGO-nya sendiri untuk
mendapatkan dana asing. Mereka bersaing dengan cara mengajukan proposal yang
lebih sesuai dengan donatur asing, sementara mengklaim berbicara atas nama
pengikut mereka.
Dampak akhirnya adalah pertumbuhan NGO yang memfragmentasi komunitas miskin ke
dalam pengelompokan sektoral dan sub-sektoral yang tidak bisa melihat gambaran
sosial yang lebih besar yang berdampak pada mereka dan lebih tidak bisa lagi
bersatu dalam perjuangan melawan sistem. Pengalaman belakangan ini juga
menunjukkan bahwa donatur asing membiayai proyek-proyek selama
"krisis"―tantangan sosial dan politik terhadap status quo. Ketika gerakan telah
surut, mereka memindahkan pembiayaan mereka ke "kolaborasi" bergaya-NGO,
menyesuaikan proyek-proyek NGO ke dalam agenda neoliberal. Yang menjadi butir
dominan dalam agenda pembiayaan adalah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan
"pasar bebas" dan bukan organisasi sosial untuk perubahan sosial.
Struktur dan watak NGO, dengan postur "apolitis" mereka dan fokus mereka pada
swa-bantu, mendepolitisasi dan mendemobilisasi kaum miskin. Mereka memperkuat
proses-proses elektoral yang didorong oleh partai-partai neoliberal dan media
massa. Pendidikan politik mengenai watak imperialisme, dan basis kelas dari
neoliberalisme, perjuangan kelas antara eksportir dan buruh-buruh kontrak,
dihindari. Alih-alih, NGO mendiskusikan "kaum yang dieksklusi," "kaum tak
berdaya," "kemiskinan ekstrim," "diskriminasi gender atau rasial," tanpa
bergerak melampaui gejala di permukaan menuju sistem sosial yang memproduksi
kondisi-kondisi ini. Dengan memasukkan kaum miskin ke dalam ekonomi neoliberal
melalui "tindakan yang murni sukarela dan dari swasta," NGO menciptakan sebuah
dunia politik di mana penampakan berupa solidaritas dan tindakan sosial
menyembunyikan sebuah penyesuaian diri yang konservatif dengan struktur
kekuasaan nasional dan internasional.
Bukanlah sebuah kebetulan bahwa ketika NGO menjadi dominan di daerah-daerah
tertentu, tindakan politik kelas yang mandiri menjadi menurun, dan
neoliberalisme berjalan tanpa perlawanan yang berarti. Pada dasarnya,
pertumbuhan NGO terjadi bertepatan dengan meningkatnya pendanaan di bawah
neoliberalisme dan pendalaman kemiskinan di mana-mana. Terlepas dari berbagai
klaim tentang kesuksesan lokal, kekuasaan neoliberalisme secara umum berdiri
tanpa perlawanan yang berarti, dan NGO semakin mencari tempat dalam celah-celah
yang disisakan oleh kekuasaan.
Persoalan merumuskan alternatif juga telah dirintangi dengan cara lain. Banyak
mantan pimpinan gerilya dan gerakan sosial, serikat buruh dan organisasi
perempuan kerakyatan, telah dikooptasi NGO. Tak diragukan lagi, beberapa dari
mereka tertarik oleh harapan―atau ilusi―bahwa NGO bisa memberikan mereka akses
kepada tuas-tuas kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk berbuat sesuatu yang
berguna. Namun, secara umum tawaran yang ada memang menggoda: bayaran yang
lebih
tinggi (terkadang dengan mata uang berkurs tetap), prestis dan pengakuan oleh
donatur asing, konferensi dan jaringan asing, staf kantor, dan relatif aman
dari
represi. Sebaliknya, gerakan sosial-politik tidak memberikan banyak keuntungan
material, tetapi memberikan kemandirian dan kehormatan yang lebih besar, dan
yang lebih penting lagi, kebebasan untuk melawan sistem ekonomi dan politik
yang
ada. NGO dan bank-bank asing pendukung mereka (Bank Pembangunan Antar-Amerika,
Bank Dunia) menerbitkan newsletter yang menampilkan cerita-cerita sukses dari
usaha-mikro dan proyek-proyek swa-bantu lainnya―tanpa menyebut tingkat
kegagalan
yang tinggi, di mana konsumsi rakyat menurun, produk-produk impor yang murah
membanjiri pasar, dan tingkat bunga naik, seperti di Meksiko sekarang ini.
Bahkan "kesuksesan" itu hanya dialami oleh sejumlah kecil kaum miskin dan
suksesnya hanya sampai tingkat di mana yang lain tidak dapat masuk ke dalam
pasar yang sama. Nilai propaganda dari kesuksesan individual dari usaha-mikro,
penting dalam menumbuhkan ilusi bahwa neoliberalisme adalah sebuah fenomena
yang
populer. Ledakan massa yang keras dan sering terjadi di daerah-daerah tempat
promosi usaha-mikro menunjukkan bahwa ideologi tersebut tidaklah hegemonik dan
NGO belum menggantikan gerakan kelas yang mandiri.
Terakhir, NGO menumbuhkan sejenis ketergantungan dan kolonialisme ekonomi serta
budaya, yang baru. Proyek dirancang, atau setidaknya disetujui, atas dasar
"petunjuk" dan prioritas dari pusat-pusat imperialis serta institusi mereka.
Proyek diatur dan "dijual" ke komunitas-komunitas. Evaluasi dilakukan oleh dan
untuk institusi-institusi imperial. Perubahan prioritas pendana atau evaluasi
yang buruk akan mengakibatkan ditinggalkannya berbagai kelompok, komunitas,
pertanian, dan koperasi yang tadinya dikerjakan. Segalanya dan semua orang
semakin didisiplinkan untuk mengikuti tuntutan para pendana dan evaluator
proyek. Raja-raja muda yang baru, mengawasi dan memastikan kesesuaian dengan
tujuan, nilai-nilai serta ideologi pendana, dan juga penggunaan yang tepat dari
dana. Ketika "kesuksesan" terjadi, hal itu sangat bergantung pada dukungan luar
yang berkelanjutan, yang tanpanya, hal itu akan rubuh.
Dalam banyak hal, struktur hierarki dan bentuk transmisi "bantuan" serta
"pelatihan" yang ada sama dengan aktivitas kedermawanan abad kesembilan belas,
dan para promotornya tidak banyak berbeda dengan para misionaris Kristen. NGO
menekankan "swa-bantu" dalam menyerang "paternalisme dan ketergantungan"
terhadap negara. Dalam persaingan antar-NGO untuk menangkap korban-korban
neoliberal, mereka menerima subsidi penting dari rekan-rekan mereka di Eropa
dan
Amerika Serikat. Ideologi swa-bantu menekankan pergantian pegawai publik dengan
sukarelawan, dan profesional yang mobilitasnya semakin tinggi, yang dikontrak
untuk sementara. Filsafat dasar para intelektual NGO adalah mentransformasikan
"solidaritas" menjadi kolaborasi dan subordinasi pada ekonomi-makro
neoliberalisme, dengan mengalihkan perhatian dari sumberdaya negara milik
kelas-kelas yang kaya menuju penghisapan-diri kaum miskin.
Namun, ketika sejumlah besar NGO semakin menjadi alat neoliberalisme, ada
minoritas kecil yang berupaya mengembangkan sebuah strategi alternatif yang
mendukung politik kelas dan anti-imperialis. Tidak ada di antara mereka yang
menerima dana dari Bank Dunia, agen-agen pemerintah AS atau Eropa. Mereka
mendukung upaya menghubungkan kekuasaan lokal dengan perjuangan untuk
mengambilalih kekuasaan negara. Mereka mengkaitkan proyek-proyek lokal dengan
gerakan sosial-politik yang bersifat nasional: menduduki tanah-tanah perkebunan
besar, membela kepemilikan publik dan nasional dari perusahaan-perusahaan
multinasional. Mereka memberikan solidaritas politik kepada gerakan sosial yang
terlibat dalam perjuangan pengambilalihan tanah. Mereka mendukung gerakan
perempuan yang terhubung dengan perspektif kelas. Mereka mengakui pentingnya
politik dalam mendefinisikan perjuangan lokal dan jangka pendek. Mereka percaya
bahwa organisasi lokal harus berjuang di tingkat nasional dan pimpinan nasional
harus bertanggungjawab kepada aktivis-aktivis lokal.
Beberapa Contoh
Mari kita lihat beberapa contoh dari peran NGO dan hubungan mereka dengan
neoliberalisme dan imperialisme di negara-negara tertentu:
Bolivia
Pada tahun 1985, pemerintah Bolivia meluncurkan Kebijakan Ekonomi Barunya (NEP)
dengan keputusan: membekukan upah selama empat bulan sementara tingkat inflasi
tahunan sedang menggila pada 15.000 persen. NEP membatalkan semua pengendalian
harga dan mengurangi atau menghapuskan subsidi makanan dan bahan bakar. Hal itu
juga meletakkan dasar untuk privatisasi sebagian besar perusahaan negara dan
pemecatan pegawai sektor publik. Pemotongan besar-besaran dalam program
kesehatan dan pendidikan menghapuskan kebanyakan pelayanan publik. Kebijakan
penyesuaian struktural (SAP) ini dirancang dan didikte oleh Bank Dunia dan IMF
serta disetujui oleh bank-bank dan pemerintah AS serta Eropa. Jumlah orang
Bolivia yang terserang kemiskinan bertambah secara geometris. Pemogokan umum
yang panjang dan konfrontasi yang keras pun menyusul. Sebagai tanggapan, Bank
Dunia, pemerintah negara-negara AS dan Eropa memberikan bantuan dalam jumlah
besar untuk mendanai sebuah "program pengurangan kemiskinan." Sebagian besar
dana diarahkan kepada sebuah agen pemerintah Bolivia, Dana Sosial Darurat
(ESF),
yang menyalurkan dana tersebut ke NGO untuk mengimplementasikan programnya.
Dana
itu jumlahnya cukup besar: pada tahun 1990, total bantuan asing berjumlah $738
juta.
Jumlah NGO di Bolivia bertambah dengan cepat sebagai respons terhadap pendanaan
internasional: sebelum 1980, ada 100 NGO; pada tahun 1992, terdapat 530 dan
terus bertambah. Hampir semua NGO diarahkan untuk mengurus persoalan sosial
yang
diciptakan oleh Bank Dunia dan kebijakan pasar bebas pemerintah Bolivia, yang
tidak dapat lagi diatasi oleh institusi-institusi negara yang sudah dipreteli.
Dari puluhan juta yang dialokasikan untuk NGO, hanya 15 sampai 20 persen yang
mencapai kaum miskin. Sisanya disalurkan untuk membayar biaya administratif dan
gaji profesional. NGO Bolivia berfungsi sebagai kaki tangan negara dan bekerja
mengkonsolidasikan kekuasaan negara. Tingkat kemiskinan absolut tetap sama dan
sebab-sebab struktural jangka panjangnya―kebijakan-kebijakan
neoliberal―diberikan bantalan oleh NGO. Sementara tidak menyelesaikan persoalan
kemiskinan, NGO mengelola program-program kemiskinan yang menguatkan rezim dan
memperlemah oposisi terhadap SAP. NGO, dengan dana mereka yang besar,
mengeksploitasi kelompok-kelompok rentan dan mampu meyakinkan beberapa pimpinan
oposisi bahwa mereka bisa mendapat manfaat dari kerjasama dengan pemerintah.
Menurut seorang pegamat, yang mengomentari peran NGO dalam "program
kemiskinan":
"Apabila hal ini (program-program NGO) tidak menciptakan dukungan langsung,
setidaknya ia mengurangi oposisi yang potensial terhadap negara dan
program-programnya."
Ketika guru sekolah negeri La Paz melakukan pemogokan untuk memprotes upah $50
sebulan dan ruang kelas yang terlalu padat, NGO mengabaikannya; Ketika wabah
demam kuning dan kolera melanda daerah pedesaan, program-program swa-bantu NGO
tak bisa mengatasinya, sementara sebuah program kesehatan publik yang
komprehensif seharusnya bisa mencegah wabah itu terjadi. NGO menyerap banyak
mantan intelektual kiri Bolivia dan mengubah mereka menjadi pembela sistem
neoliberal. Seminar-seminar mengenai "masyarakat sipil" dan "globalisasi"
mengaburkan kenyataan bahwa penghisap yang paling jahat (para pemilik tambang
swasta, eksportir pertanian yang baru dan kaya, serta konsultan dengan bayaran
tinggi) adalah anggota "masyarakat sipil" dan SAP merupakan sebuah rancangan
imperial untuk membuka sumberdaya mineral negeri itu kepada penjarahan tanpa
aturan.
Cile
Di Cile, di bawah kediktatoran Pinochet pada 1973-1989, NGO memainkan peran
penting mengutuk pelanggaran hak asasi manusia, menyiapkan kajian-kajian yang
kritis terhadap model neoliberal dan membuat dapur umum serta program-program
kemiskinan lainnya. Jumlah mereka bertambah berlipat ganda dengan munculnya
perjuangan kerakyatan yang masif di antara tahun 1982 dan 1986, yang mengancam
akan menggulingkan kediktatoran Pinochet. Di tingkat ekspresi ideologinya,
mereka berorientasi pada "demokrasi" dan "pembangunan dengan kesetaraan." Dari
hampir dua ratus NGO, tidak sampai lima yang memiliki analisa dan penjelasan
yang kritis serta jernih terhadap hubungan antara kediktatoran dan imperialisme
AS, keterkaitan antara kebijakan pasar bebas yang dibiayai Bank Dunia dengan
tingkat kemiskinan 47 persen.
Pada bulan Juli 1986, ada sebuah pemogokan umum yang berhasil―sebuah kelompok
gerilya hampir berhasil membunuh Pinochet―dan Amerika Serikat mengirim seorang
wakil (Gelbard) untuk memerantarai sebuah transisi elektoral antara
bagian-bagian yang lebih konservatif dalam oposisi dengan Pinochet. Sebuah
jadwal Pemilu ditetapkan, sebuah pemungutan suara diorganisir dan partai-partai
elektoral bermunculan. Terbentuk aliansi antara kaum Demokrat Kristen dengan
Sosialis, yang memenangkan pemungutan suara dan mengakhiri kekuasaan Pinochet
(tetapi tidak mengakhiri komandonya atas angkatan bersenjata dan polisi
rahasia); setelah itu, aliansi ini memenangkan kepresidenan.
Gerakan sosial yang memainkan peran sangat penting dalam mengakhiri
kediktatoran, dimarjinalisasi. NGO beralih dari mendukung gerakan menjadi
berkolaborasi dengan pemerintah. Para profesional di NGO Kristen Demokratik dan
Sosialis menjadi menteri-menteri di pemerintahan. Dari kritikus kebijakan pasar
bebas Pinochet, mereka menjadi pendukungnya. Mantan Presiden CIEPLAN (sebuah
institut penelitian yang utama), Alexandro Foxley, mengumumkan janjinya untuk
meneruskan pengelolaan indikator-indikator ekonomi makro dengan cara yang sama
seperti menteri Pinochet. NGO diinstruksikan oleh donatur asing mereka untuk
mengakhiri dukungan mereka terhadap gerakan akar rumput yang mandiri dan
berkolaborasi dengan rezim neoliberal sipil yang baru. Sur Profesionales, salah
satu NGO riset yang paling dikenal, melakukan penelitian terhadap
"kecenderungan
akan kekerasan" di daerah-daerah kumuh―informasi yang berguna bagi polisi dan
rezim baru untuk merepresi gerakan sosial yang mandiri. Dua peneliti utamanya
(spesialis gerakan sosial) menjadi menteri di pemerintahan yang mengatur
kebijakan ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan pendapatan yang paling berat
sebelah dalam sejarah Cile belakangan ini.
Hubungan eksternal NGO dan ambisi profesional dari para pimpinannya memainkan
peran penting dalam merusak gerakan rakyat yang sedang berkembang. Sebagian
besar pimpinannya menjadi pejabat pemerintah yang mengkooptasi para pimpinan
lokal, sementara merusak perkumpulan komunitas kelas bawah. Wawancara dengan
perempuan yang aktif di daerah kumuh Lo Hermida, mengungkap pergeseran yang
terjadi pada masa pasca-Pemilu. "Para NGO memberitahu kami bahwa karena
demokrasi telah tiba, tidak perlu lagi melanjutkan program-program (dapur umum)
yang ada. Kalian tidak membutuhkan kami." NGO semakin mengkondisikan aktivitas
mereka untuk mendukung rezim pasar bebas yang "demokratik." Para pejabat NGO
terus menggunakan retorika partisipatoris mereka untuk mendapatkan suara bagi
partai-partai mereka di pemerintahan dan untuk mengamankan kontrak-kontrak
pemerintah.
Satu dampak mencolok dari NGO di Cile tedapat dalam hubungan mereka dengan
"gerakan perempuan." Apa yang pada awalnya muncul sebagai sebuah kelompok
aktivis yang potensial di pertengahan tahun 1980-an, perlahan-lahan diambilalih
oleh NGO yang menerbitkan newsletter mahal dari kantor-kantor yang berfasilitas
lengkap. Para "pimpinannya" yang tinggal di daerah elit, merepresentasikan
sekelompok perempuan yang jumlahnya semakin kecil. Dalam Konferensi Feminis
Amerika Latin di Cile pada 1997, sekelompok feminis Cile kelas bawah yang
militan ("kaum otonomis") melontarkan kritik yang radikal terhadap kaum feminis
NGO sebagai kelompok yang sudah terbeli oleh subsidi pemerintah.
Brazil
Gerakan sosial paling dinamis di Brazil adalah Gerakan Pekerja Desa Tak
Bertanah
(MST). Dengan lebih dari lima ribu organizer dan beberapa ratus ribu simpatisan
dan aktivis, mereka terlibat langsung dalam ratusan pendudukan tanah di
beberapa
tahun terakhir. Dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh MST pada
bulan
Mei 1998, di mana saya berbicara, peran NGO adalah salah satu topik perdebatan.
Seorang wakil sebuah NGO Belanda muncul di tempat acara itu dan ngotot untuk
berpatisipasi. Ketika ia diberitahu bahwa pertemuan itu bersifat tertutup, ia
mengatakan kepada mereka bahwa ia memiliki sebuah "usulan" untuk pendanaan
($300
ribu) pengembangan komunitas, dan ngotot untuk masuk. Dengan tegas, para
pimpinan MST mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak untuk diperjualbelikan dan
bahwa bagaimanapun juga, mereka, MST, merancang "proyek" mereka sendiri menurut
kebutuhan mereka dan tidak membutuhkan pengajar dari NGO.
Selanjutnya, rapat perempuan dari MST membahas sebuah pertemuan yang baru
diadakan dengan NGO-NGO feminis berbasis pedesaan. Para perempuan MST mendorong
perspektif perjuangan kelas, menggabungkan aksi langsung (pendudukan tanah) dan
perjuangan untuk reformasi agraria dengan kesetaraan gender. Para profesional
NGO mendesak agar para perempuan MST berpisah dengan organisasi mereka dan
mendukung sebuah program reformasi yang murni feminis dan minimalis. Hasil
akhirnya adalah sebuah kesepakatan taktis untuk menentang kekerasan rumah
tangga, mendaftar perempuan sebagai kepala keluarga, dan mendorong kesetaraan
gender. Para perempuan MST, kebanyakan anak-anak perempuan dari petani tak
bertanah, memandang para profesional NGO sebagai kariris yang suka
memecah-belah, tak bersedia menentang elit politik dan ekonomi yang menindas
semua petani. Terlepas dari kritik mereka terhadap kawan laki-laki mereka,
mereka jelas merasakan pertalian yang lebih kuat dengan gerakan daripada dengan
NGO "feminis" yang mendukung kolaborasi kelas.
Dalam pembahasan kami, MST membedakan antara NGO yang memberikan kontribusi
terhadap gerakan (uang, sumberdaya, dsb.) untuk membiayai perjuangan kelas,
dengan NGO yang pada dasarnya berbaju misionaris dan memecah-belah serta
mengisolasi petani, sama seperti banyak proyek NGO yang disponsori oleh
Pantekosta, Bank Dunia, dan USAID.
El Salvador
Di seluruh Amerika Latin, para petani yang militan telah menyuarakan kritik
yang
serius terhadap peran dan politik mayoritas besar NGO, terutama mengenai sikap
mendominasi dan patronase yang mereka tunjukkan di balik retorika menyenangkan
mereka tentang "pemberdayaan rakyat" dan partisipasi. Saya menemukan ini secara
langsung selama kunjungan saya baru-baru ini ke El Salvador, di mana saya
memberikan ceramah untuk Alianza Democratica Campesino (ADC, atau Aliansi
Petani
Demokratik) yang merepresentasikan 26 organisasi petani dan pekerja tak
bertanah.
Sebagian dari kerjasama kami adalah mengenai pengembangan bersama sebuah proyek
untuk mendanai sebuah riset yang diarahkan petani dan pusat pelatihan.
Bersama-sama dengan para pimpinan ADC, kami mengunjungi sebuah agen swasta
Kanada, CRC SOGEMA, yang disubkontrak oleh CIDA, agen bantuan luar negeri
pemerintah Kanada. Mereka mengelola sebuah paket bantuan (Kanada) senilai $25
juta untuk El Salvador. Sebelum kunjungan kami, salah seorang pimpinan ADC
telah
melakukan diskusi informal dengan salah seorang rekan CRC SOGEMA dari El
Salvador. Ia menjelaskan proposal yang ada dan signifikansinya untuk merangsang
riset partisipatoris berbasis petani. Perwakilan CRC SOGEMA melanjutkan dengan
menggambar orang di secarik kertas. Ia menunjuk ke kepalanya. "Itu," katanya,
"adalah NGO: mereka berpikir, menulis, dan menyiapkan program." Ia lalu
menunjuk
ke tangan dan kakinya, "itu adalah para petani: mereka memberikan data dan
mengimplementasikan proyek."
Peristiwa yang menyingkap ini adalah latar belakang dari pertemuan formal kami
dengan Ketua CRC SOGEMA. Sang direktur memberitahu kami bahwa uang yang ada
sudah diperuntukkan bagi sebuah NGO El Salvador: FUNDE (Fundacion Nacional para
el Desarrollo, Yayasan Nasional untuk Pembangunan), sebuah firma konsultan yang
berisikan para profesional yang mobilitasnya semakin tinggi. Ia menyarankan
para
pimpinan petani untuk bekerjasama dan terlibat, karena, ia menyatakan, hal itu
"memberdayakan." Dalam pembicaraan kami, terungkap bahwa rekan CRC SOGEMA asal
El Salvador yang mengekspresikan pandangan yang tak patut mengenai hubungan
antara NGO (kepala) dengan petani (tangan dan kaki) adalah "penghubung" antara
FUNDE dan SOGEMA. Para pimpinan ADC menanggapi, sementara FUNDE secara teknis
tidak kompeten, "kursus-kursus" dan penelitian mereka tidak memenuhi keperluan
petani dan mereka memiliki sikap yang sangat paternalistik terhadap petani.
Ketika si direktur Kanada menanyakan sebuah contoh, para pimpinan ADC
menceritakan insiden "gambar politik" dan peran petani yang direndahkannya.
Ini adalah, kata direktur SOGEMA, sebuah "insiden yang sangat disayangkan,"
tapi
meskipun demikian, mereka telah berkomitmen untuk bekerja dengan FUNDE. Apabila
ADC ingin mewarnai, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengikuti
pertemuan-pertemuan FUNDE. Para pimpinan ADC mengatakan bahwa tujuan dan
rancangan proyek itu dielaborasi oleh para profesional kelas menengah,
sementara
para petani diundang untuk bekerjasama dengan memberikan data dan mengikuti
"seminar-seminar" mereka. Dengan jengkel, si direktur mengakhiri pertemuan itu.
Para pimpinan petani sangat marah. "Kenapa kami didorong untuk mempercayai
bahwa
mereka (agen Kanada) berkepentingan dalam demokrasi dan partisipasi petani
serta
semua omong-kosong lainnya, di saat mereka sudah tersambung dengan NGO yang
tidak merepresentasikan satu orang petani pun? Studi itu tidak akan pernah
dibaca oleh petani, dan tidak akan pernah relevan untuk perjuangan kami dalam
memperoleh tanah. Kajian itu akan berisikan tentang "modernisasi" serta
bagaimana menipu petani agar meninggalkan tanah mereka dan mengubah tanah
tersebut menjadi pertanian komersial atau daerah turis."
Kesimpulan
Para manajer NGO sudah terampil dalam merancang proyek. Mereka menyebarkan
retorika baru tentang "identitas" dan "globalisme" ke dalam gerakan rakyat.
Teks-teks dan aktivitas mereka mempromosikan kerjasama internasional,
swa-bantu,
usaha-mikro, dan menciptakan ikatan ideologis dengan kaum neoliberal, sementara
memaksa orang untuk tergantung kepada donatur luar. Setelah satu dasawarsa
aktivitas NGO, para profesional ini telah "mendepolitisasi" dan
mende-radikalisasi seluruh bidang kehidupan sosial: organisasi pemuda,
perempuan
dan komunitas. Di Peru dan Cile, di mana NGO sudah sangat mapan, gerakan sosial
radikal pun menurun.
Perjuangan lokal untuk isu-isu mendesak adalah makanan dan bahan yang
memelihara
gerakan yang sedang tumbuh. NGO memang menekankan yang "lokal," tetapi
pertanyaan sangat pentingnya adalah ke arah mana aksi-aksi lokal akan berjalan:
apakah mereka akan menaikkan isu yang lebih besar tentang sistem sosial dan
menghubungkan diri dengan kekuatan lokal lainnya untuk melawan negara dan
pendukung imperialnya, atau mereka akan berputar di dalam, sementara mencari
donatur asing dan terfragmentasi ke dalam serangkaian pemohon yang bersaing
untuk subsidi dari luar. Ideologi NGO mendorong yang terakhir.
Para intelektual NGO sering menulis tentang "kerjasama" tetapi tanpa memikirkan
ongkos dan persyaratan untuk mengadakan kerjasama dengan rezim neoliberal dan
donatur asing. Dalam peran mereka sebagai perantara dan broker, bergerak cepat
untuk mendapatkan dana asing dan mencocokkan dana itu ke proyek-proyek yang
dapat diterima oleh donatur dan penerima lokal, para "pengusaha yayasan"
melakukan jenis politik baru yang sama dengan "kontraktor buruh"
(enganchadores)
yang ada belum lama ini: mengumpulkan perempuan-perempuan untuk "dilatih"
membangun usaha-mikro yang disubkontrak kepada produsen yang lebih besar atau
eksportir yang mempekerjakan buruh murah. Politik baru NGO pada dasarnya adalah
politik para komprador: mereka tidak membuat produk nasional apapun;
sebaliknya,
mereka menghubungkan donatur asing dengan tenaga kerja lokal (usaha mikro
swa-bantu) untuk memfasilitasi keberlanjutan rezim neoliberal. Para manajer NGO
pada dasarnya adalah aktor-aktor politik yang proyek-proyek dan lokakarya
pelatihannya tidak punya dampak ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan
penghasilan buruh dan petani. Namun, aktivitas mereka tentu punya dampak
mengalihkan rakyat dari perjuangan kelas ke berbagai bentuk kolaborasi dengan
penindas mereka.
Untuk membenarkan pendekatan ini, para ideolog NGO akan sering menggunakan
istilah "pragmatisme" atau "realisme," menyebut kemunduran kaum revolusioner
kiri, kemenangan kapitalisme di Timur, "krisis Marxisme," ketiadaan alternatif,
kekuatan Amerika Serikat, kudeta dan represi oleh militer. "Kemungkinanisme"
(possibilism) digunakan untuk meyakinkan kaum kiri agar bekerja dalam
ruang-ruang di pasar bebas yang dipaksakan oleh Bank Dunia dan penyesuaian
struktural, dan untuk membatasi politik pada parameter-parameter elektoral yang
dipaksakan oleh militer.
"Kemungkinanisme" yang pesimistik dari para ideolog NGO sudah tentu bersifat
berat-sebelah. Mereka memfokuskan diri pada kemenangan Pemilu neoliberal dan
bukan pada protes-protes massa serta pemogokan umum pasca-Pemilu, yang
memobilisasi sejumlah besar orang dalam aktivitas ekstra-parlementer. Mereka
melihat pada kematian komunisme di akhir tahun delapan puluhan dan bukan pada
kebangkitan kembali gerakan sosial radikal di pertengahan sembilan puluhan.
Mereka menggambarkan pembatasan-pembatasan oleh miiter terhadap para politisi
elektoral tanpa melihat perlawanan terhadap militer oleh gerilyawan Zapatista,
pemberontakan perkotaan di Caracas, pemogokan umum di Bolivia. Secara singkat,
para penganut kemungkinanisme mengabaikan dinamika perjuangan yang dimulai pada
tingkat lokal atau sektoral dalam parameter-parameter elektoral yang dibuat
oleh
militer, dan kemudian didorong ke atas, melampaui batasan-batasan itu, oleh
kegagalan para penganut kemungkinanisme untuk memuaskan permintaan dan
kebutuhan
dasar rakyat.
Pragmatisme NGO bertemu dengan ekstremisme kaum neoliberal. Tahun 1990-an telah
menyaksikan radikalisasi kebijakan neoliberal, yang dirancang untuk mencegah
krisis dengan menyerahkan kesempatan spekulasi dan investasi yang jauh lebih
menguntungkan kepada bank-bank dan perusahaan multinasional: minyak bumi di
Brazil, Argentina, Meksiko, Venezuela; jumlah upah dan pembayaran jaminan
sosial
yang lebih rendah; lebih banyak lagi pembebasan pajak; dan penghapusan semua
hukum perburuhan yang melindungi buruh. Struktur kelas di Amerika Latin menjadi
lebih tetap dan negara menjadi terhubung lebih langsung dengan kelas penguasa
daripada sebelumnya. Ironisnya, kaum neoliberal menciptakan struktur kelas yang
lebih terpolarisasi, yang jauh lebih dekat dengan paradigma Marxis tentang
masyarakat daripada dengan visi NGO.
Inilah kenapa Marxisme memberikan alternatif yang nyata dari NGO-isme. Dan di
Amerika Latin, memang terdapat intelektual Marxis yang menulis dan berbicara
untuk gerakan sosial yang sedang berlawan, berkomitmen untuk menanggung
konsekuensi politik yang sama dengan gerakan. Mereka adalah intelektual
"organik" yang pada dasarnya merupakan bagian dari gerakan―narasumber yang
menyediakan analisis dan pendidikan untuk perjuangan kelas, bertentangan dengan
intelektual NGO "pos-Marxis," yang ada di dunia institusi, seminar akademik,
yayasan asing, konferensi internasional dan laporan-laporan birokratik. Para
intelektual Marxis ini mengakui betapa pentingnya perjuangan-perjuangan lokal,
tetapi mereka juga mengakui bahwa keberhasilan perjuangan-perjuangan ini sangat
bergantung pada hasil konflik antar-kelas dalam merebut negara di tingkat
nasional.
Apa yang mereka tawarkan bukanlah "solidaritas" yang hierarkis dari bantuan
asing dan kerjasama dengan neoliberalisme, tetapi solidaritas kelas, dan dalam
kelas, solidaritas kelompok-kelompok yang tertindas (perempuan dan orang-orang
kulit berwarna) dalam melawan para penindas asing dan dalam negeri mereka.
Fokus
utamanya bukan pada donasi yang memecah-belah kelas dan menjinakkan kelompok
kecil untuk sementara waktu, tetapi pada aksi bersama oleh anggota dari kelas
yang sama, yang melakukan perjuangan ekonomi yang sulit secara bersama-sama
untuk perbaikan kolektif.
Kekuatan para intelektual Marxis yang kritis terletak pada kenyataan bahwa
ide-ide mereka sesuai dengan kenyataan sosial yang berubah. Polarisasi kelas
yang semakin kencang dan konfrontasi yang semakin keras, terlihat nyata. Jadi,
sementara kaum Marxis berjumlah sedikit dalam arti kelembagaan, tetapi mereka
secara strategis kuat, karena mereka mulai berhubungan dengan generasi baru
kaum
militan yang revolusioner, dari Zapatista di Meksiko sampai MST di Brazil.
Catatan:
* Artikel ini diterjemahkan oleh Mohamad Zaki Hussein dari James Petras,
"Imperialism and NGOs in Latin America," Monthly Review, Volume 49, No. 7,
Desember 1997. Diakses tanggal 27 Februari 2011 dari
http://www.monthlyreview.org/1297petr.htm—Penerj.
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
