Indonesia? "Halo, Soekarno!"


Boni Hargens



Nollendorfplatz. Daerah ini dikenal luas di Berlin. Selain karena 
karnaval homoseksnya juga karena tradisi mimbar bebasnya. Para politisi 
biasa berkumpul di halaman terbuka dan mendebatkan apa saja. Mulai dari 
politik hijau, die grüne Politik, multikulturalisme, sampai urusan seks.



Kami mampir pada sebuah kedai makan di daerah itu. Ada hal unik. Lelaki 
tua berwajah Jepang dan berlidah Jerman membawa kami dalam perbincangan 
ringan. Setelah tahu kami dari Indonesia, pemilik rumah makan itu 
setengah teriak, ”Indonesia? Halo, Soekarno!” Teman di samping berbisik,
 ”Tiap orang Indonesia dia panggil Soekarno.”



Teringat, pada tahun 2003 di sebuah desa arah utara Bangkok, Thailand, 
setelah kami menghadiri konferensi kaum muda negara-negara APEC, seorang
 kakek bertanya dalam logat Thai, ”Bagaimana Soekarno? Apa masih sehat?”



Dua pengalaman ini membawa kami pada kesimpulan bahwa sebuah identitas 
diperlukan agar suatu bangsa dikenal (dihargai) oleh bangsa lain. Namun,
 apa identitas kita? Soekarno sudah menjadi preseden sejarah bahwa 
kepemimpinan kuat merupakan indikator yang krusial.



Kekuatan membebaskan



Ilmuwan politik dari Freie Universität di Berlin, Saskia Louise Schäfer,
 menulis Die Demokratisierung in Ägypten und Indonesien , demokratisasi 
di Mesir dan Indonesia yang tersua di http://de.qantara.de, 25/3/2011.



Saskia mengkritik dialog Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Hosni 
Mubarak pada Februari 2011 soal pengalaman Indonesia berdemokrasi. Hat 
Indonesien damit eine demokratische Erfolgsgeschichte vorgelegt , ein 
Beispiel für die arabische Welt ? Sudahkah Indonesia menorehkan cerita 
sukses sebagai teladan bagi dunia Arab?



Usai mengulas kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan rumah ibadah 
belakangan, Saskia kembali mengajukan sinisme: Was also kann Ägypten aus
 diesem so widersprüchlich schillernden Beispiel lernen? Apa lagi yang 
bisa Mesir pelajari dari teladan ambivalen yang begini kontradiktif?



Skeptisisme Saskia sejalan dengan skor Barometer Asia (2006) yang 
memperlihatkan angka kepuasan demokrasi di Indonesia (5,89) lebih buruk 
daripada Thailand (7,97) dan Mongolia (6,34), meskipun lebih baik dari 
Korea (4,81), Taiwan (5,59), apalagi Filipina (3,78).



Penilaian merah seperti ini mesti mendorong kita pada keyakinan esensial
 bahwa membangun sebuah identitas yang pantas dibanggakan adalah 
keniscayaan. Ada ahli yang bilang: modernisasi adalah jalan menuju 
kematian nasionalisme. Bangsa yang merupakan pengorganisasian prinsip 
moral, sosial, dan politik sudah bergeser ke arah penguatan nilai 
liberal. Kalau logika modernisasi dicermati, di mana tiap negara 
memperjuangkan kepentingan sendiri dengan judul ”kepentingan global”, 
tampak bahwa teori macam ini lupa mengamati umpan balik dari 
kosmopolitanisasi.



Bahwa arus menuju ”masyarakat dunia tunggal” hanyalah kamuflase untuk 
memperkuat posisi tawar nasional dari tiap pemain besar dalam peta 
politik global. Maka, benarkah globalisasi menandakan akhir nasionalisme
 atau mensinyalir hegemoni nasionalitas negara adidaya?



Kembali Anthony Smith menegaskan dalam buku terbarunya, nasionalisme 
adalah kekuatan yang membebaskan (2010). Kepemimpinan politik dibentuk 
untuk merawat perasaan itu dan menjadikannya produktif agar tujuan dasar
 adanya negara-bangsa tercapai: kemaslahatan umum! Implikasinya, 
modernisasi seharusnya bukan zamannya negara lemah mengekor negara kuat,
 melainkan era untuk saling belajar dan saling mendorong menuju tata 
dunia yang beradab.



Tiga tesis



Bagaimanapun Indonesia bukan sekadar titik dalam atlas dunia, apalagi 
dikenal sebatas bekas koloni asing. Indonesia adalah bangsa besar. 
Kebesaran itu perlu dikonversi ke segala dimensi. Namun, kita gagal, 
bahkan di kawasan Asia Tenggara dilewati Malaysia dan Singapura.



Maka, segala bentuk kritik dalam konteks ini bermuara pada tiga tesis. 
Pertama, kepemimpinan politik harus kuat dan berbasis ideologi supaya 
negara dirasakan betul ”hadir” di tengah dan untuk rakyat.



Kedua, fungsi tiap struktur politik harus dioptimalkan supaya agenda 
pembangunan menjadi nyata. Kinerja diutamakan ketimbang gedung. 
Akuntabilitas didahulukan ketimbang gaji. Politisasi liar di ranah 
hukum, olahraga, ekonomi, dan budaya harus ada batasnya, kalau tak bisa 
dihilangkan, supaya fondasi demokrasi masih bisa tegak.



Ketiga, kultur politik modern dibangun dengan penuh kesadaran dan 
komitmen. Elite politik perlu memberi teladan supaya partai politik 
tidak selalu sibuk dengan permainan kekuasaan yang dangkal dan konyol.



Perlahan-lahan, kalau proses ini dilalui, akan terpahat suatu identitas 
yang jelas ketika Indonesia dikenal karena maju demokrasinya dan tinggi 
peradabannya. Orang pun menyapa kita bukan lagi ”Halo, Soekarno!” 
melainkan ”Halo, Indonesia!”



Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Tengah Melanjutkan Studi di Jerman





http://cetak.kompas.com/read/2011/04/16/04224945/indonesia.halo.soekarno

Berbagi berita untuk semua
 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke