http://www.sinarharapan.co.id/content/read/politik-intelektual/

16.05.2011 09:05

Politik Intelektual 
Penulis : I Gusti Agung Anom Astika*   


Belum lama berselang, fenomena kekerasan kembali melanda kehidupan rakyat di 
negeri ini.
Baik itu yang berskala nasional, ataupun yang lokal; mulai dari isu Ahmadiyah, 
isu komunisme, isu NII, Isu kekerasan di Papua, kekerasan terhadap petani, 
buruh, maupun mahasiswa. Seluruhnya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap 
perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 
Indonesia. 

Jelas, apabila rangkaian peristiwa kekerasan itu berlanjut, bukan tidak mungkin 
pemerintah mengambil tindakan-tindakan represif untuk meredamnya. Pun demikian 
dengan pola interaksi sosial yang kehilangan ruang gerak bebasnya, akan 
melahirkan banyak tegangan ataupun konflik sosial. Artinya, masyarakat 
menganggap kekerasan sebagai cara dan juga penyelesaian terhadap segala macam 
problematik kehidupan, dan/atau sebagai cara berpolitik.

Kecemasan ini boleh jadi beralasan, mengingat pertumbuhan angka kemiskinan dan 
pengangguran di Indonesia relatif tinggi, baik  akibat inflasi dalam negeri 
maupun  dampak krisis keuangan global. 

Pun sudah disadari pula oleh pemerintah sejak tahun 2006 bahwa realitas yang 
sama adalah tempat lahir dan berkembangnya gerakan-gerakan radikal yang pro 
kekerasan. Oleh karenanya, penting kemudian untuk memperhatikan realitas 
kekerasan sebagai produk dari realitas ekonomi-politik yang melingkupinya. 

Menanggapi kenyataan yang demikian, ada banyak pendapat yang muncul dari 
kalangan intelektual. Pertama, pendapat yang mengatakan penyelesaian problem 
kekerasan adalah membubarkan atau setidaknya mengeliminasi keberadaan 
organisasi-organisasi kekerasan. 

Kedua, pendapat bahwa praktik-praktik kekerasan adalah bagian dari siasat 
kekuatan politik tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan begitu, jalan 
keluarnya adalah "bernegosiasi" dengan kekuatan politik tersebut. 

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa baik kekerasan maupun kemiskinan 
keduanya merupakan produk dari kapitalisme. Dengan begitu, solusinya kemudian 
adalah mengubah sistem ekonomi politik terlebih dahulu untuk menghindari 
kekerasan yang akan berlarut-larut. 


Dasar Pemikiran 

Masing-masing dari ketiga anggapan ini memiliki dasar pemikirannya sendiri. 
Anggapan pertama lebih berpijak pada upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia 
sebagai landasan untuk berpolitik. Lalu, anggapan yang kedua bertolak dari 
upaya-upaya membangun keseimbangan di antara berbagai kekuatan politik. 
Sementara itu, anggapan yang ketiga berporos pada upaya-upaya mendesakkan 
perubahan sosial. Secara praktis, ketiganya menjadi bagian dari perdebatan di 
kalangan intelektual di Indonesia. 

Namun, sebelum masuk ke dalam perdebatan itu sendiri, baiklah jika dipahami 
semuanya dalam kerangka politik. Politik, di dalam pengertiannya yang paling 
sederhana, selalu berpijak pada asumsi tentang penaklukkan, tentang upaya 
mengeksplorasi/mengeksploitasi habis-habisan pihak lain untuk mencapai 
tujuan-tujuan politik. Pendasaran teoretisnya ada pada pemikiran Carl Schmitt 
yang menegaskan bahwa politik adalah seni mengecualikan. 

Dalam bentuk yang lebih halus, Aristoteles menegaskan bahwa politik adalah 
upaya untuk memengaruhi dan meyakinkan orang/pihak lain untuk menerima tujuan 
politik tertentu sebagai yang paling benar adanya. Apabila diperhatikan dengan 
saksama, dua bentuk penjelasan yang sederhana itu sudah semestinya tidak 
dikembangkan menjadi pemahaman tentang politik di dalam peringkat praktis. 

Mengapa demikian? Dampaknya kan luar biasa, seperti ketika Nazi Jerman 
melancarkan holocaust terhadap masyarakat Yahudi, ataupun pada saat Rezim Orde 
Baru di Indonesia mampu membuat kategori-kategori tentang siapa-siapa yang 
pantas hidup, ataupun mati di Indonesia. 

Dengan kata lain, apabila problematik kekerasan dan kemiskinan itu diselesaikan 
lewat upaya-upaya penaklukkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul bentuk 
kekerasan yang lain. 

Pada titik ini, anggapan kedua tentang arti penting konsensus politik menjadi 
penting diperhatikan. Tetapi, anggapan ini juga bermasalah, lantaran tidak ada 
jaminan bahwa konsensus politik itu dapat bertransformasi menjadi siasat 
politik untuk menekan pihak-pihak tertentu. 

Sementara itu, anggapan ketiga, yang tampak menjanjikan, bahwa akar soalnya 
adalah problem ekonomi politik kapitalisme menjadi benar dalam peringkat 
analisis teoretik. Begitu masuk dalam peringkat praktis, semua analisis 
teoretis itu menjadi sekadar tanah gembur, tetapi tak satu bibit padi pun 
hendak singgah di sana. 

Mengapa demikian? Karena ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap 
kapitalisme begitu besar, sampai pada peringkat kesadaran bahwa ruang publik 
dan ruang privatnya tersedia di dunia virtual yang diselenggarakan kapitalisme. 

Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Ini adalah tugas intelektual yang setidaknya 
masih bisa berpikir tentang ilmu pengetahuan sebagai upaya memperadabkan 
manusia. Pertama adalah tugas intelektual untuk memberikan penjelasan kepada 
masyarakat tentang kondisi kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia, dan 
mendeskripsikan potensi-potensi konflik di tingkat lokal. 

Berangkat dari sana, tugas intelektual adalah menjadi fasilitator dari berbagai 
pertemuan di antara kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Hasil dari 
pertemuan-pertemuan itulah yang nantinya menjadi rekomendasi untuk adanya 
tuntutan akan perubahan sosial. 

*Penulis adalah Mahasiswa STF Driyarkara.



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke