Refleksi : Kepala Daerah adalah wakil presiden alias raja dipertuanagungkan, 
jadi kalau sang raja senang, kepala daerah pun makmur. Kalau kepala daerah 
korupsi harus ada keputusan raja untuk diadili, kalau raja senang dengan upeti 
dari daerah, maka kepala daerah sulit dijerat hukum, kalau pun dijerat itu 
hanya formalitas saja. Waktu tahanan pendek karena diberikan sebagai cuti 
jabatan. 

http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/18073

Jumat, 6 Mei 2011 

Kepala Daerah Harus Perhatikan Rakyatnya
Topik dalam Musrembang Nasional

      SAMARINDA. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu topik yang 
dibahas dalam Musrenbang Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Seluruh 
kepala daerah di 33 provinsi dipesankan oleh Presiden agar lebih memberikan 
perhatian kepada rakyat.


      "Untuk itulah, program tersebut perlu didukung dengan menciptakan 
lapangan pekerjaan dan perlu memberikan perhatian pada pembangunan yang 
berwawasan lingkungan," kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak ketika 
diwawancara beberapa waktu lalu.


      "Kita harus mencontoh negara-negara maju, seperti China. Disana 
pembangunan insfrastrukturnya bagus, didukung oleh SDM nya yang memadai. 
Pemerintah disana sangat memperhatikan rakyatnya," lanjut Gubernur.
      Terkait peningkatan ekonomi, dari 33 provinsi di Indonesia, Kaltim 
menduduki posisi ketiga untuk Penanaman Modal Daerah (PMD) dan peringkat lima 
untuk Penanaman Modal Asing (PMA).  


      Menurut Gubernur, peningkatan prestasi tersebut bisa terus ditingkatkan, 
dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini terus direncanakan, seperti 
pembangunan free way, jalan trans Kalimantan, pembangunan bandara, dan 
pembangunan pelabuhan laut.         


      "Saya harapkan daya saing Kaltim akan terus meningkat, seiring rampungnya 
pembangunan infrastruktur yang akan terus dilakukan. Kalau pembangunan 
infrastruktur selesai, Kaltim akan maju pesat tetapi harus bersinergi dan 
seiring sejalan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas," 
kata Gubernur lagi.


      Terkait tuntutan rakyat Kaltim terhadap dana perimbangan. Gubernur 
menganggap itu adalah hal yang wajar dan patut didukung, karena selama ini 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan Kaltim mencapai Rp320 
trilliun pada 2010, tetapi dana pembangunan yang diberikan ke daerah ini tidak 
menunjukan rasa keadilan.
      "Terima kasih kepada rakyat Kaltim yang memiliki kesadaran tinggi 
menuntut hak politik, tapi tidak anarkis  atau memisahkan diri dari NKRI, kita 
hanya butuh perhatian dan keadilan lebih baik," lanjutnya. (rm-4)
     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke