Polisi itu, kalo mau dpt jabatan, dia hrs bayar ke atas. Ga tau berapa persisnya, tp misalnya mau jadi kapolres aja di daerah yg basah, gua ga aneh kalo ybs bayar milyaran.
Sama jg dgn dokter/dokter gigi yg baru lulus kalo mau penempatan, atau kalo mau ngambil spesialisasi, biarpun bayarnya ga sampe milyaran (mungkin), tp paling ga puluhan atau ratusan juta hrs ada. Maklum aja, sekarang itu nyari bini anak ingusan kan ga susah, beda dgn jaman dulu, dimana kalo mau dpt jabatan ya anak sendiri jg dikasih ke nabi biarpun masih ingusan, hehehe... ________________________________ From: sunny <[email protected]> To: [email protected] Sent: Mon, May 30, 2011 10:16:05 PM Subject: [proletar] 13 Tahun Reformasi, Polisi Masih Bobrok Refleksi : Kata pepatah :" Ikan mulai busuk dari kepala", jadi kalau kepala sudah busuk badan pun cepat turut busuk. Sialnya jenderal-jenderal polri berdompet bunjit, prajurit berdompet tipis, tetapi mau turut digembungkan dengan jalan tidak halal, akibatnya tetap saja semua bobrok. hehehehe http://www.sinarharapan.co.id/content/read/13-tahun-reformasi-polisi-masih-bobrok/ 30.05.2011 15:26 13 Tahun Reformasi, Polisi Masih Bobrok Penulis : M Bachtiar Nur (foto:dok/ist) Kinerja kepolisian dinilai masih bobrok meski reformasi telah berjalan selama 13 tahun di negeri ini. Bahkan, Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial Al Araf menyatakan, dinamika reformasi yang ada saat ini tidak memberi kontribusi maksimal bagi pembentukan polisi yang akuntabel. Sebaliknya, reformasi hanya bersifat kosmetik belaka karena belum dilakukan secara lebih substansial dan utuh. Bukti kegagalan dalam reformasi polisi terlihat dari banyaknya penyimpangan dan tindak kekerasan melibatkan anggota Polri. Penyimpangan tersebut antara lain kasus kekerasan, korupsi, hingga kesewenang-wenangan yang mengakibatkan salah tangkap. Penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara ketika berhadapan dengan penguasa dan para mafia, hukum seolah tersandera dan tumpul. Selain dituding kerap berpihak pada kepentingan tertentu, berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota Polri terus terjadi seperti keterlibatan dalam kasus korupsi pembalakan kayu liar, skandal penyuapan, politisasi politik, pembiaran kasus kekerasan beragama dan berkeyakinan, terlibat kriminal dan lainnya. Al Araf mengatakan, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan adalah mekanisme imunitas anggota kepolisian yang terlibat pelanggaran hukum, khususnya bagi para petinggi Polri. "Kalau pun ada hukuman misalnya pada pelanggaran HAM atau korupsi, yang dikenakan sanksi hanya level bawah. Sementara atasan yang seharusnya bertanggung jawab memperoleh keistimewaan imunitas sehingga bisa mengulangi perbuatannya. Ini menjadi lingkaran setan," ujar Al Araf. Tak hanya itu, proses rekrutmen, pendidikan, dan promosi yang sarat dengan suap menjadi pangkal masalah dari penyimpangan anggota polisi. "Asumsi masyarakat berhubungan dengan polisi, ujung-ujungnya jadi masalah duit. Hal ini karena proses rekrutmen, pendidikan, dan promosi sarat suap. Bayar berapa untuk jadi polisi. Untuk promosi Kapolres atau Kapolda harus menyetorkan uang berapa ratus juta," papar Al Araf. Akibatnya, polisi akan berusaha mengembalikan uang yang mereka setorkan saat rekrutmen atau promosi. Ia menambahkan, kegagalan reformasi institusi Polri akan berdampak pada demokratisasi di pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menciptakan reformasi polisi yang mumpuni, pemerintah didesak untuk sejumlah kebijakan. Misalnya saja, penataan sistem rekrutmen, pendidikan, dan promosi, revisi UU No 2/2002 tentang Polri. Selain itu, revisi KUHAP juga perlu dilakukan. Revisi itu terkait dengan tugas dan fungsi Polri dalam sistem pidana serta luasnya diskresi anggota kepolisian dalam konteks penegakan hukum dan memperkuat kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga pengawas tersebut selama ini hanya dianggap keranjang sampah. Imparsial mencatat gambaran ketidakprofesionalan Polri tersebut. Data tersebut menyebut setidaknya ada 70 kasus salah tangkap terkait teroris sejak 2005. Sementara itu, untuk berbagai tindakan kriminal seperti penyerangan terhadap warga, pembunuhan, pemerasan, dan kekerasan berlebih dalam penanganan unjuk rasa sejak 2005 sampai 2010 telah terjadi 135 kasus. "Itu baru yang terawasi. Untuk kasus salah tangkap dalam kasus terorisme, indeksnya setiap tahun terus meningkat," tukas Al Araf. Gambaran lain terlihat dari data Transparansi Internasional (TI) yang menyebutkan pada 2008, Polri merupakan institusi terkorup di Indonesia. Selain itu, kelemahan Polri menangani kasus korupsi juga menjadi tolok ukur. "Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, terdapat 145 tunggakan kasus korupsi yang harus diselesaikan pada 2010," sambungnya. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
